REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) membutuhkan kesediaan semua pihak, terutama dunia usaha. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan generasi emas di masa depan.

"Jadi, (hak cuti melahirkan) ini memang butuh kesediaan semua pihak, terutama pelaku dunia usaha untuk menerima dengan lapang dada," kata Muhadjir saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi dunia usaha yang mempertimbangkan untuk mengurangi pegawai perempuan dalam proses rekrutmen perusahaan.

Wacana tersebut muncul, karena UU KIA dalam salah satu pasalnya memberikan fasilitas hak cuti melahirkan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan, sehingga dapat mengurangi produktivitas kerja.

Menurut Muhadjir, kebijakan tersebut tentu tidak berpihak pada dunia usaha, namun pemerintah menilai hak cuti melahirkan untuk ibu pekerja bertujuan mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Pada sisi lain, Muhadjir juga mengakui kebijakan tersebut tentu mengurangi produktivitas ibu pekerja di tempat perusahaannya bernaung.

"Ini kan ada tujuan lebih 'urgent' gitu ya daripada kepentingan jangka pendek. Saya tahu itu akan mengurangi produktivitas. Tapi kan produktivitas itu tidak hanya bisa diukur dari jam kerja kan, tapi juga tingkat intensitas dan kualitas ketika dia bekerja itu," kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan cuti melahirkan untuk ibu menyusui juga akan membuat sang ibu bekerja lebih maksimal, karena anak tumbuh dalam pengasuhan orangtua langsung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 2 Juli 2024.

UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pascamelahirkan maksimal selama enam bulan.

Pasal 4 ayat 3 memuat hak cuti paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika sang ibu terdapat kondisi khusus, seperti mengalami masalah kesehatan, komplikasi pascapersalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai cuti melahirkan hingga maksimal 6 bulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) membutuhkan kesediaan semua pihak, terutama dunia usaha.

"Jadi, (hak cuti melahirkan) ini memang butuh kesediaan semua pihak, terutama pelaku dunia usaha untuk menerima dengan lapang dada," kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (9/7/2024) seperti dilansir dari Antara.

Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi dunia usaha yang mempertimbangkan untuk mengurangi pegawai perempuan dalam proses rekrutmen perusahaan.

Wacana tersebut muncul, karena UU KIA dalam salah satu pasalnya memberikan fasilitas hak cuti melahirkan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan, sehingga dapat mengurangi produktivitas kerja.

Menurut Muhadjir, kebijakan tersebut tentu tidak berpihak pada dunia usaha, namun pemerintah menilai hak cuti melahirkan untuk ibu pekerja bertujuan mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Pada sisi lain, Muhadjir juga mengakui kebijakan tersebut tentu mengurangi produktivitas ibu pekerja di tempat perusahaannya bernaung.

"Ini kan ada tujuan lebih 'urgent' gitu ya daripada kepentingan jangka pendek. Saya tahu itu akan mengurangi produktivitas. Tapi kan produktivitas itu tidak hanya bisa diukur dari jam kerja kan, tapi juga tingkat intensitas dan kualitas ketika dia bekerja itu," kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan cuti melahirkan untuk ibu menyusui juga akan membuat sang ibu bekerja lebih maksimal, karena anak tumbuh dalam pengasuhan orangtua langsung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 2 Juli 2024.

UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pascamelahirkan maksimal selama enam bulan.

Pasal 4 ayat 3 memuat hak cuti paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika sang ibu terdapat kondisi khusus, seperti mengalami masalah kesehatan, komplikasi pascapersalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan.

Jakarta -

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha lapang dada menerima aturan cuti melahirkan hingga 6 bulan. Dia meminta pengusaha tidak menolak aturan ini.

Muhadjir mengatakan kebijakan ini memang wajar menimbulkan pro dan kontra. Namun, semua dilakukan demi kemaslahatan bersama.

Pasalnya, pemerintah juga ingin generasi emas Indonesia bisa memiliki masa tumbuh kembang yang baik. Hal itu harus dipenuhi dengan kehadiran seorang ibu di masa 1000 hari kelahiran pertama, dan nyatanya banyak ibu-ibu di Indonesia merupakan seorang pekerja.

