Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam hal perjanjian kemitraan dagang, termasuk dengan perundinganIndonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa perdagangan internasional, baik secara multilateral, regional, dan bilateral, dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.

Dewi mengungkap bahwa saat ini sudah ada 38 perjanjian perdagangan yang ditandatangani dan diimplementasikan, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun, yang masih dalam proses perundingan yakni sebanyak 17 perjanjian perdagangan.

“Beberapa yang sedang berjalan di tahun 2024 adalah perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-Turki CEPA,” kata Dewi kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kami usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kami masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Indonesia ke-26, sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke-10, Mari Elka Pangestu resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.Pengangkatan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 76-M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029.

Selepas dilantik, Mari Elka menjelaskan dirinya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto atas tugas pokok dan fungsinya selama menjabat nanti. Namun demikian, Ia mengaku penugasannya kali ini telah sesuai dengan bidang keahliannya.

"Kita menunggu arahan presiden ya, tapi ya kurang lebih sesuai dengan bidang saya, ya kurang lebih mengenai kerja sama internasional di bidang perdagangan maupun lebih luas secara multilateral," terang Mari Elka di Kompleks Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menanggapi ihwal bidang penugasannya yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan, belum bisa berkomentar apapun sebelum adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ya kita menunggu arahan presiden dulu, baru kita akan bisa menjawab itu," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 7 utusan khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Termasuk publik figur Raffi Ahmad dan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Pelantikan utusan khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76M tahun 2024 tentang pengangkatan Utusan Khusus Presiden Periode 2024-2029. Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo selanjutnya mengajak para utusan Presiden itu untuk membaca sumpah yang dirinya bacakan.

?Bahwa saya, akan setia kepada UUD RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,? ujar Prabowo yang diikuti para Utusan Khusus Presiden.

JAKARTA, Investor.id – Diversifikasi dan inovasi adalah kunci sukses Indonesia di perdagangan internasional, salah satu motor pertumbuhan ekonomi.

Pakar ekonomi dan dosen Universitas Esa Unggul Lia Amalia mengungkapkan, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan internasional adalah ketergantungan pada komoditas mentah.

"Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan hasil tambang lainnya. Padahal, untuk meningkatkan daya saing di pasar global, Indonesia harus mulai bergerak menuju diversifikasi produk ekspor," ujar Lia, dikutip Jumat (18/10/2024).

Lia Amalia menambahkan, diversifikasi ini tidak hanya berarti mengembangkan sektor-sektor baru, tetapi juga melakukan inovasi pada produk yang sudah ada.

"Negara-negara maju yang kita hadapi di pasar internasional memiliki produk bernilai tambah tinggi, didukung oleh teknologi yang canggih. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas inovasi, terutama di sektor manufaktur, untuk bisa bersaing di panggung global," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, aktif dalam merundingkan berbagai perjanjian perdagangan global untuk membuka akses baru bagi produk lokal dan memperkuat posisi negara di pasar internasional.

Salah satu pencapaian besar Indonesia adalah terlibatnya dalam perjanjian-perjanjian penting seperti Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Kedua perjanjian tersebut tidak hanya memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga memunculkan tantangan baru.

Menurut Lia, RCEP dan ATIGA memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar, tetapi kesuksesan tidak bisa diraih tanpa peningkatan kualitas dan nilai tambah produk.

"Kita harus mulai memanfaatkan teknologi dan rantai pasok global secara lebih efektif. Sektor-sektor seperti manufaktur, produk teknologi, dan pertanian yang diproses harus mendapat perhatian lebih untuk menciptakan produk dengan daya saing yang lebih tinggi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Lia Amalia ungkap Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih bersinar di perdagangan internasional asalkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja sama dalam meningkatkan daya saing.

"Diversifikasi dan inovasi adalah kunci utama. Jika kita bisa mengatasi ketergantungan pada komoditas dan mulai menciptakan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi global yang lebih diperhitungkan," tambah dia.

Dengan fokus pada peningkatan kualitas produk, diversifikasi sektor ekspor, serta penguatan infrastruktur dan logistik, Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan berbagai peluang perdagangan internasional yang ada, sekaligus mengatasi tantangan yang muncul di era globalisasi ini.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir aktif dalam merundingkan berbagai perjanjian perdagangan global untuk membuka akses baru bagi produk lokal dan memperkuat posisi negara di pasar internasional. Namun, di balik setiap transaksi ekspor dan impor terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi.

Salah satu pencapaian besar Indonesia adalah terlibatnya dalam perjanjian-perjanjian penting seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Kedua perjanjian tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

Pakar Ekonomi dan Dosen Universitas Esa Unggul, Lia Amalia mengatakan, ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah meski telah memiliki perjanjian perdagangan internasional. Ia mengungkapkan, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan internasional adalah ketergantungan pada komoditas mentah.
"Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan hasil tambang lainnya. Padahal, untuk meningkatkan daya saing di pasar global, Indonesia harus mulai bergerak menuju diversifikasi produk ekspor," ujar Lia dalam keterangannya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lia menyebut, diversifikasi ini tidak hanya berarti mengembangkan sektor-sektor baru, tetapi juga melakukan inovasi pada produk yang sudah ada. Menurutnya, RCEP dan ATIGA memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar, tetapi perlu didukung peningkatan kualitas dan nilai tambah.

"Kita harus mulai memanfaatkan teknologi dan rantai pasok global secara lebih efektif. Sektor-sektor seperti manufaktur, produk teknologi, dan pertanian yang diproses harus mendapat perhatian lebih untuk menciptakan produk dengan daya saing yang lebih tinggi," ungkap dia.

Baca juga: Begini Cara KBRI Thailand Maksimalkan Potensi Ekonomi RI

Lebih lanjut, Lia mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih bersinar di perdagangan internasional. Asalkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja sama dalam meningkatkan daya saing sehingga memberikan nilai tambah bagi produk-produk dalam negeri.

"Diversifikasi dan inovasi adalah kunci utama. Jika kita bisa mengatasi ketergantungan pada komoditas dan mulai menciptakan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi global yang lebih diperhitungkan," ujarnya.

Dengan fokus pada peningkatan kualitas produk, diversifikasi sektor ekspor, serta penguatan infrastruktur dan logistik, Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan berbagai peluang perdagangan internasional yang ada. Selain itu, Indonesia bisa mengatasi tantangan yang muncul di era globalisasi ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bangkok: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Thailand memiliki peran penting dalam mempromosikan produk dan investasi Indonesia. Oleh karena itu, KBRI Thailand terus memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia di Thailand.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh KBRI Thailand adalah penyelenggaraan forum bisnis, yang bertujuan memberikan informasi kepada calon investor tentang berbagai peluang ekonomi yang tersedia di Indonesia.

"Forum-forum bisnis ini diharapkan dapat menarik minat investor Thailand untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor di Indonesia," ujar Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pelaku UMKM lokal gratis pameran di Thailand

Rachmat juga menegaskan, Indonesia memiliki potensi untuk menembus pasar Thailand dan meningkatkan kinerja ekspor dalam negeri. Di beberapa kali kesempatan pihaknya telah memberikan fasilitasi gratis kepada pelaku UMKM dalam negeri untuk mengikuti pameran di Thailand.
"Kami berikan kesempatan. Namun, saya menggarisbawahi, UMKM yang dipromosikan adalah yang berkualitas. Kita tidak ingin promosi ini backfire bagi kita," kata Rachmat.

Baca juga: Menggali Potensi Perdagangan dan Investasi Thailand

Rachmat menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu anggota G20, harus menunjukkan kepada pasar internasional, produk buatan UMKM dalam negeri memiliki kualitas yang baik dan mampu diterima pasar dunia.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand perlu dicontoh agar pelaku UMKM dalam negeri naik kelas dan mampu menembus pasar di negara yang dijuluki Negeri Gajah Putih itu.

