Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi sejumlah data pengusaha nakal di sektor kelapa sawit yang tidak membayar pajak. Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp 300 triliun.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membenarkan adanya temuan itu. Meskipun begitu, Kepala BPKP Yusuf Ateh belum bisa merinci detai mengenai hasil temuannya karena masih dalam proses audit.

“Masih dalam proses diaudit sekarang,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Potensi Pendapatan Negara dari Pengemplang Pajak

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain. “Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo.

Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajak.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan hukum terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebagai respons terhadap gugatan senilai Rp 8,17 triliun yang diajukan oleh Sultan Subang Asep Sulaeman Sabanda, mantan Komisaris Utama PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS), terhadap perusahaan tersebut.

Direktur Mirae Asset, Arisandhi Indrodwisatio, menjelaskan bahwa keputusan untuk menempuh jalur hukum diambil setelah adanya pelanggaran dan kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajiban mereka kepada perusahaan.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan pilihan terakhir yang ditempuh perusahaan, setelah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai namun menemui jalan buntu, terutama karena ketidakpatuhan nasabah yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

“Hal itu setelah sebelumnya perusahaan telah melaksanakan upaya-upaya musyawarah dengan para nasabah, namun tidak ada itikad baik apapun untuk penyelesaian,” ujar Arisandhi dalam keterangan resminya, Jumat (11/10).

Kemudian Arisandhi menyampaikan bahwa Mirae Asset melayangkan gugatan pada awal September terhadap 45 nasabah yang gagal memenuhi kewajiban mereka. Langkah ini dilakukan demi mempertahankan hak hukum Mirae Asset yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam transaksi saham terhadap aturan yang telah disepakati. Tak hanya itu, perusahaan juga berencana bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menjamin proses hukum tersebut berlangsung secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Mirae Asset Digugat Balik

Arisandhi menjelaskan bahwa setelah gugatan diajukan, sebanyak 40 dari 45 nasabah yang digugat oleh Mirae Asset mengajukan gugatan balik di akhir bulan yang sama, dengan nilai tuntutan mencapai triliunan rupiah.

Ia menilai bahwa tuntutan dari 40 nasabah tersebut tidak berdasar, terutama karena dalil hukum yang disampaikan dianggap kabur (obscure) dan perhitungan nilai gugatannya tidak memiliki keterkaitan yang jelas. Meski demikian, Arisandhi enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai pemberitaan dan tuntutan dari para nasabah tersebut.

“Dan akan menyerahkan kepada proses hukum sedang berjalan,” ujarnya.

Selain itu, Arisandhi juga mengimbau semua pihak untuk menghindari pengajuan tuntutan hukum yang tidak memiliki itikad baik, yang sengaja dirancang hanya untuk menciptakan gangguan atau vexatious litigation kepada pihak lain. Ia menekankan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Mirae Asset menilai peraturan ini mengharuskan nasabah yang merasa dirugikan atau memiliki klaim terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengajukan pengaduan resmi terlebih dahulu, bukan langsung mengajukan gugatan hukum, apalagi gugatan yang tidak memiliki dasar kuat.

Ia juga menegaskan bahwa operasional Mirae Asset tetap berjalan normal tanpa kendala. Seluruh aktivitas transaksi instrumen investasi pasar modal di perusahaan berjalan seperti biasa. Sehingga investor masih dapat melakukan pembelian, penjualan, dan penyelesaian transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Arisandhi memastikan bahwa seluruh aset milik nasabah tetap aman, termasuk dana tunai di dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) dan efek surat berharga, yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian dan PT Kustodian.

“Semua aset milik nasabah aman, baik dana tunai di dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) maupun efek surat berharga, diadministrasikan oleh Bank Kustodian dan PT Kustodian,” pungkasnya.

Sebelumnya, pertikaian tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Mirae Asset Sekuritas Indonesia terhadap dua pihak, yaitu Asep Sulaeman Sabanda dan Senandung Seputih SDN BHD.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mirae Asset meminta kedua tergugat tersebut untuk membayar total kewajiban sebesar Rp 810,05 miliar. Gugatan ini didaftarkan pada Rabu, 18 September 2024, dengan nomor perkara 565/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam petitum gugatan tersebut, Mirae Asset meminta pengadilan untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat I dan II untuk segera melakukan pembayaran atas Total Kewajiban Tergugat I dan Turut Tergugat, yang seluruhnya senilai Rp 810.05 miliar.

