BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan arah baru sistem hukum pidana Indonesia melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, sebagai langkah nyata memperkuat keadilan sosial.

Yusril mengungkapkan KUHP baru ini mencerminkan semangat keadilan sosial sesuai prinsip yang dianut masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana baru tak lagi menitikberatkan hukuman balas dendam, melainkan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

“Penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan, pencelaan seperti yang kita kenal dalam hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restorative justice, lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketentraman dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Yusril, konsep keadilan restoratif bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat dan hukum Islam, pendekatan ini sudah lama dikenal sebagai cara penyelesaian konflik.

Masyarakat diajak bermusyawarah, berdamai, hingga menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perselisihan.

“Restorative justice bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum perkembangan hukum masyarakat kita, karena hukum adat dan hukum Islam mengedepankan adanya aspek restoratif,” ujar Yusril.

Yusril menegaskan pemerintah menghadapi tantangan besar menyelesaikan lima undang-undang pendukung KUHP baru dalam waktu setahun. Kelima undang-undang ini penting agar pelaksanaan KUHP nasional dapat berjalan sesuai rencana, mewujudkan keadilan sosial yang lebih dekat dengan nilai-nilai bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan penetapan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa kelas 1 SD, M.

Cucun mendorong agar kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice(RJ) atau keadilan restoratif.

“Kita sayangkan adanya perkara hukum yang menimpa salah satu guru honorer, Ibu Supriyani. Seharusnya permasalahan ini sejak awal bisa diselesaikan lewat jalur damai,” kata Cucun dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Supriyani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Konawe Selatan pada Rabu (3/7/2024).

Meskipun awalnya sempat ditahan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo memutuskan untuk menangguhkan penahanan Supriyani dengan pertimbangan bahwa ia memiliki anak kecil dan harus menjalankan tugasnya sebagai guru.

Cucun menilai keputusan hakim tersebut sudah tepat.

“Kita bersyukur dengan keputusan penangguhan penahanan ini. Dalam proses peradilan, asas kemanusiaan juga harus jadi perhatian,” tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II itu.

Cucun berharap hakim mempertimbangkan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus ini.

“Terdapat berbagai pedoman hukum yang memungkinkan kasus Ibu guru Supriyani bisa diselesaikan dengan pendekatan RJ. Kita harapkan hakim bisa arif untuk mempertimbangkan dilakukannya RJ pada kasus ini,” ujarnya.

Pimpinan DPR yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat (Kesra) itu juga mendorong pengadilan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.

"Kita tidak ingin ada orang yang tidak bersalah jadi dirugikan karena adanya kesalahpahaman,” tegasnya.

Cucun menekankan bahwa penerapan restorative justice oleh hakim atau pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurutnya, keadilan restoratif dapat tercapai jika korban memaafkan pelaku tindak pidana dan keduanya berdamai.

Cucun mengatakan, tidak semua masalah harus diselesaikan lewat pidana. Ia menekankan kasus hukum ringan sbbaiknya diupayakan melalui jalur perdamaian.

"Sebab keadilan hakiki bukan hanya tentang hitam dan putih. Keadilan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menempatkan segala sesuatu pada porsi yang tepat,” imbuh Cucun.

Sebelumnya, Supriyani ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang merupakan anak seorang polisi.

Ia dituduh melakukan penganiayaan menggunakan sapu ijuk berdasarkan laporan dari istri Aipda HW, yaitu N, ke Kepolisian Sektor (Polsek) Baito pada Jumat, 26 April 2024.