Jakarta: DPR mengumumkan bahwa Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui sejak Kamis, 3 Oktober melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Setjen DPR RI mengemukakan sejumlah alasan anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas dan diganti tunjangan, di antaranya biaya pemeliharaan rumah dinas dinilai tidak ekonomis dan pertimbangan proyeksi pindah ke IKN.

Sementara itu besaran tunjangan rumah dinas sendiri belum ditetapkan. Setjen DPR membandingkan dengan tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah daerah yang besarannya mencapai Rp50-70 juta. Tunjangan tersebut bisa untuk mengontrak/menyicil rumah pribadi.

Terkait rumah jabatan anggota DPR yang berada di kawasan Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan sendiri memiliki fasilitas 1 ruang kerja, 5 kamare tidur, garasi, dapur, dan 6 toilet. Anggota DPR menerima Rp25 juta/bulan atau Rp1,5-2 juta/bulan untuk perawatan rumah.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) potensi pemborosan di balik tunjangan perumahan DPR sendiri ternyata cukup besar yaitu mencapai Rp1,36-2,06 triliun.

Sumber: Redaksi Metro TV/Indonesia Corruption Watch


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR Periode 2024-2029 merupakan bentuk pemborosan uang negara.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," kata peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Seira mengatakan, total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar dari Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pemborosan anggaran didapat ICW dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada periode 2019-2024 dengan penghitungan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

Seira mengatakan, ICW menelusuri belanja pengadaan oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian menelusuri pengadaan DPR menggunakan sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

"Hal ini menunjukan bahwa telah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA," ujarnya.

Di sisi lain, Seira mengatakan, ICW menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029.

Berdasarkan penelusuran dari sejumlah media, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa per bulan anggota DPR akan menerima tambahan tunjangan untuk perumahan sekitar Rp50-70 juta.

Kemudian ICW melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp 50 juta sampai dengan Rp 70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5 tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1,74 triliun sampai Rp2,43 triliun

Apabila ketentuan ini diteruskan, ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

Seira menambahkan, peralihan pemberian rumah fisik menjadi tunjangan akan menyulitkan pengawasan atas penggunaan tunjangan tersebut.

Terlebih, tunjangan itu akanditransfer secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

Oleh karena itu, ICW mendesak Sekretariat Jenderal DPR mencabut surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR.

"Anggota DPR tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan perumahan. Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," kata Seira.

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan yang besarannya sekitar Rp 50 juta per bulan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perumahan akan dimasukkan dalam komponen gaji anggota DPR, sehingga akan diberikan setiap bulan. Para anggota DPR juga diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra saat dikonfirmasi pada 3 Oktober 2024.

Keputusan ini diambil karena RJA yang tersedia saat ini sudah tua dan sering rusak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

IDXChannel - Pemerintah berencana mengambil alih rumah dinas anggota DPR. Sebab, rumah dinas tersebut dinilai tidak layak huni dan bakal digantikan tunjangan bulanan untuk anggota legislatif periode 2024-2029.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan rencana pengambilalihan rumah dinas DPR oleh Pemerintah Pusat itu akan segera ditindaklanjuti lewat pertemuan dengan Sekretariat DPR RI.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya (pengambilalihan rumdin DPR). Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola, kami (Pemerintah) kedudukannya sebagai pengelola," ujar Ronald saat ditemui di Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Aturan penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR, tertanggal 25 September 2024. Setidaknya, ada tiga poin yang tertera dalam aturan itu.

Pertama, Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kedua, pemberian tunjungan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Ketiga, dengan diberikan tunjangan perumahan maka anggota DPR RI tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan (rumah dinas DPR), kan mesti ada administratifnya," tambah Ronald.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebutkan baik anggota DPR yang baru terpilih maupun petahanan pada periode 2024 - 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Meski demikian anggota legislatif akan tetap mendapatkan tunjangan sebagai bagian dari komponen gaji mereka.

"Ya nanti tunjangan, karena rumahnya ditarik semua akan dikembalikan ke Kemensetneg. Mereka, anggota dewan itu nanti akan mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk tunjangan. Nah, itu masuk dalam komponen gaji ya yang perumahan," kata Indra saat dihubungi IDX Channel, Kamis (3/10).

Meski demikian, Indra mengatakan besaran tunjangan rumah dinas masih anggota legislator masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memperkirakan, besaran tunjangan itu sekitar harga sewa hunian di seputar Senayan, Kebayoran hingga Semanggi.

