JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Elsa catriana/Kompas.com Menteri Perdagangan Budi Santoso Sita Ribuan Rol Kain Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp 90 Miliar

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Elsa catriana/Kompas.com Menteri Perdagangan Budi Santoso Sita Ribuan Rol Kain Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp 90 Miliar

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Elsa catriana/Kompas.com Menteri Perdagangan Budi Santoso Sita Ribuan Rol Kain Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp 90 Miliar

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif mengatakan Indonesia memiliki sejumlah aturan pembatasan dan perlindungan industri, kendati implementasinya masih disalahgunakan oleh oknum.

“Kami mencatat justru jumlah ilegal ini bisa mencapai 2 juta piece per hari dari sepatu dan tekstil, jumlah PPN yang bisa diraup kalau ilegal ini ditutup itu cukup signifikan sekitar 30 triliun per tahun," kata Ian dalam RDPU Baleg DPR RI, dikutip Rabu (5/11/2024).

Di samping itu, jumlah trade remedies atau instrumen perlindungan perdagangan Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara-negara produsen tekstil besar lainnya, seperti China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

Misalnya, Indonesia hanya memiliki 350 non tarifd barriers, sedangkan di AS mencapai 6.665 instrumen perlindungan, China sebanyak 2.223 instrumen dan Uni Eropa sebanyak 2.822 instrumen.

"Indonesia memiliki regulasi yang lemah di mana izin impor untuk pakaian jadi kita itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita mau impor bahan baku tekstil, misalnya," tuturnya.

Di samping itu, Ian menerangkan sejumlah motif oknum yang memanfaatkan lemahnya regulasi perdagangan Indonesia. Pertama, terkait kehadiran pedagang langsung China tanpa izin tinggal yang memasarkan produknya di pasar dalam negeri, baru-baru ini telah dideportasi oleh Dirjen Imigrasi.

Pedagang asal China disebut banyak membuka tokonya di pusat perbelanjaan tekstil di Mangga Dua Jakarta, Cigondewah Bandung, Pekalongan hingga Tegal.

"Ini terjadi di Pasar Bandung, saat itu di demo oleh para pemilik toko dan mereka komplain ke Dirjen Imigrasi dan orangnya sudah dipulangkan, ketika tertangkap pasport nya itu milik orang yang sudah meninggal," jelasnya.

Tak hanya itu, berbagai cara yang dilakukan oknum lainnya yaitu dengan memasukkan barang ke Indonesia dengan borongan, barang kiriman, under voice, jual beli PI, dan menjual barang tanpa PPN.

"Instagram blogger dari Indonesia itu pergi kesana dan mereka memakai loop hole yang ada di beberapa PMK kita tentang barang bawaan sekitar US$500 untuk barang bawaan penumpang dan US$1.500 untuk pengiriman oleh pekerja luar negeri," tuturnya.

Lewat motif dan celah tersebut, volume impor ilegal pun makin melimpah dengan harga yang kelewat murah. Ian menerangkan bahwa industri tidak dapat menghadapinya karena IKM menjual baju misalnya dengan harga Rp25.000 per pasang.

Sementara, barang impor ilegal dijual dengan harga 50.000 per kilo sehingga per pasang bisa dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp5.000 per pasang.

"Jauh di bawah harga produksi kita bahkan harga produksi yang sudah di IKM pun yang di mana para IKM itu menggaji karyawannya itu mungkin sekitar Rp80.000-Rp100.000 per hari," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengamankan produk kosmetik impor ilegal pada periode Juni-September 2024 yang berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan, produk impor ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya.

“Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia,” kata Ikrar dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Senin (30/9/2024).

Ikrar juga membeberkan sejumlah merek produk ilegal yang berhasil disita. Merek produk tersebut antara lain Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta. Menurutnya, merek produk ilegal ini perlu disampaikan secara luas agar masyarakat tahu bahwa produk tersebut belum teregistrasi di BPOM.

