Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke Gedung Putih dapat berarti penegakan sanksi minyak AS yang lebih keras terhadap Iran. Kebijakan ini berpotensi memangkas pasokan minyak global.

Menurut para analis, menindak Iran sebagai anggota OPEC akan mendorong harga minyak global. Namun, dampaknya juga dapat diimbangi oleh kebijakan Trump lainnya.

Mulai dari langkah-langkah untuk memperluas pengeboran domestik, pemberlakuan tarif terhadap China yang dapat menekan aktivitas ekonomi, atau pelonggaran hubungan dengan Rusia yang dapat membebaskan pengiriman minyak mentahnya yang dikenai sanksi.

"Trump memotong dua arah untuk harga minyak," kata Clay Seigle, anggota dewan di Komite Hubungan Luar Negeri Houston dan ketua Komite Keuangannya seperti yang dikutip Reuters.

Ekspor minyak mentah Iran telah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun pada tahun 2024 karena negara itu menemukan cara untuk menghindari sanksi hukuman yang menargetkan pendapatannya.

Trump memberlakukan kembali sanksi tersebut selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden setelah ia secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Barat dengan Teheran pada tahun 2018.

Trump, seorang Republikan, telah mengatakan selama kampanye bahwa kebijakan Presiden Joe Biden untuk tidak menegakkan sanksi ekspor minyak secara ketat telah melemahkan Washington dan membuat Teheran semakin berani.

Hal itu memungkinkan Iran untuk menjual minyak, mengumpulkan uang tunai, dan memperluas kegiatan serta pengaruh nuklirnya melalui milisi bersenjata.

Jesse Jones, kepala hulu Amerika Utara di Energy Aspects mengatakan bahwa kembalinya pemerintahan Trump bisa memberikan tekanan maksimum terhadap Iran. Hal ini dapat menyebabkan penurunan ekspor minyak mentah Iran sebesar 1 juta barel per hari.

“Itu dapat dilakukan dengan relatif cepat tanpa undang-undang tambahan, hanya dengan menegakkan sanksi yang sudah ada,” katanya.

ClearView Energy Partners, sebuah kelompok penelitian, telah memperkirakan sekitar 500.000 barel per hari hingga 900.000 barel per hari, dapat keluar dari pasar.

China ikut terseret

Namun, sikap yang lebih keras terhadap Iran juga berarti menindak tegas Tiongkok, yang tidak mengakui sanksi AS dan merupakan pelanggan minyak terbesar Republik Islam tersebut.

"Pertanyaan bernilai jutaan dolar adalah seberapa besar tekanan finansial yang ingin Anda berikan kepada lembaga keuangan Tiongkok," kata Richard Nephew, seorang profesor Universitas Columbia dan mantan wakil utusan khusus AS untuk Iran.

Nephew mengatakan Tiongkok dapat membalas dengan memperkuat kerja sama di kelompok BRICS negara-negara ekonomi berkembang, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan negara-negara lain, termasuk dengan mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi minyak dan barang-barang lainnya.

Trump berbicara di Klub Ekonomi New York pada bulan September tentang risiko dominasi dolar yang dapat ditimbulkan oleh sanksi.

"Saya adalah pengguna sanksi, tetapi saya menerapkannya dan menghapusnya secepat mungkin, karena pada akhirnya sanksi akan membunuh dolar Anda, dan sanksi akan membunuh semua yang diwakili oleh dolar," kata Trump saat itu.

Dia menambahkan, "Jadi saya menggunakan sanksi dengan sangat kuat terhadap negara-negara yang pantas menerimanya, dan kemudian saya mencabutnya, karena, lihat, Anda kehilangan Iran. Anda kehilangan Rusia," katanya.

Tiongkok dan Iran telah membangun sistem perdagangan yang sebagian besar menggunakan yuan Tiongkok dan jaringan perantara, menghindari dolar dan paparan regulator AS, sehingga penegakan sanksi menjadi sulit.

Seigle mengatakan tindakan keras terhadap Iran dapat berdampak positif terhadap harga minyak. Namun dampaknya dapat diredam terutama jika Trump menindaklanjuti janji kampanye untuk mengenakan tarif menyeluruh pada impor AS guna melindungi manufaktur dalam negeri, termasuk pungutan 60% atas apa pun dari Tiongkok.

Tonton:Iran Ancam Ubah Doktrin Nuklir Jika Terjadi Hal Ini

"Perang dagang yang menurunkan PDB akan mengurangi permintaan minyak dan menurunkan harga," kata Seigle.

Ed Hirs, peneliti energi di Universitas Houston, mengatakan Trump juga kemungkinan akan meringankan sanksi terhadap industri energi Rusia, yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat sebagai hukuman atas invasi Rusia ke Ukraina.

Trump berjanji selama kampanyenya untuk "menyelesaikan" perang di Ukraina sebelum menjabat pada bulan Januari.

"Saya berharap Trump akan mencabut semua sanksi terhadap minyak Rusia," kata Hirs.

Sanksi Barat terhadap minyak Rusia tidak dimaksudkan untuk menghentikan aliran, tetapi hanya untuk membatasi pendapatan Rusia dari ekspor hingga US$ 60 per barel untuk penjualan yang menggunakan layanan maritim Barat.

Sanksi tersebut telah mengalihkan pasar minyak Rusia dari Eropa ke China dan India, sehingga menambah biaya bagi Rusia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Rusia memutuskan untuk menaikkan tarif impor untuk barang-barang konsumsi.

Barang-barang konsumsi yang dimaksud termasuk anggur, bir, permen, biskuit, dan sampo, yang diproduksi di negara-negara yang mendukung sanksi terhadap Moskow.

Pernyataan tersebut dirilis pemerintah Rusia pada Jumat (19/7/2024) malam.

Melansir Reuters, impor Rusia dari negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Moskow karena konflik militernya dengan Ukraina merosot pada tahun 2022. Dan harga alkohol impor telah meningkat secara signifikan.

Beberapa produsen Barat telah menghentikan penjualan sejumlah barang ke Rusia. Akan tetapi, Moskow telah menemukan cara lain untuk menjaga agar barang tetap masuk, termasuk skema impor abu-abu, dan banyak barang asing tetap ada di rak-rak toko.

Menurut aturan baru tersebut, tarif parfum, kosmetik, dan sampo dari Polandia, misalnya, akan mencapai 35% dari nilai pabean.

Bea masuk untuk wallpaper dari Lithuania, Latvia, dan Estonia akan naik menjadi 50%.

Selain itu, mengutip Economic Times, bea masuk untuk anggur akan dinaikkan menjadi 20%.

Tarif baru akan berlaku hingga dan termasuk 31 Desember 2024, dan berlaku efektif tujuh hari setelah dipublikasikan.