Setelah pengajuan gugatan tersebut, Asep Sulaeman Sabanda bersama 39 pihak lainnya mengajukan gugatan balik terhadap Mirae Asset dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 8,17 triliun. Mereka menuduh Mirae Asset melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan balik ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, dengan nomor perkara 1015/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL dan diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum.

PT Tiga Makin Jaya, yang menjadi pengendali PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), emiten udang yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, melepas sejumlah sahamnya. Perusahaan ini, yang sebelumnya menguasai lebih dari 37% saham PMMP, telah menurunkan kepemilikannya dengan menjual 10 juta lembar saham, setara dengan 0,39% dari total saham perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dipublikasikan pada Jumat (11/10), pada 8 Oktober 2024, Tiga Makin Jaya memiliki 963,57 juta saham atau 37,23% dari total saham PMMP. Namun, pada 9 Oktober 2024, kepemilikannya berkurang menjadi 953,57 juta saham, atau 36,84%.

Penjualan saham ini dilakukan dengan bantuan dari dua perusahaan sekuritas besar, yakni PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan investasi Tiga Makin Jaya dalam emiten yang memiliki koneksi erat dengan keluarga Presiden Joko Widodo tersebut.

Sebelumnya, Direktur PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), Martinus Soesilo, yang merupakan bagian dari emiten terafiliasi anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, baru-baru ini memangkas kepemilikan sahamnya sebanyak 48,18 juta lembar. Langkah ini setara dengan 1,9% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan bahwa Martinus menjual saham emiten yang bergerak di sektor pengolahan udang ini dengan harga Rp 159 per lembar saham, melalui PT Tiga Makin Jaya. Perlu diketahui bahwa PT Tiga Makin Jaya adalah pengendali dari PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. Penjualan saham ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional perusahaan.

Dari transaksi tersebut, Martinus berhasil meraih dana segar sebesar Rp 7,66 miliar, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan ke depannya. Setelah transaksi, PT Tiga Makin Jaya masih menggenggam 963.578.700 lembar saham atau 37,2% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Sebelum menjual saham PMMP, PT Tiga Makin Jaya memiliki 1.011.760.000 lembar saham atau 39,1% saham PMMP.

“Status kepemilikan saham langsung,” tulis Martinus dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (3/10).

PMMP Rugi Rp 194 Miliar Semester I 2024

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), produsen udang beku olahan yang terafiliasi dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, membukukan kinerja kurang memuaskan sepanjang semester pertama 2024. Perusahaan membukukan rugi tahun berjalan sebesar US$ 12,84 juta atau setara Rp 194,89 miliar (kurs: 15,175 per dolar AS).

Pada periode yang sama tahun lalu, PMMP masih mencatat laba US$ 3 juta atau Rp 45,60 miliar. Kerugian perusahaan terjadi karena penjualan bersih PMMP anjlok 40,2% menjadi US$ 59,90 juta atau Rp 908,91 miliar per semester pertama 2024. Pada semester satu 2023, PMMP membukukan penjualan US$ 100,14 juta atau Rp 1,51 triliun.

Secara rinci, penjualan bersih (neto) udang vannamei anjlok 39,6% menjadi US$ 53,98 juta. Penjualan udang black tiger merosot 65,5% menjadi US$ 1,37 juta, dan penjualan lainnya juga turun 32,7% menjadi US$ 4,54 juta. Beban pokok penjualan Panca Mitra Multiperdana (PMMP) juga turun menjadi US$ 61,45 juta atau senilai Rp 932,90 miliar.

Bank Dunia memperingatkan sejumlah tantangan global yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo mengungkapkan tiga faktor yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Ketiga faktor itu terkait bergesernya perdagangan dan investasi. Begitu juga dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan global.

Pertama, faktor ketegangan pada sektor perdagangan yang akhir-akhir ini terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina membuka peluang bagi negara-negara seperti Vietnam untuk memperdalam mereka di rantai nilai global. “Ini dengan menghubungkan para mitra perdagangan utama,” kata Mattoo dalam pernyataan tertulis, dikutip Jumat (11/10).

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan asal Vietnam yang mengekspor ke Amerika Serikat mengalami pertumbuhan angka penjualan hampir 25% lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan yang mengekspor ke negara tujuan lain. Pertumbuhan itu terpantau sudah terjadi selama periode 2018-2021.

