Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga menyebut penundaan dilakukan atas desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari UU tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga mengungkap ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia. Pertama, Uni Eropa yang ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Kedua, Indonesia keberatan karena ada keterangan kebijakan itu tidak akan diterapkan. Namun ada yang mengganjal karena tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Kedua, mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga menyebut penundaan dilakukan atas desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari UU tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga mengungkap ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia. Pertama, Uni Eropa yang ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Kedua, Indonesia keberatan karena ada keterangan kebijakan itu tidak akan diterapkan. Namun ada yang mengganjal karena tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Kedua, mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkasnya.