JAKARTA, KOMPAS.com - Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” bakal diputar setiap hari di Kompleks Parlemen, Jakarta pada pukul 10.00 WIB mulai Jumat (8/11/2024) hari ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pemutaran lagu kebangsaan ini adalah tindak lanjut surat edaran pimpinan DPR RI nomor T/1375/11/2024.

Dalam pelaksanaannya, lagu kebangsaan “Indonesia Raya” akan berkumandang di seluruh area, mulai dari Gedung Nusantara 1, 2, hingga 3, bahkan area parkir.

“Termasuk sepanjang koridor gedung-gedung tersebut dan akan diamplifikasi juga ke area parkir,” ujar Iskandar melalui pesan singkat, Kamis (7/11/2024).

Setiap kali “Indonesia Raya” berkumandang, semua yang berada di dalam kompleks parlemen, mulai dari pegawai, anggota DPR, hingga tamu atau pengunjung, diwajibkan berdiri tegak dengan sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan

“Iya bagi semua yang ada seputar area tersebut, tentunya bagi anggota DPR RI. Termasuk tamu juga pada saat rapat kerja,” jelas Iskandar.

Adapun pemutaran lagu kebangsaan setiap pukul 10.00 WIB ini diharapkan menjadi salah satu langkah sederhana, untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan DPR.

Bukan hal baru

Langkah memutar “Indonesia Raya” setiap pagi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kebijakan serupa sudah diterapkan sejak 20 Mei 2021 atas inisiatif Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Setiap pukul 10.00 WIB, lagu kebangsaan diputar di kantor-kantor pemerintahan hingga fasilitas publik. Tujuannya untuk menguatkan rasa kebangsaan dan kesatuan masyarakat di Yogyakarta.

“Kita sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman di daerah (kabupaten dan kota), mereka sepakat. Supaya kita punya kesadaran lebih baik," ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Ketika lagu "Indonesia Raya" dikumandangkan, para pegawai wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Ketentuan itu wajib bagi instansi di bawah pemerintah DIY. Sedangkan untuk instansi swasta maupun BUMD diimbau dengan sangat.

Sri Sultan menegaskan bahwa pemutaran lagu kebangsaan itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya nasionalisme.

"Perlu sebagai bentuk terobosan untuk menggelorakan nasionalisme rakyat. Kontinu setiap hari penting karena untuk menancapkan sikap nasionalistik perlu metode repetisi," ujar Sultan, 20 Mei 2021.

Selain di Yogyakarta, kebijakan serupa juga diadopsi di Surabaya, Jawa Timur. Pada Maret 2023, Wali Kota Surabaya saat itu, Eri Cahyadi, menginstruksikan pemutaran lagu “Indonesia Raya” di sekolah-sekolah, kantor dinas, dan Balai Kota.

Lagu ini akan dikumandangkan setiap pukul 07.00 WIB, dan aktivitas akan berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan. Bahkan, Eri mengharapkan para pengendara di jalan raya juga turut menghentikan kendaraan sejenak saat lagu berkumandang.

Senada dengan Sultan, kebijakan mengumandangkan lagu "Indonesia Raya" ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta Tanah Air masyarakat Kota Surabaya.

Dia pun berharap seluruh warga Surabaya juga turut mengamalkan makna dari lagu kebangsaan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari

“Bangsa ini ketika ingin menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, maka secara otomatis harus memiliki rasa cinta tanah air. Kalau memiliki rasa cinta tanah air, maka memiliki rasa gotong-royong. Membakar rasa cinta tanah air itu (salah satunya) dengan lagu kebangsaan kita, 'Indonesia Raya'," kata Eri, 13 Maret 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang mempersiapkan pemutaran lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" di area Kompleks Parlemen setiap pukul 10.00 WIB.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan hal ini sedang dalam proses koordinasi.

"Masih sedang dikoordinasikan dulu teknis nya. Belum (berlaku hari ini)," kata Indra saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, sudah beredar sebuah surat edaran yang menuliskan instruksi agar diputar lagu "Indonesia Raya" setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB.