Dia juga mengungkapkan bahwa produk dan peredaran produk kosmetik impor ilegal tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha legal dan keberlangsungan produk kosmetik lokal.

“Kami dari Badan POM sangat tegas dan sangat maksimal bagaimana melindungi kita punya produk-produk dalam negeri,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menggelar ekspos hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor untuk komoditas kosmetik di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Adapun, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal dalam kurung waktu Juni hingga September 2024.

Sebanyak 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetik impor ilegal senilai Rp11,44 miliar berhasil diamankan selama periode tersebut. Ikrar menuturkan, pelaku pelanggaran dapat dikenakan pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai dengan Undang-undang No.17/2023 tentang Kesehatan.

Sementara itu, terhadap produk ilegal yang berhasil diamankan bakal dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kesehatan masyarakat.

Pasalnya, kata dia, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetik sesuai peraturan teknis bahan kosmetik sangat berisiko bagi kesehatan.

“Kita juga harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan pemasukan kosmetik ilegal tadi,” pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menduga barang impor ilegal yang masih ditemukan di dalam negeri masuk melalui jalur darat. Dugaan ini muncul lantaran Bea Cukai memastikan telah memperketat pengawasan barang impor di setiap pelabuhan resmi maupun tidak resmi.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal mengatakan, pihaknya fokus menjaga pelabuhan karena panjangnya garis pantai yang dimiliki Indonesia. Namun, ia menekankan perbatasan di dalam negeri bukan hanya dari laut, tetapi juga darat.

"Perbatasan darat itu bisa dari Pulau Kalimantan, pesisir timur Pulau Sumatera, dan juga dari arah utara Sulawesi Utara," kata Rizal di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, Senin (30/9).

Rizal menduga barang impor ilegal dapat berasal dari arah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait negara asal barang impor ilegal sejauh ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang sebelumnya mengatakan, masih mendalami kasus impor barang untuk menemukan aktor-aktor dibaliknya. Kajian pendalaman kasus impor ilegal tersebut ditargetkan terbit sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat pada Oktober 2024.

Moga mengatakan, pihaknya masih mengkaji persentase impor ilegal yang beredar di pasar lokal. Fokus kajian selanjutnya akan membahas modus yang digunakan dalam importasi ilegal tersebut.

"Kami akan mendalami lebih lanjut terkait kegiatan impor ilegal hingga aktor dan negara asal impor tersebut," kata Moga di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Rabu (28/8).

Impor ilegal yang dimaksud adalah pengiriman barang tanpa dokumen resmi. Barang impor tersebut tidak tercatat oleh pemerintah dan tidak membayarkan pajak.

Menurut Moga, pembahasan terkait persentase barang impor ilegal telah dilakukan secara internal di Kemendag. Menurutnya, pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama pemangku kepentingan, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan peneliti dari perguruan tinggi.

Di sisi lain, Moga mengaku pembahasan terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke bagian timur Indonesia belum dilanjutkan. Langkah tersebut masih menunggu hasil penilaian dampak regulasi atau RIA.

"RIA akan menunjukkan apakah pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke timur Indonesia diperlukan atau seperti apa. Jika dampaknya positif, baru bisa jadi kebijakan," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan 415.035 kosmetik impor ilegal senilai Rp 11,4 miliar di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Senin (30/9). Barang impor ilegal hasil sitaan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal ini, antara lain berasal dari Cina, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Zulhas mencatat, pemusnahan barang impor ilegal ini adalah yang kelima sejak Satgas Impor Ilegal terbentuk sejak Juli 2024. Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan dalam tiga bulan terakhir mencapai Rp 122,67 miliar.

"Banyak sekali keluhan di bidang kosmetika. Kira-kira empat sampai lima bulan lalu pengusaha industri kosmetika kewalahan terhadap produk-produk tanpa izin," kata Zulhas di Kantor BPOM, Senin (30/9).

