Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE - FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

"Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan," terang Prof. Candra.
Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

"Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja," tegas Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

"Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau," terang Henry Najoan.

Simak Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Bisnis.com, MALANG—Giliran toko kelontong di Kota Malang menjadi sasaran Operasi Gempur Rokok Ilegal oleh tim gabungan dari Pemkot Malang dan Bea Cukai Malang setelah sebelumnya menyasar toko kelontong di Kab. Malang.

Kepala Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengatakan pada Selasa (5/11/2024), pukul 19.00 WIB, Bea Cukai Malang melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang berada diwilayah Kota Malang.

“Tim melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono,Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang,” katanya, Jumat (8/11/2024).

Hasilnya, didapati adanya pengiriman rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 koli = 1.590 bungkus dengan total31.800 batang. Kemudian tim melakukan penegahan terhadap barang.

Selanjutnya, Tim melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Sonokeling, Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Atas hasil pemeriksaan didapati adanya pengiriman rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 koli = 5.520 bungkus dengan total 110.400 batang. Atas hasil pemeriksaan tersebut tim melakukan penegahan.

Pada Rabu (6/11/2024), pukul 18.30, sebagai wujud pelaksanaan realisasi DanaBagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bea Cukai Malang telah melakukan kegiatan operasi gabungan bersama Pemkot Malang, kegiatan kali ini direncanakan dengan menyisir toko-toko yang ada di wilayah Kota Malang.

Tim Intelijen dan Penindakan dibagi menjadi 2 tim untuk menyisir tokotoko di daerah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Tim I melakukan pemeriksaan pada Toko di Jalan Bungur, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang.

Hasilnya, toko didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegalberbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.900 bungkus dengan total 36.760 batang.

Selanjutnya, tim I melakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Sudimoro, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hasil pemeriksaan, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 366 bungkus dengan total 7.020 batang.

Kemudian dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Kepiting Dalam,Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas hasil pemeriksaan didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.000 bungkus dengan total 19.720 batang.

Serta dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Sumpil, Purwodadi,Kecamatan Blimbing, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegalberbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.027 bungkus dengan total 19.860 batang.

Di saat bersamaan, tim II juga melakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyo Tambaksari, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas hasil pemeriksaan didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.369 bungkus dengan total 27.300 batang.

Selanjutnya, Tim II melakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyo Tambaksari, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 438bungkus dengan total 8.432 batang.

Kemudian dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyo Utomo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijualrokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 bungkus dengan total 1.200 batang.

Pemeriksaan pada toko di Jalan Letjen Sutoyo, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 106 bungkus dengan total 2.076 batang.

Terakhir dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.243 bungkus dengan total 24.312 batang.

Selanjutnya tim membawa barang tersebut ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 288.880 batang, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp401.512.440 dan potensi kerugian negara mencapai Rp217.118.432.” kata Gunawan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santosio menegaskan survei lembaganya pada 2024 menunjukkan, kenaikan harga rokok tidak serta merta menurunkan konsumsi rokok, tetapi 97,17% perokok akan tetap merokok meski harga naik.

Hampir 50% konsumen beralih ke rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. Hasil survei PPKE FEB huga menunjukkan bahwa 40,84% konsumen pernah membeli rokok ilegal.

“Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme harga sudah tidak relevan untuk mengurangi konsumsi rokok, dan justru menyuburkan rokok ilegal. Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai diatas 5% akan berdampak pada peningkatan peredaran rokok ilegal sehingga meskioun tarif cukai tidak naik pada 2025 harus diikuti dengan tarif HJE yang tidak naik,” ujarnya.(K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, investor.id - Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE -FEB UB) menyatakan, setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun. Meskipun kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi, mayoritas konsumen lebih memilih alternatif yang lebih murah atau ilegal daripada berhenti. “Kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok illegal,” kata direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda dalam paparan hasil kajian bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Fondasi Penguatan Ekonomi Nasional’ baru-baru ini.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok setiap provinsi untuk tahun anggaran 2025.

Estimasi tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024.

Secara umum, total pajak rokok yang diterima pemerintah provinsi (pemprov) pada tahun depan diestimasikan mencapai Rp 22,98 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan estimasi untuk tahun 2024 senilai Rp 22,81 triliun.

"Penetepan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun anggaran 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing provinsi," bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Sementara provinsi yang bakal menerima setoran pajak rokok terbanyak pada 2025 adalah Jawa Barat sebesar Rp 4,10 triliun.

Kemudian ada Jawa Timur yang diestimasikan memperoleh pajak rokok sebesar Rp 3,39 triliun, serta Jawa Tengah sebesar Rp 3,11 triliun.

