Bisnis.com, JAKARTA - Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) mengharapkan menuai berkah dari kebijakan golden visa. Adapun kebijakan ini baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (25/7/2024).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, pihaknya melihat adanya peluang untuk menghadirkan pebisnis di bidang Artificial Intelligence (AI), ekonomi digital, serta sektor-sektor yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

“Harapannya ini akan meningkatkan jumlah investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandi usai menghadiri peluncuran golden visa, Kamis (25/7/2024).

Adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, para pemegang golden visa mendapat kemudahan untuk keluar masuk ke Indonesia. Hal ini, kata dia, dapat berpengaruh terhadap jumlah wisman.

“Ini juga bagus untuk peningkatan jumlah wisatawan dan mereka akan mengajak lebih banyak investor lainnya maupun mitra-mitranya untuk melihat Indonesia sebagai tujuan investasi dan berkarya di sini. Ini memperkuat ekosistem industri, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif kita,” jelasnya.

Sejauh ini, Sandi mengungkapkan bahwa sudah ada sejumlah negara yang mulai tertarik memanfaatkan kebijakan golden visa untuk berinvestasi di sektor parekraf. Negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah.

Negara-negara ini, kata Sandi, sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan memberikan sejumlah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon investor.

Golden visa memberikan kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Adapun hingga 24 Juli 2024, pemerintah mencatat sudah ada sekitar 300 warga negara asing (WNA) pemegang golden visa. Dari total tersebut, total nilai investasi yang telah dikantongi mencapai Rp2 triliun.

“Nilai investasi yang masuk dari golden visa senilai Rp2 triliun,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim.

Tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 1.000 WNA menjadi pemegang golden visa. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan sosialisasi mengenai golden visa ke beberapa organisasi perdagangan, baik didalam maupun di luar negeri.

“Kalau sekarang ini yang penting sosialisasi dulu sebanyak-banyaknya kita lakukan komunikasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemohon golden visa wajib menyatakan komitmennya untuk berinvestasi secara langsung di Indonesia. Silmy menuturkan, bentuk investasi akan ditentukan berdasarkan profil pemohon golden visa yakni investor perorangan/korporasi, dengan tujuan mendirikan perusahaan baru atau tidak.

Investasi yang ditawarkan yaitu pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu, pembelian instrumen investasi pasar modal (saham, reksadana, obligasi pemerintah), pembelian properti, maupun penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara.

Kualifikasi pengajuan golden visa pun berbeda-beda pada setiap pemohon. Bagi investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia wajib berinvestasi sebesar US$2,5 juta untuk masa tinggal di Indonesia selama lima tahun, sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun disyaratkan sebesar US$5 juta.

Bagi direksi, komisaris atau perwakilan korporasi induk yang membentuk perusahaan di Indonesia dan mengajukan golden visa masa tinggal 5 tahun, nilai investasi yang disyaratkan sebesar US$25 juta sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun sebesar US$50 juta.

Sementara itu, pemerintah mewajibkan investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia untuk menempatkan dana sebesar US$350.000 untuk golden visa 5 tahun, sedangkan untuk golden visa selama 10 tahun harus menempatkan dana sebesar US$700.000.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan membentuk Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF). IQTF akan mengelola dana abadi sebesar Rp 2 triliun.

"Rapat memutuskan, atas arahan Bapak Presiden (yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun," kata Sandiaga di Kompleks Istana Presiden usai rapat terbatas, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menjelaskan nantinya dana Rp 2 triliun akan digunakan untuk mendukung acara taraf internasional yang dinilai memiliki dampak ekonomi besar dan bisa meningkatkan citra Indonesia. Karenanya event yang bisa mendapat dana abadi ini hanyalah yang mendapat arahan dari Presiden langsung.

"Dana tersebut akan dialokasikan di RAPBN 2025, karena itu dari sisi pengelolaannya nanti akan dipastikan event-event berkualitas internasional yang memiliki dampak ekonomi membantu pergerakan wisatawan dan juga yang akan mampu mengangkat nation branding Indonesia," terang Sandiaga.

"Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden," sambung mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah berharap dana abadi bisa membantu meningkatkan pariwisata Indonesia yang saat ini sudah berada di peringkat 22 dunia. Begitu juga dengan perbaikan pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon di sektor ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund.

"Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas," pungkas Sandiaga.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara soal aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan diprotes pengusaha. Menurut Sandiaga keluhan soal kebijakan ini pun sudah banyak disuarakan pengusaha pariwisata kepada pihaknya.

Menurutnya, lebih dari 50% pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini merupakan perempuan. Hal ini lah yang membuat masalah ini cukup banyak menjadi perhatian kementerian juga.

Sandiaga memahami yang ditakutkan pengusaha adalah produktivitas yang turun. Namun perempuan yang butuh kesempatan kerja juga harus jadi perhatian.

"Lebih dari 50% pekerja parekraf ini memang kaum perempuan. Kami berterima kasih dari masukan berkaitan dengan poin-poin yang ada. Pengalaman di Pemprov DKI kan kami pernah membahas ini yang dikhawatirkan industri ini kan produktivitas dan yang dikhawatirkan oleh para perempuan kan kesempatan kerja," ujar Sandiaga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini antara pengusaha dan pekerja harus bisa menemukan keseimbangan sehingga produktivitas usaha tidak turun meskipun ada pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan.

"Kita mesti cari di mana kita melakukan pemberdayaan, sehingga perempuan melahirkan tetap bisa memberikan kontribusi dan produktivitas tidak terganggu. Ini yang harus dicari ekuilibriumnya," ungkap Sandiaga.

Soal keluhan pengusaha yang bermunculan, Sandiaga mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk mendalami keluhan-keluhan tersebut.

"Sudah ada yang sampaikan ke kami dan kini kami sudah tugaskan tim dari investasi dan industri untuk mengkaji," pungkas Sandiaga.

Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024. Pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi.