JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips Vermonte memnegaskan, pihaknya tidak menarget Poltracking terkait putusan pelanggaran kode etik pada survei Pilkada Jakarta 2024.

Tuduhan penargetan ini sendiri disampaikan oleh Poltracking kepada salah seorang anggota Dewan Etik Persepi di grup whatsapp internal Persepi.

"Itu kalimat yang menurut saya umum dan di whatsapp grup Persepi yang semua anggota ada. Anggotanya ada banyak banget di dalam situ. Dan, itu biasa saja kalau di kita," ujar Philips Vermonte usai konferensi pers di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/11/2024).

Philips menegaskan, kalimat yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu tidak punya tendensi apapun karena tidak disebutkan secara spesifik anggota Persepi mana yang akan dipecat.

"Mungkin teman-teman Poltracking merasa jadinya ada (tendensi). Padahal kalimatnya kalimat umum. Dia enggak bilang mau pecat LSI atau itu (Poltracking)," imbuh Philips.

Philips yang diketahui menjabat Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu menekankan, kalimat yang dinilai Poltracking tendensius itu terjadi jauh sebelum Persepi memutuskan mempersoalkan hasil survei LSI dan Poltracking yang berbeda jauh.

Philips pun sekali lagi menegaskan, selama proses pemeriksaan dan sidang oleh Dewan Etik, pihaknya tidak melakukan penargetan kepada Poltracking.

"Bahwa teman-teman Poltracking merasa itu ditarget, saya bisa pastikan enggak ada penargetan. Karena, saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan," kata dia.

Lebih lanjut, sejumlah petinggi Poltracking juga berada dalam ruang sidang untuk mengikuti proses pemeriksaan. Philips mengatakan, hanya Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda yang tidak hadir dalam sidang karena jadwalnya yang padat.

"Tapi, teman-teman yang lain itu (dari Poltracking) semua ada di situ. Jadi, tadi, teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI. Jadi enggak (ada pentargetan), parameternya sama," kata Philips lagi.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amwari mengatakan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

"Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat," kata Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp. Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

"Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI," tulis seorang anggota grup WA itu yang kemudian diketahui adalah Saiful Mujani.

Dalam rangkaian pembicaraan yang ada, Saiful disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking, "Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya".

Masduri menilai, percakapan ini tendensius dan memojokkan pihak Poltracking,

Sebelumnya, Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philip Vermonte menegaskan, pihaknya tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Poltracking Indonesia atas putusan etik yang telah diberikan.

"Ya enggak lah (tidak mau minta maaf). Kalau menurut saya, ini bukan soal salah atau benar, tapi prosedurnya diikuti atau enggak," ujar Philips Vermonte usai konferensi pers di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Philips menegaskan, sejak awal, Persepi tidak mengatakan data mana yang benar atau salah. Tapi, data survei tentang Pilkada Jakarta yang diserahkan Poltracking dinyatakan tidak bisa diverifikasi hingga sidang etik selesai.

"Dewan etik tidak pernah bilang ini data salah. Kami bilang, kami tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan," lanjut dia.

Philips menjelaskan, berdasarkan data yang diterima oleh Dewan Etik Persepi dalam dua kesempatan yang berbeda, ada sejumlah data yang dinilai janggal.

Dalam pengiriman kedua, data yang dikirim oleh Poltracking disebut merupakan data mentah. Tapi, Dewan Etik Persepi menilai, data yang dikirim itu lebih rapi dan janggal jika disebut data mentah.

"Data yang memang menurut mereka itu yang paling mentah dari sistem, dari server yang kita tanya itu dari awal-awal. Ternyata, waktu masuk justru menimbulkan banyak pertanyaan. Sekarang, sudah clean tidak ada lagi yang data kosong atau seterusnya," imbuh dia.

Selain itu, Dewan Etik Persepi juga menemukan data yang diduga merupakan duplikasi. Misalnya, nama responden sama tapi alamat kelurahan berbeda pada kedua data yang dikirim.

"Jadi, akibatnya dewan etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya ini bilangnya. data tidak bisa diverifikasi," lanjut Philips lagi.

