Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah tantangan di sektor industri financial technology (fintech) Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto.

Djoko menyebut ada empat tantangan yang dihadapi pelaku industri fintech dalam negeri. Pertama, keberlanjutan bisnis. Menurutnya, keberlanjutan bisnis dapat dilihat dari dua aspek, yakni tata kelola perusahaan dan permodalan.

"Nah banyak sekali perusahaan fintech yang berhenti di tengah jalan karena memang kurangnya tata kelola yang memandai. Dan juga permodalan atau kurang menarik buat investor untuk bisa menanamkan dananya untuk bisnis ini. Dan belum lagi kalau kita melihat dari data bahwa investor yang menginvestasikan dananya di fintech itu sekarang ini cenderung turun di tahun 2023 kemarin," kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Meski begitu, dia menerangkan beberapa perusahaan fintech tengah membidik investor asing. Hal ini berdasarkan hasil dari survey yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH).

Kemudian tantangan selanjutnya, yakni sumber daya manusia (SDM) atau talent. Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan bonus demografi. Pihaknya pun mengupayakan bagaimana SDM ini dapat memanfaatkan teknologi digital.

"Nah kemudian tantangan berikutnya adalah kaitan dengan kemitraan dan kolaborasi. Nah ini juga yang menjadi tantangan kita bagaimana kita tetap terus bisa melakukan kemitraan atau kolaborasi ini dalam kegiatan apapun, any activities," imbuh dia.

Dia menerangkan pihaknya telah meluncurkan peta jalan terkait pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Di mana di dalamnya tertuang untuk pengembangan ITSK akan menekankan pada konsep pentahelix innovation hub yang melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan fintech, institusi/lembaga jasa keuangan, media, hingga akademisi. Kemudian dia menekankan pentingnya menciptakan regulasi yang memadai untuk industri fintech.

"Nah, kenapa lingkungan regulasi ini sangat penting? Ini karena tidak terlepas dari adanya inovasi yang terus berjalan dan terus berjalan tanpa kita ketahui barang itu apa. Dan sudah sangat lazim bahwa inovasi itu datangnya pasti lebih duluan dibandingkan dengan regulasi. Nah, jadi tidak pernah inovasi itu menunggu regulasinya ada nggak ya? Nggak. Selalu inovasi lahir duluan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup kemampuan untuk bisa meng-embrace itu semua? Apakah kita sudah punya kemampuan dan infrastruktur untuk bisa merangkul semua inovasi yang terjadi di dunia digital ini? Khususnya yang terkait dengan finansial," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, masih banyak bus pariwisata atau travel yang beroperasi dengan pelat hitam atau tak berizin.

Untuk mengatasi hal tersebut, ke depan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, akan terus melakukan penertiban terhadap Perusahaan Oto (PO) bus, serta memperbaiki sistem pengawasan melalui konsep digitalisasi.

"Pada beberapa bulan terakhir kami melakukan aksi pengawasan dan penegakan hukum angkutan pariwisata dengan titik lokasi 24 provinsi di Indonesia, bekerja sama dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)," ujar Yani dalam keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Pengawasan serta tindakan hukum, dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi dalam menekan angka kecelakaan terhadap angkutan orang, khususnya pada sektor darat.

Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan Amirulloh menyampaikan, berbagai upaya tengah dilakukan untuk menertibkan angkutan orang dari sisi kelaikan operasional bus.

KOMPAS.COM/MARKUS YUWONO Proses evakuasi bus Pariwisata di Bantul. Kamis (8/2/2024)

"Langkah yang dilakukan di antaranya optimalisasi penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor karena saat ini juga sudah tidak dipungut biaya, pengawasan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, serta pelaksanaan rampcheck dalam rangka persiapan menuju periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025," kata Amirulloh.

Lebih lanjut, Amirullo juga meminta para pengguna jasa angkutan umum agar berpartisipasi memeriksa kondisi kelaikan bus yang akan digunakan.

Caranya, bisa dengan pengecekan via aplikasi Mitra Darat, atau melalui situs resmi guna menghindari risiko terjadinya kecelakaan.