Produk UMKM Indonesia berstandar internasional

Salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah, produk-produk buatan UMKM dengan standar internasional dipamerkan pada pusat-pusat perbelanjaan yang diharapkan mampu menarik minat calon pembeli dari berbagai negara.

"Kita tidak akan tahu itu adalah produk UMKM karena packaging bagus, kualitasnya bagus," katanya.

Ia menambahkan, salah satu produk yang diminati pasar Thailand adalah produk batik. Batik yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan Nonbendawi mampu menarik minat pasar di negara tersebut.

Pada saat memperkenalkan batik buatan pelaku UMKM, lanjutnya, pelaku usaha tersebut berniat memperkenalkan produk batik untuk kelas menengah ke bawah. Namun, Rachmat meminta pelaku UMKM itu untuk memperkenalkan batik kualitas premium.

"Pelaku usaha tidak yakin dengan produk yang mahal. Percaya atau tidak, pada saat UMKM itu membawa produk premium, pada hari pertama, batik dengan harga termahal habis terjual," jelas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

JAKARTA, investor.id – Chairman Indonesian Logistics and Forwarder Association (ILFA) Akbar Djohan mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan ekonomi logistik regional yang nantinya bisa membuka jalur-jalur perdagangan yang non konvensional. 

“Di sini kita harus melihat potensi new episentrum ekonomi baru Asia Pasifik. Tetapi lebih spesifik lagi di negara Asia Tenggara," kata dia dalam diskusi Nusantara Network: Indonesia's Never-Ending Struggle for A Robusta National Logistics Ecosystem. 

Acara tersebut merupakan rangkaian dari BNI-Investor Daily Summit 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Menurut Akbar, bila ekonomi logistik regional Indonesia diperkuat, bakal membuka jalur-jalur perdagangan yang non konvensional. Selama ini orientasi Indonesia ke Amerika dan Eropa. Hal ini tentunya berdampak pada logistik.

"Kami di ILFA, tentu akan menjadi agregator yang membuat perdagangan internasional ekspor dan impor perlu kita perkuat. Tetapi, harus diakui potensi ekonomi domestik Indonesia sangat luar biasa," tegas Akbar.

Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pada negara ASEAN, bahwa Indonesia menjadi yang terbesar, baik dari populasi maupun potensi ekonominya. 

"Sebenarnya potensi ekonomi domestik kita ini sangat luar biasa. Kontribusi di negara Asean kita ini yang terbesar, baik dari populasi maupun potensi ekonominya. Belum lagi dengan Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang, ataupun negara-negara maju, semuanya masuk ke Indonesia," papar dia.

Diakui, saat ini ekosistem logistik Indonesia belum punya daya saing yang kuat. Karena itu regulasi Indonesia masih perlu diberikan kewenangan yang lebih pasti, sehingga output dari regulasi itu akan lebih probisnis. Alhasil daya saing pelaku industri manufaktur dapat tumbuh dan terus berkembang.  

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan banyak negara mulai melakukan proteksi dagang belakangan ini. Dia mencatat ada sekitar 19 negara yang melakukan restriksi perdagangan.

Mulanya Jokowi memaparkan kondisi ekonomi global yang cenderung masih memperlihatkan indikator yang suram. Dia menyebut ekonomi global belum pulih sepenuhnya dari berbagai ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi global, dipaparkan Jokowi, masih tumbuh dengan lambat di kisaran 2,6-2,7%. Di sisi lain, inflasi juga masih tinggi dan menghantui banyak negara.

"Inflasi juga masih menghantui banyak negara. Perkiraan inflasi global dikisaran 5,9%," papar Jokowi dalam sambutannya pada Indonesia Trade Expo 2024, di ICE BSD, Rabu (9/10/2024).

Masalah masih menumpuk, Jokowi menjelaskan ancaman perang baik yang bentuknya fisik maupun perang dagang masih menghantui ekonomi dunia.

Kondisi ekonomi yang kalang kabut ini disebut Jokowi membuat banyak negara mulai melakukan kebijakan proteksi dagang. Alhasil, perdagangan di kancah global pun jadi lesu.

"Masalah ini membuat negara-negara terus membuat kebijakan restriksi perdagangan. Saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukannya, semua itu membuat volume perdagangan global menjadi lesu," ungkap Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan masih ada satu lagi masalah yang menghantui perdagangan internasional. Hal itu adalah produksi industri China yang berlebih. Banyak negara mulai khawatir produk China yang murah membanjiri pasar lokalnya.

"Di sisi lain, juga sudah banyak dibahas secara luas soal over produksi di China, banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk import dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," jelas Jokowi.

Simak: Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

Jakarta -

Pemerintah China tengah melakukan investigasi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger karena menolak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang. Langkah tersebut dapat berujung sanksi.

Dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024), kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan pada Selasa yakni sehari setelah pemerintahan Biden mengusulkan kemungkinan larangan penjualan atau impor kendaraan pintar di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi khusus China atau Rusia karena masalah keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa PVH yang berbasis dicurigai melanggar prinsip-prinsip transaksi pasar yang normal dengan memboikot kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Disebutkan, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi yakni dengan dimasukkan ke dalam 'daftar entitas yang tidak dapat diandalkan' di mana akan melarang perusahaan tersebut melakukan bisnis di China. Saat ini, terdapat 5 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar tersebut sejak diumumkan pada tahun 2019.

Tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang melakukan banyak bisnis di China. Sebab, sebagian besar perusahaan tersebut adalah produsen pertahanan. Masuknya mereka dalam daftar tersebut berarti mereka dilarang mengimpor, mengekspor dan berinvestasi di China.

Dalam pernyataannya, PVH mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan.

"Menjaga kepatuhan yang ketat terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan di semua negara dan wilayah tempat kita beroperasi. Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan akan merespons sesuai dengan peraturan terkait," tulisnya.

(acd/das)

JAKARTA - Usulan Rusia kepada India untuk menggunakan mekanisme pengiriman pesan keuangannya sendiri ? yang dikembangkan sebagai alternatif jaringan global SWIFT yang dikuasai Barat, bisa dilakukan. Jika disepakati, mekanisme itu akan membantu mendorong penyelesaian perdagangan dalam mata uang nasional yang tidak hanya akan mewujudkan dedolarisasi tetapi juga mengarah pada transaksi yang lebih murah, cepat, dan efisien.

Mekanisme pengiriman pesan keuangannya usulan Rusia tersebut telah diteliti oleh bak sentral India, Reserve Bank of India (RBI) dan dinyatakan bisa dilakukan. Namun demikian, diskusi mengenai hal itu masih berlanjut. Keputusan akhir tentang masalah ini juga diperkirakan bakal mempertimbangkan aspek diplomatik.

Seorang sumber yang dikutip Businessline mengatakan, setelah pertemuan Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, di mana keduanya sepakat untuk mempromosikan penyelesaian perdagangan dalam mata uang nasional. Kedua negara juga sepakat memperkenalkan instrumen keuangan digital ke dalam penyelesaian bersama.

Sumber tersebut mengatakan, telah ada pertemuan antara pejabat senior dari RBI dan beberapa bank sektor publik dengan rekan-rekan mereka di Rusia tentang sistem pengiriman pesan alternatif yang diusulkan negara itu. Meski pembicaraan masih berlangsung, dari diskusi itu, ada pandangan di RBI bahwa usulan tersebut bisa dilakukan.

"Ini adalah masalah yang sensitif secara diplomatik sehingga diperlukan pertimbangan lebih lanjut," kata sumber tersebut seperti dilansir Businessline, Selasa (3/9/2024).

Diketahui, bank-bank terkemuka Rusia telah dilarang menggunakan sistem SWIFT, jaringan yang memungkinkan lembaga keuangan untuk bertukar pesan elektronik tentang transaksi internasional yang memungkinkan pembayaran yang aman. Larangan itu merupakan bagian dari sanksi Barat terhadap Rusia setelah negara itu melancarkan operasi militer terhadap Ukraina pada Februari 2022 lalu.