Philips yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu menegaskan, proses verifikasi penting karena hasil survei satu lembaga dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat.

"Kalau datanya tidak bisa diverifikasi sementara hasilnya menghasilkan perdebatan yang luar biasa di masyarakat, kami sebagai organisasi merasa perlu untuk mengingatkan anggota itu kita (untuk) verifikasi (data) sebelum keluar," lanjut dia.

Hal ini dinilai krusial oleh Persepi yang anggotanya mencapai 71 lembaga survei. Hal yang menjadi persoalan, satu saja lembaga yang diprotes, masyarakat bisa saja menimbulkan ketidakpercayaan publik pada lembaga survei.

"Anggota kami kan ada 71 loh. Kalau ada satu yang diprotes, orang kemudian muncul tidak kepercayaan kepada survei. Kan menurut saya, survei itu baik dengan banyak tujuan. Namanya negara demokrasi, pendapatan pribadi orang kita harus tahu," kata Philips lagi.

Sebelumnya diberitakan, Poltracking Indonesia meminta Dewan Etik Persepi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.

"Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para Dewan Etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan tidak dengan tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hal ini disampaikan setelah Poltracking menilai keputusan yang diberikan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) atas hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024 cacat hukum baik secara formil maupun materiil.

“Putusan Dewan Etik cacat hukum baik formil maupun materiil,” imbuh Hanta Yuda.

Hanta menyoroti dua kalimat dalam butir putusan yang disampaikan oleh Dewan Etik Persepi. Kedua pernyataan yang dimaksud adalah:

“Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia,”.

“Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan,”.

Hanta menyebutkan, jika Dewan Etik tidak dapat membuktikan tuduhan yang mereka maksud, hal ini sama saja dengan Dewan Etik tidak dapat membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Poltracking.

“Ini ibarat dalam hukum dituduhkan, tapi tidak disebut melanggar. Tidak disebut kita melanggar pasal mana kode etik,” lanjut Hanta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Saiful Mujani membenarkan kalau dirinya adalah sosok yang mengirim pesan di grup WhatsApp internal Persepi, yang dibongkar oleh Poltracking Indonesia ke publik.

“Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (9/11/2024).

Namun, Saiful membantah memberikan ancaman khusus kepada Poltracking Indonesia dalam pesan itu.

Dia mengatakan, percakapan yang disampaikannya itu ditujukan kepada semua anggota Persepi yang bergabung di grup whatsapp tersebut.

“Ancaman tidak berlaku khusus, berlaku bagi semua anggota yang melanggar. Tidak ada lembaga yang disebut khusus,” jelas Saiful.

Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menegaskan, menyinggung soal hasil survei LSI dalam pesan itu, agar para anggota Persepi juga memperhatikan hasil yang dirilis lembaga lain.

Hal ini menjadi perhatian karena hasil survei elektabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Voxpol Center dan Indikator Politik menunjukkan hasil yang sangat berbeda.

“Sebelum chat itu mulai (soal Poltracking-LSI), saya mention kasus NTT beda hasil antara Indikator dan Voxpol. Minta dibantu dilaporkan kalau ada kasus semacam itu untuk dilaporkan,” imbuh dia.

Saiful mengatakan, dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadikan hasil survei LSI sebagai tolak ukur elektabilitas Pilkada Jakarta. Survei LSI disebut karena hasilnya keluar lebih dahulu dari pada Poltracking.

“Bukan mengatakan LSI jadi standar, tapi karena itu (rilis) duluan maka itu jadi bahan perbandingan,” kata Saiful lagi.

Perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking yang signifikan membuat kedua lembaga survei ini diperiksa oleh Persepi.

Dewan Etik Persepi pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia, yang surveinya menunjukkan potensi kemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.

Poltracking diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.

Lebih lanjut, Saiful juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan dalam grup tersebut yang menyinggung soal “membingungkan masyarakat dan konsumen”.

Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei. Dia mengaku, tidak ada pihak khusus yang dia maksud saat mengirim pesan tersebut.

“Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei, enggak ada yang khusus,” kata dia lagi.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (8/11/2024), Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi.

Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.