Enitas Titis Sari, Direktur Angkutan Jalan mengatakan, dari sisi perizinan angkutan umum, sangat penting untuk melakukan registrasi sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dokumentasi Polisi Kecelakaan bus pariwisata mengalami kecelakaan di tol Tangerang Merak. 8 Orang mengalami luka-luka.

"Ke depan, perizinan angkutan umum serta pengembangan teknologi ETA berbasis GPS akan terintegrasi dengan aplikasi atau web based Mitra Darat sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan penyelenggaraan angkutan umum," kata Enitas.

Kemenhub juga rutin melakukan pembinaan perusahaan angkutan umum agar tercipta standar pelayanan minimal dengan kriteria ideal, sehat, dan dinamis.

Selai itu, pengawasan perizinan angkutan orang turut dilakukan di terminal tipe A, ruas-ruas jalan, dan lokasi wisata.

KEMENHUB Pemeriksaan bus pariwisata pada momen libur Waisak 2024

"Kami juga telah mencabut sebanyak 178 perusahaan dengan status Kartu Pengawasan (KPS) yang mati dengan total lebih dari 3.000 kendaraan. Kami berharap nantinya keselamatan angkutan umum dapat lebih ditingkatkan," ucapnya.

KOMPAS.com - Proses perizinan dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan, permasalahan perizinan telah menjadi perhatian serius.

Sebab, lambatnya proses ini dapat menghambat pengembangan properti di Indonesia, termasuk program 3 juta rumah yang diusung Prabowo.

"Pak Joko Suranto dari REI memberikan informasi ada izin Amdal 1,5 tahun atau 2 tahun. Satgas sangat concern sekali soal perizinan," ujar Bonny dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (28/10/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sehingga menurut dia, permasalahan pertama dalam sektor properti bukanlah pembiayaan, melainkan perizinan.

Untuk itu, Satgas Perumahan telah memberikan rekomendasi agar proses perizinan dipercepat.

"Perizinan kita maksimumkan 14 hari, itu rekomendasi kepada Presiden dan Pak Menteri," pungkasnya.

Enggartiasto Lukita, mantan Ketua Umum REI pertama menambahkan, proses perizinan yang lambat ini dampak dari Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah prima, tetapi persoalan pada waktu meng-enter ini tangannya suka kaku," katanya.

Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Investasi untuk memberikan batas waktu. Misalnya proses melebihi batas waktu, maka perizinan dianggap selesai dan terbit.

"Sebab kalau tidak, maka semua ini akan sia-sia. Ini (perizinan) adalah salah satu biaya yang tinggi yang terpaksa itu dibebankan kepada konsumen," tutupnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembenahan regulasi menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kepemimpinannya.

Bahlil menjelaskan, reformasi regulasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam siaran pers, Minggu (27/10).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Bank Indonesia (BI) membuka lowongan kerja (loker) jalur special hire (SH) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Periode pendaftaran dibuka mulai 20-25 Oktober 2024 secara online.

"Bank Indonesia membuka peluang emas bagi Anda melalui Rekrutmen Jalur Special Hire dan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kami mencari individu berpengalaman dan berkompeten yang siap berkontribusi untuk kemajuan Bank Indonesia," tulis BI dilansir dari situs resmi, Selasa (22/10/2024).

Melansir dari situs resmi BI membuka beberapa loker untuk kedua jalur tersebut. Misal di jalur special hire, BI membuka lowongan untuk posisi Pengawas Yunior Asesmen SP dan Surveilans PSP Besar, Pengawas Yunior Surveilans Market, Pengelola Portfolio Yunior, Analisis SI Yunior, dan Spesialis SI Yunior Network Cloud Engineer.

Untuk jalur PKWT, BI membuka beberapa posisi, seperti Analis Yunior Perizinan SP, Asisten Analis Pengembangan UMKM, KL, dan Syariah, Analisis Yunior Asesmen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market, Ekonom Yunior Fungsi Asesmen, hingga Analisis Yunior Hubungan Internasional.