"Ya kita ambil sisi positifnya lah. Ini kan demi kemaslahatan bersama. Karena kita ingin siapkan generasi emas Indonesia itu sebaik mungkin dan sumbernya kan dari perempuan dan sebagian perempuan itu kan tenaga kerja. Jadi, ini memang butuh kesediaan semua pihak, terutama pelaku dunia usaha untuk menerima dengan lapang dada," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, bila pengusaha ribut-ribut soal produktivitas turun, dia menilai hal itu tidak cuma dihitung dari ukuran berapa banyak jam kerjanya saja. Namun juga intensitas dan kualitas seorang ibu yang menjadi pekerja itu sendiri di mata perusahaan.

"Saya tahu itu akan mengurangi produktivitas. Tapi kan produktivitas itu tidak hanya bisa diukur dari jam kerja kan, tapi juga tingkat intensitas dan kualitas ketika dia bekerja itu kan," sebut Muhadjir.

Malah menurutnya dengan adanya cuti melahirkan ini, seorang ibu yang bekerja akan lebih nyaman untuk mengurus anak, sehingga ketika masa cuti habis perempuan itu sudah siap untuk bekerja kembali lebih maksimal.

"Dan kalau perempuan yang sedang menyusui juga diberikan cuti itu mestinya ya setelah itu kalau dia sudah keluar dari cuti itu ya mestinya ya bisa kerja lebih maksimal. Dan anak yang dia asuh akan jadi lebih baik karena selalu dalam pengasuhan orang tua langsung, ibunya langsung, itu akan bagus untuk Indonesia ke depan," tegas Muhadjir.

Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024.

Pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengatakan pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

Bagi Danang, jangka waktu cuti yang panjang tentu menyulitkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha harus mempersiapkan pengganti tenaga kerja selama cuti panjang, hal itu menurutnya menimbulkan masalah-masalah produktivitas.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang kepada detikcom, Minggu (7/7/2024) kemarin.

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yang sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Jokowi sendiri sudah meminta jangan sampai pengusaha mengurangi kesempatan kerja perempuan karena adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

Menurut orang nomor 1 di Indonesia itu, dengan aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan, ibu-ibu yang juga menjadi pekerja di Indonesia dapat merawat maksimal bayinya sehingga menjadi sehat sejak dini.

"Kita harap tidak seperti itu, karena apapun harus menghargai perempuan, ibu-ibu yang mengandung nanti kita harap bayi yang melahirkan sehat semuanya," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024) kemarin.

(hal/hns)

Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha tidak ragu merekrut pekerja perempuan seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Dalam payung hukum anyar itu, Pasal IV Ayat 3 mengatur bahwa pekerja perempuan yang melahirkan berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat tiga bulan dan paling lama enam bulan dengan kondisi khusus.

Selain itu, ketika pekerja perempuan mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti 1,5 bulan sesuai dengan surat keterangan dokter dan bidan.
"Kita harapkan tidak seperti itu. Karena apapun harus hargai perempuan. Ibu-ibu mengandung dan kita berharap bayi yang dilahirkan sehat semuanya," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip Selasa, 9 Juli 2024.

Baca juga: Cuti Melahirkan Pengaruhi Pilihan Tempat Kerja

Memanusiakan perempuan dan anak yang baru lahir

Bahkan Jokowi mengatakan, pemberian cuti oleh pengusaha kepada seorang ibu yang telah melahirkan itu adalah bentuk memanusiakan perempuan dan anak yang baru lahir.

"Jadi kalau diberikan cuti seperti itu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya saya kira sangat manusiawi," ujar dia.

Seperti diketahui, Jokowi telah meneken beleid tersebut pada 2 Juli 2024 lalu. Adanya regulasi itu memfasilitasi ibu pasca melahirkan. Ibu diberikan waktu tidak bekerja dan merawat anak untuk memastikan tumbuh kembang anak baik di awal kelahiran.

Namun Undang-undang itu menuai pro kontra. Ada pihak pengusaha yang keberatan dan mempertimbangkan perekrutan pegawai perempuan di masa mendatang.