"Dilarang menggunakan sistem SWIFT, Rusia sekarang ingin mitra dagang utamanya, termasuk India dan negara-negara BRICS lainnya, untuk bergabung dengan mekanisme alternatifnya sendiri untuk mentransfer pesan," kata sumber tersebut.

Seperti SWIFT, mekanisme Rusia juga dirancang untuk menghasilkan transmisi pesan keuangan yang tidak terputus antara lembaga keuangan negara-negara yang menggunakan jaringan tersebut. Namun, mungkin perlu waktu bagi entitas baru untuk terhubung ke jaringan tersebut. Rusia sangat ingin agar India menyetujui usulannya untuk menggunakan sistem pengiriman pesan pembayarannya sendiri bagi bank karena hal itu dapat memfasilitasi kedua negara untuk beralih ke sistem penyelesaian pembayaran rupee-rubel.

Dengan perdagangan India-Rusia meningkat menjadi USD65 miliar pada tahun 2023-24 (sebagian besar adalah pembelian minyak Rusia oleh India) dan target perdagangan USD100 miliar pada tahun 2030, kedua negara ingin mengeksplorasi penyelesaian perdagangan mata uang nasional. "Agar penyelesaian perdagangan mata uang nasional dan pembayaran cepat menjadi lebih efisien, penting untuk memiliki mekanisme fasilitasi transaksi baru," kata sumber tersebut.

India dan Rusia menginginkan sistem penyelesaian mata uang nasional karena akan mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang keras seperti dolar AS. Di bawah mekanisme tersebut, kedua bank sentral akan menetapkan nilai tukar langsung antara mata uang mereka, dengan memutuskan nilai tukar referensi, alih-alih mematoknya terhadap dolar AS. Penyelesaian transaksi langsung dalam mata uang nasional ini diyakini tidak hanya akan mendorong dedolarisasi, tetapi juga mengarah pada transaksi yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tercatat masih melakukan ekspor sejumlah produk ke Israel meskipun tidak memiliki hubungan bilateral.

"Eskpor Indonesia ke Israel naiknya tipis sekali secara MtM [month-to-month/bulanan], dan komoditas terbesar adalah HS 15 lemak dan minyak hewan nabati, dan beberapa produk kimia dalam kategori HS 38 dan alas kaki HS 64," ujar Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (15/8/2024).

Secara terperinci, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia ke Israel pada Juli 2024 mencapai US$16,24 juta atau mengalami kenaikan 1,86% (MtM) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$15,95 juta.

Secara tahunan, nilai ekspor Indonesia ke Israel pada Juli 2024 juga mengalami kenaikan 21,39% (year-on-year/YoY) dibandingkan ekspor ke Israel pada Juli 2023 sebesar US$13,38 juta.

Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia ke Israel selama periode Januari—Juli 2024 mencapai US$98,53 juta atau naik 6,59% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar US$92,44 juta.

Secara terperinci, produk yang paling banyak diekspor Indonesia ke Israel pada Juli 2024 yaitu lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dengan nilai mencapai US$3,41 juta. Nilai ekspor minyak hewan nabati ini naik 75,78% (mtm) dari nilai ekspor bulan sebelumnya sebesar US$1,94 juta dan naik 44,49% (YoY) dari ekspor Juli 2023 sebesar US$2,36 juta.

Selain itu, ekspor alas kaki (HS 64) asal Indonesia ke Israel pada Juli 2024 tercatat US$1,69 juta mengalami kenaikan 30,82% (mtm) dibandingkan ekspor bulan sebelumnya sebesar US$1,29 juta. Secara tahunan, ekspor alas kaki ke Israel pada Juli 2024 juga mengalami kenaikan 45,47% (YoY) dibandingkan ekspor pada Juli tahun lalu sebesar US$1,16 juta.

Adapun, produk mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) pada Juli 2024 tercatat sebesar US$1,248 juta naik tipis 0,14% (mtm) dibandingkan nilai ekspor pada bulan sebelumnya US$1,246 juta, dan naik 8,66% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar US$1,14 juta.

Ekspor produk kimia (HS 38) ke Israel pada Juli 2024 tercatat sebesar US$85.300 mengalami penurunan 59,5% (mtm) dibandingkan nilai ekspor pada bulan sebelumnya sebesar US$210.600. Nilai ekspor produk kimia asal Indonesia ke Israel juga turun drastis hingga 94,90% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar US$1,67 juta.

Selain itu, ekspor bahan kimia organik (HAS 29) ke Israel pada Juli 2024 tercatat sebesar US$702.700 mengalami peningkatan 79,76% (mtm) dibandingkan nilai ekspor pada bulan sebelumnya US$390.900. Namun, secara tahunan ekspor bahan kimia organik Indonesia ke Israel pada Juli 2024 mengalami penurunan 19,16% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar US$869.300.

Jakarta: Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menyoroti langkah Kamar Dagang Logam, Mineral, dan Kimia Tiongkok atau China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) yang melayangkan surat protes keras atas rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik China yang diusulkan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Hikmahanto mengatakan, pemerintah harus waspada terhadap aksi balasan dari China. Sebab, adanya protes secara langsung dari China terhadap penyelidikan KADI bisa memicu potensi retaliasi perdagangan terhadap produk Indonesia.

China, kata Hikmahanto, diprediksi terlebih dahulu akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Indonesia melalui Dispute Settlement Body (DSB) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas dugaan persoalan kajian KADI yang dinilai janggal tersebut.

“Kalau dianggap tidak kredibel bisa dibawa ke PTUN atau Dispute Settlement Body di WTO,” kata Hikmahanto, Senin, 12 Agustus 2024.
Ia mengungkapkan, retaliasi perdagangan antara Indonesia-China atas pengenaan BMAD terhadap ubin keramik porselen dapat merugikan Indonesia. Tindakan itu akan dilakukan China setelah keputusan resmi dari WTO terkait sengketa kajian KADI tersebut.

“Kalau ada retaliasi itu harus menunggu putusan dari DSB WTO, jadi tidak boleh sepihak,” ucapnya.

Ditegaskan Hikmahanto, jika tuduhan China atas kejanggalan KADI itu terbukti akan merugikan perekonomian Indonesia yang memicu reaksi keras dari China.

“Prinsipnya mekanisme putusan KADI kan memang diatur dalam WTO Agreement dan kalau tidak puas bisa dieskalasi ke DSB WTO,” pungkasnya.

Diketahui, surat dari China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) yang beredar pada Kamis, 8 Agustus 2024 ditujukan kepada kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN).

Dalam isi suratnya, CCCMC merasa kecewa atas hasil penyelidikan KADI yang menemukan adanya margin dumping terhadap produk keramik China. Sebab, kajian KADI dianggap tidak berdasarkan data dan fakta yang kredibel.

“Kami sebagai perwakilan industri ubin keramik China menyatakan sangat kecewa atas pemalsuan laporan akhir KADI. Ditemukan margin dumping produsen China yang berkisar antara 100,2 persen sampai dengan 158,78 persen,” ujar Vice Chairman CCCMC Liu Danyang.

Hasil penyelidikan KADI, menurut CCCMC, tidak adil dan melanggar ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Perubahan signifikan pada proses dumping margin “Essential Facts” hingga menjadi laporan akhir ini jelas tidak adil karena secara serius melanggar berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Anti-Dumping WTO,” bebernya.

Lanjut CCCMC mengatakan pihaknya selama proses penyelidikan oleh KADI telah kooperatif memberikan seluruh data yang dibutuhkan untuk diverifikasi mulai dari dokumen asli seperti faktur, kontrak penjualan, dan biaya produksi serta rekonsiliasinya dengan laporan keuangan.

Namun, CCCMC menyayangkan KADI malah hanya menggunakan data sekunder dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Dengan demikian, maka penggunaan data harga ekspor dan data harga ekspor sekunder yang tidak diverifikasi oleh KADI untuk menggantikan harga ekspor primer dan aktual yang diverifikasi dari produsen China tidak dapat dibenarkan secara hukum,” ucapnya.

“Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa perubahan angka yang terjadi pada akhirnya diterapkan secara tiba-tiba dan sepihak,” imbuhnya.

Lebih lanjut CCCMC mengatakan hasil penyelidikan KADI itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang bisa dikenakan pasal 6.9, 6.8 mengenai anti dumping.

“Laporan tanpa landasan hukum tersebut merupakan pelanggaran serius pada pasal 6.9, 6.8 dan lampiran II yang berisi pemberian hak pembelaan penuh terhadap kontrak kerja sama China serta gagal dipatuhi oleh KADI,” ungkapnya.

Selain itu, penghitungan margin dumping yang dilakukan KADI juga tidak tepat dan bisa dikenakan pasal 2.3 dan 2.4. Oleh karena CCCMC meyakini investasi yang dilakukan KADI tidak kredibel.

“Perhitungan margin dumping yang tidak tepat tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian terkait, di antaranya Pasal 2.3 dan 2.4. China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importer & Exporters memiliki banyak kekhawatiran dan menganggap pelaksanaan investigasi KADI dilakukan secara bias dengan penilaian yang tidak tepat,” urainya.

“Dan atas kerugian material yang telah kami sampaikan kepada KADI selama proses investigasi sama sekali tidak mendapatkan atensi dan tidak dituangkan dalam laporan akhir,” tambahnya.

Dengan sejumlah fakta tersebut, CCCMC meminta Pemerintah Indonesia tidak mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan KADI dan membatalkan rencana pengenaan BMAD terhadap ubin keramik proselen asal China, karena tidak berdasarkan data yang objektif dan dilakukan secara adil. Hal ini kata CCCMC bisa merusak hubungan kerja sama antara China dan Indonesia.

“Mengingat fakta-fakta penting di atas, kami dengan hormat meminta agar para menteri tidak mengacu dan atau mengadopsi rekomendasi KADI serta menghentikan investigasi karena hal ini akan berdampak serius pada kredibilitas perilaku adil dan objektif berdasarkan perjanjian kerja sama,” tegasnya.

(WHS)

KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 dan ketegangan politik yang membayangi dunia sejak 2022 mengguncang ekonomi dunia dalam waktu singkat.

Hal itu membuat rantai pasokan terganggu. Inflasi dan kenaikan suku bunga acuan juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia.

Beruntung, perekonomian dunia dapat pulih lebih cepat dari perkiraan. Dalam World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa inflasi global turun dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025.

Ekonomi dunia juga diperkirakan tumbuh 3,2 persen pada 2024 dan 2025. Sebelumnya, ekonomi dunia tumbuh 2,3 persen pada 2022.

Proyeksi-proyeksi tersebut menepis perkiraan stagflasi, atau bahkan resesi, yang sempat muncul.

Outlook tersebut juga diperkuat dengan kinerja perdagangan global. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), arus perdagangan barang dan jasa mengalir lebih deras ketimbang perkiraan.

Pada 2024, perdagangan global diproyeksikan tumbuh 2,3 persen atau dua kali lipat dari realisasi pertumbuhan sebesar 1 persen pada 2023. Kenaikan itu diperkirakan berlanjut pada 2025 dengan pertumbuhan sekitar 3,3 persen.

Jika seluruh proyeksi tersebut menjadi nyata, UN Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan nilai perdagangan global mencapai 32 triliun dollar AS pada 2024.

Menurut OECD, beberapa faktor kunci pemulihan cepat perdagangan global adalah kucuran stimulus di China dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Amerika Serikat.

Selain itu, ekonomi Asia yang dinamis juga mendorong perdagangan global. Perlu dicatat bahwa 11 dari 30 koridor perdagangan global melibatkan ekonomi Asia.

Integrasi perdagangan yang berkembang pesat di kawasan ini menjadi temuan HSBC Global Research. Riset itu memproyeksikan nilai ekspor intra-Asia naik menjadi 7,1 triliun dollar AS pada 2030 dari 4,3 triliun dollar AS pada 2023.

