Bisnis.com, JAKARTA -- Petugas Imigrasi mencegah obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, Marimutu Sinivasan alias MS (87), saat akan kabur ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Marimutu adalah pemilik group usaha Texmaco. Ia diketahui pernah ditagih Satgas BLBI sebesar Rp92 triliun ke pemerintah. Menurut pihak Imigrasi, Marimutu akan kabur ke luar negeri melalui pos lintas batas Entikong kemudian menuju Kuching, Malaysia.

Adapun kronologi pencegahan terhadap Marimutu bermula ketika petugas konter Imigrasi melakukan pemindaian paspor. Petugas itu mendapati bahwa paspor MS identik cekal 100%. MS kemudian diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan dan pendalaman dengan pejabat

Imigrasi yang berwenang, dan terkonfirmasi bahwa MS masuk dalam daftar cekal.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menjelaskan, MS merupakan subjek yang masuk ke dalam daftar pencegahan yang masih sah dan berlaku.

Ia didaftarkan ke dalam subjek pencegahan atas permintaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikarenakan yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban terhadap piutang negara.

“Kami menyerahkan MS ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu.
Pencekalan yang bersangkutan terkait urusan perdata dengan Kemenkeu melalui satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia),” ungkap Silmy Karim, Senin (09/08/2024).

Tagihan Satgas BLBI

Sementara itu, Satuan Tugas BLBI atau Satgas BLBI tercatat pernah memanggil bos Texmaco Group Marimutu Sinivasan terkait utang BLBI senilai Rp32,8 triliun dan US$3,9 miliar atau Rp59,2 triliun kurs Rp15.155 per dolar AS. Utang Marimutu jika digabungkan senilai Rp92 triliun.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam pengumuman di harian Bisnis Indonesia Senin (27/3/2023) lalu, memperinci total oustanding tagihan kepada Marimutu tersebut terdiri dari kewajibannya sebagai obligor Bank Putra Multikarsa senilai Rp790,5 miliar.

Selanjutnya utang Grup Texmaco senilai Rp31,7 miliar dan US$3,9 miliar, utang PT Jaewon Jaya Indonesia senilai Rp147,7 miliar, serta utang PT Super Mitory Utama senilai Rp145,6 miliar.

Satgas meminta para penunggak utang BLBI tersebut untuk menemui Ketua Kelompok Kerja alias Pokja Penagihan dan Litigasi Tim B di Ruang Rapat Satgas BLBI Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 4 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat pada hari Rabu (12/4/2023) pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

Pernah Ajukan Gugatan

Dalam catatan Bisnis, pemilik Grup Texmaco Marimutu Sinivasan pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait nilai utang yang pantas dibayar kepada negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Gugatan tersebut, teregister dengan nomor perkara 820/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Rencananya, gugatan mulai disidangkan pada 12 Januari 2022.

“Sebagai WNI yang patuh dan bertanggungjawab, saya memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban (utang) saya kepada negara. Namun, karena ada beberapa versi mengenai besarnya nilai utang tersebut, maka saya mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian yang sah secara hukum mengenai besarnya utang yang pantas saya bayar,” kata Sinivasan dalam keterangannya dikutip, Rabu (5/1/2022).

Sinivasan menjelaskan gugatan tersebut diajukan karena Pengadilan lah yang berhak menentukan besarnya utang tersebut. Menurut dia selama ini ada sedikitnya empat versi nilai utang Grup Texmaco.

“Jadi, kami tidak menggugat seluruh tindakan pengelolaan hak tagih Grup Texmaco,” tutur Sinivasan.

Dia pun memamaprkan empat versi nilai utang Grup Texmaco. Pertama, Grup Texmaco mempunyai utang kepada negara sebesar Rp8.095.492.760.391 (setara dengan US$558.309.845,5 dengan kurs US$1 = Rp14.500).

Utang komersial sebesar ini didasarkan pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Grup Texmaco oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Khusus No: SR-02.00.01-276/D.VII.2/2000 tanggal 8 Mei 2000, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengenai Penyelesaian Kredit Atas Nama Texmaco yang ditandatangani pada 25 Februari 2000.

Dia menyebut Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Dirut PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Saifuddien Hasan; Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Cacuk Sudarijanto; dan diketahui oleh Menteri Keuangan Bambang Sudibyo.

Kedua, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Grup Texmaco memiliki utang kepada negara sebesar Rp29 triliun plus tunggakan L/C sebesar US$80,57 juta. Angka utang sebesar ini didasarkan pada Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 51 pada tanggal 16 Juni 2005.

Ketiga, utang Grup Texmaco kepada negara sekitar Rp38 triliun. Utang komersial ini terdiri dari Rp 790.557.000.000 tidak termasuk BIAD (berdasarkan surat Menkeu No. S-11/MK.6/2009 tanggal 12 Januari 2009); Rp 162.578.137.002,60 termasuk BIAD (berdasarkan penetapan jumlah piutang negara No. PJPN-22/PUPNC.10.02/2018 tanggal 12 Februari 2018); Rp 160.266.860.683,60 termasuk BIAD (berdasarkan jumlah piutang negara No. PJPN-24/PUPNC.10.02/2018 tanggal 12 Februari 2018); dan Rp 14.343.028.015.183, US$ 1.614.371.050, JPY 3.045.772.989, dan FRF 151.585 (berdasarkan Master Restructuring Agreement for Texmaco Group (MRA) No. 10 tanggal 23 Mei 2001.

Perhitungan utang ini berasal dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Stagas BLBI) dengan surat No. S-820/KSB/2021.

Keempat, Grup Texmaco mempunyai utang kepada negara sekitar Rp93 triliun, yang terdiri atas Rp 31.722.860.855.522 dan US$ 3.912.137.145. Utang komersial ini didasarkan pada Surat Paksa No. SP-998/PUPNC.10.00/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III dan ditandangani oleh Des Arman.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma memberikan hak jawab terkait pemberitaan yang menyebutkan Bank Centris memiliki tunggakan kepada negara senilai Rp4,5 triliun.

Adapun data aset piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Centris senilai Rp4,5 triliun tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati demikian, Andri selaku pemegang saham saat ditemui Bisnis di kawasan Meruya Ilir, Jakarta Barat membantah klaim catatan tersebut. Ia memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia” dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat “Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia” dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antar bank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uangnegara tersebut.

Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama, kasus Bank Centris Internasional di adili oleh dua lembaga pemerintah, Satu keputusan pengadilan dan yang satu adalah keputusan PUPN , ini membuat ketidakpastian hukum.

Negara berkewajiban bertanggung jawab atas pembekuan Bank Centris Internasional dengan alasan yang tidak jelas, Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI, yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara Bank Centris Internasional lawan BPPN, bahwa Bank Centris Internasional tidak terima uang maka perjanjian dengan akte No. 46 batal demi hukum, maka bukan pemerintah yang menagih kami tetapi negara harus turun bertanggung jawab atas akibat pembekuan Bank Centris Internasional secara sepihak.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. BI telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan Bank Centris Internasional, itu bukan Perjanjian utang apalagi Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindah bukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 seperti yang tertulis pada Akta tersebut, tetapi Perjanjian jual beli barang yang Namanya Promes.

Jadi dengan demikian kami bukanlah Obligor BLBI yang selama ini di framing di media, bahkan Pasal 3 di Akta No. 46 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih masalah Bank Centris Internasional karena sudah ada jaminan tanah seluas 452 Ha milik PT. Varia IndoPermai tetapi terbukti Bank Indonesia menjual ke BPPN dengan Akta No. 39 tahun 1999 tanpa sepengetahuan kami dan urusan kami dengan Bank Indonesia.

Dalam perjanjian kami dengan Bank Indonesia belum terselesaikan, dan BPPN atas rekomendasi dari Bank Indonesia membekukan secara sepihak pada tanggal 4 April 1998 ketika perjanjian dengan Akta No. 46 masih berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1998, dan belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini.

2. Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabah Bank Centris Internasional sebesar Rp. 492.216.516.580.- dan jaminan tanah seluas 4.528.305 m2 atau 452 Ha yang di hipotik atas nama Bank Indonesia dengan Hak Tanggungan No. 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan peringkat pertama No. 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua No. 48 tanggal 9 Januari 1998.

3. Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang di perjanjikan pada akte No. 46
yaitu sebesar Rp. 490.787.748.596,16.- tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 melainkan di selewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000.

4. Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, berarti telah terbukti terjadinya praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia, seperti yang di akui oleh humas Bank Indonesia nama ER yang menyatakan “hanya ada satu no rekening bank centris internasional adalah no 523.551.000”, sedangkan rekening Bank Centris Internasional yang asli adalah no 523.551.0016, dengan demikian telah terbukti adanya dua rekening atas nama Bank Centris Internasional di Bank Indonesia, dan Treasury Bank Mega bernama DBP mengakui bahwa “dia tidak tahu rekening siapa yang didebet oleh Bank Mega” pada waktu Bank Mega meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional, padahal seharusnya dia sangat paham bahwa rekening Bank Mega yang harus di debet, berarti diketahui bahwa Bank Mega tidak pernah mendebet rekening Bank Mega waktu meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional seperti yang ditulis pada majalah Trust No. 46 Tahun 1, 20-26 Agustus 2003 dan terkonfirmasi dengan surat panggilan polisi No. SP/1094/X/2002/DitPidter tentang tindak pidana Direktur Bank Mega dalam merekayasa BLBI Bank Centris Internasional.

5. Sampai hari ini Bank Centris Internasional menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung yang salinan keputusannya terbit pada tanggal 2 November 2022 atas keputusan tahun 2006 yang isinya sangat janggal dan mengingat waktu pemberitahuan putusan hampir 20 tahun, karena itu kami telah menulis surat ke Mahkamah Agung dengan didapat jawaban bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima Permohonan Kasasi dari BPPN, dan karena tidak terdaftar di MahkamahAgung maka kami melaporkan hal ini kepada KPK dan kepolisian dengan No.LP/B/298/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

6. BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie, dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp.629.624.459.126,36.- berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46, dan ternyata angka Rp. 629.624.459.126,36.- sama persis identik dengan apa yang di kemukakan oleh BPPN dengan dasar audit BPK terhadap kronologisBLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016.

7. Dan didalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 Ha tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut, dengan kedua unsur diatas telahmembuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum.

8. Tetapi BPPN menagih dan menggugat berdasarkan akte No. 39, demikian pula PUPN dan KPKNL melaksanakan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No.216/PUPNC.10.00/2021 berdasarkan akte No. 39.

9. Dari awalnya DEPKEU telah membuat kekeliruan pada surat No. 589 tahun 2012 yang dasar hukumnya bertentangan dengan dasar itu sendiri, seperti audit BPK tentang PKPS dimana Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk yang ikutprogram PKPS dan kami tidak pernah mendatangi APU MRNIA dan MSAA, dan dasar kedua adalah hasil audit independen yang jelas-jelas menyatakan bahwa audit tersebut tidak dapat disuguhkan karena tidak dapat menunjukkan data-datanya, dan dua dasar inioleh PUPN dibuatkan Resumenya yang jelas sama sekali tidak paham dengan apa yang telah terjadi.

Padahal PUPN adalah jelmaan dari BPPN yang telah mengguggat Bank Centris Internasional di Pengadilan dan dalam dua amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebut siapa yang berkewajiban, dan malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "bila Bank Centris Internasional wanprestasi, silakan sita jaminannya yang sudah berkekuatan hukum tetap" disitu di tulis "JIKA" oleh karena itu seharusnya PUPN mengetahui bahwa proses pengadilan sedang berlangsung dan
adanya jaminan, tapi dalam resume PUPN tidak mencantumkan kedua hal itu dan akte No. 39 telah cacat hukum yang dijadikan dasar, sehingga kami boleh berfikir mereka menggampangkan nasib seseorang dengan mudah yang tidak bertanggung jawab sebagaipemerintahan yang mengayomi rakyatnya.

10. Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara, padahal yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI, sedangkan Bank Centris Internasional sudah di selesaikan oleh BPPN melalui Kejaksaan menggugat kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 dan di dalam audit BPK itu jelas di sebut sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung.

Bank Centris Internasional serta Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA serta Personal Guarantee terhadap siapa dan lembaga apapun, tetapi dengan sewenang-wenang main seruduk saja dengan kekuasaannya menerapkan PP No. 28 terhadap kami.

