Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita harta kekayaan milik obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta pada Kamis (12/9/2024). Total estimasi nilai harta yang berhasil disita ini mencapau Rp 209.923.021.000 (Rp 209,92 miliar).

"Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Ia menjelaskan penyitaan pertama yakni harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya.

Aset ini terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai tanah Rp 194.043.075.000. Pada kesempatan itu, Satgas BLBI melakukan penyitaan bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," tegasnya.

Lebih lajut, Rionald menyebut penyitaan berikutnya dilakukan atas harta kekayaan lain obligor Suyanto Gondokusumo dengan objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya

Aset yang disita ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan estimasi nilai sebesar Rp 15.879.946.000.

Rionald menyebut jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

"Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur," terang Rionald.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal. Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita harta kekayaan dari obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta dengan total nilai Rp209,92 miliar.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban melaporkan penyitaan ini bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Rionald menyampaikan penyitaan pertama dilakukan terhadap aset milik obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2.

Penyitaan termasuk segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi total aset sitaan milik Ongko tersebut mencapai Rp194,04 miliar.

“Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko,” tutur Rionald dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2024).

Bukan hanya keluarga Ongko yang Satgas BLBI sita, harta kekayaan lain milik obligor Suyanto Gondokusumo turut menjadi target.

Objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai Rp15,88 miliar.

Rionald menegaskan, ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan.

Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Melansir berita Bisnis, baik Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo melakukan pengemplangan dana BLBI dan tak kunjung melaksanakan kewajibannya.

Pada 2023 lalu, keluarga Ongko, yakni Irjanto dipanggil bersama dengan Irswanto Ongko dan Irsanto Ongko. Pemanggilan ketiganya terkait penagihan sisa pinjaman BLBI Kaharudin Ongko senilai Rp8,08 triliun.

Sementara Suyanto Gondokusumo adalah salah satu obligor BLBI terkait dengan penyelesaian kewajiban pemegang sama (PKPS) Bank Dharmala senilai Rp904,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan mengoptimalkan aset sitaan dari Tommy Soeharto yang tak kunjung laku atau terjual hingga saat ini.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban bakal menggunakan pasal pendayagunaan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022. Menurutnya, strategi akan dilakukan selagi menunggu hasil lelang aset milik Tommy yang telah disita tersebut.

“Akan kita gunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak,” katanya usai konferensi pers Serah Terima Aset Properti Eks BLBI, Jumat (5/7/2024).

Untuk diketahui, pasal pendayagunaan PP No. No. 28/2022 yang dimaksudkan tersebut yaitu tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu Pasal 26 ayat 6.

Dalam beleid itu, disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah dilakukan penyitaan dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Pada konferensi pers, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022.

Dia menuturkan aturan tersebut perlu diimplementasikan dalam rangka memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Daftar Aset milik Tommy Soeharto

Sebagai informasi, daftar aset milik Tommy Soeharto yang disita Satgas BLBI, yaitu, pertama, tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Kedua, tanah seluas 530.125,526 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Keempat, tanah seluas 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Bisnis.com, JAKARTA – Masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan kembali diperpanjang pada tahun depan atau di tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa perpanjangan masa tugas diperlukan mengingat masih banyak aset eks BLBI yang perlu diselesaikan.

“Ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas BLBI untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Hadi menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (perpres) yang akan mengatur kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan.

Selain itu, Hadi juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Hadi mengatakan perolehan Satgas hingga saat ini telah mencapai Rp38,2 triliun, dari target sebesar Rp100,45 triliun.Dari jumlah tersebut, perolehan Satgas BLBI dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, perolehan aset dalam bentuk sita barang, jaminan, harta kekayaan lain, dan penyerahan jaminan aset, mencapai 19.366.503 meter persegi atau setara dengan Rp17,7 triliun.

Lebih lanjut, perolehan dalam bentuk penguasaan aset properti telah mencapai 20.857.892 meter persegi atau setara dengan Rp9,1 triliun.

Hadi menambahkan,aset dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 3.826.909 meter persegi atau setara dengan Rp5,9 triliun.

Perolehan aset Satgas dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non tunai juga mencapai 670.837 meter persegi atau setara dengan Rp3,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyerahkan sejumlah aset hasil sitaan kepada 9 kementerian dan lembaga (K/L) dengan total nilai Rp2,77 triliun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses pengelolaan aset eks BLBI dapat dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) kepada K/L guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L tersebut.

“Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yg ditandatangani pada hari ini nilainya mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi,” kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBIsekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Hadi menjelaskan sejumlah aset tersebut diserahkan diantaranya kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Ombudsman RI.

Lebih lanjut, lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

Aset-aset tersebut pun tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan lain sebagainya.

Hadi mengimbau kepada K/L untuk segera memanfaatkan aset tersebut, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut.

“Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 K/L, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal,” jelasnya.