Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Kebijakan pemanfaatan ruang laut dinilai dapat berkontribusi mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyampaikan ruang laut bukan hanya berisi sumber daya alam perikanan, melainkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur digital maupun penempatan infrastruktur energi baru terbarukan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ruang laut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk penempatan sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Dan yang harus menjadi catatan, SKKL ini menguasai 99 persen trafik internet internasional. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan atau menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, misalnya kabel laut, itu tentu akan berkontribusi pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya kita sudah support," ungkap Doni dalam Forum Indotelko di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Doni mengungkapkan sejak tahun 2021, pemerintah telah mengatur penataan kabel dan pipa bawah laut melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021. Melalui kebijakan tersebut, penggelaran kabel maupun pipa bawah laut harus dilakukan sesuai koridor untuk menciptakan harmonisasi dengan pengguna ruang laut lainnya. Misalnya untuk kepentingan penangkapan ikan, transportasi, eksplorasi, hingga kegiatan wisata bahari.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan ruang laut juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan infrastruktur energi baru terbarukan. Adapun saat ini pemerintah sedang gencar mengembangkan infrastruktur energi baru terbaru sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maupun menjaga keberlanjutan.

"Kemudian dari sisi elektrifikasi. Banyak sekarang ini yang memanfaatkan ruang laut untuk kabel listriknya. Jadi apa peran KKP? Nah dengan adanya regulasi yang sudah dibuat tahun 2021, pemanfaatan ruang laut ini bisa lebih optimal dan harmonis karena sudah diatur tata letaknya," jelas Doni.

Doni menambahkan saat ini optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan digitalisasi pun terbuka lebar mengingat letak geografis Indonesia yang strategis. Sebagaimana diketahui, laut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut dari Amerika Serikat menuju Singapura, melalui perairan Sulawesi. Adanya persoalan geopolitik di Laut China Selatan juga membuat perairan Indonesia menjadi pilihan operator untuk menggelar SKKL.

Sementara itu, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri mengakui sektor kelautan dan perikanan di Indonesia berpotensi besar mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%. Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang besar.

Meski demikian, diperlukan digitalisasi untuk mengoptimalkan potensi. Sri menilai teknologi dapat dipakai untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan, pengawasan, hingga distribusi bantuan pemerintah ke masyarakat nelayan yang tepat sasaran.

"Tentunya sangat mampu karena laut Indonesia sangat kaya. Ini tentu belum dieksplorasi secara optimal. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk digitalisasi dari sisi perikanan. Digitalisasi bisa membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudian dari sisi KKP, bisa melihat daerah-daerah mana yang memiliki banyak potensi perikanan melalui teknologi AI," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan menjelaskan strategi pemerintah ke depan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui program pemerintah, BUMN, hingga peran swasta dari skala besar hingga UMKM. Program digitalisasi pun menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

"Apa saja program yang akan dikerjakan? Contohnya AI data center. Ini adalah opportunity yang sangat besar buat kita. Ada juga carbon capture and storage, kemudian revitalisasi hulu migas, lalu ada program hilirisasi, dan lainnya. Lalu pembangkit EBT, transmisi listrik, dan lainnya," pungka Yuza.

Simak juga Video: Disparbud Jabar: Suguhkan Harmoni Budaya dan Ekonomi Kreatif di WJF 2024

[Gambas:Video 20detik]