Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengungkapkan, pendaftaran Golden Visa sudah hampir mencapai 500 orang sejak pertama kali diluncurkan pada 25 Juli lalu.

Dari hampir 500 orang yang sudah mendaftar tersebut, Silmy mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah pendaftar yang sudah diterima oleh Imigrasi.

"Sekarang mendekati ke 500 [pendaftarannya]. Lupa datanya [yang sudah diterima pendaftarannya], setiap hari ada perubahan," ujar Silmy saat ditemui dalam acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, per 24 Juli 2024, Silmy mengungkapkan sebanyak 300 warga negara asing (WNA) telah mendapat Golden Visa. Dari total 300 WNA itu, pemerintah setidaknya telah mengantongi investasi senilai Rp2 triliun.

Golden Visa sendiri resmi diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Juli 2024. Jokowi menyampaikan, pemerintah meluncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan bagi para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

Dia menekankan bahwa pemerintah mengincar invest while stay atau investor yang akan berinvestasi yang lebih banyak di Indonesia dan productive while stay atau para talenta global yang akan lebih produktif untuk berkarya selama menginap atau bertempat tinggal di Tanah Air.

“Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay," katanya saat membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu. Setidaknya ada dua skema pemberian Golden Visa.

Pertama, yaitu perorangan dengan minimal investasi US$350.000. Kedua, kategori korporasi/perusahaan dengan minimal penyuntikan modal US$25 juta.

Sementara itu, sejumlah tokoh ternama dunia atau global talent diketahui telah mendapatkan Golden Visa tersebut. Para global talent itu di antaranya Pelatih Tim Nasional Shin Tae-yong, CEO OpenAI Sam Altman, dan salah satu petinggi PT Boeing Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi besar-besaran yang digelorakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuai banyak respon positif masyarakat.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan apresiasi diberikan oleh para duta besar negara sahabat yang warga negaranya mendapatkan banyak manfaat tersebut proses transformasi selama 18 bulan terakhir.

“Kemudian respon positif dari beberapa kumpulan investor, pelaku perdagangan daring di Indonesia. Orang luar negeri juga memberikan tanggapan positif. Banyak teman-teman dari luar negeri juga surprise. Kalau WNI kan mereka merasakan sendiri kemudahan saat melintas dan kami juga punya immigration lounge di beberapa tempat seperti di Pondok Indah Mall dan Senayan City dengan layanan cepat,” katanya dalam rubrik Coffea Time with May.

Menariknya, untuk layanan di lounge, paspor jadi hanya dalam tempo satu jam saja. Hal ini, menurut Silmy, diberlakukan bagi warga yang sangat membutuhkan paspor dalam waktu cepat karena alasan yang mendesak.

Untuk waktu normal, pembuatan paspor bisa selesai dalam tempo tiga hari. Namun, dia mengatakan tidak semua pengajuan paspor bisa diproses hanya dalam tempo satu jam saja.

Hal ini dikarenakan setiap hari ada sekitar 4000-an pengajuan paspor yang perlu diproses sehingga baru selesai dalam kurun waktu tiga hari.

Waktu tiga hari ini menurutnya sudah terbilang cepat jika dibandingkan dengan negara lain ambil misal Jerman, yang notabene merupakan negara maju. Di negara Eropa itu, proses pembuatan paspor malah lebih lama dari Indonesia yakni selama 8-10 minggu.

“Pelayanan yang prima ini merupakan buah dari semangat teman-teman Imigrasi, bukan hanya saya. Mereka ingin menunjukkan terjadi transformasi di tubuh Imigrasi,” ungkapnya.

Meski terbilang sukses melakukan transformasi, bukan berarti tidak ada tantangna yang dihadapi oleh Silmy. Tantangan terbesar adlaah karakteristik lembaga pemerintahan yang memiliki aturan yang bersifat hirarkis. Tentu saja hal itu berbeda dengan perusahaan swasta maupun BUMN yang bisa dengan cepat mengeksekusi sebuah kebijakan karena tidak memiliki struktur aturan yang bertingkat tersebut.

“Perlu sikontrisasi. Lalu misalkan kalau kita mempunya suatu ide, aturan yang berada di atasnya tidak memperbolehkan hal itu. Jadi harus diubah dahulu aturan yang di atas,” terangnya.

Selain itu tantangan lain adalah sulitnya memberikan reward atau penghargaan kepada pekerja yang berprestasi, karena ada sejumlah aturan yang mendasari penggajian kepada abdi negara. Pemberian penghargaan seperti bonus, kata dia, dengan mudah dilakukan di perusahaan swasta atau BUMN.

