REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri (PN) Cirebon menggelar sidang perdana terkait dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) dari Saka Tatal, seorang yang telah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016. Sidang dibuka terbuka untuk umum.

“Sidang terkait perkara ini adalah soal PK dari pihak pemohon (Saka Tatal), dan hal ini bukan rangkaian dari perkara sebelumnya. Hanya PK,” kata Hakim Ketua PN Cirebon Rizqa Yunia saat memimpin jalannya persidangan di PN Cirebon, Rabu (24/7/2024).

Saka mengatakan sidang tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti adanya upaya PK, yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal sejak tanggal 8 Juli 2024 ke PN Cirebon. Sidang ini, kata Rizqa, terbuka untuk umum karena pemohon kini sudah berusia dewasa dan statusnya bukan lagi sebagai anak berhadapan dengan hukum.

“Jadi sidang ini terbuka untuk umum. Kemudian di dalam perkara ini, tidak ada unsur kesusilaan. Pemohon yang saat ini juga sudah berusia dewasa,” ujarnya.

Rizqa menambahkan bahwa agenda utama dalam pelaksanaan sidang kali ini, yaitu pembacaan memori PK serta bukti baru atau novum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal.

Sementara itu Farhat Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan pengajuan PK dilakukan untuk memulihkan nama baik dari pemohon karena merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Walaupun kliennya sudah dinyatakan bebas murni, pihaknya tetap mendorong agar proses PK terus dilakukan.

Farhat menjelaskan dalam sidang ini pihaknya melibatkan sekitar 13 pengacara, untuk membantu Saka Tatal agar pengajuan PK tersebut dikabulkan.

“Sidang ini sebagian besar telah menyelesaikan pembacaan memori PK yang mana akan ada penambahan. Isinya terkait penerapan hukum dan sebagainya,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menyebutkan terdapat lebih dari 10 novum yang disampaikan dalam sidang tersebut untuk membuktikan kalau Saka Tatal tidak terlibat pada kasus pembunuhan Vina dan Eky. Farhat menyatakan novum tersebut berisi beberapa poin penting, yang salah satunya adalah mempertegas kalau penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas, bukan akibat pembunuhan.

“Kemudian ada juga novum yang mempertanyakan kekeliruan hakim sebelumnya saat menangani atau memvonis Saka Tatal. Kemudian berkaitan juga dengan penghapusan dua Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Jabar. Artinya perbuatan yang melanggar Pasal 340 KUHP tidak pernah ada,” ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan suaka-perlindungan terhadap Saka Tatal (ST) mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016 lalu. LPSK dalam putusan majelis internal, juga menerima permohonan perlindungan terhadap lima anggota keluarga Vina.

Dalam putusannya, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh sembilan nama lain terkait kasus kematian sepasang kekasih sewindu lalu itu. Ketua LPSK Achmadi dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024) menyampaikan, majelis internalnya sudah bersidang dua kali pada Rabu (17/7/2024), dan Senin (22/7/2024) atas 15 pengajuan permohonan perlindungan terkait kasus kematian Vina dan Eky.

Dari 15 pengajuan permohonan tersebut, LPSK menyetujui memberikan perlindungan terhadap WO, MR, SA, SK, dan SL yang merupakan anggota keluarga Vina. “Menerima permohonan dari keluarga V (Vina), yakni WO, MR, SA, SK, dan SL dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat,” kata Achmad.

Persetujuan perlindungan serupa, kata Achmad, juga diputuskan untuk Saka Tatal (ST). “Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan untuk menerima permohonan pemenuhan hak prosedural, dan hak rehabilitasi psikologis,” kata Achmad.

Saka Tatal adalah satu dari delapan yang dipidana dalam kasus kematian Vina dan Eky. Tujuh yang dipidana tersebut, saat ini masih mendekam di sel penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup lantaran dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan. Sedangkan Saka Tatal, satu terpidana lainnya, sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara karena statusnya saat menjadi tersangka masih di bawah umur.

Selanjutnya, LPSK dalam keputusannya juga menolak permohonan perlindungan terhadap sembilan pengaju. Tujuh orang yang ditolak permohonan perlindungannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Achmad mengatakan, penolakan pemberian perlindungan terhadap tujuh orang tersebut lantaran dinilai tak memenuhi syarat dalam pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 tentang LPSK.

“Para pemohon dalam memberikan keterangan dan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa (kematian Vina dan Eky),” kata Achmad.

