JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengeklaim bahwa kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berakhir damai.

Adapun Supriyani sempat berurusan dengan hukum karena dituduh memukul muridnya yang merupakan anak seorang polisi.

“Ibu Supriyani kabarnya sudah selesai. Kabarnya sudah selesai, sudah damai,” ujar Mu'ti kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Mu'ti pun kembali menyampaikan rencananya memberikan afirmasi kepada Supriyani untuk menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut di, hal itu menjadi bagian dari komitmen Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan guru.

“Sudah kami sampakan itu kan. Insya Allah, insyaa Allah nanti. Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non ASN,” kata Mu'ti.

Supriyani adalah seorang guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Baito, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Namanya diperbincangkan publik karena dituduh telah memukul salah satu murid berinisial D yang merupakan anak dari Ajun Inspektur Dua (Aipda) Hasyim Wibowo.

Terbaru, Bupati Konawe Selatan, Surunnudin Dangga telah mendamaikan guru Supriyani dengan orangtua korban pada Selasa (5/11/2024)

Mediasi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak melalui jalur damai. Namun, perkara yang sudah masuk ke persidangan masih terus bergulir.

Terkait dengan hal tersebut, Surunuddin menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani perkara guru Supriyani.

Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febry Sam menuturkan, pihaknya akan membantu untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Andoolo terkait kesepakatan damai.

"Kami akan membantu berkoordinasi dengan PN Andoolo terkait hasil kesepakatan damai ini untuk menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti serta akan mengakomodasi dengan pihak-pihak lain agar tidak ada lagi panggilan kepada guru maupun perangkat sekolah lain, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan baik dan normal," kata Febry.

KENDARI, iNews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan atau memberhentikan sementara Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Andi Gunawan. Penonaktifan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus guru honorerSupriyani.

Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriatna menjelaskan, penonaktifan sementara ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan. Jabatan Kasi Pidum sementara waktu diserahkan kepada Bustanil, Kasi III Kejati Sultra yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh).

"Kami menarik Kasi Pidum ke Kejati Sultra untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus Supriyani. Selain itu, kami juga telah memeriksa tiga pegawai Kejari Konawe Selatan dan lima orang saksi eksternal, termasuk orang tua korban," ujar Anang dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kejati Sultra berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan. "Kami akan transparan dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan," katanya.

Kasus Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, saat ini tengah menjadi sorotan publik. Supriani didakwa menganiaya siswa yang merupakan anak personel Polsek Baito. 

Sidang kasus ini telah memasuki tahap kelima dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa, yaitu mantan Kabareskrim Susno Duadji dan Indra Giri.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNews.id - Kasus yang menimpa, Supriyaniguru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi yang dialamatkan kepadanya telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan di masyarakat.

Kasus ini bermula dari laporan orang tua siswa yang merupakan anggota polisi adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Supriyani. Sebagai bentuk pembelaan diri, Supriyani pun menepis tuduhan penganiayaan tersebut.

Sejak saat itu, kasus ini terus bergulir dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah hingga organisasi profesi guru. Bahkan, Supriyani sempat dipenjara meski kemudian dibebaskan setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Andoolo.

Masyarakat luas, terutama para guru dan pendidik merasa prihatin dengan nasib Supriyani. Mereka menilai kasus ini menyoroti kondisi kerja dan perlindungan hukum yang belum memadai bagi guru honorer.

Selain dukungan dari rekan seprofesi, Supriyani juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan.

Kasus ini masih terus berproses di pengadilan. Beberapa pihak telah memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang saling bertentangan.

Kredibilitas aparat penegak hukum diuji dalam kasus ini. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Kasus guru honorer Supriyani merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas dalam masyarakat. Kasus ini bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang keadilan, perlindungan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Sidang lanjutan perkara guru honorer Supriyani dengan agenda pemeriksaan saksi dan korban di PN Andoolo pada Selasa (29/10/2024) memunculkan fakta baru. Keterangan tiga saksi anak dan korban saling bertentangan. 