(ANN)

Jakarta -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara soal aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan diprotes pengusaha. Menurut Sandiaga keluhan soal kebijakan ini pun sudah banyak disuarakan pengusaha pariwisata kepada pihaknya.

Menurutnya, lebih dari 50% pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini merupakan perempuan. Hal ini lah yang membuat masalah ini cukup banyak menjadi perhatian kementerian juga.

Sandiaga memahami yang ditakutkan pengusaha adalah produktivitas yang turun. Namun perempuan yang butuh kesempatan kerja juga harus jadi perhatian.

"Lebih dari 50% pekerja parekraf ini memang kaum perempuan. Kami berterima kasih dari masukan berkaitan dengan poin-poin yang ada. Pengalaman di Pemprov DKI kan kami pernah membahas ini yang dikhawatirkan industri ini kan produktivitas dan yang dikhawatirkan oleh para perempuan kan kesempatan kerja," ujar Sandiaga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini antara pengusaha dan pekerja harus bisa menemukan keseimbangan sehingga produktivitas usaha tidak turun meskipun ada pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan.

"Kita mesti cari di mana kita melakukan pemberdayaan, sehingga perempuan melahirkan tetap bisa memberikan kontribusi dan produktivitas tidak terganggu. Ini yang harus dicari ekuilibriumnya," ungkap Sandiaga.

Soal keluhan pengusaha yang bermunculan, Sandiaga mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk mendalami keluhan-keluhan tersebut.

"Sudah ada yang sampaikan ke kami dan kini kami sudah tugaskan tim dari investasi dan industri untuk mengkaji," pungkas Sandiaga.

Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024. Pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi.

(hal/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pengusaha tidak mempermasalahkan aturan cutimelahirkan maksimal 6 bulan bagi pekerja perempuan.

Menurutnya, kebijakan cuti melahirkan 6 bulan yang tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan itu diteken untuk melindungi perempuan.

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pengusaha tak menjadikan aturan tersebut dalam upaya mempertimbangkan keputusan terhadap perekrutan pegawai wanita ke depan.

“Kami harapkan [pengusaha] tidak [menolak] seperti itu, karena apa pun kita harus menghargai perempuan, ibu mengandung, dan diharapkan bayi yang dilahirkan sehat,” katanya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024).

Dia melanjutkan UU yang diteken langsung olehnya pada 2 Juli 2024 itu dimaksudkan agar ibu yang mengandung dapat mempersiapkan kelahirannya dengan baik.

“Jadi, kalau diberikan cuti seperti iyu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira [aturan] ini sangat manusiawi,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, DPR telah mengesahkan Rancangan UU yang baru sehingga ibu pekerja bisa mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan penuh. Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang.

Beberapa pokok-pokok pengaturan dalam RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang disepakati oleh Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah.

Dalam beleid tersebut pada pasal 4 ayat 3 huruf a, disebutkan seorang ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti maksimal 6 bulan bila mengandung dan melahirkan anak. Disebutkan cuti hamil paling singkat adalah 3 bulan, sementara itu 3 bulan tambahannya diberikan apabila terdapat kondisi khusus yang terjadi pada ibu atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selain itu, terdapat perubahan judul dari Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Lalu, penetapan definisi anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, khusus definisi anak pada 1.000 hari pertama kehidupan yaitu kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia dua tahun, sedangkan definisi anak secara umum dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Meski demikian yang perlu diperhatikan oleh ibu pekerja, gaji yang akan diberikan perusahaan tidak penuh selama 6 bulan masa cuti melahirkan.

Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa setiap ibu yang bekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya.

Ibu pekerja juga berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan alasan pemerintah mengeluarkan aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan. Hal itu tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang diteken langsung olehnya pada 2 Juli 2024.

Menurutnya aturan sangat manusiawi untuk diterapkan. Dengan aturan cuti melahirkan 6 bulan, seorang perempuan yang bekerja bisa mempersiapkan kelahiran dan merawat anaknya dengan baik.

