Penguatan struktur organisasi KKP dengan memecah Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) menjadi dua bagian sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193/2024, dinilai sebagai langkah tepat dan visioner. Sebab Indonesia akan dihadapkan pada persoalan 'Urbanization of the Sea' atau urbanisasi laut yang menimbulkan masalah yang kompleks dan dinamis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut.

"Oleh karenanya hadirnya Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi dan menangani Urbanization of the Sea saat ini dan di masa mendatang," beber Guru Besar IPB University Prof. Akhmad Fauzi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terbit pada Jumat 8 November lalu, terjadi perubahan nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL). Melalui regulasi itu, PKRL dimekarkan menjadi dua bagian yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Prof Akhmad Fauzi mengutarakan urgensi Ditjen Penataan Ruang Laut bahkan sudah dikaji pihaknya sejak setahun lalu. Hal ini karena KKP mengalami masalah Wooden Bucket Syndrom, di mana beban diemban dalam penataan ruang laut tidak sepadan dengan kewenangan kelembagaan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kebijakan ruang laut, khususnya yang berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi antar lembaga.

Untuk itu, lanjutnya, penguatan kapasitas kelembagaan yang khusus menangani penataan ruang laut menjadi suatu keniscayaan karena beban kerja yang dihadapi KKP saat ini. Peningkatan kapasitas penataan ruang laut pun harus dilakukan baik dari sisi aspek Institutional Arrangement (lingkungan internal dan eksternal), maupun Institutional Governance (efektivitas beban kerja, potensi kontribusi terhadap KKP dan lingkup kerja sama antar lembaga).

"Dari hasil kajian yang kami lakukan terkait dengan isu-isu strategis yang dihadapi menunjukkan banyaknya masalah penataan ruang laut yang berada pada kuadran complex dan complicated yang berimplikasi pada kurang efektifnya kinerja KKP berkaitan dengan penataan ruang laut. Dengan adanya Ditjen Penataan Ruang Laut akan berimplikasi cukup signifikan dalam pengelolaan ruang laut yang lebih baik dan berkeadilan dan berkelanjutan," tuturnya.

Sosok Pemimpin

Menurutnya, sebagai unit kerja baru dengan beban kerja strategis, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP sebaiknya dipimpin oleh sosok yang memahami serta menguasai permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang laut.

Selain itu, sosok tersebut harus memiliki leadership kuat dan integritas yang tinggi. Karena sosok pemimpin yang hanya memahami permasalahan namun tidak dibarengi dengan leadership kuat, tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi Ditjen Penataan Ruang Laut.

"Pejabat karir yang sudah lama berkecimpung dalam konteks di atas tentu akan faham luar dalam masalah tata ruang laut. Saya masih berharap bahwa sipil yang memiliki kualifikasi memahami permasalahan dan memiliki pemikiran yang inovatif, disertai kemampuan mengambil keputusan dan integritas yang tinggi, merupakan sosok yang sangat dibutuhkan untuk seorang Dirjen Penataan Ruang Laut," tutupnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum perencanaan tata ruang laut tingkat internasional, Marine Spatial (MSP) Forum ke-6 di Bali. Dalam kesempatan ini, Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia yang menggelar forum tersebut.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan forum tersebut digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 8-11 Oktober. Forum ini digelar bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE).

"Lalu posisi Indonesia sebagai host bersama UNESCO dan DG Mare, menyelenggarakan Internasional MSP Forum ke-6 ini dan merupakan forum pertama yang diselenggarakan di luar Eropa. Hal ini menggarisbawahi pengakuan global dan semakin pentingnya perencanaan tata ruang laut," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut, forum ini diikuti oleh pembuat kebijakan dan praktisi pemerintah daerah dan regional, pihak-pihak terkait di sektor maritim, perencana dan peneliti, serta 115 peserta yang mewakili dari 51 negara. Adapun tujuan penyelenggaraan International Marine Special Planning Forum yang ke-6 ini adalah membahas dan bertukar ide serta rekomendasi konkrit tentang penguatan hubungan antara perencanaan tata ruang maritim dan kelautan. Selain itu, juga membahas terkait pembaruan peta tematik jalan, seperti perlindungan dan pemulihan laut, perubahan iklim, ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dia pun bersyukur Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia. Sebab, selama ini forum tersebut hanya diselenggarakan di Benua Eropa sehingga tata ruang dan perencanaan lautnya menjadi baik.