Saksi merupakan murid kelas 1a SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Ketiga saksi anak, termasuk korban yang merupakan anak polisi berinisial D menyampaikan keterangan saling bertentangan, terutama terkait waktu kejadian. 

"Keterangan anak berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30 Wit, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10.00 Wit," kata Andri Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani.

Keterangan saling bertentangan juga disampaikan dalam persidangan terkait adegan pemukulan. Keterangan ini dinilai tidak sesuai dengan fakta.

"Tadi terungkap fakta katanya Dalfa dipukul dengan posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi. Jadi kalau dia berdiri tentu kursi itu menutupi pahanya. Tadi anak yang mengatakan dipukul dari atas tapi pelan, tapi kalau pakai gagang sapu kan miring kalau memang mengenai bagian tubuh pasti jejaknya miring," ucapnya.

Sidang lanjutan perkara ini akan dilaksanakan Senin (4/11/2024) dengan agenda menghadirkan saksi ahli. Dalam persidangan ini akan menghadirkan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji dan psikolog forensik Reza Indragiri.

Susno Duadji akan bersaksi sebagai ahli penyidikan. Sementara Reza indragiri sebagai ahli psikologi forensik.

Kritik Pedas Anggota DPR 

Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. 

Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorer Supriyani yang menjalani peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konawe Selatan 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," kata Rieke

Editor: Kurnia Illahi

KONAWE SELATAN, iNews.id - Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji dan psikolog forensik Reza Indragiri, Amriel dijadwalkan menjadi saksi ahli dalam sidang perkara guru honorerSupriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Keduanya diagendakan menjadi ahli pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin (4/11/2024) mendatang.

Kuasa Hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan, Susno Duadji akan bersaksi sebagai ahli penyidikan. Sementara Reza indragiri sebagai ahli psikologi forensik.

"Pak Susno kami harap bisa menjadi saksi ahli, apalagi sebagai mantan Kabareskrim yang tentu paham soal penyelidikan. Ahli ini kami hadirkan karena kami menilai banyak penyelidikan melanggar prosedur," ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Selain itu Reza Indragiri diharapkan bisa hadir untuk memberikan keilmuan tentang forensik sekaligus menepis dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Pak Reza ini ahli psikologi forensik tentunya dapat memberikan keilmuan tentang keterangan anak atau saksi yang tidak berkesesuaian, khususnya dari sisi psikolog atas kejadian ini," katanya.

Menurutnya, Susno Duadji dan Reza Indragiri akan menjadi saksi ahli dengan memberikan keterangan secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Diketahui, Supriyani guru honorer di Konawe Selatan didakwa menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Persidangan ini telah menghadirkan delapan saksi, yakni korban anak polisi Aipda Wibowo Hasyim serta dua rekan sekelasnya berinisial I dan A.

Kemudia lima saksi lain kedua orang tua korban, Aipda Wibowo Hasyim dan istrinya Nurfitriana serta dua guru SD Negeri 4 Baito yakni Lilis dan Siti Nur Aisyah juga Sanaali, kepala sekolah.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan (Konsel) definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorerSupriyani yang sedang menjadi peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konsel tanggal 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," ujarnya dikutip Rabu (31/10/2024).

Dia mengingatkan, menjelang pilkada maka kepala daerah harus menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Isinya pada Pasal 71 ayat (2) 'Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri.

Sanksi dalam perundang-udangan ini, Bupati Konawe Selatan yang bukan petahana (tidak ikut dalam pilkada) terancam sanksi yang diatur dalam ayat (6) Pasal 71 dan Pasal 190. Isinya 'pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),"

"Penggantian pejabat 6 bulan sebelum pilkada dilarang kecuali mendapat persetujuan menteri. Pelanggar dipidana penjara 1 bulan dan paling lama 6 bulan," katanya.