"Kalau diberikan cuti begitu kan dipersiapkan kelahiran dan merawat bayinya saya kira sangat manusiawi," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Pengusaha sendiri mengeluhkan aturan ini dapat menurunkan produktivitas seorang pengusaha. Bahkan, pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi.

Soal kesempatan kerja yang berkurang, Jokowi meminta agar pengusaha tidak melakukan hal tersebut ke kaum perempuan. Jokowi meminta agar pengusaha memaklumi aturan ini dan diterapkan dalam perusahaannya.

"Kita harap tidak seperti itu (kesempatan kerja dikurangi). Karena apapun harus menghargai perempuan, ibu-ibu yang mengandung nanti kita harap bayi yang melahirkan sehat semuanya," beber Jokowi.

(hal/rrd)

Jakarta -

Pengusaha mengaku keberatan dengan aturan cuti melahirkan selama 6 bulan. Karena aturan, pengusaha mengatakan kemungkinan akan mengurangi dan membatasi kesempatan kerja bagi perempuan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung merespons keluhan pengusaha ini. Dia meminta jangan sampai pengusaha mengurangi kesempatan kerja perempuan karena adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

Menurutnya dengan aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan, ibu-ibu yang juga menjadi pekerja di Indonesia dapat merawat maksimal bayinya sehingga menjadi sehat sejak dini.

"Kita harap tidak seperti itu, karena apapun harus menghargai perempuan, ibu-ibu yang mengandung nanti kita harap bayi yang melahirkan sehat semuanya," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menekankan aturan cuti melahirkan 6 bulan dibuat atas dasar kemanusiaan, sehingga seorang perempuan yang bekerja bisa mempersiapkan kelahiran dan merawat anaknya dengan baik.

"Kalau diberikan cuti begitu kan dipersiapkan kelahiran dan merawat bayinya saya kira sangat manusiawi," tegas Jokowi.

Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024.

Pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengatakan pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

Bagi Danang, jangka waktu cuti yang panjang tentu menyulitkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha harus mempersiapkan pengganti tenaga kerja selama cuti panjang, hal itu menurutnya menimbulkan masalah-masalah produktivitas.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yang sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan, secara umum pengusaha memang merespons aturan ini dengan pengetatan rekrutmen untuk pegawai perempuan.

Dia bilang kemungkinan saat ini perusahaan akan lebih memilih merekrut pegawai laki-laki. Kalaupun ada pegawai wanita, kemungkinan hanya akan diberikan kontrak saja tidak jadi karyawan tetap. Bila pegawai itu menikah dan punya anak, saat hamil kemungkinan kontraknya berakhir.

"Respons rekan-rekan pengusaha terhadap UU KIA sebagai berikut, satu lebih memilih (merekrut) pegawai laki-laki. Kemudian hanya akan memberikan kontrak bagi yang belum punya anak sehingga kalau hamil ya sudah, kontrak berakhir otomatis," ujar Hariyadi.

Bila memang ada karyawan perempuan yang perlu dipertahankan, kemungkinan perusahaan akan mencari wanita yang tidak mau punya anak lagi.Menurutnya, bila ada karyawan perempuan yang mendapat cuti melahirkan hingga 6 bulan, tidak ada kepastian jabatannya akan tetap setelah kembali masuk kerja.

(hal/rrd)

Jakarta -

Aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan bagi pekerja perempuan yang menjadi seorang ibu menimbulkan polemik antara pihak buruh dan pengusaha. Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024.

Dalam beleid tersebut pada pasal 4 ayat 3 huruf a, disebutkan seorang ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti maksimal 6 bulan bila mengandung dan melahirkan anak. Disebutkan cuti hamil paling singkat adalah 3 bulan, sementara itu 3 bulan tambahannya diberikan apabila terdapat kondisi khusus yang terjadi pada ibu atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

"Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diberikan oleh pemberi kerja," tulis pasal 4 ayat 4.

Cuti tambahan 3 bulan yang dimaksud dapat diberikan bila ibu mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan, atau keguguran. Ataupun anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi lainnya.

Seorang ibu yang mengandung dan mengalami masalah seperti keguguran juga berhak diberikan waktu istirahat selama satu setengah bulan sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.