Sidang perdana PK yang diajukan Saka Tatal, dijadwalkan mulai digelar pada Rabu (24/7/2024). Hal itu terungkap dari terbitnya surat panggilan sidang PK Nomor 1/Akta.Pid.PK/2024/PN.Cbn lo Nomor : /Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Cbn, dari Mahkamah Agung RI.

Dalam surat itu disebutkan, sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abas, menyatakan, akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang pertama PK Saka Tatal tersebut. Dia juga mengajak masyarakat untuk hadir.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Cirebon dan pencari keadilan untuk datang mendukung upaya Saka Tatal," ujar Farhat, pekan lalu.

Farhat mengungkapkan, melalui langkah PK, pihaknya berupaya untuk memulihkan kembali nama baik Saka Tatal. Begitu juga dengan harkat dan martabatnya, serta melepaskan Saka Tatal dari segala tuntutan dan hukuman.

Tak hanya itu, Farhat juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan penahanan semua terpidana, yang divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky.

"Kami menuntut dan meminta kepada Presiden RI untuk menangguhkan penahanan para terpidana yang dihukum seumur hidup semua, untuk dapat mengajukan PK pasca-dikabulkannya praperadilan Pegi," kata Farhat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menerima pemberitahuan dari Polda Jabar terkait surat perintah penghentian penyidikan atau (SP3) kasus Pegi Setiawan pada 12 Juli lalu. SP3 tersebut tertanggal 8 Juli, persis di hari yang sama saat pembacaan putusan permohonan praperadilan Pegi Setiawan.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Eman Sulaeman memerintahkan Polda Jabar membebaskan Pegi Setiawan dan menghentikan penyidikan.

"Pada tanggal 12 Juli tahun 2024 tim jaksa telah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari teman-teman penyidik polda tertanggal 8 Juli surat tersebut," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (18/7/2024).

Setelah mendapatkan pemberitahun SP3 kasus Pegi Setiawan, kasipenkum mengatakan, jaksa penuntut umum akan memberikan pendapat. Selanjutnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) akan dikembalikan ke Polda Jabar.

"Penyidikan dari penyidik sudah memberhentikannya tapi pemberitahuannya baru diberitahukan kepada kami," kata dia.

Pihaknya akan menyerahkan SPDP kepada penyidik Polda Jabar dalam waktu dekat ini. "Kami akan memberikan nota pendapat membuat nota pendapat dari tim sehingga sikap kami dikembalikan ke teman penyidik," kata dia.

Sricahyawijaya mengatakan, keenam jaksa yang ditunjuk dalam kasus Pegi Setiawan masih bekerja dan baru mendapatkan surat SP3 dari Polda Jabar. Apabila para jaksa setuju kasus dihentikan, maka selanjutnya SPDP akan dikembalikan ke Polda Jabar.

"(Berkas) masih berada di teman penyidik," kata dia. Ia berharap masyarakat dapat mengetahui informasi proses tiap tahapan kasus Pegi Setiawan.

Euforia kebebasan Pegi pun terlihat dari banyaknya warga yang menyambut kepulangan Pegi ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa (9/7/2024). Masyarakat bahkan ada yang sengaja datang dari luar Jawa Barat.

Namun, di tengah euforia atas kebebasan Pegi Setiawan, Hotman Paris, menyatakan, ada kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

‘’Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi,’’ tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

‘’Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, di dalam Pasal 83 KUHAP, putusan pra peradilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan pra peradilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ‘’Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan,’’ jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut. ‘’Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi,’’ terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. ‘’Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan,’’ katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

‘’Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim advokasi para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky mengungkapkan dugaan ragam penyiksaan yang dialami saat diintrogasi kepolisian 2016 lalu. Dugaan penyiksaan tersebut, mulai dari pemukulan, penginjak-injakan, bahkan sampai hantaman gembok ke bagian kepala, juga pemaksaan meminum air kencing sendiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh tim pengacara saat melaporkan Iptu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (17/7/2024). Iptu Rudiana, adalah ayah kandung dari almarhum Eky. Saat ini dia menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Cirebon, Jabar.

Pada saat kasus kematian Vina dan Eky, Rudiana masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon dengan pangkat Aiptu. Polisi kelahiran 1974 itu, yang mulan-mula melaporkan ke Polres Cirebon terkait dugaan pembunuhan Vina dan Eky.