Ia menekankan, penggunaan kosmetik impor ilegal dapat merugikan konsumen. Kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin BPOM umumnya sehingga tidak terjamin keamanannya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kosmetika menjadi barang yang paling banyak diurus BPOM. Ia mencatat, nomor izin edar produk kosmetik yang diterbitkan BPOM pada Januari-September mencapai 530.832 unit atau 57,36% dari total penerbitan nomor izin edar.

Taruna menghitung, sebanyak 70% dari nomor izin edar kosmetik merupakan produk lokal, sedangkan sisanya adalah impor. Menurutnya, semua kosmetik ilegal yang dijaring BPOM pada Juni-September 2024 berasal dari luar negeri. Kosmetik-kosmetik ilegal yang dimusnahkan hari ini, antara lain menggunakan merek Lameila, Brilliant, dan Bale.

"Kenapa kami perlu menjelaskan asal negara dan merek kosmetik impor ilegal ini? Supaya masyarakat tahu bahwa produk tersebut belum teregistrasi di BPOM," kata Taruna.

Zulhas sebelumnya menilai Satgas Impor Ilegal telah efisien menekan masuknya barang impor ilegal. Namun, Zulhas memastikan, kerja Satgas Impor Ilegal akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ia menekankan fungsi Satgas Impor Ilegal sebatas terapi kejut untuk menekan praktik impor ilegal. Walau demikian, Ketua Umum PAN ini mengakui Satgas Impor Ilegal telah berhasil membuat sebagian importir menahan pembelian.

"Artinya, Satgas Impor Ilegal itu berhasil dan sudah cukup efektif menahan impor ilegal," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas Impor Ilegal merupakan keputusan politik. Dengan kata lain, nasib Satgas Impor Ilegal akan ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rusmin mengatakan, banyak cara untuk menangani barang impor ilegal selain dengan pengoperasian Satgas Impor Ilegal. Ia mencontohkan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi pengawasan antardaerah untuk memutus rantai peredaran impor ilegal.

Walau demikian, Rusmin mengakui koordinasi antara daerah terkait pengawasan peredaran barang tersebut belum efektif dilakukan. Karena itu, Rusmin menilai Satgas Impor Ilegal kini lebih efektif daripada pengawasan daerah dalam menekan peredaran impor ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk pada Juli 2024 akan selesai bertugas pada Desember 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa berlanjut atau tidaknya Satgas Impor Ilegal merupakan wewenang dari pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“[Satgas akhir tahun ini] Selesai. [Lanjut atau tidaknya] Terserah pemerintah baru,” kata Zulhas, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, dibentuknya Satgas Impor Ilegal hanya untuk memberikan shock therapy atau terapi kejut bagi para importir nakal yang menyelundupkan produk ke Indonesia secara ilegal. Dengan demikian, Satgas Impor Ilegal ini bukan solusi permanen untuk membendung banjirnya produk impor di Tanah Air.

Kendati begitu, dia menilai keberadaan Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif untuk membendung maraknya barang impor ilegal ke Indonesia.

“Satgas itu kan bukan penyelesaian, cuma shock therapy. Udah cukup [efektivitas Satgas],” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin, menilai bahwa kehadiran Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif dalam mengatasi banjirnya produk impor ilegal di Tanah Air.

Dia mengibaratkan Satgas Impor Ilegal seperti antibiotik dalam membendung masuknya produk impor ilegal ke Indonesia. Hadirnya Satgas Impor Ilegal tentu akan membuat para importir nakal akan mencari celah lain untuk menyelundupkan barangnya ke Indonesia.

“Sama kayak antibiotik, kalau Anda sering makan antibiotik sebetulnya siap-siap bahwa penyakit Anda itu lebih kuat, makanya harus cari antibiotik yang lain. [Importir nakal] Pastikan nyari celah gimana caranya barang ilegal bisa masuk,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu mencari antibiotik lain untuk mencegah praktik-praktik ilegal tersebut. Misalnya, dengan memperkuat koordinasi antar daerah lantaran terkait pengawasan sebetulnya sudah diatur melalui Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sayangnya, Rusmin melihat bahwa fungsi pengawasan di beberapa provinsi belum berjalan dengan maksimal. Padahal, kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah.