Saat memperlihatkan rangkaian percakapan ini, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyebutkan, pihaknya sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

JAKARTA - BRICS bereaksi atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), mengisyaratkan bahwa masuknya kembali Trump ke Gedung Putih tidak akan menghalangi pertumbuhan aliansi tersebut. Blok BRICS akan terus mendorong agenda dedolarisasi dan tidak memiliki rencana untuk mundur dari kerangka kerjanya.

Negara-negara anggota BRICS terus memperkuat kerja sama dan inisiatif ekonomi global mereka terlepas siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Presiden lembaga analitis Brasil CMA Group Jose Juan Sanches, mengatakan bahwa BRICS tidak akan mengubah perspektifnya meski Trump telah diambil sumpahnya pada Januari tahun depan.

"Kita dapat mendekati masalah ini dari dua perspektif ekonomi dan politik. Dari sudut pandang ekonomi, yang perkembangannya hanya bergantung pada situasi pasar global tidak akan ada masalah," ujar Sanches, dikutip dari Watcher Guru, Sabtu (9/11/2024), menjawab pertanyaan mengenai masa depan BRICS usai Trump terpilih menjadi Presiden AS.

Trump baru-baru ini bersumpah untuk meningkatkan tarif sebesar 100% jika negara-negara BRICS mencoba untuk mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

"Jika ada negara yang mengatakan kepada saya, Pak, kami sangat menyukai Anda, tetapi kami tidak lagi menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan dan tidak menggunakannya lagi, saya akan mengatakan tidak apa-apa. Anda akan membayar tarif 100% untuk semua yang Anda jual di AS. Kami menyukai produk Anda, saya harap Anda menjual banyak produk ke AS, tetapi Anda harus membayar pajak 100%," katanya.

Trump menjelaskan bahwa negara-negara BRICS akan mengikuti jika tarif 100% diberlakukan untuk produk-produk mereka yang masuk ke AS.

"Pak, merupakan suatu kehormatan untuk tetap menggunakan mata uang cadangan. Anda tidak memiliki orang lain yang dapat berbicara seperti itu," katanya.

Tarif 100% akan memaksa negara-negara BRICS untuk meninggalkan inisiatif dedolarisasi karena sektor impor dan ekspor mereka akan terpukul. Memberlakukan tarif 100% terbukti mahal akan merugikan neraca keuangan mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.

Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi whatsapp.

Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.

“Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.

“Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.

Sebut Poltracking ditarget sejak awal

Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

“Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.

Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup whatsapp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.

“Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.

Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.

Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

Jawaban Persepi

Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).

Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.

"Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking," kata dia.

Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup Whatsapp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja.

"Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota," kata Saiful.

Duduk perkara

Sebelumnya, Poltracking disanksi karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.

Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.

Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda akan mengumumkan keputusan untuk bergabung atau mendirikan asosiasi lembaga survei baru pada Senin depan (11/11/2024).

“Mungkin besok Senin kami sudah akan ada asosiasinya bergabung ke mana dan seterusnya,” ujar Hanta Yuda usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hanta menyebutkan, pihaknya telah diundang dan diajak bergabung oleh sejumlah asosiasi lembaga survei lain setelah keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

“Memang asosiasi lembaga survei di Indonesia itu ada enam. Nah, ketika kami menyatakan mundur di Persepi, ada rekan-rekan dari asosiasi lain yang mengundang kami untuk bergabung,” kata dia.

Kendati demikian, Hanta mengaku masih mempertimbangkan apakah mereka akan membuat asosiasi sendiri atau bergabung dengan asosiasi yang telah ada.

“Kami bisa membuat asosiasi sendiri, ada yang mengajak mendirikan asosiasi sendiri, tapi ada juga sambutan dan itu akan kami putuskan segera,” lanjut Hanta.

Lebih lanjut, keputusan untuk bergabung atau membuat asosiasi lembaga survei dinilai penting oleh Poltracking karena ini menjadi salah satu aturan jika lembaga survei mau melakukan quick count pemilu.

“Kalau mau mempublikasikan quick count itu harus punya Izin atau sertifikat dari KPU, KPUD. Nah, salah satu persyaratan di dalam sertifikat KPU, KPUD itu harus menjadi salah satu anggota asosiasi,” imbuh dia.