Kebijakan ini memicu polemik antara buruh dan pengusaha. Satu pihak menuntut hak mengurus anak yang manusiawi, pihak lainnya bicara soal produktivitas yang kendor dengan adanya cuti panjang ini. Berikut ulasannya:

Produktivitas Bisa Anjlok

Dari sisi kalangan pengusaha, semua pihak sepakat aturan cuti hingga 6 bulan ini dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengatakan jangka waktu cuti yang terlalu panjang akan menyulitkan pengusaha.

Pasalnya, mempersiapkan pengganti seorang pekerja yang cuti panjang tidak mudah. Hal ini akan menimbulkan masalah produktivitas usaha yang menurun.

"Jangka waktu cuti yang panjang itu tentu menyulitkan pengusaha. Karena kami harus mempersiapkan pengganti selama cuti panjang, dan ini menimbulkan masalah-masalah produktivitas," beber Danang kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Dia juga mengatakan kerugian akan diterima seorang pekerja bila menjalankan cuti yang terlalu lama waktunya. Bisa saja, seorang karyawan tidak mendapatkan insentif atau bonus yang nilainya cukup besar daripada gajinya bila harus cuti berkepanjangan.

"Kami yakin, bahwa pekerja juga merasa kurang nyaman dan kurang safety kalau cuti terlalu lama. Kalau cuti, pekerja tidak mendapatkan bonus atau insentif yang kadang juga nilainya signifikan untuk take home pay mereka," sebut Danang.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi menyatakan pihaknya menolak kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini. Menurutnya, di dunia kerja seseorang baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk profesional dan memiliki produktivitas tinggi. Bila cuti terlalu lama diizinkan, hal ini dapat mengurangi produktivitas pekerja itu sendiri.

Dia menyarankan utusan cuti melahirkan lebih baik diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Menurutnya, setiap perusahaan pasti akan mempertimbangkan kondisi pekerjanya juga. Tidak serta-merta melarang pekerja perempuan yang melahirkan untuk melakukan cuti.

"Baiknya, persoalan seperti itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan saja. Mekanismenya bisa dibahas secara internal dan disesuaikan dengan kebutuhan dan para pihak yang sama-sama punya kepentingan. Saya yakin, masing-masing perusahaan akan punya pertimbangan bijak terkait hal tersebut," beber Diana kepada detikcom.

Berbanding terbalik, serikat buruh justru ingin agar kebijakan ini benar-benar dilakukan tanpa perlu banyak alasan dari pengusaha. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat yang juga merupakan seorang perempuan mengatakan kebijakan ini akan memberikan kepastian hak bagi pekerja perempuan yang butuh waktu untuk mengurus anaknya yang baru lahir.

Dia menegaskan kebijakan ini tidak akan merugikan pengusaha karena menurunkan produktivitas kerja. Menurutnya, di berbagai negara kebijakan ini sudah diterapkan. Bahkan selama ini belum ada kabar bahwa produktivitas perusahaan turun di negara-negara tersebut karena memberikan cuti panjang bagi karyawan yang melahirkan.

"Mereka (pengusaha) mungkin akan berpikir ini akan merugikan dan menambah beban ongkos produksi bagi pelaku usaha, tapi saya yakinkan bahwa di negara Eropa bahkan Asia saja, itu malah tingkatkan produktivitas perusahaannya malah cukup tinggi dan berpengaruh kepada laba dan keuntungan perusahaan itu sendiri," beber Mirah ketika dihubungi detikcom.

Menurutnya praktik semacam ini di beberapa negara Asia juga sudah banyak dilakukan. Bahkan, jumlah waktu cutinya jauh lebih panjang hingga ada yang 6 sampai 9 bulan.

"Seperti Vietnam dan Jepang itu yang sudah memberlakukan hak cuti lebih daripada 4 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan, suaminya pun ikut cuti. Tak perlu khawatir ada tambahan ongkos produksi atau menurunkan produktivitas gitu ya, tidak akan lah," tegas Mirah.

