Schroders Investment Management Indonesia meminta transparansi kebijakan mekanisme Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Call Auction (FCA) yang diterapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Chief Investment Officer Schroders Indonesia, Irwanti mengatakan diperlukan informasi yang lebih jelas mengenai alasan sebuah saham masuk atau keluar dari Full Call Auction.

Menurut Irawati lebih dari 800 saham yang terdaftar di IHSG, sekitar 220 saham masuk dalam papan dalam FCA. Jumlah ini setara dengan 25% dari total saham yang diperdagangkan.

“Yang kami tekankan transparansi FCA ini harus diperbaiki, kapan masuk atau keluar, jangan seperti misteri karena menyangkut banyak number of stock,” kata Irwanti dalam Market Outlook & Business Update, di Kantor Schroders, Jakarta, Senin (8/7).

Full Call Auction (FCA) merupakan mekanisme perdagangan saham saat semua permintaan beli dan jual dikumpulkan selama periode waktu tertentu dan dieksekusi dalam periode tertentu. Harga yang digunakan kemudian ditentukan berdasarkan keseimbangan antara nilai permintaan dan penawaran.

Di sisi lain Irwanti mengakui ada sisi positif dari implementasi FCA. Ia menilai FCA bakal memberikan likuiditas terhadap saham yang harganya tidak bisa turun di bawah Rp 50 per saham.

Sebelum penerapan FCA, saham yang harganya sudah mencapai Rp 50 per saham tidak diperdagangkan karena tidak ada yang mau membeli atau menjual. Padahal menurut dia sebenarnya ada pihak yang ingin menjual di bawah Rp 50 per saham.

Irwanti pun menjelaskan terdapat dampak negatif penerapan FCA. Mekanisme ini menurut dia menghilangkan likuiditas pada saham-saham yang harganya jauh di atas Rp 50 per saham.

“Jadi, misalnya karena ada FCA orang jadi nggak bisa jual. Walaupun ada harga mahal orang enggak bisa jual, jualnya hanya di jam-jam tertentu,” ujar Irwanti.

Polemik Mekanisme FCA

Sebelumnya, Penerapan mekanisme perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI belakangan mengundang polemik di kalangan publik, khususnya pelaku pasar. Kebijakan lelang berkala secara penuh atau full call auction (FCA) di Papan Pemantauan Khusus mengundang pro dan kontra.

Ketentuan FCA mulai diterapkan pada 25 Maret 2024. Pada saat itu sudah ada beberapa saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus (PPK) dan dikenai ketentuan FCA. Namun, aturan ini mulai menuai perdebatan ketika saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) masuk ke dalam PPK pada 29 Mei 2024.

Sebelum masuk ke dalam PPK, BEI telah menyebut saham BREN masuk unusual market activity (UMA) dan dihentikan sementara perdagangan sahamnya (suspend). Saat itu terjadi kenaikan harga saham yang luar biasa sejak initial public offering (IPO) pada 9 Oktober 2023. BREN bahkan beberapa kali menduduki posisi puncak saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI, melampaui PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Saham yang terkena aturan FCA ini hanya bisa dilelang di pasar negosiasi beberapa kali dalam sehari. Hal ini membuat investor kesulitan melihat harga acuan karena tidak jelas harga permintaan (bid) dan penawaran (offer).

Beberapa kelompok investor meluncurkan petisi di Change.org untuk memprotes kebijakan PPK dan FCA. Petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 15.000 orang. Mereka menilai kebijakan tersebut membuat investor bertransaksi di dalam gelap karena tidak adanya informasi bid dan offer.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan FCA di papan pemantauan khusus BEI mendapat respons negatif dari investor pasar modal karena kurang sosialisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyebut FCA di papan pemantauan khusus dibuat agar para investor dapat terlindungi.

Schroders Investment Management Indonesia menyebut kinerja Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia terburuk pada kuartal II 2024. Chief Investment Officer Schroder Investment Management Indonesia, Irwanti mengatakan MSCI Indonesia lebih rendah apabila dibandingkan angka rata-rata global.

Apabila dilihat dari tren penurunannya, kata Irwanti, MSCI Indonesia tercatat telah merosot sebanyak 10,5% dalam tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2024. Sebaliknya, negara dengan performa MSCI terbaik adalah India, dengan pertumbuhan di periode yang sama sebesar 10%.

“Jadi kalau ranking-nya itu merah, merahnya gelap sekali, berarti kita underperform, jadi kalau kita lihat kuartal kedua kita itu underperform sekali,” kata Irwanti dalam Market Outlook & Business Update 2H 2024 di Kantor Schroders, Jakarta, Senin (8/7).