“Masih teman-teman di kementerian/lembaga atau pusat yang turun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pada Juli 2024 resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 dan bertugas hingga Desember 2024.

Melalui Keputusan ini, Zulhas mengharapkan kehadiran Satgas dapat menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai, Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal telah bekerja efisien menekan masuknya barang impor ilegal. Namun, Zulhas memastikan, kerja Satgas Impor Ilegal akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ia menekankan fungsi Satgas Impor Ilegal sebatas terapi kejut untuk menekan praktik impor ilegal. Walau demikian, Ketua Umum PAN ini mengakui Satgas Impor Ilegal telah berhasil membuat sebagian importir menahan pembelian.

"Artinya, Satgas Impor Ilegal itu berhasil dan sudah cukup efektif menahan impor ilegal," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas Impor Ilegal merupakan keputusan politik. Dengan kata lain, nasib Satgas Impor Ilegal akan ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rusmin mengatakan, banyak cara untuk menangani barang impor ilegal selain dengan pengoperasian Satgas Impor Ilegal. Ia mencontohkan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi pengawasan antardaerah untuk memutus rantai peredaran impor ilegal.

Walau demikian, Rusmin mengakui koordinasi antara daerah terkait pengawasan peredaran barang tersebut belum efektif dilakukan. Karena itu, Rusmin menilai Satgas Impor Ilegal kini lebih efektif daripada pengawasan daerah dalam menekan peredaran impor ilegal.

Zulhas sebelumnya pernah menyebut Satgas Impor Ilegal tidak efektif dalam pengentasan peredaran barang impor ilegal. Menurut dia saat itu, kehadiran Satgas justru membuat importir ilegal lebih lincah dalam menghindari aparat.

"Saya perhatikan importir ilegal itu seperti kuman. Saat Satgas Impor Ilegal selesai bertugas, mereka akan tambah canggih dan kuat. Ini sebetulnya apa yang terjadi di pasar domestik," kata Zulhas di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (21/8).

Kondisi semakin runyam karena Zulhas melihat para penegak hukum maupun petugas Bea dan Cukai tidak akan sanggup memeriksa setiap barang impor yang masuk ke pelabuhan.

Zulhas telah mengarahkan agar peneliti menanyakan sumber barang impor ilegal langsung ke peritel di pasar. Ia menyebut setidaknya ada dua markas importir barang ilegal, yakni Pasar Tanah Abang dan Pasar Mangga Dua.

"Saya melakukan penelitian peredaran barang impor ilegal secara detail dan komprehensif. Tanya ke pedagang di pasar grosir besar dari mana asal barang impor ilegal yang beredar di sana," ujarnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menduga para importir nakal sengaja menunggu mengirimkan barang ke Indonesia karena ada Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin.

Rusmin mendapat informasi tersebut dari pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat rapat bersama kementerian/lembaga (K/L).

"Kalau laporan dari beberapa K/L kita rapat dari minggu kemarin efektif. Malahan istilahnya seolah-seolah ada wait and see mereka ini untuk masukin barang ke Indonesia karena adanya Satgas. Info dari Bareskrim," kata Rusmin saat ditemui di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya mengenai perpanjangan masa tugas Satgas, Rusmin mengatakan pihaknya melihat terlebih dahulu tren datanya seperti apa. Apabila gempuran produk impor ilegal yang masuk ke pasar dalam negeri menurun atau bisa dianggap aman, Rusmin menyebut masa tugas Satgas bisa selesai sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni di akhir 2024.

"Ya kan pasti kita juga lihat nggak hanya sekedar meng-cut. Tapi juga lihat tren datanya seperti apa. Kalau memang nanti misal menurun atau dianggap aman. Kita lihat dari perkembangan yang ada, data-data yang masuk," terangnya.