11. Yang sesungguhnya PP atau UU tidak berlaku surut, dan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 terbit pada tahun 2021, yang sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No.
428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT, dan salinan keputusan Mahkamah Agung yang tidak terdaftar terbit tahun 2006 sedangkan PP No. 28 terbit tahun 2022, maka PUPN dan KPKNL yang seharusnya tidak bisa melakukan tindakanberdasarkan PP 28 dan hanya bisa mengeksekusi keputusan pengadilan bila terdaftar di Mahkamah Agung dengan penetapan pengadilan.

Akan tetapi, ternyata PUPN dan KPKNL serta Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita, dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga, oleh karena itu kami menggugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST. Yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian sekilas BI dan KPKNL serta PUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Centris Internasional dan PEMEGANG SAHAM yang mereka sebut dengan istilah penanggung hutang secara sepihak, sedangkan dalam 6 kali berperkara dengan Depkeu tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggun utang.

Jakarta -

Sebanyak 50 bidang aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diserahterimakan kepada 9 kementerian/lembaga. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati aset tersebut mencakup luas tanah 989.168 m2 dan luas bangunan 6.101 m2 senilai Rp 2.778.334.190.000.

"Hari ini, total 50 bidang aset eks-BLBI dengan total luas tanah 989.168 m2 dan total luas bangunan 6.101m2 senilai Rp 2.778.334.190.000 diserahterimakan kepada 9 K/L," tulisnya lewat unggahan Instagram @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Bendahara Negara ini merinci sejumlah kementerian/lembaga yang menerima aset tersebut, di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Ombudsman, dan Kementerian Keuangan.

"Para penerima aset ini diantaranya Badan Intelijen Negara, @bawasluri, @kkpgoid, @bps_statistics, @kemhanri, Mahkamah Agung, @kemenag_ri, @ombudsmanri137, dan @kemenkeuri," tuturnya.

Sri Mulyani berharap pihak yang menerima bisa menjaga tertib fisik, hukum dan administrasi aset-aset tersebut. Harapannya pencatatan aset akan sinkron dengan database di Kementerian keuangan.

"Saya harap seluruh K/L dapat menjaga tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi terhadap aset-aset ini. Sehingga penatausahaan dan pencatatan aset akan sinkron dengan database Kemenkeu demi menjaga akuntabilitas pengelolaan aset tersebut," imbuhnya.

"Seluruh proses serah terima hari ini bukanlah hanya seremoni, namun menjadi manifestasi bahwa tugas Satgas BLBI tidak hanya untuk mengembalikan hak-hak negara. Namun, juga menciptakan nilai tambah dalam bentuk manfaat yang besar bagi perekonomian dan masyarakat. Semoga langkah nyata ini memberikan manfaat dan menumbuhkan sense of accountability di kalangan masyarakat. Aamiin yaa rabbal alamiin," bebernya.

Adapun Sri Mulyani sudah bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait kelanjutan BLBI. Sri Mulyani menghadiri penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 hingga semester I 2024. Satgas BLBI sendiri dibentuk pemerintah tahun 2021. Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor yang sebesar Rp 110,45 triliun.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun hingga semester I 2024. Satgas BLBI dibentuk pemerintah tahun 2021.

Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor. Bendahara negara menyebut total tagihan kepada para obligor bantuan BLBI mencapai Rp 110,45 triliun.

"Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I tahun 2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta m2 dan PNBP sebesar Rp 38,2 triliun, 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun," terang Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Rinciannya antara lain PNBP ke kas negara Rp 1,5 triliun, lalu kedua, dana bentuk sitaan barang jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 m2 atau setara Rp 17,7 triliun, dan ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 m2 atau setara Rp 9,1 triliun.

Berikutnya, ada dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke KL dan pemda di antaranya aset seluas 3.826.908 m2 atau setara Rp 5,9 triliun. Lalu yang kelima dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 m2 atau setara Rp 3,7 triliun.

Ia sudah bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait kelanjutan BLBI. Sri Mulyani menghadiri penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tuturnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Pertemuan itu terkait penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Bendahara negara menjelaskan sejarah bergulirnya kasus BLBI. Menurutnya BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi," tuturnya.

Sri Mulyani menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai RP 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 T. Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Keppres No 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara," pungkasnya.

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan mengoptimalkan aset sitaan dari Tommy Soeharto yang tak kunjung laku atau terjual hingga saat ini.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban bakal menggunakan pasal pendayagunaan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022. Menurutnya, strategi akan dilakukan selagi menunggu hasil lelang aset milik Tommy yang telah disita tersebut.

“Akan kita gunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak,” katanya usai konferensi pers Serah Terima Aset Properti Eks BLBI, Jumat (5/7/2024).

Untuk diketahui, pasal pendayagunaan PP No. No. 28/2022 yang dimaksudkan tersebut yaitu tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu Pasal 26 ayat 6.

Dalam beleid itu, disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah dilakukan penyitaan dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Pada konferensi pers, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022.

Dia menuturkan aturan tersebut perlu diimplementasikan dalam rangka memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Daftar Aset milik Tommy Soeharto

Sebagai informasi, daftar aset milik Tommy Soeharto yang disita Satgas BLBI, yaitu, pertama, tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Kedua, tanah seluas 530.125,526 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Keempat, tanah seluas 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Jakarta: Penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh pemerintah dinilai hanya menjadi lips service atau sekadar janji politik tanpa tindakan nyata. Padahal yang paling penting adalah tindakan konkret untuk mengejar para pelaku dan memastikan uang negara dapat dikembalikan.

Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan Kasus ini. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah berhasil mengamankan aset yang diklaim senilai Rp111,2 miliar, termasuk beberapa properti.

“Meskipun demikian, langkah Satgas BLBI ini masih jauh dari cukup karena aset itu belum diuangkan artinya value-nya baru value klaim. Dan lagi, itu baru BLBI-nya, masih ada masalah obligasi rekap BLBI. Kerugian karena bayar bunga obligasi rekap ini,” kata Hardjuno kepada wartawan, Jumat, 5 Juli 2024.
Hardjuno mengungkapkan, pemerintah harus berani berhenti membayar bunga rekap yang terus menambah beban keuangan negara. Selain itu, pemerintah bisa memberikan dukungan penuh kepada Satgas BLBI untuk menuntaskan penarikan piutang negara dari para obligor BLBI.

“Dengan menekan pengeluaran bunga obligasi rekap, pemerintah dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Moratorium ini juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait kasus BLBI,” ujar dia.

Baca juga: Satgas Serahkan Aset Bekas Eks BLBI Senilai Rp2,77 Triliun

Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini juga dinilai sangat penting. Namun, upaya penegakan hukum ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya political will dan tindakan politik, sehingga perlu komitmen untuk menyelesaikan skandal BLBI secara tuntas.

“Oleh karena itu, penanganan yang serius dan transparan sangat diperlukan. Skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata tuntas,” tegasnya.

Terpisah, Guru Besar Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan, korupsi BLBI dan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI sudah menyakiti hati rakyat. Sebab menurutnya, hal ini telah merampas hak hidup dan masa depan mereka dengan beban bunga yang begitu tinggi.

“Para akademisi dan berbagai pihak yang berjiwa antikorupsi dapat mengelola semangat rakyat untuk memperkuat KPK dan Kejaksaan Agung. Nalar sehat berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi, kasus korupsi seperti BLBI jangan sampai diternak tanpa ditindak,” ungkap dia.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA – Masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan kembali diperpanjang pada tahun depan atau di tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa perpanjangan masa tugas diperlukan mengingat masih banyak aset eks BLBI yang perlu diselesaikan.

“Ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas BLBI untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Hadi menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (perpres) yang akan mengatur kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan.

Selain itu, Hadi juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Hadi mengatakan perolehan Satgas hingga saat ini telah mencapai Rp38,2 triliun, dari target sebesar Rp100,45 triliun.Dari jumlah tersebut, perolehan Satgas BLBI dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, perolehan aset dalam bentuk sita barang, jaminan, harta kekayaan lain, dan penyerahan jaminan aset, mencapai 19.366.503 meter persegi atau setara dengan Rp17,7 triliun.

Lebih lanjut, perolehan dalam bentuk penguasaan aset properti telah mencapai 20.857.892 meter persegi atau setara dengan Rp9,1 triliun.

Hadi menambahkan,aset dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 3.826.909 meter persegi atau setara dengan Rp5,9 triliun.

Perolehan aset Satgas dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non tunai juga mencapai 670.837 meter persegi atau setara dengan Rp3,7 triliun.