Bisnis.com, JAKARTA — Besaran anggaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan kemungkinan akan berubah usai pemerintah dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan APBN 2025.

Berdasarkan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus lalu, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI DPR mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat, sehingga disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.

Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.

Kesepakatan tersebut terjadi ketika Komisi XI DPR rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (28/8/2024).

"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat, yang akhirnya disepakati anggota DPR.

Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah: pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.

Berdampak ke Asumsi Dasar Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan mengakui, penurunan asumsi kurs rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun akan pengaruhi indikator dalam RAPBN 2025 lainnya seperti pendapatan, belanja, dan defisit anggaran.

Kendati demikian, Febrio meyakini perubahan tersebut tidak akan besar karena asumsi kurs rupiah hanya turun Rp100 per dolar AS dan suku bunga SBN hanya turun 0,1%. Di samping itu, dia mendetailkan berapa kisaran angka perubahan-perubahan yang dimaksud.

"Enggak, enggak banyak [berubah]. Itu kita akan nanti adjust [sesuaikan] sedikit dari perubahan sedikit itu ya," kata Febrio usai rapat dengan DPR, Rabu (28/8/2024).

Senada, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo tidak menampik akan ada penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 usai kesepakatan antara pemerintah dan DPR kemarin.

Namun demikian, Wahyu juga belum bisa mengungkapkan besaran angka perubahan tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar sebab Kemenkeu masih harus membahas perubahan tersebut bersama DPR.

"Postur RAPBN 2025 akan dibahas mulai tanggal 2 September di Panja [panitia kerja DPR], Banggar [Badan Anggaran DPR]. Kita tunggu saja ya kesepakatannya nanti," ujar Wahyu kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah notabenenya sudah memberi gambaran modifikasi angka-angka asumsi dasar makro apabila terjadi perubahan di salah satu indikatornya.

Sebagai contoh, berdasarkan estimasi pemerintah, kenaikan nilai tukar rupiah Rp100 per dolar AS akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp4,7 triliun dan belanja negara hingga Rp8 triliun sehingga memperlebar defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun.

Sedangkan kenaikan 0,1% suku bunga SBN 10 tahun menyebabkan kenaikan pendapatan negara hingga Rp1,1 triliun dan belanja negara hingga Rp0,1 triliun sehingga menambah surplus anggaran hingga Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati angka baru asumsi dasar ekonomi makro 2025. Di balik proses itu, ada perbedaan prediksi nilai tukar rupiah antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Komisi XI DPR dalam rapat kerjanya dengan Menkeu, Gubernur BI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya menyepakati asumsi makro yang menjadi acuan anggaran pendapatan dan belanjan negara atau APBN 2025.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir menjelaskan bahwa memang terdapat berbagai perundingan dalam penentuan asumsi makro itu. Namun demikian, pemerintah dan legislatif mencapai titik temu untuk sejumlah indikator hingga disepakati postur yang akan disiapkan menjadi APBN 2025.

"Kami sudah berunding dan kelihatannya kita menuju kesepakatan di angka Rp16.000 [per dolar AS untuk asumsi kurs] dan 7% [untuk asumsi suku bunga SBN 10 tahun]," ujar Kahar dalam rapat kerja, Rabu (28/8/2024).

Indikator-indikator lainnya tercatat sama dengan apa yang pemerintah usulkan dalam RAPBN 2025, yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pidato Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR dua pekan lalu.

DPR mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya, kebijakan, dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berbekal asumsi makro tersebut sebagai tolok ukur.

Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, hingga memperdalam insentif fiskal untuk mendorong investasi.

Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk APBN 2025:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%
• Inflasi: 2,5%
• Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7%

Sasaran Pembangunan:

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5%—5%
• Tingkat Kemiskinan: 7%—8%
• Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0%
• Indeks Rasio Gini: 0,379—0,382
• Indeks Modal Manusia: 0,56

Indikator Pembangunan:

• Nilai Tukar Petani (NTP) 115—120
• Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105—108

Salah satu perdebatan sengit dalam proses itu adalah penetapan asumsi nilai tukar rupiah. Pasalnya, Menkeu dan Gubernur BI beda asumsi soal nilai tukar rupiah, terdapat asumsi yang optimistis tetapi ada juga yang konservatif atau bahkan cenderung hati-hati.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu mengasumsikan nilai tukar rupiah 2025 di level Rp16.100 per dolar AS. Alasannya, pergerakan nilai tukar rupiah sangat dinamis dalam satu bulan terakhir. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Beda Ramalan Rupiah Sri Mulyani dan Gubernur BI

Sementara itu, Perry mengungkap bahwa BI memproyeksikan rupiah ada di kisaran Rp15.300—Rp15.700 per dolar AS pada 2025. BI meramalkan bahwa kurs rupiah akan terus menguat pada tahun depan karena ada perbaikan secara fundamental dalam perekonomian domestik maupun global.

"Pertama, karena Fed Fund Rate yang turun, kedua kondisi makro ekonomi kita baik inflasi maupun pertumbuhan yang lebih baik, dan yang ketiga imbal hasil yang tetap menarik termasuk imbal hasil SBN dan juga SRBI," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kendati demikian, dia tidak menampik ada sejumlah resiko global seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Bos bank sentral tersebut menyebutkan, pemilihan presiden di AS, hubungan AS-China, dan sejumlah konflik di Timur Tengah dan daerah lain bisa berdampak negatif ke nilai tukar rupiah.

Perry mengakui, sejumlah peristiwa geopolitik tersebut tidak bisa diperkirakan oleh BI. Namun, dia meyakini BI tetap bisa melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah tidak melemah terutama lewat pengendalian cadangan devisa (cadev).

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap menjaga nilai kecukupan cadangan devisa," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asumsi nilai tukar mata uang rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 menjadi salah satu topik yang perlu disorot. Pasalnya, perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Bank Indonesia (BI) berbeda dalam menentukan asumsi nilai tukar rupiah pada tahun depan.

“Dalam usulan dasar ekonomi makro 2025, nilai tukar kita menggunakan di atas (dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 16.000 per dolar AS) yaitu Rp 16.100 per dolar AS,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Penetapan asumsi Rp 16.100 per dolar AS tersebut berdasarkan pada anggapan pemerintah dalam menanggapi kondisi ketidakpastian global yang sulit diprediksi. Itu terlihat dari pergerakan mata uang Garuda yang sangat kontras belakangan ini.

Menurut catatannya, pada akhir 2023 hingga setidaknya akhir Juli 2024, rupiah mengalami depresiasi sekitar 5-6 persen. Lantas, pada akhir Juli hingga saat ini (akhir Agustus 2024), rupiah berbalik terapresiasi di angka sekitar 5 persen secara month to date (mtd). Meski secara year to date (ytd) tetap terjadi depresiasi meski lebih kecil, yakni sekitar 0,5 persen.

Sri menilai hal itu menggambarkan dinamika ketidakpastian global sangat perlu untuk diwaspadai. Sehingga muncul angka asumsi rupiah sekitar Rp 16.100 per dolar AS, meskipun setidaknya hingga saat ini rupiah sudah bergerak menguat di kisaran Rp 15.400 per dolar AS.

Berbeda dengan asumsi pemerintah, BI mematok target pergerakan rupiah di angka yang lebih kuat pada 2025, yakni Rp 15.300 hingga Rp 15.700 per dolar AS. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, nilai tukar rupiah akan terus mengalami penguatan ke depannya.