Padahal, dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian usai temuan jenazah, mulanya menguatkan pasangan kekasih berusia 16 tahun tersebut, tewas diduga akibat kecelakaan. Tetapi dari laporan tentang dugaan pembunuhan tersebut, Rudiana melakukan penyelidikan, dan penyidikan sendiri bersama anggotanya dari unit narkoba.

Padahal kasus kematian Vina dan Eky tak ada kaitannya dengan narkoba. Melainkan masalah pidana umum. Dari pengusutan Rudiana menemukan pelaku pembunuhan Vina dan Eky yang cuma berdasarkan pengakuan saksi-saksi. Dan dari pengusutan Rudiana itu pula berujung pada pemidanaan seumur hidup terhadap tujuh terpidana, dan satu yang dipidana delapan tahun, dan kini sudah bebas.

Namun, pengacara Roely Panggabean, salah-satu anggota tim advokasi para terpidana, dalam laporannya ke Bareskrim Polri, Rabu (17/7/2024) mengungkapkan proses penegakan hukum yang dilakukan Rudiana saat itu terjadi banyak penyimpangan. Mulai dari penyimpangan dalam bentuk cacat kompetensi, sampai dugaan manipulasi perkara, berupa pelaporan palsu, serta saksi-saksi palsu.

Menurut Roely, juga dugaan melakukan kekerasan, dan penyiksaan terhadap para pelaku yang saat ini mendekam di penjara. “Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien-klien kami. Dari mulai diinjak-injak, kemudian dipukuli, kemudian kunci gembok yang dipukulkan ke bagian kepala hingga pecah kepalanya,” kata Roely di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

“Dari pengakuan klien kami, juga ada yang disuruh meminum air kencingnya segala. Dan hal-hal lainnya yang di luar nalar kemanusian,” ujar Roely.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar Polda Jabar mengevaluasi dan kembali mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eky untuk memastikan penegakan hukum. Kapolri menegaskan, meskipun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi 2016 lalu, tetapi pengusutan hukum yang tuntas atas kasus itu menjadi kewajiban bagi Polri.

“Walaupun peristiwa itu (pembunuhan Vina dan Eky) terjadinya delapan tahun yang lalu, 2016 ya, namun tentunya Polri memiliki kewajiban untuk menuntaskan, melakukan pendalaman kembali, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, dengan transparan akan kami sampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan,” kata Jenderal Sigit di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

“Terkait dengan beberapa pertanyaan kasusnya yang sedang berjalan, tentunya Polri, dalam hal ini Polda Jawa Barat (Jabar), tetap akan menindaklanjuti,” sambung Sigit.

Sigit juga mengatakan, dirinya sudah menerima sejumlah laporan terkait dengan adanya pihak-pihak terpidana yang melaporkan saksi-saksi, pun juga personel kepolisian ke Bareskrim Polri menyangkut proses pengusutan kasus Vina dan Eky. Terkait pelaporan tersebut, pun Kapolri memerintahkan agar Bareskrim Polri menerimanya, dan melakukan pengusutan.

“Ada beberapa laporan di Bareskrim terkait proses yang suda berjalan yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini, pendalaman-pendalaman sedang dilakukan, dan saya perintahkan Propam, Irwasum turun untuk melakukan pendalaman atas peristiwa yang ada,” tegas Kapolri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar Polda Jabar mengevaluasi dan kembali mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eky untuk memastikan penegakan hukum. Kapolri menegaskan, meskipun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi 2016 lalu, tetapi pengusutan hukum yang tuntas atas kasus itu menjadi kewajiban bagi Polri.

“Walaupun peristiwa itu (pembunuhan Vina dan Eky) terjadinya delapan tahun yang lalu, 2016 ya, namun tentunya Polri memiliki kewajiban untuk menuntaskan, melakukan pendalaman kembali, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, dengan transparan akan kami sampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan,” kata Jenderal Sigit di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

“Terkait dengan beberapa pertanyaan kasusnya yang sedang berjalan, tentunya Polri, dalam hal ini Polda Jawa Barat (Jabar), tetap akan menindaklanjuti,” sambung Sigit.

Sigit juga mengatakan, dirinya sudah menerima sejumlah laporan terkait dengan adanya pihak-pihak terpidana yang melaporkan saksi-saksi, pun juga personel kepolisian ke Bareskrim Polri menyangkut proses pengusutan kasus Vina dan Eky. Terkait pelaporan tersebut, pun Kapolri memerintahkan agar Bareskrim Polri menerimanya, dan melakukan pengusutan.