Pemberdaya perdagangan global

Seperti diketahui, salah satu kunci keberhasilan perdagangan global adalah mitra yang tepat, khususnya terkait pembiayaan dan kepakaran di bidang tersebut.

Sebagai bank dengan akses terhadap 90 persen arus perdagangan global serta pemahaman mendalam tentang pasar domestik, HSBC pun menghadirkan fasilitas pembiayaan senilai 850 miliar dollar AS.

“Pengalaman selama 140 tahun di Indonesia dan jaringan global yang kuat menjadikan HSBC mitra tepat bagi usaha yang hendak memperkuat rantai pasokan, memperluas pasar baru, dan mengarungi ekosistem dunia yang dinamis,” ujar Country Head of Global Trade Solution HSBC Indonesia Delia Mellisa dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Guna menopang tujuan tersebut, lanjutnya, HSBC menawarkan Global Trade Solutions (GTS). Solusi ini memiliki beragam layanan yang relevan bagi pelaku usaha agar dapat memanfaatkan peluang bisnis di tengah tren pemulihan perdagangan internasional.

Layanan GTS HSBC di bidang perdagangan mencakup mitigasi risiko pembayaran lintas batas, penarikan pinjaman tepat waktu untuk pembayaran ke pemasok, dan kepatuhan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Tak dapat dimungkiri, perdagangan global merupakan ranah bisnis yang kompleks dan dinamis. Dinamika ini terkait pasokan dan permintaan, termasuk permintaan musiman serta inventori yang tinggi. Hal ini pada akhirnya membebani modal kerja.

Di Indonesia, hal tersebut kerap terjadi pada momen Ramadhan serta menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Untuk mendukung dinamika tersebut, GTS menghadirkan layanan HSBC TradePay, yakni fasilitas pinjaman modal kerja untuk membayar pemasok secara tepat waktu,” ucap Delia.

Selain meringankan beban kas perusahaan, HSBC TradePay juga memungkinkan relasi yang baik dengan pemasok (supplier) sehingga pasokan menjadi relatif terjamin, bahkan pada periode puncak sekalipun.

Proaktif, bukan reaktif

Kemampuan mengelola relasi yang sehat dengan pemasok merupakan salah satu hal mendasar dan krusial dalam perdagangan. Kehadiran HSBC TradePay memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pembayaran secara lebih baik.

“Keunggulan itu memungkinkan pendekatan yang proaktif atas permintaan pasar, termasuk di kala permintaan meningkat karena siklus musiman atau saat perusahaan memenangkan kontrak besar. Jadi, pemilik usaha tak perlu berada di posisi pasif-reaktif. Mereka pun bisa melakukan langkah-langkah antisipatif,” jelas Delia.

Delia menyebut, dalam menjalankan bisnis, HSBC berpedoman pada jalinan kemitraan jangka panjang. Oleh sebab itu, HSBC berupaya menghadirkan layanan tepat guna bagi beragam jenis nasabah. Layanan ini pun dapat digunakan dengan nyaman dan aman secara digital.

“Semoga berbagai layanan tersebut menjadi solusi mitra usaha pada setiap siklus bisnis, termasuk di tengah situasi global yang bergerak dinamis,” kata Delia.

Delia menegaskan bahwa pengalaman panjang HSBC memungkinkan pengembangan produk dan solusi inovatif bagi dunia usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat berfokus pada upaya dan sumber daya ke ekspansi usaha.

HSBC sendiri memiliki lebih dari 5.000 pakar perdagangan di lebih dari 50 pasar utama dunia. Komitmen ini membantu perusahaan mencari prospek usaha dan sekaligus menakar faktor risiko dengan membagikan perspektif serta pemahaman tentang perkembangan dunia yang bergerak cepat.

“Bersama HSBC, kompleksitas perdagangan global menjadi lebih sederhana. HSBC juga menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih terkoneksi sehingga bisnis tumbuh secara berkelanjutan dengan mudah, nyaman, dan penuh percaya diri,” imbuh Delia.