Bisnis.com, JAKARTA — Besaran anggaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan kemungkinan akan berubah usai pemerintah dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan APBN 2025.

Berdasarkan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus lalu, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI DPR mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat, sehingga disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.

Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.

Kesepakatan tersebut terjadi ketika Komisi XI DPR rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (28/8/2024).

"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat, yang akhirnya disepakati anggota DPR.

Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah: pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.

Berdampak ke Asumsi Dasar Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan mengakui, penurunan asumsi kurs rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun akan pengaruhi indikator dalam RAPBN 2025 lainnya seperti pendapatan, belanja, dan defisit anggaran.

Kendati demikian, Febrio meyakini perubahan tersebut tidak akan besar karena asumsi kurs rupiah hanya turun Rp100 per dolar AS dan suku bunga SBN hanya turun 0,1%. Di samping itu, dia mendetailkan berapa kisaran angka perubahan-perubahan yang dimaksud.

"Enggak, enggak banyak [berubah]. Itu kita akan nanti adjust [sesuaikan] sedikit dari perubahan sedikit itu ya," kata Febrio usai rapat dengan DPR, Rabu (28/8/2024).

Senada, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo tidak menampik akan ada penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 usai kesepakatan antara pemerintah dan DPR kemarin.

Namun demikian, Wahyu juga belum bisa mengungkapkan besaran angka perubahan tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar sebab Kemenkeu masih harus membahas perubahan tersebut bersama DPR.

"Postur RAPBN 2025 akan dibahas mulai tanggal 2 September di Panja [panitia kerja DPR], Banggar [Badan Anggaran DPR]. Kita tunggu saja ya kesepakatannya nanti," ujar Wahyu kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah notabenenya sudah memberi gambaran modifikasi angka-angka asumsi dasar makro apabila terjadi perubahan di salah satu indikatornya.

Sebagai contoh, berdasarkan estimasi pemerintah, kenaikan nilai tukar rupiah Rp100 per dolar AS akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp4,7 triliun dan belanja negara hingga Rp8 triliun sehingga memperlebar defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun.

Sedangkan kenaikan 0,1% suku bunga SBN 10 tahun menyebabkan kenaikan pendapatan negara hingga Rp1,1 triliun dan belanja negara hingga Rp0,1 triliun sehingga menambah surplus anggaran hingga Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati angka baru asumsi dasar ekonomi makro 2025. Di balik proses itu, ada perbedaan prediksi nilai tukar rupiah antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Komisi XI DPR dalam rapat kerjanya dengan Menkeu, Gubernur BI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya menyepakati asumsi makro yang menjadi acuan anggaran pendapatan dan belanjan negara atau APBN 2025.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir menjelaskan bahwa memang terdapat berbagai perundingan dalam penentuan asumsi makro itu. Namun demikian, pemerintah dan legislatif mencapai titik temu untuk sejumlah indikator hingga disepakati postur yang akan disiapkan menjadi APBN 2025.

"Kami sudah berunding dan kelihatannya kita menuju kesepakatan di angka Rp16.000 [per dolar AS untuk asumsi kurs] dan 7% [untuk asumsi suku bunga SBN 10 tahun]," ujar Kahar dalam rapat kerja, Rabu (28/8/2024).

Indikator-indikator lainnya tercatat sama dengan apa yang pemerintah usulkan dalam RAPBN 2025, yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pidato Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR dua pekan lalu.

DPR mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya, kebijakan, dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berbekal asumsi makro tersebut sebagai tolok ukur.

Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, hingga memperdalam insentif fiskal untuk mendorong investasi.

Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk APBN 2025:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%
• Inflasi: 2,5%
• Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7%

Sasaran Pembangunan:

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5%—5%
• Tingkat Kemiskinan: 7%—8%
• Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0%
• Indeks Rasio Gini: 0,379—0,382
• Indeks Modal Manusia: 0,56

Indikator Pembangunan:

• Nilai Tukar Petani (NTP) 115—120
• Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105—108

Salah satu perdebatan sengit dalam proses itu adalah penetapan asumsi nilai tukar rupiah. Pasalnya, Menkeu dan Gubernur BI beda asumsi soal nilai tukar rupiah, terdapat asumsi yang optimistis tetapi ada juga yang konservatif atau bahkan cenderung hati-hati.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu mengasumsikan nilai tukar rupiah 2025 di level Rp16.100 per dolar AS. Alasannya, pergerakan nilai tukar rupiah sangat dinamis dalam satu bulan terakhir. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Beda Ramalan Rupiah Sri Mulyani dan Gubernur BI

Sementara itu, Perry mengungkap bahwa BI memproyeksikan rupiah ada di kisaran Rp15.300—Rp15.700 per dolar AS pada 2025. BI meramalkan bahwa kurs rupiah akan terus menguat pada tahun depan karena ada perbaikan secara fundamental dalam perekonomian domestik maupun global.

