REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap saksi atau tahanan masih kerap terdengar. Hal ini dilakukan diduga agar saksi atau tahanan tersebut mengakui perbuatannya.

Terkait hal ini, Buya Yahya pernah memberikan nasihatnya. Beliau memberikan nasihatnya setelah adanya pertanyaan dari jamaah tentang masih adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi.

"Baru-baru ini banyak kasus salah tangkap oleh polisi, bahkan akhirnya banyak cerita yang mengatakan saat di penjara polisi memukuki tahanan agar mengakui perbuatannya, apakah ini dosa?" tanya jamaah yang diwakili oleh moderator ke Buya Yahya dalam sebuah kajian yang dikutip dari akun youtube Al Bahjah TV.

Mendapat pertanyaan ini, Buya Yahya menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

"Ada dua orang orang mendekat ke Ali, Ali curiga, Nabi waktu itu lagi sholat, orang itu ditangkap. Ditanya, kamu mata-mata lawan ya? akhirnya dipukuli, setelah itu orang tersebut mengaku dan dilepas," ujar Buya Yahya menceritakan.

Usai Sholat, Nabi yang mendengar peristiwa ini menegur Ali. Nabi menilai Ali berbuat tak sepatutnya. Karena, di saat orang tadi menjawab jujur (mengatakan bukan mata-mata) dipukuli. Tapi ketika menjawab bohong (Agar mengaku dengan mengiyakan pertanyaan Ali), malah dilepas.

"Jadi awalnya jujur, tapi karena dipukuli akhirnya bilang iya," ujar Buya Yahya.

Terkait polisi, Buya Yahya mengatakan jika polisi itu cerdas, seharusnya tak ada kegiatan memukuli tahanan atau saksi. Karena, para saksi atau tahanan itu mengaku bukan karena melakukan tetapi karena dipukuli.

"Mohon maaf, kalah ada polisi seperti itu (menyiksa), itu bukan polisi terdidik. Kalau cerdas kan polisi dia bisa lihat mimik pelaku, alibinya, gerakannya, bisa dibongkar dengan kecerdasan polisi," ujar Buya Yahya.

Buya meyakini, polisi yang melakukan penyiksaan itu hanya oknum. Mungkin mereka ditekan oleh komandannya agar cepat menyelesaikan kasus.

"Ditangkap oke, dihajar jangan. Itu (polisi menyiksa) itu oknum," ujar Buya Yahya.

Karena itu, Buya Yahya mengingatkan agar polisi melakukan penyidikan harus sesuai prosedur. Dan, harus menggunakan kecerdasannya sebagai penyidik.

JAKARTA, iNews.id – Penangkapan dan penahanan Pegi Setiawan dalam kasus kematian Vina Dewi serta Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon menambah panjang daftar salah tangkap polisi. 

Pada persidangan praperadilan, hakim memutus Pegi bebas karena tak ditemukan bukti buruh bangunan itu sebagai pembunuh.

Jauh sebelum Pegi, kasus salah tangkap terjadi beberapa kali. Paling ikonik dan menjadi sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia tentu saja Sengkon dan Karta asal Bekasi. Bukan cuma mereka, ada pula Oman Abdurahman, hingga trio Kemat, Devid, dan Maman di Jombang.

Baru-baru ini muncul pula kasus salah tangkap di Bogor. Pasangan suami istri penjual keripik Subur-Titin digelandang polisi atas dugaan perampokan. Dari banyak kasus di berbagai daerah itu, tak pelak sorotan bermunculan.

Pertanyaannya, mengapa kekeliruan itu terus berulang? Sedemikian rumitkah penyelidikan pembunuhan, atau jangan-jangan ada ketidakcakapan beberapa polisi kita dalam menangani persoalan?

Tok! Palu hakim sidang praperadilan Pengadilan Negeri Bandung diketuk kencang, Senin 8 Juli 2024. Bagi Pegi, itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Putusan yang sangat dinanti dan diharapkannya. Asa itu akhirnya terkabul. 

Hakim mengabulkan permohonannya untuk membatalkan status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Pegi akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jabar pada Senin malam hari itu juga.

"Saya mengucapkan syukur dan berterima kasih atas semua yang mendukung dan mendoakan saya,” kata Pegi.

Tak dimungkiri, kebebasan itu seperti bom kelegaan yang meledak atas kesimpangsiuran dan misteri kasus kematian Eki-Vina. Sejak awal Pegi mengaku tak bersalah. 

Senyampang, penangkapannya oleh penyidik Polda Jabar pada Selasa, 21 Mei 2024 juga dinilai penuh kejanggalan. Polisi terkesan asal mendapatkan tersangka untuk meredam tekanan publik.