Bagi yang berminat mendaftar, perlu mengetahui syarat dan kualifikasi agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI. Berikut kualifikasi dan syaratnya:

Kualifikasi

- Warga Negara Indonesia
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Bersedia patuh pada ketentuan rekrutmen Bank Indonesia

Syarat

- Diutamakan aktif berorganisasi
- Memiliki sertifikat keahlian yang dapat mendukung posisi yang dituju
- Tidak sedang menjalani ikatan dinas/bersedia melepas ikatan dinas dengan institusi lain apabila diterima pada posisi yang dituju

Masalah perizinan usaha menjadi salah satu kendala berbisnis di Indonesia. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, meski sudah ada Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, implementasinya belum juga optimal.

Rosan menjelaskan, perizinan melalui OSS melibatkan verifikasi 18 Kementerian yang belum semuanya terintegrasi ke. Akibatnya Kementerian Investasi/BKPM hanya menerima data dari Kementerian lain lalu perlu diproses lagi secara manual.

"OSS itu, itu melibatkan 18 kementerian. Dari 18 itu saja, belum semua terintegrasi ke OSS. Ibaratnya kita hanya terima data dari bapak-bapak ibu-ibu, terus diprosesnya manual," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Kedua, pengurusan perizinan di Kementerian lain bisa memakan waktu selama berbulan-bulan. Padahal ada perjanjian bahwa pengurusan izin berusaha harusnya selesai dalam waktu beberapa hari saja.

"Kedua, sebetulnya kita ini ada perjanjian nih, dengan semua kementerian 18 itu, yang namanya service level agreement. Contohnya, oh izin ini harusnya 3 hari, izin ini harusnya 5 hari. Kejadiannya, itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Yang kena siapa? Yang kena kita Pak, BKPM. OSS banyak yang bilang, bukan OSS katanya. Ini udah sakaratul, SOS dibaliknya jadinya," beber Rosan.

Rosan menyebut akan meminta 18 Kementerian yang terlibat dengan OSS mematuhi perjanjian soal penerbitan izin. Jika izin di Kementerian terkait tidak terbit dalam waktu yang disepakati, maka Kementerian Investasi/BKPM bisa mengeluarkan izin secara otomatis.

"Kalau tidak, misalnya kita sudah janji 3 hari, mereka tidak keluarkan izinnya, otomatis akan saya keluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha dalam dua-dua negeri exactly tahu kapan akan dapat izinnya," tegasnya.

Jika ada yang tidak setuju dengan itu, kata Rosan, ia bakal melapor ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menggarisbawahi bahwa yang dibutuhkan pengusaha adalah sesuatu yang terukur dan terstruktur.

"Dan kebetulan, nanti pemerintahan baru, presiden baru, kalau ada kementerian nggak boleh integrasikan, saya tinggal bilang langsung ke Bapak Presiden terpilih, Pak, yang ini nggak mau Pak integrasikan, Pak. Kelar itu. Kembali lagi kita maunya certainty, we don't like surprises, semuanya mau terukur dan terstruktur," terang Rosan.

OSS juga akan diintegrasikan dengan artificial intelligence (AI), cloud computing dan teknologi lainnya. Rosan menyebut pihaknya berupaya mengurangi pertemuan pengusaha dengan pegawai Kementerian Investasi/BKPM demi menekan korupsi dan kolusi.

Simak: Soal Izin Tambang Ormas Agama, Anggota Komisi VII Khawatir Ada Jebakan

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Pembebasan lahan Seksi VI di Ruas Ambarawa-Bawen memberikan dampak terhadap 4 desa untuk pembangunan Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Perkampungan itu meliputi desa Kandangan, Doplang, Bawen, dan Kupang.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) A.J. Dwi Winarsa memastikan sebagian besar bidang tanah di empat desa tersebut telah menerima pembayaran uang ganti kerugian (UGK).

"Progres konstruksi Seksi VI ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak," ujar Dwi, Jumat (11/10/2024).

Instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan borpile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa.

Hingga 4 Oktober 2024, progres pembangunan fisik seksi VI Ambarawa - Bawen menyentuh 35,07 persen. Sehingga persentase sisa pekerjaan masih tersisa 64,94 persen.

Di sisi pembebasan lahan menyentuh 78 persen. Dwi memastikan ketersediaan lahan dimungkinkan untuk bisa melanjutkan konstruksi.

Untuk diketahui, sepanjang proyek Tol Jogja-Bawen mencapai 75,12 kilometer (km). Pekerjaan jalan bebas hambatan ini dibagi dalam enam seksi.