"Bersyukur dipilih sebagai host yg selama ini MSP berputar di Eropa sehingga Eropa luar biasa bagusnya. Boleh dibilang jauh dari bencana. Sementara, kita dekat sekali dengan bencana. Nah ini yang saya kira mereka memilih kita sebagai host karena kita sudah concern bagaimana mengelola kelautan dengan baik, di mana ruang yang harus dikerjakan, di mana ruang untuk penelitian," terangnya.

Kepala Unit DG Mare Felix Leinemann mengatakan forum ini menjadi sebuah wadah bertukarnya informasi di sektor maritim. Dia melihat Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai lintas sektoral dalam hal perencanaan tata ruang laut.

"Di Uni Eropa kita mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan semua negara mempunyai rencana tata ruang maritim. Namun, Komisi Eropa tidak menentukan seperti apa rencana ini. Mereka hanya menyatakan kita perlu bekerja lintas otoritas hingga lintas batas negara. Saya likir itulah yang kita lihat di sini," kata Felix.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Kebijakan Kelautan dan Koordinasi Regional UNESCO-IOC Julian Barbière mengatakan Bali mempunyai banyak hal yang dapat ditunjukan, termasuk perencanaan tata ruang laut.

"Kami selalu punya satu hari yang ditujukan untuk bertemu dengan stakeholders setempat dan memahami upaya apa yang dilakukan mereka. Ini kenapa hari ini, kami akan mengajak semua peserta berkeliling ke empat kunjungan tempat yang berbeda, melihat hutan bakau, melihat infrastruktur pelabuhan, melihat program pemulihan terumbu karang, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu salah satu alasannya karena ada banyak hal yang bisa dibagikan dan ditunjukkan," terangnya.

Kebijakan pemanfaatan ruang laut dinilai dapat berkontribusi mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyampaikan ruang laut bukan hanya berisi sumber daya alam perikanan, melainkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur digital maupun penempatan infrastruktur energi baru terbarukan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ruang laut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk penempatan sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Dan yang harus menjadi catatan, SKKL ini menguasai 99 persen trafik internet internasional. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan atau menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, misalnya kabel laut, itu tentu akan berkontribusi pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya kita sudah support," ungkap Doni dalam Forum Indotelko di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Doni mengungkapkan sejak tahun 2021, pemerintah telah mengatur penataan kabel dan pipa bawah laut melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021. Melalui kebijakan tersebut, penggelaran kabel maupun pipa bawah laut harus dilakukan sesuai koridor untuk menciptakan harmonisasi dengan pengguna ruang laut lainnya. Misalnya untuk kepentingan penangkapan ikan, transportasi, eksplorasi, hingga kegiatan wisata bahari.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan ruang laut juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan infrastruktur energi baru terbarukan. Adapun saat ini pemerintah sedang gencar mengembangkan infrastruktur energi baru terbaru sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maupun menjaga keberlanjutan.

"Kemudian dari sisi elektrifikasi. Banyak sekarang ini yang memanfaatkan ruang laut untuk kabel listriknya. Jadi apa peran KKP? Nah dengan adanya regulasi yang sudah dibuat tahun 2021, pemanfaatan ruang laut ini bisa lebih optimal dan harmonis karena sudah diatur tata letaknya," jelas Doni.

Doni menambahkan saat ini optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan digitalisasi pun terbuka lebar mengingat letak geografis Indonesia yang strategis. Sebagaimana diketahui, laut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut dari Amerika Serikat menuju Singapura, melalui perairan Sulawesi. Adanya persoalan geopolitik di Laut China Selatan juga membuat perairan Indonesia menjadi pilihan operator untuk menggelar SKKL.

Sementara itu, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri mengakui sektor kelautan dan perikanan di Indonesia berpotensi besar mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%. Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang besar.

Meski demikian, diperlukan digitalisasi untuk mengoptimalkan potensi. Sri menilai teknologi dapat dipakai untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan, pengawasan, hingga distribusi bantuan pemerintah ke masyarakat nelayan yang tepat sasaran.

"Tentunya sangat mampu karena laut Indonesia sangat kaya. Ini tentu belum dieksplorasi secara optimal. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk digitalisasi dari sisi perikanan. Digitalisasi bisa membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudian dari sisi KKP, bisa melihat daerah-daerah mana yang memiliki banyak potensi perikanan melalui teknologi AI," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan menjelaskan strategi pemerintah ke depan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui program pemerintah, BUMN, hingga peran swasta dari skala besar hingga UMKM. Program digitalisasi pun menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

"Apa saja program yang akan dikerjakan? Contohnya AI data center. Ini adalah opportunity yang sangat besar buat kita. Ada juga carbon capture and storage, kemudian revitalisasi hulu migas, lalu ada program hilirisasi, dan lainnya. Lalu pembangkit EBT, transmisi listrik, dan lainnya," pungka Yuza.