Sebagai informasi, pajak rokok merupakan pungutan atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Penerapan pajak rokok ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Adapun tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Jakarta: Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus terjadi setiap tahun terbukti tidak efektif dalam menekan jumlah perokok di Indonesia. Terbukti walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, namun malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Pada 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar pada 2023. Sementara, hingga September 2024, 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai.

Menanggapi hal tersebut, Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal. ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.
“Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT,” ujar Direktur PPKE UB Candra Fajri Ananda dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 November 2024.

Ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading). Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen. Artinya, kebijakan cukai yang terus naik beberapa tahun terakhir, juga tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

“Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT,” kata dia.

Laporan PPKE UB pada 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai. Ia menyebut, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi karena dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Baca juga: Ekonomi Sulit, Tidak Naiknya Cukai Rokok 2025 Jadi Angin Segar bagi Industri

Rokok ilegal marak

Pendapat serupa diutarakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Novat Pugo Sambodo. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi beberapa tahun belakangan justru mendorong downtrading di kalangan konsumen, di mana mereka beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal.

“Kebanyakan produk yang dikonsumsi masyarakat bawah pada rokok bersifat inelastis. Tidak mengapa turun kualitas, yang terpenting tetap merokok,” ujarnya.

Novat menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada 2025 merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, fenomena downtrading ini terlihat dari penurunan produksi sebesar 14 persen sedangkan rokok golongan II dan II mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 11,6 persen dan 28,2 persen.

“Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dan melakukan penyesuaian HJE di tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tren downtrading dan menjaga stabilitas harga, sehingga diharapkan dapat menahan laju perpindahan konsumen ke rokok dengan harga yang lebih rendah,” imbuhnya.

Novat memperingatkan, kenaikan tarif CHT yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah baru. Ia menjelaskan bahwa semakin banyaknya rokok ilegal akan mengakibatkan penerimaan cukai yang tidak mencapai target. Padahal penerimaan cukai seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik lainnya.

“Kondisi ini pada titik tertentu akan mengakibatkan kebanyakan konsumen dengan karakteristik tersebut justru mencari cara agar tetap merokok walau ilegal. Ini malah membuat transaksinya tidak tercatat dan tidak bisa kita monitor. Dan juga penerimaan cukai kita bahkan malah berkurang,” ujarnya.

Selain itu, Novat menyoroti pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk memberikan kepastian usaha sehingga industri hasil tembakau bisa berinvestasi dan menjaga daya saing.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

JAKARTA, investor.id – BRI Danareksa Sekuritas menurunkan estimasi laba bersih PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tahun ini sebesar 12,7% menjadi Rp 7,2 triliun atau turun 11,5% yoy. Target volume penjualan juga dipangkas, sementara ekspektasi kenaikan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dikurangi.

“Tekanan downtrading terus membebani volume penjualan HM Sampoerna (HMSP) selama sembilan bulan pada 2024, turun 4,6% yoy, dimana kuartal III anjlok 8,9% yoy. Ini membatasi kemampuan perusahaan untuk lebih meningkatkan ASP,” tulis analis BRI Danareksa Sekuritas, Natalia Sutanto dan Sabela Nur Amalina dalam risetnya.

Sebagai informasi, downtrading adalah perilaku konsumen memilih alternatif produk yang harganya lebih murah dibandingkan yang mereka beli sebelumnya.

Karena itu, BRI Danareksa Sekuritas memangkas target volume emiten berkode saham HMSP tersebut pada tahun ini menjadi -4,2% yoy dari sebelumnya +0,3% yoy, serta mengurangi ekspektasi kenaikan ASP menjadi 5,8% dari sebelumnya +11,8% yoy.

Broker efek itu tidak mengantisipasi adanya penyesuaian ASP HMSP pada kuartal IV-2024, karena pemerintah kemungkinan tidak menaikkan cukai rokok pada 2025, sehingga diperkirakan tidak adanya dampak pencegahan untuk mendukung volume penjualan pada kuartal IV-2024. Volume pada kuartal IV diproyeksikan naik 1,4% yoy, tapi turun 2% qoq.

“Kami memperkirakan GPM (gross profit margin) HMSP tahun ini tetap di 15,7%, dengan opex to revenue turun menjadi 8,7% dibandingkan 2023 yang sebesar 8,9%,” jelas Natalia.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Tahun depan, dengan asumsi tidak ada kenaikan cukai rokok, volume penjualan HMSP diproyeksikan tumbuh 2,1% yoy dengan penyesuaian ASP sebesar 2,7% yoy. Hal itu dapat mendorong pertumbuhan pendapatan pada 2025 sebesar 4,9% yoy.