Golden Visa

Dalam kesempatan itu, Silmy juga menceritakan latar belakang peluncuran golden visa. Menurutnya, visa ini diberikan sebagai respon atas persaingan dalam meraup investasi asing, dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau ke Indonesia kita berikan fasilitas lima sampai sepuluh tahun. Bisa bekerja, bisa bolak-balik, bisa tinggal. Ya memberikan daya saing kepada para investor untuk masuk ke Indonesia, dibandingkan misalnya mereka investasi di luar negeri,” tuturnya.

Istilah golden visa menurutnya, mengikuti program yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Di sana, program tersebut terbilang sukses meraup investasi dan mendatangkan warga negara asing. Di Indonesia, tuturnya, WNA hanya berjumlah sekitar 2 persen. Akan tetapi di negara Timur Tengah itu, jumlah warga asing mencapai lebih dari 80 persen.

“Kenapa warga asing tertarik ke sana karena pemerintah di sana membuka diri, untuk mendukung perkeonomian mereka dengan berinvestasi atau bekerja dengan profesionalisme yang baik sehingga memberikan pertumbuhan dan manfaat bagi masyarakat di sana,” bebernya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki visa bagi para diaspora yang sudah berganti kewarganegaraan dan keturunannya smapai level ketiga bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Hal ini juga menurutnya merupakan suatu hal yang baru dalam keimigrasian.

Bisnis.com, SURABAYA - Imigrasi Surabaya menyebutkan, penerapan Golden Visa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga investasi di Jawa Timur.
Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Ferry Khrisdiyanto dalam keterangannya di Surabaya Minggu (22/9/2024) menyampaikan, kebijakan ini mendapatkan perhatian serius, terutama dari kalangan pengusaha asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Golden Visa ini menawarkan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing dengan benefit tertentu, jadi mulai banyak pertanyaan dari para pelaku usaha untuk tertarik dengan kebijakan baru dari Dirjen Imigrasi ini," kata Ferry dalam Sosialisasi Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian, khususnya Golden Visa, yang diadakan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Jawa Timur
Ferry menjelaskan, salah satu poin penting dalam kriteria Golden Visa, terutama mengenai posisi penanggung jawab perusahaan asing seperti Direktur atau Komisaris.
"Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah Direktur atau Komisaris asing harus juga menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut untuk memenuhi syarat Golden Visa. Jika tidak, akan ada tambahan satu perusahaan di Jawa Timur yang memiliki Direktur asing tetapi bukan pemegang saham," kata Ferry.
Ferry menjelaskan pula bahwa investor perorangan yang mendirikan perusahaan di Indonesia perlu berinvestasi minimal US$2.500.000 untuk memperoleh izin tinggal selama 5 tahun.
"Jika ingin memperpanjang masa tinggal menjadi 10 tahun, nilai investasi harus mencapai US$5.000.000," ujarnya.
Kemudian, bagi investor perorangan yang tidak mendirikan perusahaan, investasi minimal yang dibutuhkan untuk Golden Visa 5 tahun adalah US$ 350.000 dan US$700.000 untuk masa tinggal 10 tahun.
Sedangkan, bagi kalangan korporasi, syarat investasi untuk mendapatkan Golden Visa lebih tinggi.

Direksi atau perwakilan korporasi induk harus menanamkan investasi sebesar US$25.000.000 untuk izin tinggal 5 tahun dan US$ 50.000.000 untuk 10 tahun.
"Tidak hanya investor, skema Golden Visa ini juga mengakomodasi mantan warga negara Indonesia, keturunan mantan WNI, dan kategori Second Home -rumah kedua-, menawarkan kesempatan bagi talenta global dan tokoh dunia untuk berkontribusi dalam pengembangan Indonesia," kata Ferry.
Sementara itu, menurut data dari Kementerian Investasi, pada Triwulan II 2024, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp428,4 triliun, dengan peningkatan 22,5% secara year on year (YoY).
"Tentu ini menunjukkan betapa besar dampak positif dari investasi asing terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia," tuturnya.
Selain itu, per tanggal 14 September 2024, tercatat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 123 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan kriteria modal ditempatkan minimal US$25 juta atau sekitar Rp380 miliar.
"Angka ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin menarik bagi investor asing, yang pada gilirannya dapat memperkuat perekonomian nasional," katanya.
Dengan adanya sosialisasi kebijakan Golden Visa, Ferry berharap semakin banyak investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, seiring dengan dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan izin tinggal dan perlindungan hukum.
"Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur, yang terus berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 29 Agustus 2024 dimulai dari dalam demonstrasi yang digelar oleh para pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek di dekat Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Koalisi Ojol Nasional mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah. Apa saja enam tuntutan tersebut?

Disusul, pengamat penerbangan Gerry Soejatman menanggapi video Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang melenggang turun membawa barang belanja dari jet pribadi Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE ke mobil pribadi mereka. Anak bungsu dan menantu Presiden Jokowi itu diduga membawa tas belanja itu tanpa melalui pemeriksaan Bea Cukai dan Imigrasi.