Rieke membeberkan tiga alasan pemecatan Camat Baito oleh Bupati Konsel yakni pertama karena camat tidak pernah menyampaikan informasi kasus guru honorer Supriyani padahal sudah viral. Kedua ⁠Camat Baito tidak mampu menyelesaikan permasalahan kasus tersebut hingga ketika camat merasa diteror.

Menurutnya dengan tindakan pemecatan tersebut. Bupati Konsel terindikasi kuat telah melakukan tiga pelanggaran sekaligus. Pertama aspek kewenangan karena melampaui kewenangannya sebab pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri (mendagri). Kemudian aspek prosedural sebab sanksi tidak sesuai prosedur hukum dan terakhir aspek pidana karena keputusan pemecatannya memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 dan Pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016

Selain itu, Rieke rekomendasi empat hal yakni mendukung Mendagri untuk memberikan sanski kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua mendesak pembatalan sanksi dan pemulihan seluruh hak-hak serta perlindungan hukum bagi Camat Baito sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ketiga mendukung Komisi II DPR untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi peyalahgunaan kekuasaan Bupati Konawe Selatan dan keempat mendukung Komisi III DPR untuk menjalankan politik pengawasan dalam kasus justice for Supriyani," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan pendampingan maksimal terhadap Supriyani, guru honorer di Sulawesi Tenggara yang jadi tersangka setelah dituduh menganiaya siswanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menjanjikan Supriyani diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidaklah cukup.

Dia pun menyesalkan lambatnya pemerintah menyikapi kasus Supriyani, sehingga dia mencari bantuan hukum sendiri untuk menghadapi persidangan.

“Pemberian janji peningkatan status sebagai guru PPPK saja tidak cukup, karena Ibu Supriyani terjerat kasus hukum saat sedang melaksanakan tugas,” ujar Esti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10/2024).

“Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum untuk guru yang bermasalah dengan hukum. Ini Ibu Supriyani malah cari bantuan hukum sendiri,” sambungnya.

Esti berpandangan, kasus Supriyani kental dengan dugaan intervensi, karena orang tua siswa yang diduga dianiaya berstatus anggota kepolisian.

Bahkan Supriyani diduga dimintai uang Rp 50 juta, jika ingin berdamai dan penyelidikan kasusnya tidak dilanjutkan.

Atas dasar itu, lanjut Esti, pemerintah sudah seharusnya memberikan bantuan hukum terhadap Supriyani.

Dia juga berharap agar pihak pengadilan bisa mewujudkan rasa keadilan terhadap guru honorer tersebut.

“Kalau hal tersebut benar terjadi, ini menjadi preseden yang buruk dalam sistem pendidikan kita. Dan kami meminta Pemerintah hadir untuk memberi bantuan dan perlindungan bagi Ibu Supriyani,” kata Esti.

“Kita juga berharap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemendikdasmen akan memberikan afirmasi pada guru honorer dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani untuk menjadi PPPK.

Supriyani adalah guru honorer yang terjerat kasus hukum karena diduga memukul siswa yang ayahnya berprofesi sebagai polisi.

"InsyaAllah ada jalur afirmasi dari Kemendikbudristek untuk guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai guru PPPK," kata Mendikdasmen. Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (23/10/2024).

Seperti diketahui, Supriyani memang tengah mendaftar PPPK guru. Menurut Prof. Mu'ti hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) MY Esti Wijayati mendorong pemerintah untuk membuat sistem pendidikan yang seimbang antara hak guru untuk mendisiplinkan siswa dan hak orangtua untuk melindungi anak-anaknya.

Menurutnya, perlindungan bagi siswa harus dikelola dengan bijak melalui regulasi dan kebijakan pendidikan yang komprehensif.

"Idealnya, dalam mendidik anak-anak harus ada kolaborasi yang baik antara semua pihak, sekolah dalam hal ini guru, orangtua, maupun lingkungan sekitar agar membentuk karakter anak yang baik. Karena masa depan Indonesia ada di anak-anak generasi penerus bangsa ini," ucapnya melansir dpr.go.id, Jumat (25/10/2024).