Lapangan Kerja Perempuan Berkurang

Satu hal yang dikhawatirkan Mirah adalah dengan adanya aturan ini kesempatan kerja untuk perempuan akan berkurang. Pasalnya, perusahaan pasti akan 'mengakali' aturan cuti ini dengan membuat persyaratan yang ketat untuk menerima pegawai perempuan.

Persyaratan ketat itu digunakan untuk menghindari hak cuti melahirkan, misalnya saja syarat pekerja harus tetap lajang dan tidak boleh menikah.

"Sebelum undang-undang ini saja syarat pekerja perempuan menurut saya sudah diperketat. Mungkin akan ada pengusaha yang memperketat syarat kerjanya untuk perempuan. Misalnya lajang, berpenampilan menarik, dan lain-lain," ungkap Mirah.

Menurutnya hal ini bisa terjadi karena pengusaha belum memiliki edukasi mendalam soal betapa pentingnya cuti kehamilan yang berada di dalam UU no 4 tahun 2024. Dia meminta agar pemerintah juga bertindak memberi tahu pengusaha agar tidak serta merta membatasi kesempatan kerja untuk perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

"Ini bisa terjadi mungkin karena pengusaha belum memilih edukasi terkait betapa pentingnya UU Ibu dan Anak. Kita mau meminimalisir itu, maka pemerintah wajib berikan edukasi ke pelaku usaha juga soal UU ini," beber Mirah.

Pengusaha pun mengakui akan melakukan hal itu. Suka tidak suka, kemungkinan perusahaan akan lebih selektif menerima karyawan perempuan.

Kembali ke Danang Girindrawardana, Dia bilang pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang.

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yg sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan, secara umum pengusaha memang merespons aturan ini dengan pengetatan rekrutmen untuk pegawai perempuan.

Dia bilang kemungkinan saat ini perusahaan akan lebih memilih merekrut pegawai laki-laki. Kalaupun ada pegawai wanita, kemungkinan hanya akan diberikan kontrak saja tidak jadi karyawan tetap. Bila pegawai itu menikah dan punya anak, saat hamil kemungkinan kontraknya berakhir.

"Respons rekan-rekan pengusaha terhadap UU KIA sebagai berikut, satu lebih memilih (merekrut) pegawai laki-laki. Kemudian hanya akan memberikan kontrak bagi yang belum punya anak sehingga kalau hamil ya sudah, kontrak berakhir otomatis," ujar Hariyadi.

Bila memang ada karyawan perempuan yang perlu dipertahankan, kemungkinan perusahaan akan mencari wanita yang tidak mau punya anak lagi.

Menurutnya, bila ada karyawan perempuan yang mendapat cuti melahirkan hingga 6 bulan, tidak ada kepastian jabatannya akan tetap setelah kembali masuk kerja.

"Posisinya kan akan digantikan oleh orang lain karena tidak mungkin perusahaan menunggu sampai 6 bulan, jadi kemungkinan dia masuk sudah tidak ada bangku lagi," lanjut Hariyadi.

(hal/das)

Jakarta -

Ramai-ramai pengusaha mengeluhkan aturan baru cuti melahirkan maksimal 6 bulan yang tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pengusaha sepakat aturan ini dapat menurunkan produktivitas perusahaan.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengatakan jangka waktu cuti yang terlalu panjang akan menyulitkan pengusaha. Pasalnya, mempersiapkan pengganti seorang pekerja yang cuti panjang tidak mudah. Hal ini akan menimbulkan masalah produktivitas usaha yang menurun.

"Jangka waktu cuti yang panjang itu tentu menyulitkan pengusaha. Karena kami harus mempersiapkan pengganti selama cuti panjang, dan ini menimbulkan masalah-masalah produktivitas," beber Danang kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Dia juga mengatakan kerugian akan diterima seorang pekerja bila menjalankan cuti yang terlalu lama waktunya. Bisa saja, seorang karyawan tidak mendapatkan insentif atau bonus yang nilainya cukup besar daripada gajinya bila harus cuti berkepanjangan.