“Ada beberapa laporan di Bareskrim terkait proses yang suda berjalan yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini, pendalaman-pendalaman sedang dilakukan, dan saya perintahkan Propam, Irwasum turun untuk melakukan pendalaman atas peristiwa yang ada,” tegas Kapolri.

Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eky sudah inkrah memidanakan delapan orang. Tujuh terpidana saat ini masih menjalani penjara seumur hidup. Dan satu terpidana sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara.

Namun, kasus tersebut masih menyisakan tiga buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polda Jabar beberapa bulan lalu menangkap satu DPO atas nama Pegi Setiawan. Akan tetapi, buruh bangunan yang ditangkap tersebut bebas setelah PN Kota Bandung melalui putusan praperadilan menyatakan penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah.

Putusan praperadilan terhadap Pegi tersebut, berujung pada dinamika baru terkait kasus tersebut. Sebab para terpidana yang saat ini mendekam di penjara berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Para terpidana kasus tersebut, pun mulai melakukan pelaporan-pelaporan atas proses hukum yang mereka alami sejak 2016 lalu. Beberapa laporan terkait dengan kesaksian palsu, dan ragam kekerasan dan penganiayaan yang mereka alami sehingga memaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Keluarga dari masing-masing terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eky tahun 2016 di Cirebon meminta agar para terpidana yang dititipkan di Rutan Kebonwaru Bandung, dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Keempat orang tersebut yaitu Supriyanto, Eko Sandi, Hadi, dan Rivaldi.

Seperti diketahui, ketujuh terpidana dipindahkan ke Lapas dan Rutan di Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus Pegi Setiawan. Keempat orang di antaranya dititipkan di Rutan Kebonwaru dan dua di Lapas Jelekong.

Namun, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dikabulkan. Penyidikan pun diminta dihentikan dan Pegi dibebaskan.

Nurdin (44 tahun) kakak ipar Supriyanto mengatakan, keluarga keberatan apabila para terpidana masih dititipkan di Rutan Kebonwaru. Mereka berharap agar para terpidana dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon.

"Kondisi semuanya ya sehat, ya biasa curhat udah jenuh minta balik ke Lapas Cirebon biar dekat ke saudara-saudaranya," ucap dia di Lapas Kesambi Cirebon, Selasa (16/7/2024).

Ia mengaku terkendala transportasi setiap akan menjenguk adik iparnya. Selain itu, jarak Cirebon dan Kota Bandung yang relatif jauh. "Harapannya kita mau anak-anak keluar semua karena di feeling kita semua anak-anak tidak bersalah," kata dia.

Ia pun meminta para terpidana untuk bersabar karena proses permohonan pemindahan terpidana sudah diajukan ke Dirjen Pas Kemenkumham. Nurdin meyakini bahwa adik iparnya dan terpidana lainnya tidak bersalah.

"99 persen yakin karena dia anak buah saya juga kerjanya sama-sama saya. Kerjanya ada di Arjawinangun, ada di Perum. Hari Senin (2016) itu biasa aja bareng sama saya sampai hari Rabu biasa kerja," kata dia.

Namun, ia merasa kaget saat anak-anak ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan Eky. Ia awalnya menduga saat ini anak-anak terkena masalah terkait minuman.

Kuasa hukum terpidana, Wiwi Maryani mengatakan, telah mengajukan surat permohonan pemindahan terpidana ke Lapas Cirebon. Namun, pihaknya mendapatkan informasi jika Polda Jabar yang meminjam maka harus dikembalikan oleh mereka.

"Peradi sudah bersurat ke Dirjen Lapas artinya memang harus dipindahkan kembali cuma yang meminjam Polda. Polda yang harus mengembalikan ke sana," kata dia.

Kuasa hukum Pegi Setiawan eks tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky meminta sejumlah dokumen dan handphone kliennya yang disita Polda Jabar dikembalikan. Sebab permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi di Pengadilan Negeri Bandung telah dikabulkan.

"Dikembalikan barang bukti kepada pihak kami seiring dengan diputusnya persidangan praperadilan, di mana dalam persidangan pihak kami gugatan dikabulkan," ujar Muhtar Effendy kuasa hukum Pegi Setiawan belum lama ini.

Pascaputusan, ia mengatakan penyidik sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, penyidik belum mengembalikan sejumlah barang bukti yang disita milik Pegi Setiawan.