Surat edaran bernomor T/1375/11/2024 itu tertanggal 5 November 2024. Surat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam surat juga ditulis bahwa saat “Indonesia Raya” diputar, semua pegawai di lingkungan DPR RI harus serentak berdiri dengan sikap sempurna.

"Sebagai upaya memperkuat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI, bersama ini saya instruksikan pemutaran lagu ‘Indonesia Raya’ setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di lingkungan DPR RI dan serentak berdiri sikap sempurna untuk mendengarkan lagu "Indonesia Raya"," tulis surat edaran tersebut.

Dalam surat yang sama, Sekretariat Jenderal DPR RI diminta agar hal ini berlaku sejak 7 November 2024 atau hari ini.

Namun, saat ditanyakan kapan pelaksanaan surat edaran ini resmi berlaku, Indra mengatakan masih mempersiapkan teknisnya.

"Masih sedang dipersiapkan teknisnya," ucap Indra.

JAKARTA, investor.id – Kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR sedang dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tengah ramai pemberitaan tentang tunjangan perumahan anggota DPR.

Dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah DPR tersebut, KPK masih menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul.

“Perkaranya sedang running, sedang jalan. Kita sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Rabu (9/10/2024).

Disampaikan Asep, KPK kini tengah mengumpulkan sejumlah data terkait masalah pengadaan rumah jabatan DPR. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus tersebut.

“Kita sedang support data-data yang terkait dengan masalah pengadaan rumah jabatan,” ungkap Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, Rabu (15/5/2024). Indra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Saat pemeriksaan, tim penyidik KPK mencecar Indra soal tugas yang bersangkutan selaku Sekjen DPR. Lembaga antikorupsi ini juga mencecar Indra soal dugaan vendor yang menikmati keuntungan ilegal dari proyek tersebut. 

Sementara itu, usai pemeriksaan, Indra mengaku sudah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK terkait proyek tersebut.

Sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK hari ini. Sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan," kata Indra usai diperiksa KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu, Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih membahas rencana pengembalian aset rumah dinas anggota DPR menjadi aset negara.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana apa untuk ke depannya," kata Tedy dalam media briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengaku belum bisa memberikan informasi terkait rencana pemanfaatan aset rumah dinas DPR setelah dikembalikan menjadi aset negara.

"Untuk rumah dinas, kami juga belum bisa menjawab karena memang belum ada informasi, kayanya masih anget banget ya, kami baru baca dari media. Jadi tolong dikonfirmasi saja ke DJKN Kemenkeu, tapi sekali lagi kami siap kalau memang ditugaskan," tutur Candra.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahannya belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar dikutip dari detikNews.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pembahasan terkait nasib aset rumah dinas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kawasan Kalibata, Jakarta.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi tidak memerinci rencana pemanfaatan rumah dinas DPR RI yang dikembalikan menjadi aset negara, mengingat pembahasan masih terus dilakukan.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR RI masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana kedepannya," ujar Tedy dalam Media Briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun pihaknya siap apalagi ditugaskan untuk melalukan optimalisasi atas aset tersebut.

"Untuk rumah dinas kami belum bisa menjawab, kami belum ada informasi nanti tolong dikonfirmasi ke DJKN atau Kemenkeu. Tapi sekali lagi kami siap," kata Candra.

Mengutip berita KOMPAS, Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Seluruh aset rumah dinas yang ada saat ini akan dikembalikan ke negara karena tidak lagi digunakan.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengembalian aset tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal DPR masih mengkaji nilai tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada para anggota dewan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh DPR.

"Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta, pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten, kota, uang perumahannya Rp 40 juta, Rp 50 juta gitu ya," kata Indra di Kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Indra menyebutkan, harga sewa properti juga menjadi pertimbangan bagi DPR karena ada perbedaan harga di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya.

"Tentu secara apple to apple, kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami," kata dia.

Indra juga mengatakan pihak DPR akan melibatkan konsultan appraisal nilai aset untuk menetukan besaran tunjangan rumah anggota.

Menurut Indra, kajian soal hal ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu dan akan dilanjutkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI 2024-2029 setelah terbentuk.

"Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," tutur Indra.

Diberitakan, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, sebagai gantinya para anggota dewan akan menerima uang tunjangan perumahan setiap bulan.