Karena Poltracking telah memutuskan untuk keluar dari Persepi, syarat dan izin untuk melakukan quick count menjadi tidak terpenuhi. Untuk itu Poltracking harus segera menentukan sikap mereka terkait dengan asosiasi lembaga survei.

“Karena kami sudah keluar dari Persepi berarti kami harus memperbaiki persyaratan tadi, harus menukarkan pemberitahuan, memberikan pemberitahuan sertifikat dari asosiasi baru. Asosiasi barunya apa? Insya Allah hari Senin akan kami sampaikan,” tutup Hanta.

Diberitakan, Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.

“Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, Poltracking Indonesia pada 2024 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

“Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” tegas Masduri.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda membeberkan dampak jika sebuah lembaga survei tidak bergabung ke dalam asosiasi.

Menurutnya, lembaga survei tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menggelar quick count. Pasalnya, KPU Pusat maupun KPU Provinsi hanya memberikan izin untuk lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi survei.

"Tidak bisa ikut quick qount jika lembaga survei tidak gabung di asosiasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta menegaskan Poltracking tidak akan bergabung lagi dengan asosiasi Persepi yang dinilai tidak profesional dan hanya mengedepankan sikap tendensius serta fitnah kepada anggotanya sendiri.

"Saya tidak akan meminta bergabung lagi karena saya sudah dirugikan secara materi dan immateri," katanya.

Menurut Hanta, sampai saat ini ada lima asosiasi lembaga survei di luar Persepi di Indonesia. Maka dari itu, Hanta berencana bergabung ke salah satu lembaga survei itu agar tetap bisa melakukan quick count.

"Senin saya umumkan saya bergabung ke asosiasi yang mana, sekarang sebenarnya sudah gabung, tapi senin saja lah," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking memutuskan keluar dari Persepi imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulis M. Aditya Pradana.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda mendesak ketua dan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf kepada publik karena telah memfitnah dirinya.

Dia menjelaskan bahwa nama baik lembaga survei Poltracking telah dirugikan secara materil maupun immateril karena dituding telah melakukan survei palsu hingga viral di media sosial.

Padahal, menurut Hanta, tidak ada yang salah dalam surveinya dan semua hasilnya sudah diserahkan kepada Persepi, tanpa ada yang dikamuflase.

"Kami sudah serahkan semua hasil survei kami, tidak ada yang ditutupi. Semua data asli, langsung dari server kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta mengatakan bahwa alasan Persepi menuding lembaga survei Poltracking karena tidak pahamnya Persepi dengan sistem digital yang digunakan Poltracking.

"Kami tidak menggunakan kertas, tetapi kami menggunakan sistem digital yang lebih akurat dan langsung sehingga surveyor tidak bisa memanipulasi itu," katanya.

Hanta juga menjelaskan bahwa sanksi dari pihak Persepi terhadap Poltracking tidak jelas karena tidak disebut sanksi ringan atau berat yang dijatuhkan Persepi kepada Poltracking.

"Tidak ada tertulis sanksi berat atau ringan. Ini semuanya jelas sangat tendensius dan merugikan kami," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Poltracking Indonesia menilai keputusan yang diberikan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) atas hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024 cacat hukum, baik secara formil maupun materiil.

“Putusan Dewan Etik cacat hukum, baik formil maupun materiil,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hanta menyoroti dua kalimat dalam butir putusan yang disampaikan oleh Dewan Etik Persepi. Kedua pernyataan yang dimaksud adalah:

“Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia,”.

“Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan,”.

Hanta meminta Dewan Etik Persepi perlu membuktikan tuduhan mereka terhadap Poltracking Indonesia.

“Ini ibarat dalam hukum dituduhkan, tapi tidak disebut melanggar. Tidak disebut kita melanggar pasal mana kode etik,” lanjut Hanta.

Atas tuduhan ini, Poltracking Indonesia meminta agar Dewan Etik Persepi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.

“Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para Dewan Etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan tidak dengan tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik,” kata Hanta.