Saat ditanya kemungkinan importir memasukkan barang ilegal kembali usai Satgas berakhir, Rusmin optimistis para importir mengurus dokumen perizinan impor sesuai peraturan. Dengan begitu, dia bilang tidak ada lagi impor ilegal yang menyerbu pasar dalam negeri.

"Ya, mungkin bisa saja (masuk ke Indonesia). Ternyata ini susah (masuknya). Mereka harus mengurus dokumen sesuai peraturan," tambahnya.

Sebagai informasi, pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

"Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (21/7/2024).

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Satuan Tugas alias Satgas Impor Ilegal mengungkap temuan barang impor karpet ilegal dari Turki senilai Rp 10 miliar. Jumlahnya mencapai 2.939 lembar.

"Jadi, ada dua macam. Ada sajadah masjid dan karpet panjang yang tidak sesuai prosedur," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat konferensi pers temuan barang impor ilegal tersebut di Tangerang, Senin (23/9).

Lokasi temuan tersebut di Kawasan Industri Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten. Perusahaan yang kena penindakan bergerak di industri pembuatan karpet atau permadani, ada buatan lokal dan impor.

Di gudang tersebut ditemukan barang tekstil dan produk tekstil, berupa karpet yang tanpa dokumen persetujuan impor, laporan surveyor, dan registrasi pendaftaran barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup atau K3L.

"Kalau industrinya, kami tidak persoalkan. Bagus, silakan. Tapi ada sampingannya ini. Impor tanpa prosedur, tentu negara dirugikan karena pajaknya berkurang," ucap pria yang kerap disapa Zulhas tersebut.

Perusahaan diduga mengimpor ribuan karpet tidak sesuai ataran dengan alasan tidak ada bahan bakunya di dalam negeri. Dengan temuan itu, Kementerian Perdagangan memberikan sanksi administrasi terhadap barang impor ilegal.

Untuk produk ilegalnya, Zulhas menyebut, pihak pengimpor akan melakukan pemusnahan yang diawasi langsung oleh Satgas Impor Ilegal. "Kalau ada unsur lain, ada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (yang menindak). Satgas kami sifatnya administratif," ujarnya.

Ia meminta para pelaku usaha di berbagai bidang untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Satgas Impor Ilegal akan terus melakukan tugasnya dengan dibantu Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Inteligen Negara, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), juga keamanan laut.

Siang itu, selasar Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, terasa sempit. Ratusan baju bertumpukan di depan jejeran kios. Sebagian besar baju masih tersimpan di dalam karung goni dan lainnya terikat tali plastik.

Tampak orang berlalu-lalang di pasar tekstil yang usianya hampir tiga abad tersebut tapi tak terlihat aktivitas jual-beli. Salah satu pegawai toko di Pasar Blok A Tanah Abang, Aldo, menyebut sepinya pengunjung sudah berlangsung sejak awal Agustus. Pelanggan enggan datang karena isu maraknya razia barang impor ilegal.

Sehari-hari, ia berjualan baju anak. Aldo mengaku produk impor di tokonya hanya sekitar 10%, sisanya merupakan buatan lokal. Ia mendapatkan barang-barang tersebut dari toko grosir.

Selain sepi pembeli, ia juga kesulitan memasok barang baru untuk tokonya. “Agak susah karena barang dari grosir tidak ada. Kalaupun ada, harga barangnya mahal,” kata Aldo kepada Katadata.co.id, Jumat (30/8).

Seorang pegawai toko lainnya, yang enggan disebut namanya, juga mengatakan hal serupa. Pasokan dari vendor menurun dalam sebulan terakhir. Begitu pula dengan pembelian di tokonya. Sejak isu razia muncul, jumlah pembeli menurun drastis.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Mal Mangga Dua, Jakarta Pusat. Aktivitas di sana nyaris tidak ada. Jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan elektronik itu dapat dihitung jari pada setiap lantainya.