"Kami yakin, bahwa pekerja juga merasa kurang nyaman dan kurang safety kalau cuti terlalu lama. Kalau cuti, pekerja tidak mendapatkan bonus atau insentif yang kadang juga nilainya signifikan untuk take home pay mereka," sebut Danang.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi menyatakan pihaknya menolak kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini. Menurutnya, di dunia kerja seseorang baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk profesional dan memiliki produktivitas tinggi.

Bila cuti terlalu lama diizinkan, hal ini dapat mengurangi produktivitas pekerja itu sendiri. Dia menyarankan utusan cuti melahirkan lebih baik diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Menurutnya, setiap perusahaan pasti akan mempertimbangkan kondisi pekerjanya juga. Tidak serta-merta melarang pekerja perempuan yang melahirkan untuk melakukan cuti.

"Baiknya, persoalan seperti itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan saja. Mekanismenya bisa dibahas secara internal dan disesuaikan dengan kebutuhan dan para pihak yang sama-sama punya kepentingan. Saya yakin, masing-masing perusahaan akan punya pertimbangan bijak terkait hal tersebut," beber Diana kepada detikcom.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan cuti terlalu panjang tidak cukup baik juga untuk posisi seorang pekerja. Bisa jadi, ketika dia cuti posisinya digantikan orang lain dan ketika kembali bekerja dia mengalami kekosongan jabatan.

"Posisinya akan digantikan oleh orang lain karena tidak mungkin perusahaan menunggu sampai 6 bulan, jadi kemungkinan dia masuk sudah tidak ada bangku lagi," ungkap Hariyadi.

Ke depan, menurutnya perusahaan khususnya yang memiliki tenaga kerja besar di atas 200 orang akan mulai mengubah pola rekrutmen karyawannya. Laki-laki akan lebih dipilih untuk direkrut.

Kalaupun merekrut perempuan, menurutnya perusahaan akan memberikan kontrak dan tidak dijadikan karyawan tetap. Kemudian diberikan perjanjian apabila karyawan itu menikah dan hamil maka kontrak akan hangus.

(hal/das)

Jakarta -

Pemerintah baru saja merilis UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Di dalamnya tercantum aturan yang memperbolehkan seorang pekerja perempuan yang menjadi seorang ibu dan melahirkan cuti maksimal selama 6 bulan lamanya.

Kalangan buruh mengkhawatirkan dengan adanya aturan ini kesempatan kerja untuk perempuan akan berkurang. Pasalnya, perusahaan akan membuat persyaratan yang ketat untuk menerima pegawai perempuan untuk menghindari hak cuti melahirkan, misalnya saja syarat kerja harus tetap lajang dan tidak boleh menikah.

"Sebelum undang-undang ini saja syarat pekerja perempuan menurut saya sudah diperketat. Mungkin akan ada pengusaha yang memperketat syarat kerjanya untuk perempuan. Misalnya lajang, berpenampilan menarik, dan lain-lain," ungkap Mirah kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya hal ini bisa terjadi karena pengusaha belum memiliki edukasi mendalam soal betapa pentingnya cuti kehamilan yang berada di dalam UU no 4 tahun 2024.

Dia meminta agar pemerintah juga bertindak memberi tahu pengusaha agar tidak serta merta membatasi kesempatan kerja untuk perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

"Ini bisa terjadi mungkin karena pengusaha belum memilih edukasi terkait betapa pentingnya UU Ibu dan Anak. Kita mau meminimalisir itu, maka pemerintah wajib berikan edukasi ke pelaku usaha juga soal UU ini," beber Mirah.

Lalu, apakah benar pengusaha bisa makin selektif memilih tenaga kerja perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan 6 bulan?

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengakui hal itu bisa saja terjadi. Dia bilang pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

Bagi Danang, jangka waktu cuti yang panjang tentu menyulitkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha harus mempersiapkan pengganti tenaga kerja selama cuti panjang, hal itu menurutnya menimbulkan masalah-masalah produktivitas.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang kepada detikcom.

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yg sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi mengatakan pengusaha punya preferensi sendiri dalam merekrut pegawainya. Bukan berarti pengusaha mau melakukan pembatasan untuk kesempatan kerja bagi perempuan.