Akan tetapi, ada bukti baru yang menunjukkan kemungkinan negara-negara mengalami keterbatasan dalam memainkan peran mereka sebagai penghubung satu arah. “Hal ini seiring diterapkannya berbagai ketentuan asal barang yang baru dan lebih ketat mengenai pembatasan impor dan ekspor,” ujar Mattoo.

Kedua, negara-negara tetangga Cina mendapatkan manfaat dari pertumbuhannya yang kuat selama tiga dekade terakhir, akan tetapi daya dorong tersebut melemah. Padahal, Cina mengangkat negara-negara lain dengan permintaan impornya, namun permintaan tersebut tumbuh lebih lambat dari produk domestik bruto (PDB).

“Impor Cina mengalami pertumbuhan hanya 2,8% dalam tujuh bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan hampir 6% per tahun dalam dekade sebelumnya,” ujar Mattoo.

Ketiga, ketidakpastian global dapat berdampak negatif bagi perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selain ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian kebijakan ekonomi juga dapat mengurangi produksi sektor industri hingga 0,5% maupun harga saham di kawasan ini hingga 1%.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

Bank Dunia memroyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan mencapai 4,8% pada 2024 dan melambat ke level 4,4% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Cina bahkan diproyeksikan menurun dari 4,8% pada tahun ini menjadi 4,3% di 2025.

Pelemahan ekonomi Cina dipengaruhi kondisi pasar properti dan rendahnya kepercayaan konsumen maupun investor. Selain itu juga berbagai kendala struktural seperti penduduk yang menua dan tekanan global.

Pertumbuhan di bagian lain kawasan ini diperkirakan meningkat dari 4,7% pada 2024 menjadi 4,9% pada 2025. Hal itu ditopang oleh peningakatan konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata.

Di antara negara-negara besar, hanya ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh pada 2024 dan 2025. Pertumbuhannya akan setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Sementata itu pertumbuhan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan berada di bawah tingkat pertumbuhan sebelum pandemi.

Negara-negara kepulauan di Pasifik diperkirakan ekonominya akan tumbuh pada level 3,5% tahun ini dan menyusut jadi 3,4% pada 2025. Hal ini seiring dengan pulihnya sektor pariwisata. Sehingga pertumbuhan investasi tetap lemah di sebagian besar kawasan ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini ada dua unit usaha syariah (UUS) yang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan spin off, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

"Dua bank tersebut diberikan waktu paling lama dua tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis, Jumat (11/10).

Peraturan tersebut mewajibkan unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induknya jika aset yang dimiliki sudah mencapai setidaknya 50% dari total aset bank umum konvensional (BUK) induknya, atau jika nilai aset UUS sudah mencapai Rp 50 triliun.

Kewajiban spin off ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perbankan syariah dapat dikelola secara lebih fokus dan independen, terpisah dari aktivitas perbankan konvensional yang dijalankan oleh bank induknya.

Dian menjelaskan, kedua UUS yang dimaksud diberikan tenggat waktu maksimal dua tahun untuk mengajukan permohonan izin spin off setelah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.

"Kedua telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait, termasuk kepada OJK," tuturnya.

OJK sebelumnya resmi meluncurkan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Peta jalan ini merupakan bentuk komitmen dan langkah konkret OJK untuk mengarahkan masa depan industri perbankan syariah di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, peluncuran RP3SI merupakan tonggak penting dalam kemajuan sektor keuangan syariah di Tanah Air. Mahendra berharap program-program strategis dalam peta jalan ini dapat memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi sektor perbankan syariah.

‘’Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif dari semua stakeholders untuk mengimplementasikan Roadmap ini secara optimal,” kata Mahendra, saat peluncuran RP3SI, Senin (27/11).

Saat itu, Dian menyampaikan, transformasi perbankan syariah diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing, sekaligus peningkatan dampak sosial dan ekonominya.

“Perbankan syariah perlu melakukan transformasi dengan dua aspek utama yang perlu ditingkatkan yaitu ketahanan dan daya saing, serta dampak sosial-ekonomi,” katanya.

Menurut Dian, transformasi perbankan syariah bukan hanya tentang meningkatkan nilai dari pemegang saham, tapi juga tentang mengubah paradigma agar dapat berperan meningkatkan nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra menyampaikan pesan presiden terpilih Prabowo Subianto agar partai politik tak menugaskan para calon menteri untuk mencari uang dari APBN. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.