Dia mengatakan itu untuk menyoroti kasus guru honorer Supriyani yang menjadi tersangka usai dituduh menganiaya siswa anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurutnya, kasus Suryani menjadi contoh betapa rentannya posisi profesi guru saat ini, terutama guru honorer.

“Guru honorer seperti Ibu Supriyani sering kali berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka harus memenuhi tanggung jawab mengajar, tetapi juga berhadapan dengan risiko hukum dalam proses mereka melakukan pembinaan pada murid,” katanya.

Esti menilai, sistem pendidikan yang seharusnya melindungi guru dan memberi mereka dukungan dalam menjalankan tugas justru malah menjadi ancaman tersendiri bagi para guru.

“Kasus guru Supriyani ini menjadi contoh betapa rentannya profesi guru di era saat ini, khususnya bagi para guru honorer yang perjuangannya dalam menjalankan tugas sangat besar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Esti mengingatkan, profesi guru dilindungi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perlindungan itu mencakup perlindungan dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil.

Aturan tersebut juga mengatur perlindungan guru dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain yang terkait dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan.

"Profesi guru jelas memiliki perlindungan saat dirinya melakukan proses belajar mengajar. Namun, kasus Supriyani menunjukkan intervensi orang tua serta intimidasi yang dapat mengancam keamanan guru dalam menjalankan perannya," paparnya.

Untuk itu, Esti mendorong pemerintah dan satuan pendidikan untuk ikut memberikan pendampingan sesuai amanat Peraturan Kemendikbud 10 Nomor 2017 pasal 2 hingga 4, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah.

Duduk perkara kasus Supriyani

Untuk diketahui, kasus Supriyani mendapat banyak perhatian setelah kisahnya viral di media sosial.

Pengajar di SDN 4 Baito itu dituduh melakukan pemukulan terhadap siswa kelas 1 berinisial MC yang merupakan anak personel kepolisian di Kepolisian Sektor (Polsek) Baito.

Meski begitu, Supriyani yang sempat ditahan tersebut bersikeras tidak pernah melakukan pemukulan terhadap MC, ditambah adanya kesaksian yang mendukung Supriyani tidak bersalah.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) sebagai kuasa hukum Supriyani pun menyebutkan ada banyak kejanggalan dalam kasus itu.

Salah satu yang menjadi sorotan pada kasus itu adalah MC mengaku kepada ibunya mengalami luka di paha karena jatuh di sawah.

Namun, setelah didesak ayahnya, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan ia dianiaya Supriyani.

"Yang paling mencolok dalam kasus Ibu Supriyani adalah terkait intervensi dan reaksi orangtua siswa yang menurut saya berlebihan. Terutama ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan atau pengaruh, tentunya ini membebani guru," ujarnya.

Kejanggalan kasus

Adapun baik pihak kuasa hukum maupun Supriyani menyatakan pada saat hari kejadian yang dituduhkan, Supriyani berada di kelas berbeda dengan anak pelapor. Sebab, Supriyani bukan merupakan wali kelas siswa MC.

Selain itu, Supriyani yang telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun itu dituduh menganiaya pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Menurut pihak LBH, waktu kejadian itu tidak dapat dibenarkan mengingat di jam tersebut seluruh siswa sudah pulang.

Dalam dakwaan pihak kejaksaan, anak pelapor disebut dipukul satu kali dengan sapu. Sementara itu, berdasarkan kesaksian guru lain yang melihat langsung kondisi siswa MC, luka anak pelapor itu terlihat seperti luka melepuh, bukan seperti bekas luka pukulan.

Kejanggalan lainnya, Supriyani mengaku diminta untuk mengakui tuduhan penganiayaan terkait penetapannya sebagai tersangka saat penyidikan di kepolisian.

Ia menyatakan tak pernah mengaku menganiaya korban dan permintaan maaf yang disampaikan dilakukan agar masalah cepat berlalu.