Putusan praperadilan itu seperti menegaskan bahwa polisi memang salah tangkap. Pegi tak terbukti membunuh Eki dan Vina Cirebon. Siapa pelakunya, sampai sekarang belum terkuak. 

Pegi bukan satu-satunya korban salah tangkap polisi. Sejarah mencatat banyak orang harus menderita karena penanganan penyidik kepolisian. Mereka dituduh sebagai pelaku, ditetapkan tersangka hingga ditahan atas berbagai kasus pidana. Namun fakta akhirnya membuka mereka tak bersalah.

Daftar kasus salah tangkap itu antara lain kasus Sengkon dan Karta, dua petani asal Bekasi. Mereka ditangkap polisi atas kasus perampokan disertai pembunuhan pasangan Sulaiman-Siti Haya pada 1974. Di persidangan pada 1977, Sengkon diganjar 12 tahun dan Karta 7 tahun penjara.

Nasib Sengkon-Karta pilu karena harus melalui hari-hari di balik jeruji besi LP Cipinang. Setelah beberapa tahun menjalani hukuman, pembunuh Sulaiman-Siti Haya mengakui perbuatannya. Sosok itu tak lain Gunel, yang masih kerabat Sengkon.

Salah tangkap juga menimpa Oman Abdurahman, marbot (penjaga) masjid di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Pada 22 Agustus 2017 dia digelandang polisi berpakaian preman dengan tuduhan sebagai pelaku perampokan di Lampung Utara, tiga bulan sebelumnya.

Nahas, dalam pemeriksan kaki Oman bahkan ditembus peluru panas polisi agar mengaku. Betapa pun Oman mengelak, dia tetap merasakan hari-hari kelam di penjara. Putusan praperadilan Kotabumi Lampung Utara akhirnya memenangkan Oman. Dia dinyatakan tak bersalah pada 2018.

Pernah juga sengsara dan derita dialami Kemat, David dan Maman asal Jombang, Jawa Timur. Mereka ditangkap atas tuduhan membunuh pria yang awalnya diidentifikasi sebagai M Asrori. Jasat ‘Asrori’ ditemukan di kebun tebu Desa Braan pada 2008.

Trio Kemat, Devid dan Maman jadi tersangka. Mereka dijebloskan ke bui. Kasus ini juga bergulir ke pengadilan hingga jatuh vonis. Persoalannya, belakangan terkuak bahwa pembunuh berantai Very Idham Henyansah alias Ryan mengaku telah membunuh Asrori.

Menurutnya, mayat Asrori dipendam di belakang rumahnya. Terkuak pula, mayat di kebun tebu belakanga dipastikan sebagai Fauzin Suyanto asal Nganjuk. Kemat cs juga tidak tahu-menahu kematian itu. Melalui jalan panjang berliku yang ditempuh dengan bantuan advokat OC Kaligis, Slamet Yuono dkk, mereka akhirnya bebas.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengkritik keras penanganan polisi dalam kasus pembunuhan Vina. Penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka juga dianggapnya cacat.

"Salah tangkap itu menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak professional. Kalau dia profesional dia (polisi) pasti menaati prosedur," kata Sugeng kepada iNews.id, Sabtu (13/7/2024).

Kriminolog Universitas Indonesia Dr Wiendy Hapsari menuturkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa polisi memiliki tiga peran yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara kamtibmas, dan penegak hukum.  Terjadinya kasus salah tangkap tentu bersebarangan dengan peran yang sudah ditetapkan tersebut.

Kasus demikian, kata dia, menjadi peringatan (warning) bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi terhadap profesionalitas, khususnya  pada proses penyelidikan serta penyidikan. Terlebih repetisi kasus ini harus diakui telah berimbas terhadap trust masyarakat terhadap institusi Polri. 

Wiendy menganalisis, kasus salah tangkap bisa terjadi karena banyak faktor. Bisa saja kekeliruan polisi karena keterbatasan waktu. “Sementara desakan publik juga sangat kuat menuntut  penuntasan kasus sesegera mungkin. Di sisi lain , bukti yang ada juga tidak cukup kuat untuk menyeret pelaku,” tuturnya.

Lantas bagaimana menyikapi? Menurut dia, kultural di tubuh Polri menjadi perhatian utama. Beberapa langkah misalnya dengan terus meningkatkan  kualitas dan profesionalitas  SDM polri dengan optimalisasi pendidikan polri serta mengefektifkan komisi etika di tubuh Polri. 

