Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.

“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia), diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.

“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.

“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemda perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, badan usaha milik daerah (BUMD). Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional, dan kompeten.

Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi meluncurkan peta jalan atauRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwaroadmapini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

"Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal," ujar Mahendra dalam sambutannya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, bank daerah merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi daerah yang turut mendorong arah pertumbuhan berkelanjutan perekonomian dalam negeri, terutama pada era perekonomian global yang tidak menentu.

Dengan adanya peta jalan ini, OJK selaku regulator berupaya memproyeksikan agenda dan prioritas yang jelas bagi BPD untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

"Sehingga BPD benar-benar menjadi solid dan kuat, benar-benar mendapatkan kontribusi nilai tambah terbaik bagi pembangunan perekonomian daerah, bagi perusahaan-perusahaan di daerah termasuk tentunya UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], dan juga bagi menunjang perekonomian nasional," jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri.

"Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagairegional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.