Simak juga Video: Disparbud Jabar: Suguhkan Harmoni Budaya dan Ekonomi Kreatif di WJF 2024

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id–Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut per 26 Juli 2024 mencapai Rp 325,03 miliar atau 45,89% dari target 2024 sebesar Rp 708,3 miliar. Sekitar 90% perolehan PNBP itu berasal dari penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengejar target Rp 708,3 miliar itu melalui perbaikan layanan perizinan dan regulasi.

Berdasarkan publikasi KKP, realisasi setoran PNBP dari Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) pada 2018 sebesar Rp 25,65 miliar (918,05% dari target), lalu 2019 sebesar Rp 13,24 miliar (442,08% dari target), kemudian 2020 sekitar Rp 11,6 miliar (112,59% dari target), dan selanjutnya 2021 mencapai Rp 33,62 miliar (493,02% dari target).

Sedangkan pada 2022 melesat menjadi Rp 388,03 miliar (783,18% dari target), kemudian di 2023 menembus Rp 707,04 miliar (212,22% dari target), dan per 26 Juli 2024 sekitar Rp 325,03 miliar (45,89% dari target). Ditjen PKRL sebelumnya bernama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), penambahan kata kelautan menambah fungsi dari yang awalnya hanya terkait penataan ruang laut kini merambah ke sumber daya dan lingkungan kelautan.

Menurut Sekretaris Ditjen PKRL KKP Kusdiantoro, perubahan capaian PNBP pemanfaatan ruang laut dari 2018 hingga 2024 sangat signifikan. Bahkan, jauh lebih besar capaian PNBP daripada anggaran untuk direktorat tersebut. Di 2023 misalnya, dengan anggaran sekitar Rp 400 miliar, Ditjen PKRL menyetorkan PNBP Rp 707 miliar. “PNBP Ditjen PKRL ini dari 2018 ke 2024 larinya signifikan, peningkatan PNBP setiap tahun luar biasa, lebih besar dari anggaran yang digunakan, kita surplus, swadaya," ujar dia.

Saat ini, kontribusi utama atau sekitar 90% PNBP Ditjen PKRL masih dari izin PKKPRL, perizinan lainnya masih berproses. "Kami terus dorong peningkatan PNBP ini, upaya kita adalah perbaikan layanan dan regulasi agar kontribusi PKRL ke negara melalui PNBP semakin meningkat,” jelas Kusdiantoro.

Kusdiantoro mengatakan itu saat konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2024 di Jakarta, Selasa (30/07/2024). Dalam konferensi pers itu, Kusdiantoro mengatakan, terdapat 21 jenis perizinan di Ditjen PKRL, yakni 20 jenis perizinan yang sifatnya usaha dan satu perizinan (PKKPRL) yang merupakan perizinan dasar. Ditjen PKRL optimistis target PNBP tahun ini Rp 708,3 miliar akan tercapai.

“Untuk PNBP itu panennya nanti September-Oktober, lari kencang. Karena saat ini juga ada beberapa perusahaan yang minta dispensasi penundaan pembayaran PNBP,” ungkap dia. Capaian kinerja Ditjen PKRL umumnya terukur di akhir tahun karena mayoritas semuanya berproses atau tidak bisa parsial, kegiatan di direktorat itu harus dilakukan identifikas, survei, dan validasi lebih dahulu.

Capaian kinerja Ditjen PKRL pada semester I-2024 selain PNBP di antaranya serapan tenaga kerja 1.931 orang (59,41% dari target tahun ini 3.250 orang), enam kawasan perairan telah pulih kembali (8,71% dari target tahun ini 70 kawasan), dan memfasilitasi dua komunits masyarakat hukum adat (MHA), tradisional, dan lokal (28,57% dari target tahun ini tujuh komunitas).

Di 2024, Ditjen PKRL juga menargetkan rencana zonasi di 21 kawasan, produksi garam 2 juta ton, nilai tukar petambak garam 101,75, luas kawasan konservasi 29,3 juta hektare (ha), pemanfaatan sarpras dan pulau-pulau kecil di di 11 kawasan, perizinan dasar 100%, pengelolaan 10 kawasan wisata bahari, empat ragam jasa kelautan, pengelolaan 17,8 juta ha kawasan konservasi, dan pengelolaan 20 jenis ikan. “Target-target ini akan selesai pada November atau Desember tahun ini,” papar Kusdiantoro. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News