"Harusnya nggak menunggu permohonan kami, oke kami tim akan merumuskan mengajukan permohonan tersebut kalau dalam beberapa hari ini polda tidak ada menghubungi kami," kata dia.

Ia melanjutkan barang bukti yang disita milik Pegi Setiawan yaitu ijazah dua lembar, KTP, SIM dan Kartu Keluarga. Selain itu, satu unit handphone milik kliennya. "Barang bukti yang diketahui bersama Polda Jabar melakukan konferensi pers pertama setelah ditangkap ijazah dua lembar, KTP, SIM dan kartu keluarga. Handphone belum menerima kabar bahwa handphone Pegi dikembalikan," katanya.

Muchtar mengatakan pihaknya meyakini penyidik Polda Jabar memahami hal tersebut bahwa keputusan terkait tersangka tidak sah usai putusan.

Sebelumnya, Hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim tunggal memerintahkan untuk menghentikan penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegi Setiawan (PS) masih belum aman dari status hukum baru pascagugurnya label tersangka terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar). Praktisi hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan, meskipun putusan praperadilan PN Kota Bandung sudah menggugurkan status tersangka terhadap Pegi, namun Polda Jabar dapat kembali menebalkan status hukum yang sama terhadap buruh bangunan 27 tahun itu.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 silam hingga kini masih menyisakan sejumlah misteri. Kasus itu kembali viral seiring tayangnya film 'Vina: Sebelum 7 Hari'.

Keluarga almarhumah Vina selaku korban, selama ini sudah sering muncul di hadapan publik untuk memberikan keterangan. Namun, kondisi itu berbeda dengan pihak keluarga almarhum Eky.

Ayah kandung Eky, Iptu Rudiana, diketahui hanya sekali memberikan pernyataannya melalui video yang diunggah di akun Instagramnya. Sosok pria yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan itupun sulit ditemui oleh media.

Berdasarkan pantauan di Polsek Kapetakan, Rudiana tidak ada di kantor tempatnya selama ini berdinas. Di depan ruangannya pun tidak terlihat ada papan nama dan jabatannya sebagai kapolsek.

Selain itu, kondisi rumah Rudiana yang berada di Jalan Sitameng RT 06 RW 07, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, juga terlihat sepi. Tidak terlihat ada aktivitas di rumah Rudiana yang ditutupi pagar besar berwarna coklat.

Ketua RT 06, Jumadi, mengatakan, sosok Rudiana selama ini dikenal baik kepada warga sekitar. Rudiana juga kerap memberikan sumbangan jika ada acara di lingkungan rumahnya.

"Baik, ke masjid juga rajin," katanya, Senin (15/7/2024).

Jumadi menjelaskan, sebelum kasus pembunuhan Vina kembali viral, Rudiana sebenarnya aktif berkegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun sejak kasus itu kembali ramai, Rudiana seperti menghilang.

"Dulu sering ikut kumpul-kumpul sama warga. Tapi sejak kasus Vina ramai, (Rudiana) gak pernah kelihatan," ucapnya.

Jumadi menambahkan, selama ini juga banyak yang mencari Rudiana, termasuk dari kalangan media. Namun, Rudiana sulit untuk ditemui.

Sebelumnya, menanggapi putusan praperadilan Pegi Setiawan, keluarga almahumah Vina meminta Iptu Rudiana, untuk muncul di hadapan publik guna memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Kakak kandung Vina, Marliyana, mengatakan, sejak awal peristiwa pembunuhan yang menimpa adiknya, keluarganya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Rudiana.

"Kalau kata saya pribadi dan keluarga, Pak Rudiana harus muncul ya, karena memang dari awal kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana kasus ini," kata Marliyana, Selasa (9/7/2024).

Marliyana mengungkapkan, Rudiana harus muncul untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Apalagi, saat ini isu yang berkembang di masyarakat adalah petugas kepolisian telah melakukan salah tangkap.

"Pak Rudiana harus memberikan penjelasan, karena ini isunya salah tangkap semua. Harusnya sedikitnya dia muncul untuk kasih klarifikasi, kasih keterangan," ucapnya.

Pada akhir Juni lalu, Rudiana sempat muncul dalam sebuah foto yang beredar di grup Whatsapp Humas Polres Cirebon Kota, dalam rilis kegiatan turnamen bulutangkis. Rudiana, yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diketahui turut serta dalam Turnamen Bulutangkis Kapolres Cirebon Kota Cup, dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara.