Pun langkah ini  perlu didukung  dengan adanya fungsi pengawasan. Untuk pengawasan ini,  setidaknya perlu ada 3 elemen yang terlibat. “Saya menyebutnya dengan  istilah triple helix, yaitu kolaborasi pengawasan dari  internal Polri sendiri, unsur masyarakat serta media massa sebagai watchdog,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan, akan tunduk kepada putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Putusan itu sekaligus menjadi bahan evaluasi Polri.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, dikutip Selasa (9/7/2024).

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri masih bungkam soal pernyataan Pegi Setiawan yang mengaku sempat disiksa penyidik saat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat (Jabar).

"Ya tentu sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan ya, yang kami dapat jelaskan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan Pegi soal status tersangkanya sudah dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena bukti Polda Jabar dianggap masih kurang.

Terkait putusan ini, Trunoyudo menyebut Polda Jawa Barat juga sudah menerima salinan pada putusan hakim PN Bandung.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindaklanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," ujar dia.

Diketahui Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat.

Dia mengatakan, sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi," sebutnya.

BANDUNG, iNews.id - Pegi Setiawan memberikan pesan menohok ke Polda Jabar setelah dirinya menjadi korban salah tangkap atas kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

Pegi Setiawan yang dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung itu berpesan agar Polda Jabar lebih teliti dan berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Terima kasih banyak atas kejadian ini, bisa dijadikan pelajaran. Ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam menangkap tersangka," ucap Pegi ditemui di rumah singgah di Jalan Sabang, Kota Bandung, Selasa (9/7/2024).

Pegi juga berharap, kasus salah tangkap ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pihak kepolisian agar peristiwa serupa tidak kemballi terjadi. "Ini jadi pembelajaran Polri ke depannya," ucapnya.

Disinggung soal langkah hukum yang akan diambil ke depan, Pegi mengatakan hal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum. "Sejauh ini saya belum ngobrol, tapi saya kembalikan pada tim kuasa hukum," ucapnya.

Sebelumnya, PN Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon.

Hakim tunggal Eman Sulaeman dalam amar putusannya menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Polda Jabar kepada Pegi tidak sah dan dibatalkan demi hukum.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Eman saat membacakan amar putusan, Senin (8/7/2024).

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung (PN bandung) soal gugurnya status tersangka Pegi Setiawan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan evaluasi itu terkait dengan kegiatan penyidikan Pegi Setiawan pada kasus pembunuhan Vina Cirebon.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (8/7/2024).

Sesuai dengan putusan Hakim, dia juga menduga bahwa penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) belum melakukan syarat formil dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka.

Namun demikian, Djuhandhani menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi putusan PN Bandung yang telah mengabulkan seluruhnya gugatan praperadilan Pegi.

"Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada, karena kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya," tambahnya.

Di sisi lain, Jenderal Polisi bintang satu ini masih mempercayakan proses penanganan buronan atau DPO kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon ke Polda Jabar.

"Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan pihaknya tidak ditemukan bukti soal penyidik Polda Jabar yang pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menekankan Pegi Setiawan (PS), tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky alias Eky, 16, adalah korban salah tangkap. Hal ini disampaikan usai Pengadilan Negeri (PN) Bandung menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah.

"PS sebagai korban salah tangkap," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin, 8 Juli 2024.

Hal itu disebut terjadi atas ketidakprofesionalan personel penyidik kepolisian. Bambang mengatakan kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
"Institusi Polri yang harus dijaga muruahnya sebagai penegak hukum yang profesional. Muruah penegakan hukum yang terkonfirmasi dengan kasus tersebut rapuh," ujar Bambang.

Menurut Bambang, kerugian itu terjadi karena polisi tidak profesional dengan mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) dan scientific crime investigation (SCI). Kemudian, tidak berjalannya fungsi pengawas penyidikan (Wassidik) internal di level atas.

Baca juga: Pascaputusan Pegi Setiawan, Saksi Kasus Vina Bernama Aep Dinilai Harus Diproses Hukum

Bambang menyebut akibatnya publik semakin meragukan kinerja dan hasil kerja penyidik kepolisian ke depan. Bahwa dengan kewenangan besar yang diberikan negara dilakukan tanpa ada kontrol dan pengawasan yang ketat, serta sistem yang transparan dan akuntabel.

"Risiko mereka bisa melakukan abuse of power dalam penetapan seseorang menjadi tersangka," ucap Bambang.

Menyusul itu, dia meminta segera audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat). Kemudian, memeriksa penyidik Polda Jabar yang melakukan penangkapan terhadap Pegi Setiawan.

"Segera melakukan penangkapan pada pelaku otak pembunuhan yang sebenarnya. Memberi sanksi bagi oknum yang terlibat dan menganulir promosi oknum-oknum yang melakulan kesalahan," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(AGA)