JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).