Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa beli rumah bersubsidi. Kebijakan ini akan dijalankan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Basuki bisa saja penghasilan penerima subsidi dipatok menjadi Rp 12 juta, dari saat ini maksimal Rp 8 juta. Hal itu sesuai usulan dari berbagai pihak.

"Saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta, dulu Rp 4-5 juta, naik ke Rp 8 juta, sekarang ke Rp 12 juta karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Skema untuk membuat cicilan pembelian rumah bagi masyarakat juga bisa lebih murah dengan memperpanjang tenornya. Dari yang selama ini di kisaran 30 tahun, bisa menjadi sampai 40 tahun.

Meski begitu, Basuki menekankan semua konsep itu sejauh ini masih sebatas usulan. Kebijakannya tergantung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis 20 Oktober 2024.

"Jadi bisa saja saya kira, kalau dulu misal sekarang angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta itu kan kecil, jadi relatif. Tapi bisa saja, kalau policy-nya itu ditetapkan pemerintah," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi itu, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Masa subsidi berjalan untuk penyaluran FLPP paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp 4 juta.

Untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus. Batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta.

Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4% dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun. SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp 10 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— Keterlibatan China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya kian terang. Kini, baik Indonesia maupun Negeri Panda telah memulai studi kelayakan sebelum memulai proyek berinvestasi jumbo tersebut.

Bayang-bayang China pada proyek lanjutan dari Kereta Cepat Jakarta - Bandung ini memang telah santer terdengar. Gelagat itu terlihat saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjajal kereta cepat Whoosh bersama Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada Rabu (6/9/2023).

Sepuluh bulan setelah pertemuan itu, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi memastikan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan studi kelayakan bersama dengan perusahaan dari China. Meski begitu tidak disebut perusahaan mana yang terlibat pada proyek ini.

Berita tersebut merupakan salah satu pilihan redaksi Bisnisindonesia.id pada Kamis (25/7/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

1. Kian Dekat 'Tangan' China dengan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya

KCIC turut meminta bantuan pemerintah untuk memberikan sejumlah dukungan selama masa uji kelayakan dilakukan. Beberapa di antaranya seperti akses jalan, evaluasi kerja sama antara perusahaan Indonesia - China.

Kendati demikian, baik perusahaan Indonesia maupun China belum menetapkan estimasi investasi yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Bahkan, saat ini KCIC juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa uji kelayakan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam pembahasan. Dia mengatakan bahwa pembahasan tersebut turut dibahas bersama dengan perusahaan asal China.

“Lagi dibahas dengan proyek China,” katanya.

2. Mobil Hibrida Melawan Tekanan Pasar

Mobil berteknologi hibrida listrik tampaknya masih akan terus melaju kencang meski pemerintah berencana menaikkan tarif pajaknya. Hal ini tampak semakin beragamnya pilihan model baru di GIIAS 2024.

Pasar mobil listrik hibrida, termasuk mild hybrid, sepanjang paruh pertama tahun ini diisi oleh delapan merek, mulai dari Lexus, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Wuling, MG, dan GWM.

Di antara merek tersebut, Great Wall Motors (GMW) terbilang pendatang baru di segmen ini. Mobil-mobilnya, yang mengusung sub-brand Haval dan Tank, memasuki pada April 2024.

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 menjadi momentum bagi merek-merek tersebut untuk unjuk model-model berteknologi hibrida, baik pembaruan minor maupun model benar-benar anyar.

GMW misalnya, menambahkan jajaran model hibridanya dengan memperkenalkan Tank 300 HEV. Berbanderol harga Rp833 juta, SUV 4x4 ini memperkuat lini produk hibrida GWM Tank 500 HEV, dan GWM Haval H6 HEV.

3. Mencari Jalan Tengah Pembiayaan Rumah Subsidi di Tengah Keterbatasan APBN

Kuota pembiayaan KPR FLPP sebanyak 166.000 unit di 2024 dengan nilai Rp13,72 triliun tak cukup memenuhi kebutuhan rumah di tahun ini. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan solusi mengatasi keterbatasan kuota memang harus segera dipikirkan.

Kuota yang menipis akan berdampak pada 185 sektor turunan pada industri properti. Oleh karena itu, memang perlu adanya pembiayaan kreatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Tanah Air.

Junaidi mengusulkan agar Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dapat berjalan karena kebutuhan kolaborasi dari semua pembiayaan untuk mewujudkan target rumah tersebut sehingga badan tersebut diyakini bisa menjadi salah satu solusi pembiayaan untuk rumah.

4. Hitungan Dana Pensiun Bagian Uang Pesangon PHK

Di tengah kabar terancamnya ribuan pekerja Bank Commonwealth mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai merger dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth tidak mencampur Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon.

Alasannya, pencampuran tersebut dinilai dapat memangkas pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK. Mekanisme dana pensiun dan uang pesangon tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada pasal 58 ayat 1 menjelaskan, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha memang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

5. Melihat Peta Persaingan Tren Pasar Mal Premium Outlets

Persaingan pasar pusat perbelanjaan berkonsep premium outlets akan makin ketat. Jakarta Premium Outlets yang dibangun oleh Simon Genting Private Limited yang merupakan perusahaan joint venture antara Genting Plantations Berhad dan Simon Property Group telah memasuki tahap akhir topping off dan akan beroperasi pada 2025.

Dengan lokasi yang strategis dan desain yang menarik, Jakarta Premium Outlets bertujuan untuk menjadi pusat perbelanjaan dengan interaksi sosial dengan masyarakat Indonesia.

Pusat perbelanjaan ini akan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan keterampilan dan menawarkan peluang peningkatan karir bagi tenaga kerja lokal.

Sebelumnya, pada 5 Oktober 2023, PT Summarecon Agung Tbk mulai mengoperasikan outlet autentik pertama di Indonesia. Perusahaan membenamkan investasi senilai Rp500 miliar pada fase pertama proyek Summarecon Villaggio Outlets di Summarecon Emerald Karawang. Bagaimana prospek bisnis dan tren premium outlets ke depannya? Simak artikel selanjutnya pada tautan yang terlampir.