Selanjutnya, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan ada tiga kementerian yang secara bersamaan dengan Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada September 2024.

Berikutnya, PT Angkasa Pura (InJourney Airports) menyiapkan alat monitoring suhu tubuh di berbagai bandara sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan di tengah peningkatan status penyakit Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) atau Public Health Emergency of International Concern oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Terakhir, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan saat ini telah ada 500 ribu pendaftar Golden Visa sejak diluncurkan pada 25 Juli lalu. Silmy mengatakan dari jumlah itu tercatat ada investasi sekitar Rp 4 triliun.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Seribuan Pengemudi Ojol Demo di Patung Kuda....

<!--more-->

1. Seribuan Pengemudi Ojol Demo di Patung Kuda Keluhkan Tarif Tak Manusiawi hingga Tuntut Legalisasi

Dalam demonstrasi yang digelar oleh para pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek di dekat Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Koalisi Ojol Nasional mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah. Apa saja enam tuntutan tersebut?

Tuntutan pertama adalah merevisi dan menambahkan pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan untuk mitra ojol dan kurir online di Indonesia.

"Kedua, Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator (perusahaan-perusahaan penyedia ojol dan kurir online) yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojol dan kurir online di Indonesia," kata Presidium Koalisi Ojek Online Andi Kristyanto dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 29 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Barang Kaesang-Erina Diduga Tidak Diperiksa Bea Cukai, Pengamat: Pesawat Tidak Langsung Mendarat di Solo

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menanggapi video Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang melenggang turun membawa barang belanja dari jet pribadi Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE ke mobil pribadi mereka. Anak bungsu dan menantu Presiden Jokowi itu diduga membawa tas belanja itu tanpa melalui pemeriksaan Bea Cukai dan Imigrasi.

Dari penelusuran Gerry, pesawat itu mendarat di apron utara Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo. Dalam satu tahun terakhir, pesawat itu tiga kali mendarat di bandara berkode SOC itu, yakni 25 Agustus 2023, 17 September 2023, dan 7 Juli 2024. Dari posisi matahari di sebelah kanan pesawat, Gerry menduga peristiwa di video terjadi pada 25 Agustus 2023 atau 7 Juli 2024.

Gerry mengatakan N588SE sempat mengudara hingga Amerika Serikat. Namun ketika kembali ke Indonesia, pesawat itu tak langsung mendarat di Solo. Pesawat itu sempat mendarat dulu di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Baru kemudian terbang ke Adi Soemarmo. Itulah mengapa, menurut dia, putra bungsu Presiden Jokowi itu tak perlu diperiksa Imigrasi dan Bea Cukai ketika mendarat di Solo.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Jokowi Pindah Kantor ke IKN, PUPR....

<!--more-->

3. Jokowi Pindah Kantor ke IKN, PUPR: Tiga Kementerian Ikut

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan ada tiga kementerian yang secara bersamaan dengan Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada September 2024.

Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB. "Artinya di fungsi-fungsi utama yang pindah pada tahap awal," kata Endra di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurut dia, kementerian lain akan pindah setelah pembangunan perkantoran di IKN beres. "Nanti pada gilirannya semua akan masuk. Tapi pada tahap awal, kementerian fungsi utama yang akan berkantor di IKN," tutur dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Waspadai Penyebaran Virus Mpox, 16 Bandara Internasional Pasang Alat Pengukur Suhu

PT Angkasa Pura (InJourney Airports) menyiapkan alat monitoring suhu tubuh di berbagai bandara sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan di tengah peningkatan status penyakit Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) atau Public Health Emergency of International Concern oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menyampaikan, InJourney Airports melalui bandara-bandara yang dikelola telah menjalin koordinasi secara intensif dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK). Di terminal kedatangan internasional setiap bandara telah ditempatkan thermal scanner untuk mengukur suhu badan pengguna jasa bandara sebagai langkah deteksi dini.

Ia mengatakan, 16 bandara internasional InJourney Airports terus meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi potensi penyebaran virus Mpox di tengah peningkatan status virus Mpox secara global. “Kami memastikan bahwa operasional kebandarudaraan serta pelayanan kepada seluruh pengguna jasa bandara tetap terjaga secara optimal,” ujar Faik Fahmi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, 29 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Dirjen Imigrasi Sebut Ada 500 Ribu Pemohon Golden Visa....

<!--more-->

5. Dirjen Imigrasi Sebut Ada 500 Ribu Pemohon Golden Visa dengan Investasi Rp 4 Triliun

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan saat ini telah ada 500 ribu pendaftar Golden Visa sejak diluncurkan pada 25 Juli lalu. Silmy mengatakan dari jumlah itu tercatat ada investasi sekitar Rp 4 triliun.

“Akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada ekonomi nasional,” kata Silmy dalam diskusi The Indonesian Forum (TIF) seri ke-111 secara daring pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Silmy mengatakan dari jumlah itu permohonan paling banyak muncul dari individual. Mereka, kata Silmy, ingin berinvestasi di sektor perbankan.

“Menaruh investasi di perbankan, berupa tabungan, bon, itu menjadi instrumen investasi di pasar modal,” kata Silmy.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan saat ini telah ada 500 ribu pendaftar Golden Visa sejak diluncurkan pada 25 Juli lalu. Silmy mengatakan dari jumlah itu tercatat ada investasi sekitar Rp 4 triliun.

“Akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada ekonomi nasional,” kata Silmy dalam diskusi The Indonesian Forum (TIF) seri ke-111 secara daring pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Silmy mengatakan dari jumlah itu permohonan paling banyak muncul dari individual. Mereka, kata Silmy, ingin berinvestasi di sektor perbankan.

“Menaruh investasi di perbankan, berupa tabungan, bon, itu menjadi instrumen investasi di pasar modal,” kata Silmy.

Pada 25 Juli 2024 yang lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan secara langsung Golden Visa. Ia juga menyerahkan secara simbolis Golden Visa kepada pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong.

Usai peluncurkan itu, Silmy mengatakan institusinya akan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara. Golden Visa Indonesia ini diklaim akan memberi kemudahan untuk berinvestasi dan berkarya di dalam negeri.

“Fokusnya mencari investor dan global talent,” kata Silmy saat ditemui usai kegiatan itu pada Kamis, 25 Juli 2024.

Silmy menyebut Shin Tae-yong merupakan tokoh ikonik yang bisa membantu sosialisasi Golden Visa ini. “Sin Tae-yon itu ikon yang diharapkan mendorong sosialisasinya juga,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus selektif. "Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap kemudahan investasi yang ditawarkan Golden Visa ini akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dia menyebut jangan sampai Golde Visa ini meloloskan orang berbahaya bagi keamanan negara.

"Jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yg tidak memberi manfaat secara nasional," kata Presiden.

Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology Kadin Indonesia, Pandu Sjahrir, menyebut golden visa berpotensi kerek investasi teknologi Tanah Air. Hal ini menurutnya penting guna menggaet raksasa teknologi investasi di Indonesia.

“Sekarang ada program golden visa. Ayo kita pakai itu. Saya rasa sih ini soal timing dari sisi dunia usaha, tentu bakal berlomba berinvestasi ke teknologi,” kata Pandu di Kantor AC Ventures, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurutnya, Indonesia tetap harus mencontoh Malaysia dalam penyerapan teknologi pusat data. Pasalnya, jumlah penduduk Malaysia lebih sedikit dari Indonesia sehingga potensi data center di Indonesia lebih tinggi.

Beberapa aspek yang menurutnya perlu dicontoh adalah dari sisi fiskal dan penyerapan tenaga kerja. Malaysia bisa unggul karena sudah lama berkecimpung di bisnis semikonduktor dan GDP per kapita mereka lebih tinggi.

“Nah, golden visa bisa kita pakai untuk menyerap sumber daya manusia yang bagus-bagus." kata keponakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Malaysia sendiri kebanjiran investasi dari Google, Apple, dan Microsoft tahun ini. Total investasi Google dan Microsoft mencapai Rp 67,8 triliun.

Google berinvestasi US$ 2 miliar atau Rp 32,4 triliun (kurs Rp 16.255 per US$) di Malaysia. Dana ini akan digunakan untuk membangun pusat data alias data center dan hub cloud pertama di negara itu.

“Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan Pemerintah Malaysia untuk memajukan ‘Cloud First Policy’, termasuk standar keamanan siber terbaik,” kata President, CFO, dan CIO di Alphabet dan Google Ruth Porat dalam pernyataan pers, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (30/5).

Porat menjelaskan, investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi.

Sedangkan Microsoft mengumumkan investasi di Malaysia US$ 2,2 miliar atau Rp 35,4 triliun (kurs Rp 16.091 per US$) pada awal Mei (3/5). Nilainya menjadi yang terbesar dalam 32 tahun kehadiran perusahaan di negara tetangga RI.

Sebagai perbandingan, di Indonesia, Microsoft berinvestasi US$ 1,7 miliar atau Rp 27,6 triliun. Tadinya Indonesia menjadi negara tujuan investasi terbesar Microsoft sepanjang 29 tahun.

Malaysia juga sudah menargetkan pembangunan pusat data alias data center total 1.600 MW dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Jumlahnya 5,3 kali lipat dibandingkan Indonesia yang diperkirakan 300 MW saat ini dan 1.000 MW dalam empat tahun berikutnya.