Permintaan maaf Supriyani disalahartikan pihak pelapor yang menganggap Supriyani mengakui melakukan pemukulan kepada sang anak.

Sebelum penyidikan, proses mediasi dilakukan beberapa kali, tetapi pihak pelapor tak mau berdamai sehingga proses hukum terus berlanjut.

Untuk soal dugaan pemerasan, ada permintaan dari pihak pelapor kepada Suryani untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta jika ingin berdamai.

Mengingat pihak sekolah hanya menyanggupi untuk membayar Rp 10 juta, pihak pelapor disebut tak mau berdamai karena tuntutan denda yang dimintanya tidak dapat dipenuhi.

Esti mengatakan, kejadian itu akan menjadi menjadi preseden yang buruk dalam sistem pendidikan Indonesia jika benar-benar terjadi.

“Kami meminta pemerintah hadir untuk memberi bantuan dan perlindungan bagi Ibu Supriyani. Kami juga berharap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak,” urainya.

Saat ini, Supriyani berstatus sebagai terdakwa dan kasusnya sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan, Sultra.

Namun, penahanan Supriyani ditangguhkan hakim dengan pertimbangan terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita.

Pendisiplinan yang sehat

Terlepas dari kasus Supriyani, Esti menekankan bahwa guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan.

Dia mengatakan, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing dan membentuk karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

"Beban guru hari ini sangat berat dan banyak tantangan karena yang terjadi sekarang guru kurang punya power untuk memberikan pembinaan ke siswa dalam bentuk disiplin. Ini akibat fenomena reaksi orangtua yang sedikit-sedikit membawa masalah ke ranah hukum,” ucapnya.

Anggota dewan yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan, guru yang takut dikriminalisasi menjadi kurang memberikan pendidikan disiplin kepada anak yang melakukan pelanggaran.

Esti menyebutkan, hal tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya pendidikan karakter bagi anak.

“Kemudian, banyak terjadi kasus kekerasan anak dan bullying di sekolah itu karena kurangnya pembinaan disiplin dari guru. Anak-anak jadi kurang menaruh rasa hormat atau keseganan pada guru mereka. Beda seperti zaman kita dulu,” sebutnya.

Esti mengatakan, harus diakui bahwa ada berbagai kasus kekerasan guru kepada anak muridnya. Namun, tidak semua tindakan disiplin yang diterapkan guru merupakan bentuk kekerasan sehingga tak bisa disamaratakan.

“Kalau memang guru melakukan kekerasan, ya, memang harus dan wajib diproses hukum dan mendapat sanksi,” ujarnya.

Namun, dia mengajak semua masyarakat, khususnya wali murid, mendukung proses pembinaan karakter yang dilakukan guru di sekolah demi perkembangan karakter anak-anak kita,” terangnya.

Esti mengatakan, seharusnya sistem pendidikan nasional Indonesia dapat memastikan guru, orangtua, dan siswa dapat bekerja sama.

Pimpinan komisi di DPR yang membidangi sektor pendidikan itu menyebutkan, kerja sama antar pihak ini demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

"Guru harus diberikan ruang untuk mendisiplinkan dan membimbing siswa, sedangkan siswa tetap mendapatkan perlindungan yang layak," tukasnya.

Esti menyebutkan, jika setiap tindakan pendisiplinan yang diterapkan guru selalu menjadi sorotan dan dipertanyakan, maka akan berdampak pada perkembangan moral generasi muda atau anak-anak Indonesia.

"Kalau orang tua melakukan intervensi terus, guru bisa merasa terancam dalam menjalankan tugasnyam,” ujarnya.

Menurutnya, siswa menjadi tidak ada rasa tanggung jawab karena merasa orangtua akan selalu membela meskipun anak melakukan kesalahan.

“Ini mengakibatkan kurangnya penerapan disiplin di kelas, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan moral dan tanggung jawab siswa itu sendiri,” jelasnya.