Schroders mencatat bahwa kinerja MSCI India didorong oleh terpilihnya kembali Narendra Modi sebagai perdana menteri India dengan selisih suara tipis dari lawannya. Kemenangan Modi dengan koalisi yang lebih besar menurunkan kekhawatiran pasar saham India dan meningkatkan kinerja MSCI-nya.

Di samping itu, China juga menunjukkan performa baik dengan kinerja positif MSCI-nya pada kuartal kedua tahun ini, meningkat sebesar 6%. Hal ini menandai pembalikan (rebound) dari kinerja negatif di awal tahun atau kuartal pertama.

Kemudian, lanjut Irwanti, Schroders melihat bahwa investor asing mulai masuk ke pasar saham China karena mereka menilai valuasi pasar saham di sana relatif murah. Sebaliknya, investor asing justru mengurangi ketertarikan mereka terhadap pasar saham Indonesia.

Selain itu, terdapat dua negara lain di pasar negara berkembang (emerging market) yang menunjukkan performa kurang baik menurut indeks MSCI, yaitu Thailand dan Filipina. MSCI Thailand mengalami koreksi sebesar 4,2%, Filipina turun 7,3%, dan Indonesia turun hingga 10,5%.

“Jadi itu yang menyebabkan performa kita kurang baik di kuartal kedua,” sambung dia.

Di sisi lain, beberapa negara lain menunjukkan kinerja MSCI yang positif. Salah satu yang mencatatkan kinerja paling kuat adalah MSCI World, yang mayoritas berisi saham-saham dari pasar Amerika Serikat (AS). Ia menyebut Amerika dan India diprediksi menjadi dua negara dengan performa pasar saham terbaik tahun ini.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan MSCI dunia mencapai 11,6% year-to-date (ytd). Pertumbuhan pasar India secara khusus naik 17,1%, didorong oleh pertumbuhan kuat di sektor teknologi Amerika. Namun, apabila melihat MSCI Indonesia, justru turun sebesar 7,3% year-to-date.

Schroders Indonesia menilai kinerja indeks saham di negara berkembang saat ini berada di bawah rata-rata negara maju. Hal itu karena kapitalisasi pasar di negara maju yang lebih besar dan likuid. Dengan demikian, kata Irwanti, investor asing tidak ada alasan untuk kembali berinvestasi di pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Irwanti juga menyayangkan karena harapannya pasar negara berkembang bisa mengungguli pasar negara maju. Tujuannya adalah untuk menarik investasi masuk, menguatkan mata uang, dan meningkatkan performa pasar secara keseluruhan. Jika pasar negara maju terus unggul, orang cenderung memilih untuk berinvestasi di sana.

FCA ini kami inginkan bursa lebih transparan ya, karena menyangkut banyak number of stock.

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer Schroders Indonesia Irwanti menginginkan agar kebijakan mekanisme Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Call Auction (FCA) yang diterapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih transparan dan lebih jelas.

Ia mencontohkan, salah satunya perlu ada transparansi dan informasi yang jelas terkait alasan sebuah saham masuk atau keluar PPK FCA.

“FCA ini kami inginkan bursa lebih transparan ya, karena menyangkut banyak number of stock. Saat ini di IHSG ada lebih dari 800 saham, yang ada di FCA itu sekitar 220 saham. Jadi, sebanyak 25 persen dari IHSG kita itu masuk ke FCA,” ujar Irwanti dalam Market Outlook & Business Update Semester II-2024, di Jakarta, Senin.

Sisi positifnya, ia menyebut implementasi FCA memberikan likuiditas terhadap saham yang harganya tidak bisa turun di bawah Rp50 per saham.

“Karena sebelum FCA, harga saham yang sudah mencapai Rp50 per saham itu tidak diperdagangkan. Jadi, tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau jual, padahal sebenarnya ada yang mau jual di bawah Rp50 per saham,” ujar Irwanti.

Sisi negatifnya, dia menyebut implementasi FCA menghilangkan likuiditas pada saham- saham yang harganya jauh di atas Rp50 per saham.

“Jadi, misalnya karena ada FCA orang jadi nggak bisa jual. Walaupun ada harga mahal orang nggak bisa jual, jualnya hanya di jam- jam tertentu,” ujar Irwanti.

Di sisi lain, Irwanti menggarisbawahi bahwa munculnya mekanisme FCA ini, juga merupakan respons otoritas terkait sebagai upaya mengendalikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami fluktuasi beberapa waktu sebelumnya.