“Malaysia melakukan signing agreement membangun satu data center 256 MW. Saya kaget karena Indonesia, secara satu negara, yang available sekarang mungkin 200 atau 300 MW,'' kata Pandu Sjahrir dalam acara Katadata SAFE 2024, Kamis (8/8).

Ia prihatin dengan masifnya pembangunan data center di Malaysia ketimbang Indonesia yang diperkirakan hanya 1.000 MW dalam empat tahun ke depan. Padahal pusat data sangat krusial dalam perlombaan global untuk memajukan teknologi AI.

"Bisa dibilang AI ini, menurut saya akan lebih penting ketimbang internet itu sendiri,” kata Pandu.

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik program golden visa yang memiliki keistimewaan mendapat hak atas tanah atau lahan bagi warga negara asing (WNA). Kebijakan itu dibandingkan dengan pelarangan jual rokok eceran.

"Negara jual lahan kulakan dibiarkan dan sah-sah aja, rakyat cuma jual rokok eceran saja dilarang," kata Mardani melalui keterangan tertulis dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Kebijakan larangan penjualan rokok ketengan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu menjelaskan bahwa rokok tidak lagi boleh diedarkan dalam kemasan 'kiddie pack' atau kurang dari 20 piece, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
Sementara, golden visa merupakan keistimewaan bagi WNA berupa visa tinggal terbatas dalam jangka waktu tertentu. Dengan catatan, mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemilik golden visa akan memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha (HGU), dan hak atas tanah lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Mardani mengatakan pemerintah makin banyak obral tanah ke WNA.

"HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah diobral sampai 190 tahun. Itu 7 turunan aja masih lebih lama. Sekarang Pemerintah obral-obral lahan lagi untuk menarik investasi asing," ujar Mardani.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan kebijakan untuk menarik konglomerat asing itu berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik agraria. Di sisi lain, kebutuhan lahan bagi rakyat belum didapatkan secara merata.

"Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi hak-hak masyarakat, jangan serampangan dan terabas sana-sini," ujar Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan layanan Golden Visa yang dapat memudahkan WNA berinvestasi dan berkarya. Sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.

Jokowi mengatakan Golden Visa melalui asas selective policy, yang diberikan hanya untuk individu dengan potensi kontribusi tinggi. “Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar diseleksi,” kata Jokowi di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

(ADN)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan Family Office di Indonesia. Aturan teknis pembentukan Family Office ini ditargetkan rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, atau sebelum Oktober 2024.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan khawatir, pembentukan Family Office dapat berdampak bagi proses aksesi Indonesia di OECD. Jika Family Office diterapkan di Bali, maka akan mempengaruhi langkah Indonesia untuk dapat memenuhi standar The Financial Action Task Force (FATF).

"Saya berpandangan ini bisa menghambat dan memperpanjang proses aksesi Indonesia ke OECD. Tentu akan merugikan Indonesia pada jangka menengah-panjang," ujar Maftuchan kepada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Tidak hanya itu, Family Office akan menurunkan potensi pendapatan negara dari pajak dan kegiatan investasi.

Menurutnya, tujuan utama keluarga superkaya membut Family Office itu untuk melindungi kekayaan keluarga agar tidak dikenakan pajak, agar leluasa bergerak/ter-transfer tanpa dikenakan pajak dan syarat administrasi lainnya, agar urusan pribadi anggota keluarga super-kaya dapat dilindungi atau difasilitasi tanpa hambatan dan lain-lain.

"Intinya, orang superkaya ini akan menjadikan Family Office sebagai jalan untuk mendapatkan pengecualian-pengecualian hukum atau regulasi," katanya.

Maftuchan juga mengatakan, Family Office tidak serta merta meningkatkan foreign direct investment (FDI) ke Indonesia, karena dari berbagai praktik yang ada, Family Office di suatu negara tidak selalu melakukan investasi di negara tersebut.

Sebut saja Family Office yang terjadi di Dubai Uni Emirat Arab (UEA). Ia memberi contoh, 1-Digi Investment yang bergerak di bidang fintech dan lainnya, lokasi investasi di India. Begitu juga dengan Anglian Omega, bergerak di bidang media dan entertainment dan lainnya, di mana lokasi investasinya di India.

Di sisi lain, Family Office tidak serta-merta meningkatkan perekonomian nasional. Pasalnya, Family Office tidak otomatis melakukan investasi langsung pada sektor riil di Indonesia. Sederhananya, Family Office tidak otomatis akan membangun pabrik, pengolahan, atau toko di Indonesia.

"Family office di Bali Indonesia, namun kegiatan investasinya bisa saja di India, di Afrika Selatan, di Amerika Serikat, di Vietnam atau negara lainnya," terangnya.

