JAKARTA, investor.id – Kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR sedang dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tengah ramai pemberitaan tentang tunjangan perumahan anggota DPR.

Dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah DPR tersebut, KPK masih menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul.

“Perkaranya sedang running, sedang jalan. Kita sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Rabu (9/10/2024).

Disampaikan Asep, KPK kini tengah mengumpulkan sejumlah data terkait masalah pengadaan rumah jabatan DPR. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus tersebut.

“Kita sedang support data-data yang terkait dengan masalah pengadaan rumah jabatan,” ungkap Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, Rabu (15/5/2024). Indra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Saat pemeriksaan, tim penyidik KPK mencecar Indra soal tugas yang bersangkutan selaku Sekjen DPR. Lembaga antikorupsi ini juga mencecar Indra soal dugaan vendor yang menikmati keuntungan ilegal dari proyek tersebut. 

Sementara itu, usai pemeriksaan, Indra mengaku sudah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK terkait proyek tersebut.

Sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK hari ini. Sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan," kata Indra usai diperiksa KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News