“Kami memperkirakan volume yang positif dan sedikit penyesuaian ASP akan memperbaiki GPM 20 bps, yang bakal menghasilkan laba bersih 2025 sebesar Rp 7,6 triliun atau meningkat 6,3% yoy,” ungkap Natalia.

Dengan berbagai pertimbangan, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan peringkat hold untuk saham HM Sampoerna (HMSP), karena ketidakpastian terus berlanjut. Target harga saham HMSP tetap sebesar Rp 730.

Target harga tersebut menyiratkan PE 2025 sebesar 11,1 kali atau sekitar -1,5 standar deviasi di bawah PE rata-rata 3 tahun. Pada perdagangan Jumat (1/11/2024), HMSP bertengger di level Rp 680. Dengan begitu, potensi cuan saham HMSP tersisa 7,3%.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – BRI Danareksa Sekuritas menurunkan estimasi laba bersih PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tahun ini sebesar 12,7% menjadi Rp 7,2 triliun atau turun 11,5% yoy. Target volume penjualan juga dipangkas, sementara ekspektasi kenaikan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dikurangi.

“Tekanan downtrading terus membebani volume penjualan HM Sampoerna (HMSP) selama sembilan bulan pada 2024, turun 4,6% yoy, dimana kuartal III anjlok 8,9% yoy. Ini membatasi kemampuan perusahaan untuk lebih meningkatkan ASP,” tulis analis BRI Danareksa Sekuritas, Natalia Sutanto dan Sabela Nur Amalina dalam risetnya.

Sebagai informasi, downtrading adalah perilaku konsumen memilih alternatif produk yang harganya lebih murah dibandingkan yang mereka beli sebelumnya.

Karena itu, BRI Danareksa Sekuritas memangkas target volume emiten berkode saham HMSP tersebut pada tahun ini menjadi -4,2% yoy dari sebelumnya +0,3% yoy, serta mengurangi ekspektasi kenaikan ASP menjadi 5,8% dari sebelumnya +11,8% yoy.

Broker efek itu tidak mengantisipasi adanya penyesuaian ASP HMSP pada kuartal IV-2024, karena pemerintah kemungkinan tidak menaikkan cukai rokok pada 2025, sehingga diperkirakan tidak adanya dampak pencegahan untuk mendukung volume penjualan pada kuartal IV-2024. Volume pada kuartal IV diproyeksikan naik 1,4% yoy, tapi turun 2% qoq.

“Kami memperkirakan GPM (gross profit margin) HMSP tahun ini tetap di 15,7%, dengan opex to revenue turun menjadi 8,7% dibandingkan 2023 yang sebesar 8,9%,” jelas Natalia.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Tahun depan, dengan asumsi tidak ada kenaikan cukai rokok, volume penjualan HMSP diproyeksikan tumbuh 2,1% yoy dengan penyesuaian ASP sebesar 2,7% yoy. Hal itu dapat mendorong pertumbuhan pendapatan pada 2025 sebesar 4,9% yoy.

“Kami memperkirakan volume yang positif dan sedikit penyesuaian ASP akan memperbaiki GPM 20 bps, yang bakal menghasilkan laba bersih 2025 sebesar Rp 7,6 triliun atau meningkat 6,3% yoy,” ungkap Natalia.

Dengan berbagai pertimbangan, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan peringkat hold untuk saham HM Sampoerna (HMSP), karena ketidakpastian terus berlanjut. Target harga saham HMSP tetap sebesar Rp 730.

Target harga tersebut menyiratkan PE 2025 sebesar 11,1 kali atau sekitar -1,5 standar deviasi di bawah PE rata-rata 3 tahun. Pada perdagangan Jumat (1/11/2024), HMSP bertengger di level Rp 680. Dengan begitu, potensi cuan saham HMSP tersisa 7,3%.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Sumbangan cukai ke negara dari dua emiten rokok terbesar, Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) naik tipis pada September 2024. Pada saat bersamaan, laba HMSP dan GGRM kompak turun cukup dalam.

Tekanan kinerja HMSP dan GGRM ini melanjutkan tren yang terjadi sejak awal 2024. Perlambatan daya beli yang diikuti penyesuaian harga rokok lantaran tarif cukai membuat rapor kedua emiten memerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen SKT PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dengan lini produk mulai dari Dji Sam Soe hingga Magnum menjadi penopang pertumbuhan penjualan kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis Selasa (29/10/2024), HM Sampoerna membukukan penjualan Rp88,46 triliun pada kuartal III/2024. Realisasi itu naik 1,34% dari Rp87,29 triliun periode yang sama tahun lalu.