Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel karena masih menemukan regulasi tidak sinkron yang dibuat Kementerian dan Lembaga. Padahal penyederhanaan regulasi dan birokrasi sudah dilakukan olehnya selama menjabat.

Namun sampai sekarang prosedur birokrasi yang rumit nan jelimet. Praktik ini masih banyak dia temui di lapangan.

"Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan. Walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan. Namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," kata Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dia mengungkapkan banyak sekali nama-nama pengganti untuk pengurusan berkas perizinan. Mulai dari pertimbangan hingga rekomendasi. Padahal ujungnya sama, hal itu cuma membuat pengurusan sesuatu menjadi ruwet.

"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan," ungkap Jokowi.

"Jangan ada yang tepuk tangan ini lho," kata Jokowi disambut tawa hadirin yang ada.

Menurut Jokowi dalam mengelola anggaran dan membesut program pemerintah, semua lembaga pemerintah harus mengedepankan akuntabilitas dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Namun, fleksibilitas anggaran juga harus dilakukan agar semua program tak terbelenggu

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses," tegas Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan semua pihak harus bekerja dengan orientasi hasil. Bukan fokus pada prosedur.

"Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," pungkas Jokowi.