Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi meluncurkan peta jalan atauRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwaroadmapini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

"Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal," ujar Mahendra dalam sambutannya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, bank daerah merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi daerah yang turut mendorong arah pertumbuhan berkelanjutan perekonomian dalam negeri, terutama pada era perekonomian global yang tidak menentu.

Dengan adanya peta jalan ini, OJK selaku regulator berupaya memproyeksikan agenda dan prioritas yang jelas bagi BPD untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

"Sehingga BPD benar-benar menjadi solid dan kuat, benar-benar mendapatkan kontribusi nilai tambah terbaik bagi pembangunan perekonomian daerah, bagi perusahaan-perusahaan di daerah termasuk tentunya UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], dan juga bagi menunjang perekonomian nasional," jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri.

"Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagairegional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dikabarkan akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal untuk kelompok masyarakat tertentu mulai tahun 2025. Opsi sukarela daripada wajib, hingga pemberlakuannya mulai 2027 masih terbuka, sejalan dengan peta jalan (roadmap) perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kapabilitas pemerintah untuk membentuk Program Asuransi Wajib ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A ayat (1) melimpahkan keputusan kepada pemerintah jika ingin membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Beberapa jenis asuransi wajib yang dimaksud misalnya terkait kecelakaan lalu lintas (motor dan mobil), asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

UU PPSK juga membuka ruang kepada pemerintah supaya program asuransi wajib itu dapat diberlakukan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti tercantum dalam ayat (2). Ditegaskan kemudian dalam ayat (3), dimana masyarakat yang dimaksud pada gilirannya diwajibkan pula untuk membayar premi/kontribusi sebagai sebagai sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sedikit berbeda namun masih sejalan dengan UU PPSK, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransi Indonesia 2023-2027 mengusulkan ada opsi sukarela untuk kelompok masyarakat tertentu dalam Program Asuransi Wajib, disamping tentu ada pula opsi wajib. Peta jalan alias roadmap ini telah meluncur secara resmi pada awal November 2023 silam.

Poin mengenai Program Asuransi Wajib muncul di roadmap pada Fase 3: Penyesuaian dan Pertumbuhan (2027). Ini artinya, OJK bersama dengan industri asuransi dan pemangku kepentingan lain sebenarnya telah menyusun rencana agar Program Asuransi Wajib bisa dimulai secara efektif pada 2027 mendatang, bukan pada 2025 seperti yang ramai diberitakan belakangan ini.

Secara rinci, Program Asuransi Wajib disebutkan dalam Fese 3B poin 6 tentang pengembangan produk asuransi dalam rangka perluasan penetrasi dan densitas asuransi. Dijelaskan dalam roadmap, jenis produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat dapat bervariasi berdasarkan jenis risiko yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Tak Mesti Wajib, Bisa Sukarela

Selain itu, roadmap bilang kebijakan pemerintah untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu memerlukan dukungan pengembangan produk asuransi. Oleh karena itu, industri perasuransian harus melakukan inovasi agar dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional.

“Produk tersebut dapat bersifat sukarela atau diwajibkan oleh pemerintah,” beber Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Lebih dari itu, inovasi juga diperlukan untuk memasarkan produk asuransi tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat, antara lain melalui sinergi dengan pemangku kepentingan sektor UMKM dan pertanian untuk penyediaan produk asuransi mikro bagi sektor UMKM dan pertanian, lembaga pengelolaan dana sosial syariah untuk penyediaan produk asuransi bagi masyarakat penerima zakat dan infak, dan pelaku e-commerce untuk pemasaran secara digital.

Penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, baik itu untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan maupun asuransi rumah tinggal menyangkut risiko kebakaran atau bencana telah masuk timeline tahun 2027 dalam roadmap. Sebagai penanggung jawab dalam hal ini adalah industri dan asosiasi asuransi, OJK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan (Road Map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024—2028. Peta jalan itu diluncurkan sebagai landasan dalam pengembangan industri dana pensiun di Indonesia yang dinilai potensial ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan, peta jalan tersebut disusun sejak 2023 berkenaan dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pada saat itu OJK masih menunggu perkembangan mengenai turunan daripada peraturan pemerintah yang mengatur soal dana pensiun. “Hingga pada hari ini kita sudah meyakini bahwa kita meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun,” kata Ogi ketika membuka acara peluncuran ‘Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024—2028’ yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7/2024).

Ogi mengatakan, peta jalan itu diharapkan bisa menumbuhkembangkan industri dana pensiun di Indonesia, seiring dengan positifnya kondisi perekonomian Indonesia. Dia berujar bahwa industri dana pensiun memiliki berbagai manfaat, baik secara makro maupun dari perspektif masyarakat atau individu.

“Dari perspektif masyarakat, industri tersebut menjadi sarana untuk consumption smoothing pada saat masyarakat tidak berada dalam usia produktif. Jika mengacu kepada istilah yang cukup familiar saat ini, yaitu sandwich generation, kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” ujar dia,

Kemudian dari perspektif yang lebih makro, industri dana pensiun berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar hadir secara daring mengatakan, peluncuran road map dana pensiun dilakukan sebagai momentum yang pas di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi yang baik itu mampu terjadi di tengah stagnasi perekonomian dunia dan ketidakpastian geopolitik global serta perang dagang yang meningkat.

“Tentu hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan termasuk sektor dana pensiun. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar dunia Indonesia punya potensi yang besar dalam perkembangan industri dana pensiun,” kata Mahendra.