Jika melihat kilas balik, terjadi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum karena "bermain" dengan APBN. Misalnya, dalam kementerian yang dipimpin oknum itu ada proyek-proyek yang menggunakan APBN.

"Secara spesifik, dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10).

Dia mengatakan bahwa menteri-menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bakal berasal dari unsur partai politik.

Sejauh ini, Dasco sudah menerima informasi jumlah dan nomenklatur kementerian-kementerian yang akan terbentuk di masa pemerintahan Prabowo. Dia pun tak menampik bahwa jumlah kementerian bakal berkisar 44-46 kementerian.

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat buat rakyat," kata dia.

Prabowo Beri Peringatan

Sebelumnya, Prabowo telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari APBN.

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta (10/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan pada zaman digital yang serba cepat seperti saat ini, partai politik diminta untuk tidak mencari uang dari APBN.

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp485,57 miliar kepada anak usahanya, PT Summarecon Property Development (SMPD).

Corporate Secretary Summarecon Agung, Lydia Tjio, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat dan mendukung pertumbuhan Summarecon Property Development.

"Summarecon Agung, yang memiliki hampir seluruh kepemilikan saham di Summarecon Property Development sebesar 99,99%, memanfaatkan pengeluaran saham portepel untuk menambah modal," jelas dia dikutip dari Keterbukaan Informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (11/10).

Dengan tambahan dana ini, Summarecon Property Development diharapkan dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam sektor properti, sejalan dengan visi perusahaan dalam mengembangkan bisnis yang lebih solid dan berdaya saing.

Dengan tambahan setoran modal sebesar Rp 485,57 miliar, modal ditempatkan dan disetor oleh Summarecon Agung dalam PT Summarecon Property Development mengalami peningkatan signifikan.

Sebelumnya, modal yang ditempatkan berjumlah Rp 4,57 triliun dengan total 4,56 miliar saham, kini bertambah menjadi Rp5,05 triliun dengan total 5,05 miliar saham. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi keuangan Summarecon Property Development , guna mendukung pengembangan usaha yang lebih besar.

Selain penambahan modal disetor, Summarecon Agung juga melakukan peningkatan modal dasar perusahaan. Semula, modal dasar Summarecon Agung tercatat sebesar Rp6 triliun atau setara dengan 6 miliar saham.

Setelah perubahan, modal dasar tersebut meningkat menjadi Rp 7 triliun atau sejumlah 7 miliar saham. Penambahan modal ini telah disahkan melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Summarecon Property Development.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/2020, transaksi antara PT Summarecon Agung dan SMPD, yang merupakan perusahaan terkendali, dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi serta penunjukan penilai independen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020, yang mengatur bahwa transaksi afiliasi dalam lingkup perusahaan terkendali tidak memerlukan penilaian tambahan terkait nilai wajar dan kewajaran transaksi.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menungkapkan tujuan program makan bergizi gratis yang diimplementasikan pada pemerintahannya untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

“Jadi, masalah makan ini bukan masalah untuk disenangi, mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategis,” kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10).

Menurut Menteri Pertahanan itu, bila anak-anak Indonesia kurang gizi, maka tidak dapat bersaing dengan sesama anak bangsa atau dunia.

“Jangankan bersaing di universitas, di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi, untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bagi dirinya sebagai sesuatu yang strategis untuk dilaksanakan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Anggaran makan bergizi gratis yang disepakati sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Ke depan, Badan Gizi Nasional diperkirakan bakal menerima total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 400 triliun. Dari situ, pengeluaran untuk sumber daya manusia (SDM) mencapai Rp 1,2 triliun per hari.

"Dari jumlah tersebut, 75% atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi dan peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal. Rencananya, program ini dijalankan pada Januari 2025.

Pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas. Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dahulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.

Dadan memastikan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Biasanya, pelaku menggunakan sejumlah modus penipuan, mulai dari phising, spoofing hingga mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

Pertama yaitu phising, merupakan penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain untuk disalahgunakan. Penipuan dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP

Phising tersebut mengandung tautan atau link unduh aplikasi yang berbahaya. Penipuan dilakukan dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan atau update data pribadi.

