Pemerintah China tengah melakukan investigasi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger karena menolak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang. Langkah tersebut dapat berujung sanksi.

Dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024), kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan pada Selasa yakni sehari setelah pemerintahan Biden mengusulkan kemungkinan larangan penjualan atau impor kendaraan pintar di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi khusus China atau Rusia karena masalah keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa PVH yang berbasis dicurigai melanggar prinsip-prinsip transaksi pasar yang normal dengan memboikot kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Disebutkan, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi yakni dengan dimasukkan ke dalam 'daftar entitas yang tidak dapat diandalkan' di mana akan melarang perusahaan tersebut melakukan bisnis di China. Saat ini, terdapat 5 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar tersebut sejak diumumkan pada tahun 2019.

Tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang melakukan banyak bisnis di China. Sebab, sebagian besar perusahaan tersebut adalah produsen pertahanan. Masuknya mereka dalam daftar tersebut berarti mereka dilarang mengimpor, mengekspor dan berinvestasi di China.

Dalam pernyataannya, PVH mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan.

"Menjaga kepatuhan yang ketat terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan di semua negara dan wilayah tempat kita beroperasi. Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan akan merespons sesuai dengan peraturan terkait," tulisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — China menjatuhkan sanksi kepada sederet perusahaan dan individu dari Amerika Serikat (AS) yang menyuplai senjata kepada Taiwan.

Kebijakan pemerintah China itu merupakan aksi balasan terhadap kontraktor utama AS yang baru-baru ini menjual senjata ke Taiwan. Oleh karena itu, China menerapkan sanksi kepada perusahaan kontraktor AS, termasuk para eksekutif senior mereka dan perusahaan militer yang terlibat dalam penjualan senjataAS ke Taiwan.

“Maupun yang menghadiri Forum Bisnis Pertahanan Taiwan-AS di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (15/7/2024).

Penjualan senjata AS ke Taiwan, kata Lin Jian, sangat melanggar prinsip "Satu China" dan tiga komunike bersama China-AS, khususnya Komunike 17 Agustus 1982, mencampuri urusan dalam negeri China dan melemahkan kedaulatan dan integritas wilayah China.

"Taiwan adalah inti dari kepentingan China dan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilewati dalam hubungan China-AS. Tidak ada negara, organisasi, atau individu yang boleh meremehkan keinginan dan kemampuan pemerintah dan rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah kami," tambah Lin Jian.

Lin Jian juga berpesan agar tidak ada pihak yang bermimpi dapat melanggar atau bahkan melewati batas dalam masalah Taiwan tanpa konsekuensi apa pun.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Luar Negeri China No. 10 yang diumumkan pada 12 Juli 2024 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut, Pemerintah China telah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan industri militer dan manajer senior AS.

Perusahaan militer AS yang dijatuhi sanksi tersebut adalah:

1. Anduril Industries
2. Maritime Tactical Systems
3. Pacific Rim Defense
4. AEVEX Aerospace
5. LKD Aerospace
6. Summit Technologies Inc.

"Semua hak yang dilindungi undang-undang di China akan dibekukan, termasuk barang bergerak, tidak bergerak dan jenis barang lainnya," demikian termuat dalam surat keputusan tersebut.

Eksekutif senior perusahaan AS yang dijatuhi sanksi adalah:

1. Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Aerospace Environment Wahid Nawabi
2. Wakil Direktur dan Chief Financial Officer (CFO) Aerospace Environment Corporation Kevin McDonnell.
3. CEO Anduril Industries Brian William Schimpf
4. Chief Operating Officer (COO) Anduril Industries Matthew Marley Grimm
5. Senior Vice President Global Defense Anduril Industries Gregory Michael Kausner

"Aset mereka baik yang bergerak dan tidak bergerak, serta jenis aset lainnya di China akan dibekukan. Semua organisasi dan individu di China juga dilarang melakukan transaksi, kerja sama dan aktivitas lain dengan mereka," demikian disebutkan dalam surat keputusan itu.

Selain itu visa kelimanya untuk masuk dan keluar China (termasuk Hong Kong dan Makau) akan ditolak.

Anduril Industries merupakan perusahaan yang berdiri pada 2017 oleh Palmer dan terkenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap teknologi pertahanan, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pertahanan yang canggih.

Perusahaan tersebut dengan cepat menjadi terkenal di sektor pertahanan, mendapatkan kontrak yang signifikan dengan Departemen Pertahanan AS dan klien internasional lain.

Terbaru, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS pada Rabu (19/6/2024) mengumumkan persetujuan atas penjualan persenjataan hingga 720 unit Switchblade 300, 291 unit ALTIUS 600M-V ke Taiwan, 101 unit sistem pengendalian tembakan SB300 dan peralatan lain.

Peralatan tersebut diperkirakan bernilai hingga US$300 juta, sedangkan sistem anti-tank guided weapon (ATGW) dan peralatan lain bernilai hingga sekitar US$60,2 juta (sekitar Rp974,12 miliar) yang merupakan paket penjualan senjata ke-15 ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.