Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

TALIABU, iNews.id - Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus resmi menunjuk Haruna Masuku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.

Penunjukan ini dilakukan melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Salim Ganiru, yang disaksikan oleh Kepala BKPSDM Surati Kene, Kepala Dinas Capil Maslan, dan Kepala Dinas Kominfo Basiludin Labesi.

Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 800.1.3.1/40/BUP ini mengukuhkan Haruna Masuku sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, menggantikan pejabat sebelumnya Citra Puspasari Mus.

Kepala Dinas Kominfo, Basiludin Labesi menyampaikan, bahwa penunjukan Haruna Masuku ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Taliabu.

"Haruna Masuku memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang pendidikan. Kami berharap beliau dapat segera melakukan konsolidasi dan menjalankan program-program strategis yang telah direncanakan," ujar Basiludin.

Lebih lanjut, Basiludin menambahkan bahwa peran Haruna Masuku sebagai Plt sangat penting dalam memastikan kesinambungan program pendidikan di Taliabu.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, Dinas Pendidikan akan semakin solid dan mampu menjawab tantangan dalam mencetak generasi yang lebih baik untuk masa depan Pulau Taliabu," tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana

SEMARANG, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tengah menyiapkan langkah strategis terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kasus dugaan korupsi itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi ini peristiwa terkait dengan masalah hukum ya, jadi dalam hal ini kami menghormati penanganan yang ditangani KPK dan saya rasa tidak akan mengganggu pelayanan bagi masyarakat Kota Semarang,” ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Kompleks Gubernuran, Jumat (19/7/2024) malam.

Ditanya apakah pihak Pemprov Jateng telah menyiapkan atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Semarang, Nana menyebut akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kan masih proses ya, jadi kami akan tunggu proses dulu baru kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya, prosesnya sedang berjalan ini,” ujar Nana Sudjana.

Sejak Rabu (17/7/2024) hingga Jumat (19/7/2024), KPK menggeledah sejumlah dinas maupun instansi di lingkungan Pemkot Semarang terkait dugaan korupsi. 

KPK juga menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu maupun rumah kediamannya. 

KPK menyebut kasus ini adalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024 dan dugaan pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tengah menyiapkan langkah strategis terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kasus dugaan korupsi itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi ini peristiwa terkait dengan masalah hukum ya, jadi dalam hal ini kami menghormati penanganan yang ditangani KPK dan saya rasa tidak akan mengganggu pelayanan bagi masyarakat Kota Semarang,” ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Kompleks Gubernuran, Jumat (19/7/2024) malam.

Ditanya apakah pihak Pemprov Jateng telah menyiapkan atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Semarang, Nana menyebut akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kan masih proses ya, jadi kami akan tunggu proses dulu baru kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya, prosesnya sedang berjalan ini,” ujar Nana Sudjana.

Sejak Rabu (17/7/2024) hingga Jumat (19/7/2024), KPK menggeledah sejumlah dinas maupun instansi di lingkungan Pemkot Semarang terkait dugaan korupsi. 

KPK juga menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu maupun rumah kediamannya. 

KPK menyebut kasus ini adalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024 dan dugaan pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Editor: Kastolani Marzuki