"Pertama, karena Fed Fund Rate yang turun, kedua kondisi makro ekonomi kita baik inflasi maupun pertumbuhan yang lebih baik, dan yang ketiga imbal hasil yang tetap menarik termasuk imbal hasil SBN dan juga SRBI," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kendati demikian, dia tidak menampik ada sejumlah resiko global seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Bos bank sentral tersebut menyebutkan, pemilihan presiden di AS, hubungan AS-China, dan sejumlah konflik di Timur Tengah dan daerah lain bisa berdampak negatif ke nilai tukar rupiah.

Perry mengakui, sejumlah peristiwa geopolitik tersebut tidak bisa diperkirakan oleh BI. Namun, dia meyakini BI tetap bisa melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah tidak melemah terutama lewat pengendalian cadangan devisa (cadev).

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap menjaga nilai kecukupan cadangan devisa," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan setelah pemerintah mengumumkan asumsi dasar ekonomi makro 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjelaskan alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah tahun depan di Rp16.100 per dolar AS—yang melemah dari posisi kurs saat ini.

Hal tersebut diungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin asumsi dasar yang menjadi sorotan besar adalah nilai tukar rupiah yang dipatok Rp16.100 per dolar AS. Padahal, beberapa waktu terakhir rupiah bergerak menguat, bahkan pada hari ini dibuka di Rp15.525 per dolar AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir justru menjadi cerminan bagaimana pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel, baik untuk menghadapi penguatan nilai tukar seperti saat ini maupun jika kondisinya berbalik menjadi pelemahan dalam waktu cepat.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa instrumen keuangan global yang mengalami gejolak pada semester I tahun ini sudah mulai stabil semenjak akhir Juli dan Agustus 2024. Penyebabnya, inflasi Amerika Serikat (AS) mulai mereda dan tingkat pengangguran terlihat meningkat, sehingga muncul kekhawatiran resesi AS.

Kekhawatiran itu membuat sinyal penurunan suku bunga oleh Federal Reserve atau The Fed semakin kentara, sehingga gejolak instrumen keuangan global pun mereda.

"Currency seluruh dunia yang sempat mengalami tekanan pada saat market expect untuk penurunan suku bunga pada kuartal II ternyata mundur ke kuartal III. Kita lihat dollar index juga sekarang juga sudah mulai melemah, di level 100 lagi, ini berarti currency-currency lain sudah mulai mengalami apresiasi sepanjang akhir 2023 hingga awal 2024," kata Sri Mulyani.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, asumsi makro kurs rupiah dipatok senilai Rp16.100 per dolar AS. Sementara itu, dalam outlook 2024 rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.000—16.200 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat, terkait pembahasan target terbaru rupiah untuk 2025.

Dalam Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengasumsikan rupiah di angka Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI Perry Warjiyo enggan menyampaikan proyeksinya terkait kondisi rupiah untuk tahun depan. Namun, rencananya, Bank Indonesia akan memberikan sejumlah pandangan soal rupiah kepada DPR pada pekan depan.

"Itu tentu saja hak prerogatif pemerintah dan Banggar [Badan Anggaran DPR] untuk bagaimana menggunakan pandangan-pandangan. Untuk pembahasan yang akan datang tunggu tanggal 27 [Agustus 2024] ya, itu jadwalnya ada Banggar,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (21/8/2024).

Juni lalu, saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025, Perry memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2025 akan menguat.

BI melihat rupiah akan mencapai rata-rata pada rentang Rp15.300 hingga Rp15.700 per dolar AS pada 2025. Artinya, terdapat pandangan bahwa rupiah akan menguat dari posisi saat ini.

"Kalau yang dulu, adalah rata-rata Rp15.300 sampai dengan Rp15.700. Itu waktu pembahasan di Banggar maupun Komisi XI yang dulu," jelasnya.

Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 menuliskan nilai tukar rupiah tahun 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp16.100 per Dolar AS.

Melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, harapannya semakin efektif, sehingga cadangan devisa semakin kuat, kecukupan likuiditas valas di dalam negeri terjaga, dan risiko volatilitas nilai tukar rupiah juga dapat lebih ditekan.

Untuk diketahui, peraturan tersebut mewajibkan eksportir menyimpan minimal 30 persen dari DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Adapun, per sepanjang bulan ini hingga 20 Agustus 2024, BI mencatat penguatan rupiah sebesar 5,34%. Rupiah tercatat bergerak di rentang Rp15.424—16.325 per dolar AS, dengan rata-rata sebulan terakhir di level Rp15.987 per dolar AS.

Kinerja rupiah itu lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea, yang hanya sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20%, dan 3,04%. Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat depresiasi rupiah lebih kecil dari depresiasi Rupee India, Peso Filipina, dan Won Korea.