IDXChannel - Pemerintah berencana mengambil alih rumah dinas anggota DPR. Sebab, rumah dinas tersebut dinilai tidak layak huni dan bakal digantikan tunjangan bulanan untuk anggota legislatif periode 2024-2029.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan rencana pengambilalihan rumah dinas DPR oleh Pemerintah Pusat itu akan segera ditindaklanjuti lewat pertemuan dengan Sekretariat DPR RI.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya (pengambilalihan rumdin DPR). Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola, kami (Pemerintah) kedudukannya sebagai pengelola," ujar Ronald saat ditemui di Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Aturan penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR, tertanggal 25 September 2024. Setidaknya, ada tiga poin yang tertera dalam aturan itu.

Pertama, Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kedua, pemberian tunjungan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Ketiga, dengan diberikan tunjangan perumahan maka anggota DPR RI tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan (rumah dinas DPR), kan mesti ada administratifnya," tambah Ronald.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebutkan baik anggota DPR yang baru terpilih maupun petahanan pada periode 2024 - 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Meski demikian anggota legislatif akan tetap mendapatkan tunjangan sebagai bagian dari komponen gaji mereka.

"Ya nanti tunjangan, karena rumahnya ditarik semua akan dikembalikan ke Kemensetneg. Mereka, anggota dewan itu nanti akan mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk tunjangan. Nah, itu masuk dalam komponen gaji ya yang perumahan," kata Indra saat dihubungi IDX Channel, Kamis (3/10).

Meski demikian, Indra mengatakan besaran tunjangan rumah dinas masih anggota legislator masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memperkirakan, besaran tunjangan itu sekitar harga sewa hunian di seputar Senayan, Kebayoran hingga Semanggi.

"Tapi, untuk besarannya itu memang masih dikonsultasikan, karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu, untuk rumah atau hunian tiga kamar itu, itu kan harganya sangat variatif dan fluktuatif," tutur Indra.

(Febrina Ratna)