Mayoritas kios masih buka tapi yang biasanya penuh kini hanya terisi satu-dua produk. Lina Christian, salah satu pemilik toko, menyebut kunjungan selama Agustus 2024 merupakan yang terburuk sepanjang tahun ini.

Produk komponen komputer di tokonya nyaris tak ada yang beli. Ia sampai tidak membeli stok barang selama sebulan terakhir. “Sepi sekali. Tidak ada kehidupan di sini,” ujarnya.

Pegawai HJ Computer bernama Ivan juga mengeluhkan hal serupa. Selain sepi pembeli, harga barang jualannya pun naik secara bulanan. Dugaannya pengetatan barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok membuat biaya pengiriman melonjak.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan ekspos barang impor ilegal. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.)

Banjir Barang Impor

Isu razia barang-barang impor muncul usai pemerintah membentuk satuan tugas pengawasan barang impor ilegal pada pertengahan Juli lalu. Sekitar 1,5 bulan usai pembentukannya, Satgas ini telah melakukan pemusnahan barang ilegal sebanyak tiga kali. Nilai pemusnahannya mencapai Rp 116,36 miliar.

Semua produk yang kena penindakan, Zulhas menyebut, berstatus ilegal karena tidak memiliki laporan surveyor, nomor pendaftaran barang, tidak berstandar nasional Indonesia (SNI), dan tidak memiliki layanan purna jual.

Ia meyakini kehadiran Satgas ampuh membuat sebagian kapal yang diduga mengangkut barang impor ilegal berbalik arah. Pusat perbelanjaan yang menjajakan produk tersebut pun kini mulai tutup.

“Importir negara asing yang bermarkas di Tanah Abang, Mangga Dua, dan Jawa Timur sekarang menghentikan kegiatan dulu,” ujarnya pada 21 Agustus lalu. “Mungkin mereka pulang ke negaranya.”

Namun, efektivitas Satgas tidak ampuh seratus persen. Alih-alih takut, Zulhas menyebut para importir ilegal hanya semakin lincah menghindari aparat. “Importir ilegal itu seperti kuman,” ucapnya.

Unjuk Gigi Satgas Impor Ilegal (Katadata/Andrey Rahman Tamatalo)

Kehadiran Satgas Impor Ilegal merupakan buah dari kisruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Larangan Pembatasan Barang Impor. Di dalamnya terdapat 518 kode harmonized system atau HS yang direlaksasi sehingga tidak perlu mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Zulhas mengeluarkan Permendag itu usai terjadi penumpukan 26 ribu kontainer di pelabuhan karena tertahan aturan lama pembatasan barang impor. Sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejak 10 Maret lalu.

Kabar penumpukan ini membuat Presiden Joko Widodo berang. Dalam rapat di Istana Negara pada 17 Mei 2024, ia memerintahkan para menterinya untuk merevisi Permendag impor yang telah diubah dua kali.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 pun muncul keesokan harinya. Aturan ini merelaksasi tujuh komoditas, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, perbekalan rumah tangga, dan tas.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggelar konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang di dalam 26 ribu kontainer itu pun bisa masuk.

Kinerja industri manufaktur 2024 (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nz.)

Dua bulan kemudian, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia mengkritik langkah pemerintah. Relaksasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 membuat produk impor ilegal semakin merajalela. Para peretail sampai menahan hingga mengurangi jumlah toko dalam mal.

Lalu, Kementerian Perindustrian ikut mengkritik kebijakan itu. “Jika yang menumpuk paling banyak bahan baku atau penolong, mengapa yang direlaksasi barang konsumsi atau barang hilir?” ucap Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat konferensi pers pada 7 Agustus lalu.

Relaksi seharusnya menyasar bahan baku yang dibutuhkan sektor manufaktur. “Ini ibarat yang sakit otaknya, yang diobati dengkulnya,” kata Febri, melansir dari Tempo.co.

Selanjutnya: Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Persoalan banjir produk impor menjadi sulit terbendung. Padahal efeknya sudah terasa dengan penurunan kinerja industri pengolahan atau manufaktur yang berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.