Indra menjelaskan, keputusan ini diambil karena rumah dinas sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan,” ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Indra mengatakan, uang tunjangan perumahan nantinya akan dimasukan dalam komponen gaji, sehingga diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR RI pun diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra.

Namun, besaran tunjangan tersebut belum ditetapkan dan belum diberlakukan mulai Oktober 2024 ini karena masih harus disesuaikan dengan biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi dan Kebayoran Baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, sebagian rumah dinas anggota dewan yang ada di Kawasan Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, akan dijadikan tempat pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Rumah dinas DPR di Ulujami tidak dikembalikan ke negara karena aset tersebut dimiliki oleh DPR RI.

"Yang di Ulujami itu adalah aset DPR itu akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan ASN," kata Indra di Kompleks Rumah Dinas DPR Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Indra mengatakan, rumah dinas di Ulujami tidak akan dibiarkan kosong dan tetap dimanfaatkan oleh DPR.

"Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan percepatan, sebagian nanti utk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," ujar dia.

Indra menjelaskan, rumah dinas DPR yang ada di Ulujami berjumlah 51 unit, tetapi lokasinya tidak terkumpul dalam satu kompleks karena tersebar dengan rumah masyarakat.

Situasi itu berbeda dengan rumah dinas anggota DPR di Kalibata yang terkumpul di satu kompleks.

"Rumah ulujami itu dulu dibeli untuk melengkapi perumahan DPR itu ada di dalam satu kompleks perumahan bersama dengan masyarakat," kata Indra.

Sementara itu, ratusan rumah anggota DPR di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara karena aset itu dimiliki Kemensetneg.

"Ya di Kalibata ini ada dua titik ya, yang Blok A, B, C, D, E dan Kompleks yang F di samping sungai Ciliwung akan dikembalikan," ucap dia.

Diberitakan, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, sebagai gantinya para anggota dewan akan menerima uang tunjangan perumahan setiap bulan

Indra menjelaskan, keputusan ini diambil karena rumah dinas sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan,” ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Indra mengatakan, uang tunjangan perumahan nantinya akan dimasukan dalam komponen gaji, sehingga diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR RI pun diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra.

Namun, besaran tunjangan tersebut belum ditetapkan dan belum diberlakukan mulai Oktober 2024 ini karena masih harus disesuaikan dengan biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi dan Kebayoran Baru.

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya akan hati-hati dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029. Pihaknya  akan memberikan besaran angka ideal kepada DPR berdasarkan hasil survei yang sedang dilakukan timnya terkait rata-rata sewa rumah di Jakarta.

"Kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada Dewan. Ini adalah tingkat kehati-hatian kami sehingga untuk mulai dengan periode 2024-2029 sudah diputuskan, diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, nanti tunjangan perumahan itu akan masuk ke dalam komponen gaji setiap bulan," ujar Indra dalam konferensi pers di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (04/10/2024). 

Indra mengatakan tim dari kesekjenan DPR sedang melakukan survei harga rumah di sekitaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran. Menurut Indra, hasil survei ke lapangan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan harga ideal tunjangan perumahan DPR.

"Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran (harga) rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat, titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa?" kata Indra.

"Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimum, mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar, itu rate-nya berapa?" tutur dia menambahkan.

Indra mengatakan dari hasil survei sementara tim di lapangan, harga sewa rumah masih fluktuatif dan dinamis. Pasalnya, harga sewa rumah tersebut mengikuti harga pasar sehingga pihaknya akan hati-hati sama menentukan besaran tunjangan perumahan anggota DPR. 

"Ini memang harga sewa rumah sangat fluktuatif, juga sangat dinamis harga-harga mengingat pasar sehingga kami perlu berhati-hati untuk mencari nilai yang pas. Walaupun nanti tahun ini besarannya bukan berarti tahun depan menjadi patokan, setiap tahun akan kami evaluasi mengingat harga sewa di Jakarta dan sekitarnya tidak statis," jelas Indra.

Diketahui, Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapat fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Hal tersebut sebagaimana Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI bernomor B/733/RT.01/09/2024, tertanggal 25 September 2024. Dalam surat itu ditegaskan bahwa anggota DPR RI Periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News