Di mana, seksi I meliputi Yogyakarta- Banyurejo dengan panjang 8,8 km, seksi II Banyurejo-Borobudur 15,2 km, seksi III Borobudur-Magelang 8,1 km, seksi IV Magelang-Temanggung 16,6 km, seksi V Temanggung-Ambarawa 21,2 km, dan seksi VI Ambarawa-Bawen 5,12 km.

Sebagai pemegang konsesi Jalan Tol Jogja-Bawen, PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) mencatat bahwa konstruksi Tol Jogja - Bawen sudah mulai dibangun, khususnya seksi I dan VI.

(NIA DEVIYANA)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perizinan di sektor tambang jangan lagi berbelit-belit. Menurut Jokowi banyak sekali perizinan yang harus mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79. Pernyataan itu disampaikan Bahlil di depan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Yang berkaitan dengan regulasi, ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan dengan hal memakan waktu lama, berputar-putar dari meja 1, 2, 3, 4, 5 harus mulai disederhanakan," ujar Jokowi dalam acara yang dihelat di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Dia menekankan kepada Bahlil perizinan harus dipangkas. Urusan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin

Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan bila perizinan lancar, pengembangan ekonomi di sektor energi dan pertambangan akan makin lancar. Keuntungannya, masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja dan Indonesia pun bisa meningkatkan lifiting minyak dan gas.

"Ini harus mulai di-simple-kan Pak Menteri, agar investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semua ikut dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik," pinta Jokowi.

Menurutnya tanpa penyederhanaan dan pemangkasan izin di sektor migas dan pertambangan, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain. Jokowi menekankan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain karena sekali lagi saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tegas Jokowi.

IDXChannel - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memberikan lima catatan utama terkait capaian pembangunan jalan tol di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 2.432 km selama 10 tahun pemerintahannya.

Ketua Umum ATI, Subakti Syukur, menuturkan lima hambatan yang dialami selama proses pembangunan tol.

Pertama, proses pembebasan lahan sering menjadi penghambat utama dalam pembangunan. Kedua, potensi peningkatan biaya. Ketiga, keterlambatan jadwal penyelesaian proyek. Keempat, rendahnya minat investor. Kelima, nilai ekonomi yang berbeda dengan ekspektasi investor.

"Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor jalan tol Indonesia dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar ke depannya," ujarnya saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, ke depan pengelolaan bisnis jalan tol masih memerlukan optimalisasi perizinan dan birokrasi. Mengingat, pengembangan jalan tol di Indonesia tidak hanya mengandalkan uang negara, tetapi juga pendanaan dari para investor.

Sehingga, iklim investasi menjadi hal yang penting untuk dijaga agar prospek investasi jalan tol di Indonesia tetap menarik. Terutama untuk wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, yang menurutnya masih memerlukan 'pemanis' agar investor mau melakukan investasi ke wilayah tersebut.

"Selain itu, perlu upaya peningkatan investasi di luar Pulau Jawa, seperti di Tol Trans Sumatera. Hal yang penting juga, perlu dukungan lebih kuat dari pemerintah, baik melalui dukungan konstruksi, insentif fiskal, maupun penjaminan risiko, untuk memastikan kelayakan proyek jalan tol," ujar Dirut Jasa Marga tersebut.

Subakti juga mengatakan penundaan kenaikan tarif tol sebetulnya juga berdampak pada iklim investasi di sektor jalan tol. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"(Faktor rendahnya minat investor) komitmen yang diragukan terhadap penyesuaian tarif, kompensasi kenaikan biaya, dan lamanya perizinan," kata dia.

Meski demikian, Subakti mengapresiasi pembangunan jalan tol selama 10 tahun terakhir yang telah mampu meningkatkan konektivitas.

"Dalam 10 tahun terakhir, sektor infrastruktur jalan tol di Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan, terutama melalui percepatan pembangunan jalan tol seperti Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, dan Jalan Tol lain di luar pulau Jawa dan Sumatera, yang berhasil meningkatkan konektivitas dan mendukung mobilitas ekonomi," tutur dia.

(NIA DEVIYANA)