Kedua yaitu spoofing atau penyaruan. Modus ini merupakan pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan dengan menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

Ketiga, modus penipuan mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP. Modus ini dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring.

Isi pesan berupa tagihan pajak atas wajib pajak dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang. Selain itu juga berisi instruksi pemadanan atau verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan.

Penipu juga menyasar korban untuk untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.

Keempat, modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja Ditjen Pajak Kemenkeu.

DJP memastikan informasi rekrutmen ASN atau CPNS Kemenkeu hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya. Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik seperti satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya.

Mencegah dan Mengantisipasi Penipuan

DJP Kemenkeu mengimbau masyarakat atau wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan tersebut. Jika menjadi sasaran penipuan, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan ini:

1. Apabila menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat pada laman pajak.go.id/unit-kerja.
2. Daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phising hingga saat ini adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc. DJP menegaskan jangan membuka link tersebut.
3. Terdapat nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini adalah +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.
4. Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka dipastikan email tersebut bukan dari DJP Kemenkeu. Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui email.
5. Apabila menerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk.
6. Domain resmi DJP adalah pajak.go.id. Apabila menerima pesan dengan tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
7. DJP mengimbau agar wajib pajak menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan tidak mengakses tautan atau mengunduh file mencurigakan.
8. Dalam hal menerima informasi atau permintaan yang mencurigakan terkait layanan administrasi perpajakan dari pihak yang mengatasnamakan DJP, masyarakat atau wajib pajak diimbau untuk memastikan kembali kebenaran dan validitas informasi tersebut dengan menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat atau terdaftar, atau menghubungi saluran pengaduan resmi DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan @pajak.go.id, akun Twitter/X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, atau live chat pada www.pajak.go.id.
9. Dalam hal mendapati tautan yang mencurigakan selain dari daftar sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 dan/atau dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai DJP melalui nomor kontak selain dari daftar sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3, masyarakat diimbau untuk melakukan langkah yang sama sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 8.
10. Masyarakat yang menjadi korban penipuan diimbau untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa hingga saat ini, OJK belum menerima proposal terkait penyatuan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah. Meskipun demikian, OJK tetap mendukung setiap langkah aksi korporasi yang berpotensi mendukung konsolidasi industri perbankan syariah.

"Sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi dimaksud," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, Jumat (11/10).

Dian menjelaskan, upaya konsolidasi ini diharapkan dapat menciptakan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. OJK berkomitmen untuk terus mendorong inisiatif yang dapat memperkuat sektor ini.

"Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank," tuturnya.

Sebelumnya, managemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyebut menargetkan untuk mengumumkan perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) sebelum 24 Oktober. Sementara integrasi unit syariah BBTN dan entitas yang baru diakuisisi akan dimulai awal tahun depan.

Awal Mula BTN Pilih Victoria Syariah

Sebagai informasi, BTN meminang Victoria Syariah usai mengumumkan tidak jadi memilih Bank Muamalat. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon Napitupulu menyatakan akuisisi BTN terhadap PT Bank Muamalat Tbk batal. Hal itu disampaikan Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami sudah konsultasi dengan menteri dan wakil menteri BUMN, kami sudah sampaikan ke OJK hanya kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan lakukan akuisisi Bank Muamalat," kata Nixon, di Gedung DPR, Senin (8/7).

Nixon menjelaskan ada berbagai alasan BTN tidak meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat. Namun, ia tidak menyebutkan secara detail alasan BTN membatalkan akuisisi tersebut. Yang jelas, Nixon yakin keputusan ini merupakan keputusan yang tepat.

Federal Reserve atau The Fed sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,00%. Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih tetap waspada dan belum tentu pemangkasan suku bunga The Fed menandakan berakhirnya era suku bunga tinggi.

Pendapat Sri Mulyani muncul saat menanggapi pernyataan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang menyatakan era suku bunga tinggi sudah berakhir. “Pak Royke menyampaikan bahwa era suku bunga tinggi sudah berakhir. Padahal suku bunga di Amerika masih di level 5% sampai 4,75%. Belum turun dan hari ini bahkan bertahan tinggi,” kata Sri Mulyani saat menghadiri BNI Investor Summit, Selasa (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan pemangkasan suku bunga The Fed belum cukup banyak jika melihat histori sebelumnya. Karena The Fed sebelumnya sudah menaikan suku bunga acuan hingga 500 bps.

