Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana prefunding atau menerbitan surat berharga negara (SBN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Prabowo 2025, meski tahun anggaran belum mulai.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan hal tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, karena telah rampungnya penerbitan SBN valuta asing (valas) untuk pembiayaan APBN 2024.

“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding 2025. Yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelasnya dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Riko menjelaskan sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Alasan lainnya pemerintah memilih melakukan prefeunding karena melihat kondisi pasar keuangan yang positif sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun. “Opportunity menarik utang lagi bagus, oke kita gas pol untuk tahun depan dimungkinkan,” lanjutnya.

Riko menekankan bahwa penarikan utang sebelum tahun anggaran berjalan ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya utang itu sendiri.

Meski demikian, Riko menyebutkan pemerintah masih belum menentukan rencana prefunding SBN, apakah melalui valas atau domestik. Ketentuan tersebut akan sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi pasar.

“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” ungkapnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025.

Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan APBN, mengingat defisit APBN direncanakan sebesar 2,53% pada tahun depan.

Membandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun, angka tersebut melonjak hingga 40,2%. Terdapat kenaikan hingga Rp222,8 triliun.

Adapun, pembiayaan utang pada 2025 senilai Rp775,9 triliun tersebut akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp642,56 triliun.

Untuk pinjaman, pemerintah terpantau mengandalkan Pinjaman Dalam Negeri yang mencapai Rp128,13 triliun. Sementara Pinjaman Luar Negeri direncanakan senilai Rp5,17 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Kebutuhan akan utang tersebut bukan hanya sekadar untuk membiayai APBN, tetapi pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,6 triliun, seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyerahkan RUU APBN 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato sebelum menyerahkan RUU APBN 2025, Jokowi menyatakan defisit APBN 2025 dirancang sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 dari produk domestik bruto (PDB).

"Yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," katanya.

Untuk mengakali defisit anggaran tersebut, pemerintah merancang pembiayaan utang dengan total Rp775,9 triliun pada 2025 seperti yang terungkap dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Dari total tersebut, mayoritas atau sebanyak Rp642,6 triliun berasal dari SBN.

Lalu, Rp133,3 triliun berasal dari pinjaman. Perinciannya, pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun dan pinjaman dalam negeri sebanyak Rp5,2 triliun.

Total proyeksi pembiayaan utang 2025 tersebut meningkat sebanyak Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp553,1 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan pembiayaan utang tidak hanya digunakan selain untuk menutup defisit APBN namun juga untuk membiayai pengeluaran seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

"[Pembiayaan utang] diarahkan dalam rangka mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta akselerasi transformasi ekonomi,” tulis Sri Mulyani dalam dokumen Laporan Semester I APBN 2024, dikutip Jumat (12/7/2024).