Untuk saat ini, Poltracking belum berencana untuk mengambil langkah hukum atas polemik yang ada.

Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia terkait hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memastikan pengunduran dirinya dari Dewan etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) karena adanya urusan internal organisasi bukan ada faktor lain.

"Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi," ungkap peneliti senior PPI, Adi Prayitno, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis malam, (7/11/2024).

Adi juga membantah, pengunduran diri PPI dari Persepi dilatarbelakangi polemik sanksi untuk Poltracking.

"Tak ada kaitannya dengan yang lain," tambah Adi.

Di dalam Persepi, kata Adi, banyak guru dan senior yang hebat. Namun, keputusan PPI untuk mengundurkan diri sudah bulat.

Ada dua alasan internal organisasi yang membuat PPI tak bergabung lagi dengan Persepi.

"Lagi ada restrukturisasi kepengurusan dan konsolidasi internal," ungkap Adi.

Adi juga mengatakan, meski sudah mengundurkan diri, PPI tetap memiliki hubungan yang baik dengan Persepi.

Selain itu, ia menyebut, pengunduran diri PPI dari Persepi harusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang aneh.

Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.

"Mestinya biasa saja, kalau ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban," ungkap Adi.

Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.

Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.

Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.

Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.

Di tengah ramainya isu kemunduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.

JAKARTA - Di tengah tantangan yang sedang berlangsung terhadap mata uang negara-negara BRICS, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 telah mengubah lanskap prospek dedolarisasi.

Aliansi yang dibangun China dan Rusia ini telah lama menentang dolar AS sebagai upaya membentuk kembali tatanan ekonomi global. Namun, upaya tersebut akan menemui hambatan baru.

Sepanjang kampanyenya, Donald Trump konsisten menyuarakan perlunya memperkuat dolar AS sebagai mata uang global. Trump memastikan akan membuat kebijakan untuk menantang negara-negara yang ingin mengikuti jejak BRICS.

Sejak tahun 2022, aliansi BRICS telah merangkul inisiatif dedolarisasi. Didorong oleh sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dengan berupaya keras mengurangi ketergantungan internasional pada greenback.

Selama hampir dua tahun terakhir, ideologi tersebut telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa. BRICS telah mendapatkan penantang baru dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 yang kemungkinan besar akan menghancurkan upaya-upaya dedolarisasi global. Trump selama kampanyenya tidak malu-malu dalam menyuarakan sikap terhadap gerakan yang sedang berkembang ini.

"Saya akan mengatakan, Anda meninggalkan dolar, Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah rapat umum di Wisconsin, dikutip dari Watcher Guru, Kamis (7/11/2024). "Karena kami akan mengenakan tarif 100% untuk barang-barang Anda," tandas Trump.

Itu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Trump terus memperjuangkan perlunya mempertahankan greenback sebagai mata uang dunia.

"Jika kita kehilangan dolar sebagai mata uang dunia, saya pikir itu sama saja dengan kalah perang," katanya kepada Economic Club pada sebuah pertemuan di New York.

Mentalitas America First tersebut telah mendorong rekor reaksi terhadap kepresidenan. Indeks Dow Jones Industrial dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi di awal pembukaan. Selain itu, dolar AS melonjak dengan indeks dolar naik sebanyak 1,8%, kenaikan terbesar dalam satu hari sejak Juni 2016. Situasi menjadi semakin sulit bagi blok BRICS dengan kemenangan Partai Republik.

BRICS telah menggunakan metode mata uang alternatif sebagian besar tahun lalu, tetapi mereka mungkin juga mengincar perubahan. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi dan mendorong penggunaan dolar dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika hal itu terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada lembaga surveiPoltracking Indonesia akibat perbedaan hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Pertanyaan tersebut muncul di media masa secara luas, dan perlu mendapatkan jawaban untuk menjaga integritas lembaga survei dan hak publik untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan dipercaya menurut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan etika survei opini publik.

Mengacu pada hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

Sementara itu, Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

Dewan Etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan.

Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

"Terhadap hal-hal di atas pada angka 2, 3 dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," tulis keterangan tersebut.