KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pulang kampung ke Solo usai jabatannya berakhir pada Minggu (20/10/2024).

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/10/2024), Jokowi akan pulang ke rumahnya yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.

Kompas.com (20/10/2024) memberitakan bahwa Jokowi bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma dengan diantar Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

Jokowi kemudian pulang kampung menuju Bandara Adi Soemarmo menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Rute ke rumah Jokowi dari Bandara Adi Soemarmo

Kediaman Jokowi di Solo adalah di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, wilayah sekitar depan Grha Shaba Buana.

Jarak tempuhnya kurang-lebih 11,5 kilometer (km) dari Bandara Adi Soemarmo, Boyolali dengan waktu tempuh kurang-lebih 30 menit.

Rute jalan utama ke kediaman Jokowi dari Bandara Adi Soemarmo jika tidak via tol, pertama-tama adalah ke arah utara melalui Jalan Adi Sumarmo sampai Perempatan Pasar Colomadu.

Kemudian, belok kiri di perempatan itu ke arah Jalan Adi Sucipto. Terus lurus, perjalanan akan melewati De Tjolomadoe, hingga masuk Kota Solo saat sampai di Tugu Makutha.

Terus lurus sampai perempatan lampu merah Manahan, belok kiri lalu belok kiri lagi di pertigaan lampu merah.

Selanjutnya, terus lurus di Jalan Letjen Suprapto sampai depan Grha Shaba Buana. Rumah Jokowi ada di Jalan Kutai Utara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mendapatkan rumah dari negara usai purna tugas di 20 Oktober 2024 mendatang. Pemberian rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lantas apakah rumah hadiah dari negara bisa langsung ditinggali Jokowi dalam waktu dekat?

Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyebutkan sejauh ini rumah untuk Jokowi kemungkinan belum bisa ditempati usai purna tugas di 20 Oktober 2024. Sebab, saat ini rumah tersebut masih sedang dibangun.

"Kelihatannya belum (bisa ditinggali). Karena seharusnya itu kan pembangunan rumah dari negara kepada calon mantan presiden dan calon wakil presiden itu sudah lama harusnya, tapi Pak Presiden Jokowi 'nggak nggak, nanti aja, nanti aja,' begitu terus," ujar Pratikno saat berbincang dengan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Menurut Pratikno, Jokowi memang baru beberapa waktu ini menaruh perhatian kepada rumah hadiah negara. Dia bilang Jokowi sedikit telat untuk menentukan letak rumahnya, maka dari itu pembangunannya pun sampai saat ini belum selesai.

Dia menjelaskan, Kemensetneg sendiri sudah menawarkan Jokowi rumah hadiahnya untuk dibangun sejak tahun ketiga menjabat, baik di periode pertama maupun keduanya menjabat. Namun, Jokowi selalu mengundur-undur urusan rumah itu.

"Itu sejak akhir periode pertama, di tahun ketiga itu Kementerian Sekretariat Negara sudah menawarkan, berkewajiban untuk menawarkan ini rumah dari negara ini akan dimana dan lain-lain. Tapi beliau mengatakan tidak terus. Sampai masuk periode kedua, di tahun ketiga Kementerian Sekretaris Negara juga berkewajiban untuk menyampaikan, bagaimana ini, berkenan di mana dan seterusnya," ungkap Pratikno.

Dia menekankan pembangunan rumah hadiah untuk Jokowi yang nantinya menjadi mantan presiden adalah kewajiban bagi negara.

"Nah ini kewajiban negara ya, kewajiban negara. Tapi beliau enggak-enggak, enggak-enggaknya itu akhirnya sekarang belum jadi itu. Jadi mulainya tertunda, terlambat karena keinginan beliau," beber Pratikno.

Rumah hadiah buat Jokowi sendiri dibangun di di tepi Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Dari pemberitaan detikJateng, pembangunan rumah tersebut berlangsung sejak Juni 2024. Per akhir September, setelah tiga bulan pengerjaan, nampak sebuah bangunan bertingkat sudah berdiri.

Diberitakan sebelumnya, lahan seluas 12.000 m2 itu sebelumnya adalah milik dua orang. Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, mengatakan dari 12.000 m2 lahan tersebut, sekitar 9.000 m2 adalah milik bos PO Rosalia Indah, Yustinus Soeroso. Adapun lahan sisanya milik seseorang bernama Joko Wiyono.

Jokowi sendiri yang memilih lokasi rumah tersebut. Rumah itu nantinya bisa langsung ditinggali Jokowi dan keluarganya, rumah juga bisa diwarisi ke ahli waris yang ditunjuk Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengamat menyebut bahwa cukup banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) utamanya di sektor ketenagakerjaan.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kesejahteraan pekerja menjadi turun. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ada untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong perekonomian, tetapi Nailul menilai justru pekerja malah terbebani oleh banyak poin aturan di sana.

"Jatah uang pensiun yang berkurang hingga semakin mudahnya sistem outsourcing, menjadikan kesejahteraan pekerja semakin berkurang, termasuk dengan formulasi peningkatan UMP yang tidak berpihak kepada tenaga kerja," kata Nailul kepada Bisnis, pekan lalu.

Selain itu, Nailul menyebut bahwa penyerapan tenaga kerja masuk dalam ilusi semu di mana pertumbuhan pekerja informal lebih tinggi dibandingkan pekerjaan formal.

Dia menuturkan, pekerja informal menghadapi masalah kesejahteraan seperti perlindungan sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Para pekerja informal ini, kata dia, bukan menjadi pengusaha melainkan pekerja di usaha mikro dan ultra mikro.

"Sampai saat ini, belum ada aturan pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja informal," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai bahwa pemerintahan Jokowi selama ini terkesan hanya berfokus pada usaha-usaha formal sedang dan besar. Padahal sekitar 60% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal.

Menurutnya, tingkat pengangguran seyogyanya dapat ditekan di bawah 4% jika diberikan perhatian khusus untuk pengembangan usaha-usaha mikro.

Selain itu, dia melihat bahwa upaya pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas angkatan kerja.

"Sehingga produktivitas dan daya saing dunia usaha secara umum sangat rendah," ungkapnya.

Dia mengharapkan, persoalan-persoalan ini dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan.