Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Sumsel Babel menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin menuturkan roadmap tersebut sejalan dengan strategi yang sedang dijalankan Bank Sumsel Babel saat ini.

“Kita sejalan dengan roadmap yang diluncurkan OJK itu. Kita fokus mempertajam karena memang sudah searah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sebagai informasi, OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada 14 Oktober 2024 lalu sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilient, kontributif, dan kompetitif.

Roadmap Penguatan BPD 2024—2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD

Penguatan struktur BPD menjadi prioritas dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, OJK menekankan pentingnya upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, sehingga BPD dapat memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik. Hal ini akan mendukung BPD untuk menjalankan perannya secara optimal melalui peningkatan kapabilitas dalam pengembangan strategi bisnis.

2. Akselerasi Transformasi Digital BPD

Dalam era digitalisasi yang pesat, BPD dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dari physical economy ke virtual economy. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital menjadi langkah penting bagi BPD. Melalui inovasi berkelanjutan, BPD dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

3.Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional

Sinergi antara BPD dan pemerintah daerah menjadi salah satu keunggulan strategis. Pengembangan BPD harus selaras dengan program-program pemerintah daerah, yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. BPD diharapkan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, menciptakan wilayah yang kuat dan bersaing.

4.Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD

OJK berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi pengembangan BPD, termasuk mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah. Penguatan pengawasan akan memastikan bahwa isu dan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja di OJK.

Roadmap ini merupakan living document yang akan disesuaikan dengan dinamika BPD dan perkembangan industri jasa keuangan, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat waktu dalam mendukung ketahanan dan daya saing BPD serta kesinambungan program sebelumnya.

Syamsudin mengungkapkan Bank Sumsel Babel memiliki tiga strategi, yakni memperkuat proses bisnis, digitalisasi, dan SDM.

“Terkait proses bisnis, kita perkuat dari sisi capability. Kemudian digital, kita bangun ekosistem,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini BPD identik dengan bank yang hanya mengandalkan pasar aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, dalam roadmap tersebut BPD ditantang untuk fokus pada kredit produktif.

Adapun terkait permodalan, Bank Sumsel Babel tidak merasa khawatir karena modalnya telah mencapai Rp4,7 triliun per 30 September 2024. Sebagai informasi, ketentuan OJK mewajibkan BPD memiliki modal inti minimal Rp3 triliun hingga akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi meluncurkan peta jalan atauRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwaroadmapini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

"Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal," ujar Mahendra dalam sambutannya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, bank daerah merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi daerah yang turut mendorong arah pertumbuhan berkelanjutan perekonomian dalam negeri, terutama pada era perekonomian global yang tidak menentu.

Dengan adanya peta jalan ini, OJK selaku regulator berupaya memproyeksikan agenda dan prioritas yang jelas bagi BPD untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

"Sehingga BPD benar-benar menjadi solid dan kuat, benar-benar mendapatkan kontribusi nilai tambah terbaik bagi pembangunan perekonomian daerah, bagi perusahaan-perusahaan di daerah termasuk tentunya UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], dan juga bagi menunjang perekonomian nasional," jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri.

"Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagairegional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.