“Secara fundamental nilai tukar rupiah akan mengalami penguatan secara keseluruhan kisarannya untuk tahun 2024 adalah Rp 15.700-Rp 16.100 per dolar AS, sementara untuk tahun 2025 kisarannya di Rp 15.300-Rp 15.700 per dolar AS. Perkiraan ini adalah perkiraan rerata berdasarkan assessment terhadap kondisi fundamental,” kata Perry dalam agenda RDP yang sama.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan alasan asumsi tersebut. Pertama, karena Fed Funds Rate (FFR) yang diprediksi akan segera turun. Kedua, karena kondisi makro ekonomi Indonesia yang positif, baik tingkat inflasi yang rendah maupun pertumbuhan ekonomi yang resilien. Ketiga, imbal hasil yang tetap menarik, termasuk imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Memang ada sejumlah risiko yang harus tetap kita waspadai di global khususnya yang berdampak terhadap tatanan nilai tukar rupiah seperti risiko geopolitik baik berkaitan dengan Pilpres AS, hubungan AS-China, di Timur Tengah maupun negara-negara yang lain yang agak sulit bagi kami untuk memperkirakan dinamika kondisi politik yang bisa memberikan tekanan,” jelasnya.

Perry melanjutkan, BI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yakni dengan tetap menjaga kecukupan cadangan devisa. “Itu tentu saja perkiraan-perkiraan kami. Ini dengan asumsi tidak ada kondisi geopolitik yang kemudian memburuk, atau kondisi lain yang bisa memberikan tekanan pada nilai tukar di tahun depan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan setelah pemerintah mengumumkan asumsi dasar ekonomi makro 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjelaskan alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah tahun depan di Rp16.100 per dolar AS—yang melemah dari posisi kurs saat ini.

Hal tersebut diungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin asumsi dasar yang menjadi sorotan besar adalah nilai tukar rupiah yang dipatok Rp16.100 per dolar AS. Padahal, beberapa waktu terakhir rupiah bergerak menguat, bahkan pada hari ini dibuka di Rp15.525 per dolar AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir justru menjadi cerminan bagaimana pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel, baik untuk menghadapi penguatan nilai tukar seperti saat ini maupun jika kondisinya berbalik menjadi pelemahan dalam waktu cepat.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa instrumen keuangan global yang mengalami gejolak pada semester I tahun ini sudah mulai stabil semenjak akhir Juli dan Agustus 2024. Penyebabnya, inflasi Amerika Serikat (AS) mulai mereda dan tingkat pengangguran terlihat meningkat, sehingga muncul kekhawatiran resesi AS.

Kekhawatiran itu membuat sinyal penurunan suku bunga oleh Federal Reserve atau The Fed semakin kentara, sehingga gejolak instrumen keuangan global pun mereda.

"Currency seluruh dunia yang sempat mengalami tekanan pada saat market expect untuk penurunan suku bunga pada kuartal II ternyata mundur ke kuartal III. Kita lihat dollar index juga sekarang juga sudah mulai melemah, di level 100 lagi, ini berarti currency-currency lain sudah mulai mengalami apresiasi sepanjang akhir 2023 hingga awal 2024," kata Sri Mulyani.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, asumsi makro kurs rupiah dipatok senilai Rp16.100 per dolar AS. Sementara itu, dalam outlook 2024 rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.000—16.200 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada 2024 dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025 dipatok Rp16.100.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ketidakpastian perekonomian global menjadi alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah pada level Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani tidak menampik, proyeksi kurs rupiah pada tahun depan tersebut cenderung melemah dibandingkan nilai saat ini. Terbaru, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka ke level Rp15.509 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (27/8/2024).

Dia menjelaskan, setidaknya dua pekan belakangan rupiah memang kerap mengalami apresiasi yang cukup kuat. Kendati demikian, Sri Mulyani juga mengikatkan kejadian tiga bulan lalu ketika rupiah dan hampir seluruh mata uang negara lain mengalami tekanan depresiasi yang berat.

Bendahara Negara itu menjelaskan, kurs rupiah bergantung kepada fondasi perekonomian dalam negeri dan kondisi perekonomian global.