"Tapi, untuk besarannya itu memang masih dikonsultasikan, karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu, untuk rumah atau hunian tiga kamar itu, itu kan harganya sangat variatif dan fluktuatif," tutur Indra.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebut, semua Anggota DPR RI periode 2024-2029 memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang. Oleh karenanya, anggota dewan yang sudah memiliki rumah di Jakarta tetap akan mendapatkan tunjangan rumah dinas (rumdin).

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Tetapi, diganti dengan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

"Semua diperlakukan sama, sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau RJA DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Meski begitu, Indra mengungkapkan, pihaknya belum menentukan nominal tunjangan rumdin yang akan diterima para Anggota DPR. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan survei-survei bersama appraisal untuk menentukan nominal yang layak.

"Kami tidak ingin mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya. Tapi yang paling realistis seperti apa, hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota dewan selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, para anggota dewan yang masih menempati rumah dinas untuk segera mengosongkan rumah tersebut paling lambat pada akhir Oktober 2024.

"Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ya," kata Indra.

Menurut dia, tenggat waktu itu diberikan karena mempertimbangkan anggota DPR yang terpilih lagi untuk pindah dari rumah yang ditinggalinya.

Jika rumah itu sudah dikosongkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan mendata aset yang ada untuk dikembalikan ke negara.

Kemudian, Indra menyebut, Setjen DPR akan membahas rencana pemanfaatan rumdin yang sudah kosong bersama Kementerian Keuangan.

"Penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diserahkan," ujarnya.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu, Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih membahas rencana pengembalian aset rumah dinas anggota DPR menjadi aset negara.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana apa untuk ke depannya," kata Tedy dalam media briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengaku belum bisa memberikan informasi terkait rencana pemanfaatan aset rumah dinas DPR setelah dikembalikan menjadi aset negara.

"Untuk rumah dinas, kami juga belum bisa menjawab karena memang belum ada informasi, kayanya masih anget banget ya, kami baru baca dari media. Jadi tolong dikonfirmasi saja ke DJKN Kemenkeu, tapi sekali lagi kami siap kalau memang ditugaskan," tutur Candra.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahannya belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar dikutip dari detikNews.

(aid/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas anggota DPR RI yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Dia pun mengungkap dua alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Pertama, kata dia, rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping itu, sebagian besar itu kondisi fisik rumah dinas sudah cukup parah.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kajian tentang ini kami sudah buat dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR Kalibata.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Sekjen DPR tersebut.

Menurut Indra, jika kompleks rumah dinas anggota direvitalisasi, harus dilakukan dengan serius mulai dari perbaikan atap, struktur rumah, dan pasaknya. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut pastinya dibutuhkan stamina yang sangat besar.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa terkait besaran nominal uang tunjangan rumah kepada anggota DPR masih dalam tahap pembahasan.

Untuk itu, pihaknya menggunakan konsultan appraisal untuk menghitung besaran tunjangan yang jika sudah dalam tahap final akan dilaporkan kepada AKD.

“Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk,” ujarnya.

Indra turut menyampaikan besaran tunjangan DPR pasti akan berbeda dengan DPRD mengingat pertimbangan biaya sewa rumah di Jakarta.

“Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal DPR masih mengkaji nilai tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada para anggota dewan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh DPR.

"Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta, pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten, kota, uang perumahannya Rp 40 juta, Rp 50 juta gitu ya," kata Indra di Kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Indra menyebutkan, harga sewa properti juga menjadi pertimbangan bagi DPR karena ada perbedaan harga di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya.

"Tentu secara apple to apple, kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami," kata dia.

Indra juga mengatakan pihak DPR akan melibatkan konsultan appraisal nilai aset untuk menetukan besaran tunjangan rumah anggota.

Menurut Indra, kajian soal hal ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu dan akan dilanjutkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI 2024-2029 setelah terbentuk.

"Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," tutur Indra.

Diberitakan, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, sebagai gantinya para anggota dewan akan menerima uang tunjangan perumahan setiap bulan.

Indra menjelaskan, keputusan ini diambil karena rumah dinas sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan,” ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Indra mengatakan, uang tunjangan perumahan nantinya akan dimasukan dalam komponen gaji, sehingga diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR RI pun diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra.

Namun, besaran tunjangan tersebut belum ditetapkan dan belum diberlakukan mulai Oktober 2024 ini karena masih harus disesuaikan dengan biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi dan Kebayoran Baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, sebagian rumah dinas anggota dewan yang ada di Kawasan Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, akan dijadikan tempat pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Rumah dinas DPR di Ulujami tidak dikembalikan ke negara karena aset tersebut dimiliki oleh DPR RI.

"Yang di Ulujami itu adalah aset DPR itu akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan ASN," kata Indra di Kompleks Rumah Dinas DPR Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Indra mengatakan, rumah dinas di Ulujami tidak akan dibiarkan kosong dan tetap dimanfaatkan oleh DPR.

"Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan percepatan, sebagian nanti utk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," ujar dia.

Indra menjelaskan, rumah dinas DPR yang ada di Ulujami berjumlah 51 unit, tetapi lokasinya tidak terkumpul dalam satu kompleks karena tersebar dengan rumah masyarakat.

Situasi itu berbeda dengan rumah dinas anggota DPR di Kalibata yang terkumpul di satu kompleks.

"Rumah ulujami itu dulu dibeli untuk melengkapi perumahan DPR itu ada di dalam satu kompleks perumahan bersama dengan masyarakat," kata Indra.

Sementara itu, ratusan rumah anggota DPR di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara karena aset itu dimiliki Kemensetneg.

"Ya di Kalibata ini ada dua titik ya, yang Blok A, B, C, D, E dan Kompleks yang F di samping sungai Ciliwung akan dikembalikan," ucap dia.

Diberitakan, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, sebagai gantinya para anggota dewan akan menerima uang tunjangan perumahan setiap bulan

Indra menjelaskan, keputusan ini diambil karena rumah dinas sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan,” ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Indra mengatakan, uang tunjangan perumahan nantinya akan dimasukan dalam komponen gaji, sehingga diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR RI pun diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra.

Namun, besaran tunjangan tersebut belum ditetapkan dan belum diberlakukan mulai Oktober 2024 ini karena masih harus disesuaikan dengan biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi dan Kebayoran Baru.

Bisnis.com, JAKARTA – Fasilitas mewah menjadi salah satu alasan segelintir orang berlomba-lomba menduduki kursi parlemen. Di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendapatkan fasilitas tunjangan mulai dari rumah dinas, mobil, listrik, pajak, hingga beras.

Mengutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (5/10/2024), lain halnya yang terjadi di parlemen Swedia. Negara dengan ibu kota Stockholm tersebut tidak memberikan tunjangan berupa rumah dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.

Anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat di Swedia Per-Arne Hakansson menyampaikan, para anggota DPR hidup bersahaja di negaranya. Para wakil rakyat, tidak berbeda dengan warga kebanyakan.

"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," ujarnya.

Hakansson menuturkan bahwa parlemen hanya memiliki tiga mobil dinas berjenis Volvo S80, dan ini hanya diperuntukkan untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen, bukan dari kantor ke rumah.

Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan semua trasportasi umum secara cuma-cuma. Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Swedia.

Urusan gaji, Anggota DPR Swedia menerima sekitar US$6.900 atau sekitar Rp106,8 juta per bulan (kurs Rp15.485 per dolar AS), setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji US$14.000. Untuk diketahui, gaji rata-rata di Swedia adalah US$2.800.

Sementara itu, anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar US$12.

Bahkan, sebelum 1957, para anggota DPR Swedia tidak digaji. Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen. Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi

Adapun, rumah dinas bagi anggota DPR di Swedia berbentuk apartemen sempit, dan hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari luar Stockholm. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.

Hakansson menempati kamar studio seluas kurang dari 46 menter persegi. Satu kamar, tanpa mesin cuci atau mesin pencuci piring.

"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren.

Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi US$820 (Rp11,6 juta) per bulan. Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.

Di tingkat daerah, upaya penghematan lebih besar lagi. Sekitar 94% anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.

"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.

Fasilitas Mewah Anggota DPR di Indonesia

Usai pelantikan anggota DPR periode 2024-2029, muncul rencana pemberian tunjangan rumah, karena adanya kebijakan penghapusan rumah dinas bagi anggota parlemen.

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Nantinya, setiap anggota boleh mengelola tunjangan rumah sebagai ganti rumah jabatan yang dikembalikan ke negara.

Sekjen DPR lebih memprioritaskan untuk mendapatkan patokan harga hunian layak dengan tiga kamar. Sehingga, dia menekankan bahwa membutuhkan kehati-hatian dalam penentuan jumlah tunjangan pengganti rumah dinas.

Apalagi, setiap tahun, anggaran rumah dinas bakal terus berfluktuasi sehingga perlu adanya evaluasi mengikuti harga pasar.

"Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Nyatanya, gaji pokok yang diterima anggota DPR tak sampai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Meski demikian, sederet tunjangan melekat dalam upah bulanan tersebut.

Sebut saja tunjangan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR, tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan.

Selain itu, ketua DPR menerima tunjangan jabatan Rp18.900.000, wakil ketua DPR Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000 per bulan. Belum lagi, para wakil rakyat ini mendapatkan tunjangan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan masih banyak lagi sederet tunjangan yang pemerintah berikan.