"FCA ini, it's a good thing, dari pada tidak sama sekali. Ideal atau tidak, kami hopefully makin lama makin di-refine. Yang kami tekankan transparansi FCA ini harus diperbaiki. Kapan masuk atau keluar, jangan seperti misteri," ujar Irwanti.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy berharap perdagangan saham-saham dapat lebih aktif seiring telah diimplementasikannya Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auction (FCA).

“Melalui mekanisme ini, kami harapkan saham-saham tersebut dapat lebih aktif diperdagangkan sesuai dengan fair pricenya, yang informasinya dapat dilihat melalui IEP & IEV,” ujar Irvan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Schroders Investment Management Indonesia turut berkomentar perihal rencana pemerintah menggarap family office yang mengelola dana orang-orang superkaya. Wacana tersebut akan melibatkan perusahaan-perusahaan manajer investasi BUMN maupun swasta untuk menggarap. Pasalnya, pemerintah tidak mungkin mengelola sendiri investasi tersebut.

Family office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan orang-orang superkaya. Biasanya, satu family office mengelola kekayaan satu individu atau keluarga. Adapun familyoffice tersebut bertujuan agar orang-orang kaya dari luar negeri mau menaruh uangnya di Indonesia.

Chief Executive Officer Schroders Investment Management, Michael Tjoajadi mengatakan sebenarnya family office memiliki peraturan dan undang-undang tersendiri di Singapura yang mengatur segala aspek, termasuk persyaratan yang dibutuhkan.

Terkait apakah family office ini memerlukan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Michael mengatakan, hal itu tergantung pada peraturan di negara masing-masing. Di Singapura, undang-undang family office mengatur semua kebutuhan seperti jumlah dana yang harus disetor, kegiatan yang bisa dilakukan, perlakuan pajak, transparansi, dan kebutuhan tenaga kerja.

“Apakah disini nanti akan dibawah naungan OJK? I don’t know, apakah under independent sendiri? We don’t know,” kata Michael di Gedung Schroders, Jakarta, Senin (8/7).

Michael mengingatkan bahwa perusahaan private equity di Indonesia tidak berada di bawah pengawasan OJK. Di Indonesia, perusahaan private equity beroperasi seperti PT (Perseroan Terbatas) sendiri.

Menurut Michael, perusahaan private equity semacam itu juga disebut sebagai fund manager atau manajer investasi karena mengelola dana dari kliennya.

"Private equity bertindak sebagai fund manager, tetapi mereka menginvestasikan dana ke perusahaan yang tidak terdaftar di bursa. Tapi, kita tidak tahu di Jakarta akan bagaimana, makanya nanti akan ada tim yang membentuk ini," ujar Michael.

Tak hanya itu, Michael menjelaskan bahwa daya tarik utama dari family office adalah keuntungan pajak. Namun, ada batasan ukuran minimum dana untuk dapat masuk ke dalam family office. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Family Office Tidak Bersaing dengan Manajer Investasi

Di sisi lain, Michael mengatakan bahwa pengelolaan dana dalam family office tidak bersaing dengan manajer investasi karena dana ini diinvestasikan dan dikelola. Ia menyebut dana akan ini disisihkan, kemudian diinvestasikan oleh fund manager.Family office juga bukan fund manager yang langsung berinvestasi.

Sebaliknya, mereka adalah fund manager dari fund manager. Misalnya, kata Michael, jika ingin berinvestasi di pasar saham Indonesia, mereka akan mencari fund manager yang tepat untuk mengelola investasi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa family office akan berinvestasi bersama dengan negara lain dan fund manager akan menentukan di mana investasi dilakukan.

Berpotensi Jadi Tempat Pencucian Uang dan Suaka Pajak

Sebelumnya, sejumlah ekonom menilai pembentukan family office berpotensi menjadi sarang pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Pada kasus di Singapura, enam family office tersangkut kasus pencucian uang senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 36,23 triliun.

Pemerintah Singapura kemudian menangkap sepuluh orang asing yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut. Mereka juga telah mendapat hukuman dari pihak yang berwajib. Belajar dari kasus tersebut, sejumlah ekonom meminta pemerintah meninjau pembentukan dan skema family office secara matang. Hal itu karena family office berisiko menjadi tempat pencucian uang dan suaka pajak.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat risiko pencucian uang dari pembentukan family office, karena pemerintah harus menawarkan pajak rendah demi menarik investor asing atau orang kaya ke Indonesia.

"Saya rasa sangat berpotensi menjadi tempat suaka pajak karena insentif yang ditawarkan juga dengan menurunkan pajak bagi orang kaya ini. Sama seperti yang dikembangkan di Singapura ataupun negara suaka pajak lainnya," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Kamis (4/7).