Dukungan untuk Supriyani

Esti menambahkan, fenomena kekerasan orangtua kepada guru tidak jarang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, reaksi atau intervensi yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional justru dapat merusak proses pendidikan.

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, pemerintah wajib memberikan bantuan hukum untuk guru yang bermasalah dengan hukum.

“Ini Ibu Supriyani malah cari bantuan hukum sendiri. Pemberian janji peningkatan status sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) saja tidak cukup karena Ibu Supriyani terjerat kasus hukum saat sedang melaksanakan tugas,” ujarnya.

Esti mengatakan, Supriyani telah mendedikasikan hidupnya bagi pendidikan anak bangsa sehingga berhak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Dia menilai, bantuan hukum dari pemerintah semakin diperlukan mengingat adanya dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap Supriyani.

“Kami sepakat penganiayaan pada anak tidak dapat dibenarkan, tapi pendampingan hukum yang maksimal dapat membantu membuka fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan akan mengangkat Supriyani menjadi guru PPPK melalui jalur afirmasi.

Jaminan itu diberikan Kemendikdasmen usai kasus Supriyani mendapat sorotan publik.

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta itu menekankan pentingnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya bagi para guru honorer.

Sebab, beban kerja, tanggung jawab, serta risiko yang dihadapi guru sangat besar.

“Sudahlah tugas dan bebannya berat, kesejahteraan guru itu masih kurang. Ini yang masih pekerjaan rumah (PR) kita semua,” katanya.

Esti menegaskan, DPR akan berjuang demi memastikan semua guru di Indonesia yang memiliki tugas mulia mendidik anak bangsa mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Dukungan untuk Supriyani juga Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang menekankan pentingnya keadilan bagi guru sebagai tenaga pendidik profesional.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada guru Supriyani agar mendapatkan keadilan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hetifah juga meminta penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut dengan mengedepankan prinsip keadilan.

“Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, tidak memandang siapa pun yang terlibat,” jelas legislator dari fraksi Golkar itu.

Selain itu, Hetifah juga menyerukan organisasi profesi guru turut serta dalam memberikan perlindungan hukum bagi Supriyani.

Ia mengingatkan, sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang (UU) Guru dan Dosen, profesi guru harus dilindungi, termasuk dalam aspek hukum.

Hetifah menegaskan, Komisi X DPR RI memiliki komitmen kuat dalam mendukung sistem pendidikan yang profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami selalu berdiri di belakang para guru yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.

Untuk diketahui, secara fundamental, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

Selain itu, UU Sisdiknas, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU itu menyebutkan, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemudian, UU Guru dan Dosen menyebutkan, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

KONAWE SELATAN, iNews.id – Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani menjalani sidang perdana kasus tuduhan penganiayaan siswa di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (24/10/2024). Supriyani tiba di PN Andoolo didampingi kuasa hukumnya, Samsudin dan sejumlah guru yang memberikan dukungan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutrisna mengatakan, Supriyani diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak berinisial D di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan sapu ijuk pada April 2024 lalu. “Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam pada bagian paha dalam,” katanya.

Perbuatan terdakwa Supriyani, kata Ujang, melanggar Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta.

Menanggapi dakwaan JPU tersebut, kuasa hukum Supriyani, Samsudin keberatan dan mengajukan eksepsi untuk sidang berikutnya. “Kami ajukan eksepsi yang Mulia, majelis hakim,” katanya.

Samsudin menegaskan, kliennya tidak bersalah dan dinilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang selama berjalan.

Hal sama diungkapkan Supriyani. Dia membantah dakwaan JPU tersebut karena tidak ada pengaaniayaan seperti yang didakwakan. “Sangat sedih,” ucapnya. 

Sebelumnya, Supriyani yang merupakan guru honorer SDN 4 Baito sempat ditahan di Lapas Perempuan setelah dituduh menganiaya muridnya hingga mengalami luka di paha. Dia kemudian keluar dari penjara setelah penangguhan penahanannya dikabulkan.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus penahanan guru SD berstatus honorer Supriyani dari Kecamatan Baito, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. PGRI memohon agar Supriyani dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan segera turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan.