"Oleh karena itu, kita mengapresiasi untuk bisa membahas nilai tukar maupun yield surat berharga negara terutama saat situasi yang masih sangat dinamis baik dari sisi global maupun di dalam negeri," jelas Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Dia menjelaskan, dari sisi dalam negeri perlu diperhatikan produktivitas dan daya saing dari perekonomian Indonesia sehingga current account alias neraca transaksi berjalan tidak sampai defisit.

Dari sisi global, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN AS mengalami defisit yang sangat besar sehingga akan mendorong penerbitan surat berharga negara (SBN) AS yang cukup besar. Dia meyakini penerbitan SBN AS tersebut akan menahan yield US Treasury sehingga berimbas kepada SBN negara-negara pasar berkembang seperti Indonesia.

Tak hanya itu, sambungnya, suku bunga AS diperkirakan akan dipangkas tiga kali dengan total penurun 100 basis poin dari sebelumnya hanya 75 basis poin.

"Risiko ketidakpastian yang sangat tinggi ini perlu untuk kita waspadai dan cermati," titip Sri Mulyani.

Sebagai informasi, dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR mematok nilai tukar rupiah di level Rp16.100 per dolar AS. Angka tersebut lebih tinggi dari kurs rupiah dalam target APBN 2024 senilai Rp15.000 maupun outlook 2024 di angka Rp16.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom meyakini rupiah berpotensi menguat sepanjang sisa tahun ini dan tahun depan, melihat keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6,25%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan selain itu, potensi tersebut muncul seiring dengan arah kebijakan Bank Indonesia menurunkan BI Rate pada kuartal IV/2024 dan tahun depan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa BI akan terus menunggu sinyal yang lebih jelas mengenai lintasan penurunan suku bunga The Fed sebelum memulai penurunan BI Rate.

“Kami memperkirakan Rupiah akan terapresiasi antara Rp14.900 - Rp15.300 per dolar AS pada akhir tahun 2025,” ujarnya, dikutip Kamis (22/8/2024).

Proyeksi rupiah tersebut lebih kuat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya untuk akhir tahun 2024 sekitar Rp15.500 - Rp15.900 per dolar AS, maupun asumsi dasar ekonomi makro 2025 milik pemerintah yang senilai Rp16.100 per dolar AS.

Josua menilai berdasarkan potensi arus masuk modal asing, tren inflasi yang terjaga, dan stabilitas rupiah, BI akan menurunkan BI Rate sebesar 50 bps pada 2024 dan 75 bps pada 2025, masing-masing menjadi 5,75% dan 5,00%.

Menutunya, tekanan inflasi telah mereda karena normalisasi harga, terutama untuk bahan makanan, dengan risiko kenaikan yang terkendali hingga tahun 2025, meski terdapat potensi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengenaan tarif cukai.

Alhasil, dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan FFR dan daya tarik pasar negara berkembang, investor asing diperkirakan akan mengalihkan aset mereka ke pasar-pasar ini negara berkembang termasuk Indonesia di potensi pertumbuhan ekonomi yang solid.

Menanggapi target pemerintah terhadap rupiah di angka Rp16.100 pada tahun depan, Gubernur BI Perry Warjiyo enggan menyampaikan proyeksinya terkait kondisi rupiah untuk tahun depan.

Juni lalu, saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025, Perry memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2025 akan menguat dengan nilai rata-rata antara Rp15.300 hingga Rp15.700 per dolar AS.

Meski demikian, pihaknya akan memberikan pandangan terbaru mengenai rupiah kepada DPR pada pekan depan.

“Itu tentu saja hak prerogatif pemerintah dan Banggar untuk bagaimana menggunakan pandangan-pandangan. Untuk pembahasan [rupiah] yang akan datang tunggu tanggal 27 [Agustus] ya, itu jadwalnya ada Banggar,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (21/8/2024).