Pemerintah China tengah melakukan investigasi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger karena menolak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang. Langkah tersebut dapat berujung sanksi.

Dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024), kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan pada Selasa yakni sehari setelah pemerintahan Biden mengusulkan kemungkinan larangan penjualan atau impor kendaraan pintar di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi khusus China atau Rusia karena masalah keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa PVH yang berbasis dicurigai melanggar prinsip-prinsip transaksi pasar yang normal dengan memboikot kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Disebutkan, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi yakni dengan dimasukkan ke dalam 'daftar entitas yang tidak dapat diandalkan' di mana akan melarang perusahaan tersebut melakukan bisnis di China. Saat ini, terdapat 5 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar tersebut sejak diumumkan pada tahun 2019.

Tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang melakukan banyak bisnis di China. Sebab, sebagian besar perusahaan tersebut adalah produsen pertahanan. Masuknya mereka dalam daftar tersebut berarti mereka dilarang mengimpor, mengekspor dan berinvestasi di China.

Dalam pernyataannya, PVH mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan.

"Menjaga kepatuhan yang ketat terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan di semua negara dan wilayah tempat kita beroperasi. Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan akan merespons sesuai dengan peraturan terkait," tulisnya.

Pemerintah China mengancam akan memberikan sanksi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek terkenal Calvin Klein dan Tommy Hilfiger.

Sanksi itu terkait penolakan perusahaan fesyen asal Amerika Serikat (AS) itu untuk menggunakan kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Ancaman ini diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/9) yang menyebut PVH berpotensi dimasukkan dalam "daftar entitas yang kurang diminati."

Jika PVH dimasukkan dalam daftar entitas yang kurang diminati, perusahaan tersebut akan dilarang melakukan impor, ekspor, dan investasi di China.

PVH dituding melanggar "prinsip transaksi pasar normal" karena memboikot kapas dari Xinjiang, sebuah wilayah di barat China yang menjadi pusat kontroversi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur.

"Kami sedang menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan PVH terkait keputusan mereka untuk tidak menggunakan kapas dari Xinjiang," ungkap juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan resmi yang dikutip CNN, Rabu (25/9).

Dalam responsnya, PVH menyatakan pihaknya selalu mematuhi hukum yang berlaku di semua negara tempat mereka beroperasi, termasuk China.

"Kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap wilayah operasional kami. Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan China dan akan merespons sesuai dengan regulasi yang berlaku," demikian pernyataan resmi PVH.

Mengacu pada kebijakan rantai pasokan PVH, perusahaan melarang pemasok langsung maupun tidak langsung untuk mengambil kapas dari Xinjiang.

Kebijakan ini juga sejalan dengan larangan pemerintah AS yang berlaku sejak Juni 2022, yang melarang impor barang-barang yang diproduksi di Xinjiang sebagai bagian dari upaya mengatasi praktik kerja paksa di wilayah tersebut.

Ancaman sanksi ini merupakan tantangan serius bagi PVH, mengingat China adalah salah satu pasar utama mereka. Berdasarkan laporan tahun 2023, perusahaan menyatakan bahwa "China adalah mesin pertumbuhan penting" dengan pertumbuhan lebih dari 20 persen dalam mata uang lokal pada tahun tersebut.

Perusahaan juga menyebutkan bahwa mereka fokus meningkatkan kesadaran merek, terutama di pasar China, di mana baik Calvin Klein maupun Tommy Hilfiger dinilai masih belum sepenuhnya menjangkau pasar secara optimal.

Meski demikian, PVH bukan satu-satunya perusahaan fashion Barat yang menghadapi tekanan di China terkait kapas Xinjiang.

Pada tahun 2021, perusahaan multinasional asal Swedia, H&M, ditarik dari toko-toko e-commerce utama China dan diblokir oleh beberapa aplikasi navigasi, ulasan, dan pemeringkatan. Namun, penolakan tersebut berakhir sekitar setahun kemudian dan produknya kembali tersedia secara online.

Wilayah Xinjiang telah menjadi sorotan dunia internasional akibat laporan yang menyebut adanya penahanan massal hingga dua juta orang Uighur dan kelompok etnis muslim lainnya di kamp-kamp yang didirikan sejak 2017.

Pemerintah China membantah tuduhan itu dengan mengklaim bahwa kamp-kamp tersebut adalah "pusat pelatihan kejuruan" yang bertujuan untuk mengurangi ekstremisme. Namun, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, telah menerapkan sanksi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.