Artinya, Family Office tidak akan menambah penciptaan lapangan kerja dan pemerintah Indonesia tidak dapat memajaki kegiatan investasinya karena tidak dilakukan di Indonesia.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program golden visa yang baru-baru ini diluncurkan Presiden RI Joko Widodo tampaknya memberikan multiplier effect. Meskipun, utamanya, program tersebut dilakukan untuk menggenjot investasi asing.

Salah satu dampak lain yang bisa dirasakan dengan adanya program tersebut adalah likuiditas perbankan. Mengingat, saat ini industri perbankan butuh angin segar di tengah likuiditas yang mengetat.

Jika mengacu pada data Bank Indonesia (BI) pada Juni 2024, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 8,3% YoY menjadi Rp 8.448,1 triliun. Di mana, pertumbuhan tersebut sedikit lebih lambat dari bulan sebelumnya yang sekitar 8,5% YoY.

Adapun, saat ini PT Bank Mandiri Tbk menjadi bank yang diuntungkan dengan program ini. Sebab, bank berkode emiten BMRI ini menjadi bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pembukaan rekening hingga terbitnya Golden Visa.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas membenarkan bahwa program ini sangat membantu likuiditas perbankan di kondisi saat ini. Dalam hal ini, bukan hanya besarannya saja, namun program ini akan menjadi sumber pendanaan yang stabil bagi perbankan.

“Karena itu kan lima tahun, sepuluh tahun di blok, jadi dana murah jangka panjang,” ujar Rohan saat ditemui, Selasa (30/7).

Rohan pun memperkirakan bahwa sejak diresmikan pekan lalu hingga setahun ke depan, potensi dana yang masuk akan bisa mencapai Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun.

Di mana, pada awal peluncurannya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat telah ada 300 warga negara asing (WNA) yang mendaftar golden visa dengan potensi investasi yang masuk sekitar Rp 2 triliun.

Terlebih, Rohan mengungkapkan bahwa saat ini Bank Mandiri juga diuntungkan karena baru bank tersebut yang menjalankan program ini. “Karena secara sistem, yang siap baru Bank Mandiri,” ujarnya.

Ia bilang program ini juga tak terbatas untuk penambahan likuiditas valas saja ataupun likuiditas rupiah. Sebab, itu tergantung dengan pemilik golden visa mau menempatkan dananya dalam bentuk valas atau rupiah.

Sebagai informasi, Bank Mandiri dipilih sebagai mitra pertama Golden Visa salah satunya karena Livin by Mandiri dapat diakses di 121 negara dunia seperti UK, Netherland, dan China berbagai pilihan solusi produk investasi juga tersedia di Livin By Mandiri.

Per Juni 2024, DPK Bank Mandiri juga cukup mampu mengimbangi pertumbuhan kredit, meski pertumbuhannya tak sekencang kredit yang disalurkan. Pertumbuhan DPK Bank Mandiri tercatat sekitar 15,45% YoY menjadi Rp 1.651 triliun.

Alhasil, likuiditas Bank Mandiri pun tercatat mengalami pengetatan. Itu tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) nya yang telah menyentuh 90,48%. Pada periode sama tahun lalu, LDR Bank Mandiri baru sekitar 85,68%.

Sebelumnya, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin berpendapat bahwa golden visa ini memiliki nilai yang signifikan untuk mendongkrak DPK valas perbankan. Di mana, nominal untuk bisa mendapat golden visa ini bisa mencapai Rp 76 miliar.

Hanya saja, seberapa besar dampak tersebut akan signifikan tergantung pada kebijakan yang nantinya diterapkan. Dalam hal ini terkait pemerataan kepada semua bank BUMN.

”Atau mengikuti mekanisme zonasi atau pun bebas, sesuai dengan aktivitas dan agresivitas pemasaran masing-masing bank,” ujarnya.

Golden Visa sendiri merupakan sebuah fasilitas keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang, yakni lima hingga sepuluh tahun. Syarat utama untuk memperoleh Golden Visa adalah melakukan investasi di Indonesia sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama lima tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar.

Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Sementara itu, bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal lima tahun bagi direksi dan komisarisnya.

Sementara untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan golden visa di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 25 Juli 2024. Dalam peluncuran tersebut, dikutip dari laman Kantor Imigrasi Yogyakarta, Jokowi menyampaikan bahwa Golden Visa memberikan kemudahan warga negara asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia.

“Saat ini tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Artinya, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan,” kata Jokowi.

Apa manfaat golden visa?

Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas ke kantor imigrasi.