Data dari perusahaan pemeringkat global, S&P, menunjukkan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia semakin jeblok pada Agustus 2024, usai masuk ke level kontraksi pada Juli. Angkanya turun dari 49,3 menjadi 48,9.

Indeks di bawah 50 menunjukkan terjadi kontraksi dan PMI manufaktur pada bulan lalu menjadi kondisi yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. “Ditandai dengan penurunan tajam pada permintaan baru dan output,” kata Economic Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, dalam siaran persnya pada 2 September 2024.

Smith melihat harga bahan baku atau input masih naik di tengah penurunan inflasi. Pemicu kenaikannya adalah adanya hambatan dari segi pasokan yang membuat harga terus naik. Lalu, sempat terjadi lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain persoalan bahan baku, permintaan pasar juga turun pada bulan lalu dibandingkan bulan lalu. Penurunan permintaan dari luar negeri juga turun tajam sejak Januari 2023. Kondisi ini yang menyebabkan melemahnya ekspor.

Banyak pelaku industri merespon kondisi itu dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK pada bulan lalu melonjak. Jumlahnya pada Januari hingga Agustus 2024 naik 23,71% secara tahunan menjadi 46.240 orang.

PHK terbanyak terjadi di sektor manufaktur, khususnya pada industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja paling banyak kena PHK adalah Jawa Tengah. Posisi kedua ditempat DKI Jakarta. Selisih keduanya sekitar 13 ribu orang.

Langkah pemerintah juga terbukti tak ampuh menghentikan produk impor masuk ke Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada periode Juli 2024 justru terjadi kenaikan impor pakaian.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan impor pakaian dan aksesoris rajutan naik 55,46%. Paling banyak dari Cina, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia. “Untuk HS62 (produk pakaian dan aksesoris bukan rajutan) naik 29,01%,” katanya pada pertengahan bulan lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengakui industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, mesin, dan karet tengah tertekan. “Mungkin permintaannya memadai tapi ada kompetisi dari impor,” ujarnya.

Industri tekstil tumbuh stagnan 0,0%, alas kaki hanya tumbuh 1,9%, mesin minus 1,8%, dan karet hanya tumbuh 2,1%. Ia akan menerbitkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur bea masuk atau memakai tarif dalam mengatur barang impor.

Perbaikan industri pengolahan menjadi penting karena perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Data Kemenperin menunjukkan, pada 2023 manufaktur menyumbang 72,24% nilai ekspor nasional. Industri ini menyerap 18,82 juta orang pada semester pertama 2024.

Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto terus merosot selama sembilan tahun terakhir. Pada 2014, berdasarkan data BPS, angkanya masih 21,02%. Lalu, pada 2023 turun menjadi 18,67%.

Banyak pihak menyebut Indonesia kini memasuki deindustrialisasi karena peran manufaktur yang semakin turun. Dampaknya, lapangan kerja formal ikut merosot, pekerja informal justru naik.

Amalia sempat menyebut Indonesia mengalami deindustrialisasi dini karena terjangkit Dutch disease. Penyakit tersebut merujuk pada kondisi perekonomian negara yang terpuruk akibat eksplorasi sumber daya alam.

Istilah itu pertama kali muncul pada 1977 pada tulisan majalah The Economist. Ketika itu Belanda sedang mengalami krisis setelah menemukan cadangan gas alam sangat besar di Laut Utara pada 1959.

Kekayaan alam itu dieksploitasi besar-besaran sehingga mata uang gulden Negeri Kincir Angin meroket. Di sisi lain, produk non-minyaknya yang lebih padat karya menjadi kurang kompetitif dan produksinya mandek. Pengangguran pun melonjak dan investasi negara tersebut menurun.

Demo Buruh Tekstil (Katadata/Andi M. Arief)

Ancaman Badai PHK

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman menyebut langkah pengetatan impor oleh pemerintah belum efektif. Selain itu, Satgas Impor Ilegal hanya menyasar importir besar, sedangkan praktik impor borongan masih marak terjadi.