Turnamen itu digelar di salah satu GOR Bulutangkis di Jalan Tuparev, Kota Cirebon, Selasa (25/6/2024). Dalam foto tersebut, Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto dan sejumlah jajarannya.

Rudiana memakai kaos olah raga berwarna putih dengan corak warna biru bertulisan 'Samawa'. Rudiana juga mengenakan celana selutut berwarna hitam dan memegang sebuah raket.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto, mengungkapkan, turnamen bulutangkis itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi di antara anggota Polres Cirebon Kota.

"Dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, Polres Cirebon Kota melaksanakan kejuaraan badminton antara Polsek dengan satuan yang ada di Polres. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi. Kemudian, dengan berolahraga, kita berharap semua anggota Polres menjadi sehat, segar, semangat, dan bahagia," katanya dalam rilis tertulis.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam, memasuki babak baru. Hal itu setelah Pegi Setiawan, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut dibebaskan melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menjelaskan, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan menyatakan penetapan tersangka kliennya itu batal demi hukum. Selain itu, Pegi Setiawan juga tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan poin kelima, yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon.

"Ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap," cetus Toni, Jumat (12/7/2024).

Meski demikian, Toni mempersilakan penyidik jika ingin melanjutkan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Dia menyarankan agar tim penyidik memulainya kembali dari awal, di antaranya dengan menelusuri handphone para terpidana maupun CCTV di lokasi kejadian.

"Penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan perkara Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri (Cirebon) atas nama delapan terpidana itu," kata Toni.

Toni menyebutkan, ada sejumlah alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky yang belum dibuka hingga saat ini. Padahal, alat bukti tersebut tertuang dalam amar putusan.

"(Sejumlah alat bukti) di antaranya adalah enam handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam amar putusan atas nama delapan terpidana, itu belum pernah dibuka," kata Toni.

Toni mengatakan, dari handphone yang disita tersebut, seharusnya bisa diselidiki isi percakapan atau riwayat media sosial para terpidana. Selain handphone milik terpidana, barang bukti lain yang belum pernah dibuka adalah CCTV.

Toni menjelaskan, CCTV terkait kejadian pembunuhan Vina dan Eky sebenarnya ada. Hal itu terungkap dalam salinan putusan sidang Pengadilan Negeri Cirebon terhadap delapan terpidana kasus tersebut.

Menurut Toni, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan itu, disebutkan bahwa salah satu saksi bernama Dodi Irwanto, yang merupakan petugas kepolisian, bersama rekan-rekannya, yaitu Aiptu Rudiana, Bripka Gugun dan Brigadir Andi Saprudi, melakukan penyelidikan di sekitar TKP.

Setelah itu, saksi Dodi bersama Aiptu Rudiana, Bripka Gugun dan Brigadir Andi Saprudi melakukan pengamanan terhadap delapan orang yang diduga melakukan pengeroyokan (terhadap Vina dan Eky) hingga meninggal dunia.

"Nah jadi (delapan orang) diamankan dulu. Setelah mengamankan, (polisi) baru menemukan CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Itu keterangan dari saksi Dodi Irwanto," kata Toni.

Sama seperti Dodi, lanjut Toni, saksi dari anggota kepolisian lainnya yang bernama Gugun Gumilar, juga sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian. Namun CCTV belum dibuka.

"Berarti saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar dan Aiptu Rudiana. Hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan, (CCTV) belum dibuka," terang Toni.

Dengan adanya keterangan saksi dari dua petugas kepolisian tersebut, Toni menyatakan, pihaknya berpendapat CCTV itu sebenarnya ada. Namun, CCTV tersebut didapat setelah delapan orang itu diamankan.

"Kalau penyidik melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Vina dan Eky, cobalah buka CCTV dan handphone yang sudah disita sebagai barang bukti," kata Toni.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan, yang sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, kini telah menghirup udara bebas usai gugatan praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Di tengah euforia kebebasan Pegi, pengacara kondang Hotman Paris, mengeluarkan opini yang soal kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan pra peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

"Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi," tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

"Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci," ucap Toni, menambahkan.

Toni menerangkan, di Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan," jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut.

"Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi," terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. "Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan," katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

"Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

Terkait apakah perkara Pegi dihentikan atau dilanjutkan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sricahyawijaya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penyidik Polda Jabar. Sebab hingga saat ini berkas masih berada di penyidik.

Kasipenkum menyebut pihaknya menunggu terkait perkembangan berkas tersebut apakah dikirimkan kembali atau ada tindakan hukum lain. Berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik diberi waktu 14 hari.

"Kalau berkas dikembalikan kami akan tetap meneliti sesuai KUHAP," kata Nur, Rabu (10/7/2024).

Nur mengatakan berkas perkara kasus Pegi Setiawan telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jabar sebelum hasil sidang praperadilan. Selain itu, Kejati Jabar tetap menyiapkan enam jaksa untuk menangani kasus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai polisi serampangan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Sebab, kasus yang terjadi sejak 2016 itu tidak langsung dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan, setelah sidang terhadap delapan pelaku selesai digelar.

Polisi baru mengusut kembali setelah publik menyorot kasus tersebut karena muncul film yang mengisahkan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Menurut saya ini serampangan. Serampangannya kenapa? Serampangan begini, karena kasus ini kan 2016, dikatakan ada buron A B C. Kemudian Hilang kasus ini, baru muncul lagi sesudah ada film,” ujar Mahfud dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

“Setelah Film Vina sebelum 7 hari. Baru orang ingat lagi itu, lalu dikejar lagi oleh polisi,” sambungnya.

Menurut Mahfud, polisi tetap melanjutkan pencarian 3 tersangka yang dinyatakan kabur dan belum tertangkap, setelah majelis hakim memutus bersalah 8 tersangka pembunuhan.

Apalagi, kata Mahfud, penetapan 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu juga dicantumkan dalam dakwaan jaksa dan putusan pengadilan.

“Kemudikan kan katanya tiga DPO. Lalu diumumkan yang dua itu fiktif, tidak ada. Padahal itu putusan pengadilan, dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya,” kata Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud menilai bahwa tindakan kepolisian sudah lebih dari sebuah ketidakprofesionalan.

Patut diduga ada upaya-upaya melindungi sosok tertentu dan mencari kambing hitamnya.

“Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan ya itu lebih dari unprofessional. Itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang sudah terbukti,” ungkap Mahfud.

Bukti yang dimaksud Mahfud terkait putusan sidang praperadilan terhadap Pegi Setiawan bahwa penetapan tersangka pembunuhan tidak sah dan harus dibebaskan.

Diberitakan sebelumnya, dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Empat orang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam masih ditahan di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung usai Pegi Setiawan dibebaskan. Mereka Rivaldi, Eka Sandi, Hadi dan Supriyanto dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Kebonwaru dalam rangka penyelidikan dalam kasus Pegi Setiawan.

Seperti diketahui gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dikabulkan hakim Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim meminta Pegi dibebaskan dan penyidikan dihentikan.

Kepala Rutan Kebonwaru Suparman mengatakan keempat narapidana yang dipindahkan dari Cirebon ke Kebonwaru masih berada di Rutan Kebonwaru. Mereka dalam kondisi sehat dan sudah berbaur dengan warga binaan lain.

"Iya untuk empat narapidana yang kiriman Cirebon masih di sini dengan kondisi sehat, mereka juga berbaur dengan warga binaan lain mengikuti kegiatan rutin," ucap Supratman, Kamis (11/7/2024).

Suparman mengaku belum mengetahui keempat narapidana tersebut bakal berada di Rutan Kebonwaru. Ia mengatakan keberadaan mereka dalam kaitan penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eky.

"Kemungkinan (untuk penyelidikan) kalau sudah cukup mungkin dikembalikan tidak selamanya di sini," kata dia.

Ia melanjutkan pihaknya memfasilitasi bagi para kuasa hukum atau keluarga yang ingin membesuk mereka. Namun, terkait peninjauan kembali (PK) yang akan dilakukan terpidana diserahkan kepada masing-masing kuasa hukum.

Asep Kusnadi, orang tua Rivaldi mengaku menjenguk anaknya di Rutan Kebonwaru sambil membawa makanan. Ia mengaku melalui kuasa hukum akan mengajukan PK dan berharap anaknya dibebaskan dari segala tuduhan.

"Insya Allah atas izin Allah SWT mudah mudahan anak saya bebas dari segala tuduhan," kata dia.

Ia mengatakan anaknya saat kejadian berada di rumah dan tidak berada di lokasi kejadian pembunuhan. Selain itu, Rivaldi tidak mengenal siapapun dengan para terpidana.