Pemilik Golden Visa juga akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya. Antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Cara mendapatkan golden visa

Untuk mendapatkan golden visa, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya, untuk memiliki Golden Visa dan dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Adapun investor atau perusahaan asing yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sedangkan untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp 5,3 miliar. Dana ini dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito. Sementara untuk golden visa 10 sepuluh tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700 ribu atau sekitar Rp 10,6 miliar.

YOLANDA AGNE | ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 30 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak bisa tidur nyenyak saat beristirahat di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Kemudian informasi mengenai edisi khusus 10 tahun Jokowi menyoroti pembangunan kereta cepat Whoosh yang mengalami pembengkakan biaya hingga PT Wijaya Karya (WIKA) teriak merugi atas proyek tersebut.

Selain itu perbedaan family office dan golden visa. Berita lainnya adalah Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terbukti mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terakhir adalah informasi tentang dosa-dosa Jokowi selama menjabat Presiden RI dalam 2 periode (2014-2024). Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Hari Pertama Jokowi Tidur di Istana IKN: Tak Nyenyak, AC Bermasalah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pengalamannya beristirahat di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dia mengaku tak bisa tidur nyenyak saat di Istana.

“Tadi malam, saya tidur di sini, enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di hadapan awak pers di IKN, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut Jokowi, alasan dirinya tak bisa tidur nyenyak karena baru pertama kali tidur di Istana Kepresidenan di IKN. “Iya, mungkin pertama kali saja. Mungkin masih belum, belum apa ya, masih belum nyenyak,” ucapnya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Wika Teriak Rugi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meluncurkan kereta cepat Whoosh pertama kali pada 2 Oktober 2023. Nama Whoosh konon berasal dari akronim Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim sepur berkecepatan 350 kilometer per jam ini sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan saat ini rata-rata penumpang harian Whoosh berkisar 16 ribu hingga 18 ribu penumpang pada hari kerja. Ketika akhir pekan Whoosh bisa mengangkut penumpang dari 18 ribu hingga 22 ribu.

“Puncaknya pada 5 Juli 2024, kereta cepat melayani sebanyak 24 ribu penumpang per hari,” kata Eva dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 22 Juli 2024.

Hingga saat ini Whoosh telah mengangkut total 4,2 juta penumpang dengan 48 perjalanan reguler setiap hari. Pada rencana awal, Whoosh ditargetkan bisa melayani 60 kali perjalanan tiap hari. Namun, awal 2025 PT KCIC baru berencana menambah 14 perjalanan, sehingga menjadi 62 perjalanan reguler per hari.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ketahui Perbedaan Golden Visa dan Family Office yang Dibikin Jokowi

Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan Family Office, Jokowi belakangan meresmikan Golden Visa. Apa perbedaan keduanya?

Golden Visa dan Family Office adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks investasi internasional dan pengelolaan kekayaan keluarga. Meskipun keduanya melibatkan investasi dan manajemen aset, mereka memiliki tujuan, struktur, dan manfaat yang sangat berbeda. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai perbedaan antara Golden Visa dan Family Office.

Apa Itu Golden Visa?

Dilansir dari investopedia.com, Golden Visa adalah program yang ditawarkan oleh berbagai negara yang memungkinkan individu asing untuk mendapatkan izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan dengan melakukan investasi signifikan di negara tersebut.

Program ini dirancang untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian lokal. Beberapa negara yang terkenal dengan program Golden Visa mereka antara lain Spanyol, Portugal, dan Uni Emirat Arab.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Said Iqbal Sebut PHK jadi Mudah dengan UU Cipta Kerja: Bisa Lewat WhatsApp

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terbukti mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bertentangan dengan tujuan awalnya untuk menciptakan lapangan kerja.

Said Iqbal mengungkit PHK massal buruh tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun ini. Sepanjang Januari sampai Mei 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada 15.000 buruh terkena PHK. Saat itu terjadi, Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja tak bisa berbuat apa-apa.

Menurut Said, alih-alih melindungi hak-hak pekerja, undang-undang sapu jagat justru membuat perusahaan kini lebih mudah mem-PHK karyawan mereka. Sebab, perusahaan tak perlu lagi menunggu putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk melakukan PHK. “Pokoknya PHK dulu,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2024.

Bila buruh tak setuju dengan PHK, baru perusahaan mempersilakan mereka membawa permasalahan ini ke PHI. Padahal sebelum ada UU Cipta Kerja, Said Iqbal mengatakan perusahaan harus berunding dulu dengan serikat atau perwakilan buruh. “Jangan ujuk-ujuk dibawa ke PHI,” kata dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Dosa-Dosa Jokowi Selama Jabat Presiden RI 2 Periode

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi dan Iriana.

Jokowi adalah politikus Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Namun, dia memutuskan untuk kembali ke Solo dan memulai bisnis mebel lalu mendirikan CV Rakabu pada 1988.

Jokowi akhirnya terjun ke dunia politik pada 1998 dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karir Jokowi di pemerintahan dimulai sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 30 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak bisa tidur nyenyak saat beristirahat di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Kemudian informasi mengenai edisi khusus 10 tahun Jokowi menyoroti pembangunan kereta cepat Whoosh yang mengalami pembengkakan biaya hingga PT Wijaya Karya (WIKA) teriak merugi atas proyek tersebut.

Selain itu perbedaan family office dan golden visa. Berita lainnya adalah Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terbukti mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terakhir adalah informasi tentang dosa-dosa Jokowi selama menjabat Presiden RI dalam 2 periode (2014-2024). Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Hari Pertama Jokowi Tidur di Istana IKN: Tak Nyenyak, AC Bermasalah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pengalamannya beristirahat di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dia mengaku tak bisa tidur nyenyak saat di Istana.

“Tadi malam, saya tidur di sini, enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di hadapan awak pers di IKN, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut Jokowi, alasan dirinya tak bisa tidur nyenyak karena baru pertama kali tidur di Istana Kepresidenan di IKN. “Iya, mungkin pertama kali saja. Mungkin masih belum, belum apa ya, masih belum nyenyak,” ucapnya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Wika Teriak Rugi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meluncurkan kereta cepat Whoosh pertama kali pada 2 Oktober 2023. Nama Whoosh konon berasal dari akronim Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim sepur berkecepatan 350 kilometer per jam ini sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan saat ini rata-rata penumpang harian Whoosh berkisar 16 ribu hingga 18 ribu penumpang pada hari kerja. Ketika akhir pekan Whoosh bisa mengangkut penumpang dari 18 ribu hingga 22 ribu.

“Puncaknya pada 5 Juli 2024, kereta cepat melayani sebanyak 24 ribu penumpang per hari,” kata Eva dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 22 Juli 2024.

Hingga saat ini Whoosh telah mengangkut total 4,2 juta penumpang dengan 48 perjalanan reguler setiap hari. Pada rencana awal, Whoosh ditargetkan bisa melayani 60 kali perjalanan tiap hari. Namun, awal 2025 PT KCIC baru berencana menambah 14 perjalanan, sehingga menjadi 62 perjalanan reguler per hari.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ketahui Perbedaan Golden Visa dan Family Office yang Dibikin Jokowi

Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan Family Office, Jokowi belakangan meresmikan Golden Visa. Apa perbedaan keduanya?

Golden Visa dan Family Office adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks investasi internasional dan pengelolaan kekayaan keluarga. Meskipun keduanya melibatkan investasi dan manajemen aset, mereka memiliki tujuan, struktur, dan manfaat yang sangat berbeda. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai perbedaan antara Golden Visa dan Family Office.

Apa Itu Golden Visa?

Dilansir dari investopedia.com, Golden Visa adalah program yang ditawarkan oleh berbagai negara yang memungkinkan individu asing untuk mendapatkan izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan dengan melakukan investasi signifikan di negara tersebut.

Program ini dirancang untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian lokal. Beberapa negara yang terkenal dengan program Golden Visa mereka antara lain Spanyol, Portugal, dan Uni Emirat Arab.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Said Iqbal Sebut PHK jadi Mudah dengan UU Cipta Kerja: Bisa Lewat WhatsApp

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terbukti mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bertentangan dengan tujuan awalnya untuk menciptakan lapangan kerja.

Said Iqbal mengungkit PHK massal buruh tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun ini. Sepanjang Januari sampai Mei 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada 15.000 buruh terkena PHK. Saat itu terjadi, Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja tak bisa berbuat apa-apa.

Menurut Said, alih-alih melindungi hak-hak pekerja, undang-undang sapu jagat justru membuat perusahaan kini lebih mudah mem-PHK karyawan mereka. Sebab, perusahaan tak perlu lagi menunggu putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk melakukan PHK. “Pokoknya PHK dulu,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2024.

Bila buruh tak setuju dengan PHK, baru perusahaan mempersilakan mereka membawa permasalahan ini ke PHI. Padahal sebelum ada UU Cipta Kerja, Said Iqbal mengatakan perusahaan harus berunding dulu dengan serikat atau perwakilan buruh. “Jangan ujuk-ujuk dibawa ke PHI,” kata dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Dosa-Dosa Jokowi Selama Jabat Presiden RI 2 Periode

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi dan Iriana.

Jokowi adalah politikus Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Namun, dia memutuskan untuk kembali ke Solo dan memulai bisnis mebel lalu mendirikan CV Rakabu pada 1988.

Jokowi akhirnya terjun ke dunia politik pada 1998 dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karir Jokowi di pemerintahan dimulai sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.

Baca berita selengkapnya di sini.