Alhasil, impor pakaian jadi ilegal ke pasar lokal belum hilang. Kondisi tersebut diperburuk dengan volume pakaian jadi impor yang tak kunjung habis masuk ke pasar domestik akibat berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Pakaian jadi impor pun kini terlanjur masuk ke Indonesia. “Untuk saat ini kami belum merasakan dampak kehadiran Satgas Impor Ilegal,” kata Nandi kepada Katadata.co.id, Kamis (5/9).

Pabrik garmen skala menengah dan kecil juga belum dapat manfaat apapun dari pengetatan impor pemerintah yang sudah berjalan sejak Mei lalu. Di tingkat retail, pedagang grosir maupun daring sedang berusaha menghabiskan stok di tengah sepinya pembeli.

Arus kas para produsen garmen saat ini sudah cekak karena tidak ada produksi di pabrik. Utilisasi pabrik garmen skala menengah dan kecil kini hanya 30%. Pabrik kelas menengah yang umumnya memproduksi 16 ribu lembar pakaian per hari, kini hanya 2.500 lembar.

Sebanyak 25 pabrik garmen kelas kecil yang bekerja sama dengan pabrik menengah tersebut pun kini terpaksa meliburkan karyawannya. "Kami saat ini tidak kesulitan mencari bahan baku tapi tidak ada pekerjaan di pabrik karena pasar lokal masih dipenuhi pakaian jadi impor," ujarnya.

Para pelaku industri petrokimia juga mengeluhkan produk impor, khususnya dari Cina, yang sulit dibendung. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia alias Inaplas menyebut banyak industri plastik tutup imbas relaksasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

“Jika ini dibiarkan, pabrik produk plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan tekstil,” kata Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto dalam konferensi pers pada 9 Agustus 2024.

Industri bahan baku plastik kini hanya berjalan sekitar 50% sampai 60% dari kapasitasnya. Padahal, industri ini merupakan hulu dari produk plastik dalam negeri. “Kondisi perusahaan semakin melemah karena menanggung kerugian signifikan,” ucapnya.

Budi khawatir keterpurukan ini akan berdampak ke sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 3 juta tenaga kerja berada dalam industri plastik. Ia berharap pemerintah segera merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan aturan pengetatan impor menjadi jamu pahit bagi perekonomian nasional. Meskipun langkahnya tepat, namun sulit mengubah situasi karena Indonesia sudah lebih 20 tahun banjir produk impor.

“Sudah candu dengan produk impor,” ucap Faisal. Upaya memakai Satgas dan bea masuk tidak dapat berlaku secara permanen. Pemerintah perlu membuat kebijakan peningkatan daya saing lokal.

Dengan naiknya daya saing, penyerapan tenaga kerja pun menjadi meningkat. Langkah ini pun dapat memperbaiki isu pelemahan daya beli kelas menengah yang terjadi pasca-pandemi Covid-19.

BPS mencatat, jumlah kelompok kelas menengah turun sejak pandemi. Pada Maret 2024 angkanya 47,85 juta dari sebelumnya 57,33 juta pada 209. Faisal menyebut kondisi ini terjadi karena banyak buruh sektor manufaktur terkena PHK.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memprediksi pelemahan di sektor manufaktur akan berlanjut hingga akhir tahun. “Perlu kebijakan yang ketat untuk melindungi pasar domestik dari serbuan impor,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Bobby Gafur Umar.

Pemerintah juga harus membuat program jangka pendek untuk menyelesaikan isu pelemahan permintaan ekspor dan penurunan daya beli masyarakat. Kedua kondisi ini telah menyebabkan utilisasi sebagian pabrikan sektor manufaktur kurang dari 40%.

Padahal, untuk dapat bertahan hidup, utilisasi pabrik minimal 50%. “Situasi ini sudah sangat berbahaya karena bisa terjadi gelombang PHK,” ujarnya.