Untuk urusan lajang atau tidaknya pegawai saja, dia mengatakan di beberapa sektor memang membutuhkan pegawai perempuan yang lajang, di sisi lain masih ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh pegawai yang sudah menikah.

Dia menekankan kesempatan kerja bagi kaum perempuan masih sangat lebar. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang membawa wacana mendegradasi kaum perempuan di tengah usaha emansipasi yang sudah banyak dilakukan.

"Saat ini, dan kita tahu kesempatan kerja bagi kaum perempuan sangat terbuka lebar. Mungkin ada beberapa segmen pekerjaan yang membutuhkan kaum perempuan yang masih lajang, tapi ada juga yang sudah menikah karena pertimbangan pengalamannya. Semua kembali pada kebutuhan masing-masing perusahaan saja," papar Diana kepada detikcom.

"Tidak perlu ada dikotomi terkait lajang atau menikah karena masing-masing tentu punya pertimbangan logis," lanjutnya.

(hal/das)

Jakarta -

Pemerintah baru saja merilis UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Di dalamnya tercantum aturan yang memperbolehkan seorang pekerja perempuan yang menjadi seorang ibu dan melahirkan cuti maksimal selama 6 bulan lamanya.

Kalangan buruh mengkhawatirkan dengan adanya aturan ini kesempatan kerja untuk perempuan akan berkurang. Pasalnya, perusahaan akan membuat persyaratan yang ketat untuk menerima pegawai perempuan untuk menghindari hak cuti melahirkan, misalnya saja syarat kerja harus tetap lajang dan tidak boleh menikah.

"Sebelum undang-undang ini saja syarat pekerja perempuan menurut saya sudah diperketat. Mungkin akan ada pengusaha yang memperketat syarat kerjanya untuk perempuan. Misalnya lajang, berpenampilan menarik, dan lain-lain," ungkap Mirah kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya hal ini bisa terjadi karena pengusaha belum memiliki edukasi mendalam soal betapa pentingnya cuti kehamilan yang berada di dalam UU no 4 tahun 2024.

Dia meminta agar pemerintah juga bertindak memberi tahu pengusaha agar tidak serta merta membatasi kesempatan kerja untuk perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

"Ini bisa terjadi mungkin karena pengusaha belum memilih edukasi terkait betapa pentingnya UU Ibu dan Anak. Kita mau meminimalisir itu, maka pemerintah wajib berikan edukasi ke pelaku usaha juga soal UU ini," beber Mirah.

Lalu, apakah benar pengusaha bisa makin selektif memilih tenaga kerja perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan 6 bulan?

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengakui hal itu bisa saja terjadi. Dia bilang pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

Bagi Danang, jangka waktu cuti yang panjang tentu menyulitkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha harus mempersiapkan pengganti tenaga kerja selama cuti panjang, hal itu menurutnya menimbulkan masalah-masalah produktivitas.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang kepada detikcom.

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yg sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi mengatakan pengusaha punya preferensi sendiri dalam merekrut pegawainya. Bukan berarti pengusaha mau melakukan pembatasan untuk kesempatan kerja bagi perempuan.

Untuk urusan lajang atau tidaknya pegawai saja, dia mengatakan di beberapa sektor memang membutuhkan pegawai perempuan yang lajang, di sisi lain masih ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh pegawai yang sudah menikah.

Dia menekankan kesempatan kerja bagi kaum perempuan masih sangat lebar. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang membawa wacana mendegradasi kaum perempuan di tengah usaha emansipasi yang sudah banyak dilakukan.

"Saat ini, dan kita tahu kesempatan kerja bagi kaum perempuan sangat terbuka lebar. Mungkin ada beberapa segmen pekerjaan yang membutuhkan kaum perempuan yang masih lajang, tapi ada juga yang sudah menikah karena pertimbangan pengalamannya. Semua kembali pada kebutuhan masing-masing perusahaan saja," papar Diana kepada detikcom.

"Tidak perlu ada dikotomi terkait lajang atau menikah karena masing-masing tentu punya pertimbangan logis," lanjutnya.

(hal/das)