"Untuk menelusuri kasus tersebut dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Ibu Supriyani," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Atas respons cepat pihak Kepolisian dalam kasus tersebut, kata Unifah, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena mengabulkan permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Guru Honorer Supriyani. "PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya dan guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya," ujar Unifah.

Menurut Unifah, di kemudian hari apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice. "Dan berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MoU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru," imbuhnya.

Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian. "Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku," ujar Unifah.

Sebelumnya, seorang guru honorer di SD Negeri Baito Konawe Selatan bernama Supriyani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, mendesak agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Ia mengaku bersimpati terhadap kasus guru honorer dengan anggota kepolisian berinisial W yang menduduki jabatan sebagai Kanit Intel Polsek Baito selaku orang tua siswa.

Baca juga: Mendikdasmen Beri Afirmasi Guru Honorer Supriyani Agar Ikut Seleksi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

KENDARI, investor.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya permintaan “uang damai” kepada guru honorer bernama Supriyani. Sebelumnya, viral di media sosial soal dugaan permintaan uang Rp 50 juta menimpa oknum guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan permintaan uang yang beredar di berbagai media dengan besaran Rp 50 juta untuk mendamaikan kasus tersebut tidak benar atau hoaks.

"Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Konawe Selatan dalam rilisnya," ucap Iis Kristian seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).

Menurut Iis Kristian, pihak penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan guru honorer Supriyani dan siswa SD berinisial MC tersebut menetapkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka guru honorer tersebut.

"Ini adalah sebagai rasa empati Polri khususnya penyidik yang menangani perkara ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, Polda Sultra bersama dengan Polres Konawe Selatan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedural serta sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang ada.

"Sesuai dengan undang-undang khusus kaum rentan. Dalam hal ini anak sebagai korban termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi ruang keadilan serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa terlapor adalah sebagai tenaga pengajar," paparnya.

Iis Kristian lanjut menerangkan, pihaknya terus membuka diri terkait dengan informasi penanganan kasus tersebut sebagai wujud transparansi dan komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan.

Sebelumnya, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, bernama Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid kelas 1 atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito pada 25 April 2024.

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga menempuh upaya mediasi bersama dengan pemerintah setempat. Namun, jalan damai tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian meningkatkan status ke penyidikan, serta melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan atau P21.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Supriyani, guru honorer SD Negeri 4, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan muridnya sendiri, Muhammad Chaesar Dalfa.

Chaesar Dalfa diketahui anak anggota Polri. Ibunya bernama Nurfitriana, ban bapaknya bernama Aipda Wibowo Hasyim yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito.

"Iya benar, korban anak anggota Polri," kata Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febry Sam Laode, kepada kumparan, Selasa (22/10).

Dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu (24/4) lalu, sekitar pukul 10.00 WITA, di sekolah. Kemudian, Supriyani dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Baito pada Jumat (26/4).

Laporan polisi itu bernomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra, tertanggal 26 April 2024.

"Korban pada saat itu masih duduk di bangku kelas 1 SD. Sekarang korban sudah kelas 2 SD," kata Febry.

Pada Juni 2024, setelah serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, Surpriyani ditetapkan sebagai tersangka.

Pada 16 Oktober 2024, Supriyani ditahan di Polsek Baito lantaran perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan.

"Selama proses penyidikan, penyidik Polres Konsel tidak pernah melakukan penahanan terhadap tersangka sampai dengan tahap II. Penahanan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Andoolo sejak diserahkan oleh penyidik," bebernya.

Febry menegaskan, penyidik bekerja profesional. Tak memandang pekerjaan dari orang tua korban atau pelapor.

"Iya benar, bapak korban anggota polri. Tapi kami bekerja secara profesional. Semua sama di mata hukum. Siapa saja bisa melapor," kata Febry.