"Kita tetap bisa terjaga dengan pertumbuhan yang baik. Itu menggambarkan bahwa resiliensi kita terjaga baik. Dan itu juga karena faktor seperti hilirisasi mendukung," kata dia.

Meskipun begitu, ekonomi Indonesia tetap mampu bertumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia sudah banyak menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, kondisi geopolitik, harga komoditas, kenaikan suku bunga, dan inflasi global yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Tapi Indonesia bisa menjaga pertumbuhan serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap sehat. “Itu adalah sesuatu banget. Kalau lihat makro fiskal kita terjaga, itu bukan merupakan hasil yang otomatis. Memang seharusnya begitu,” kata Sri Mulyani.

Maka menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, dia meminta stabilitas makro dan fiskal perlu dijaga dengan baik. Karena hal ini bisa menjadi modal bagi pemerintahan baru.

Sisi Positif Penurunan Suku Bunga The Fed

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemangkasan suku bunga The Fed bisa menjadi sinyal era suku bunga tinggi mulai berakhir dan masuk fase suku bunga rendah.

Dengan begitu, ada sisi positif dari penurunan suku bunga The Fed. Salah satunya penurunan biaya pinjaman yang meringankan beban pelaku usaha, khususnya di sektor manufaktur. “Apalagi Bank Indonesia menyambut penurunan suku bunga The Fed dengan memangkas suku bunga 25 bps. Itu langkah yang tepat,” ujar Bhima.

Meskipun begitu, penurunan suku bunga The Fed secara historis merupakan sinyal ekonomi AS menuju resesi. Sebab, pada September 2007, suku bunga The Fed mulai dipangkas dari 5,25% menjadi 4,75% pada Oktober.

Hal ini menjadi sinyal awal resesi yang cukup parah karena subprime mortgage atau pinjaman bunga tinggi untuk nasabah dengan kredit rendah. Lalu pada 2020, The Fed Kembali memangkas suku bunga karena pandemi Covid-19.

Dengan begitu, setiap kali ada pemangkasan suku bunga The Fed, bukan menunjukkan negara berkembang diuntungkan karena limpahan investasi. “Ini karena investor cari imbal hasil tinggi,” kata Bhima.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan jumlah investor pasar modal mengalami kenaikan sekitar 15,08% menjadi 14 juta single investor identification (SID) pada awal Oktober 2024. Data BEI merinci tepatnya jumlah investor saat ini telah mencapai 14.001.651 SID atau tumbuh 1.833.590 SID baru dibanding posisi di akhir tahun lalu sebesar 12.168.061 SID.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman mengatakan industri pasar modal berperan penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Ia menyebut pasar modal Indonesia yang maju dan stabil akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Meski demikian, hal tersebut tetap harus disertai dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat,” ujar Iman, Kamis (4/10).

Pertumbuhan investor yang disertai dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat diharapkan dapat memperkuat daya tahan pasar modal Indonesia. Hal itu dalam menghadapi dinamika global, termasuk aliran dana investor asing.

Sejak awal tahun ini hingga akhir September 2024, BEI telah mengadakan 19.779 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 24 juta peserta. Kegiatan yang dimaksud termasuk Sekolah Pasar Modal (SPM), program Duta Pasar Modal (DPM), dan berbagai webinar yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di seluruh Indonesia tentang investasi.

Strategi Bursa Gaet Investor

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan pasar modal Indonesia. Salah satu pilar utama dari langkah tersebut adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada calon investor.

“Salah satunya melalui sekolah pasar modal (SPM), pendirian galeri investasi (GI) BEI, dan kampanye #AkuInvestorSaham yang berhasil menarik jutaan investor baru,” ujar Jeffrey.

Melalui program SPM, BEI juga secara rutin melakukan edukasi pasar modal. Program ini terbuka untuk semua kalangan dan mencakup beberapa jenis, yaitu SPM rutin (baik luring maupun daring), SPM Syariah, serta SPM untuk institusi dan komunitas. Selain itu, BEI memperluas akses ke dunia investasi dengan mendirikan galeri investasi BEI, yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dan anggota bursa di seluruh Indonesia.

Jeffrey menambahkan galeri investasi BEI merupakan strategi untuk mendekatkan dunia pasar modal kepada akademisi, generasi muda, dan komunitas. Dengan demikian, BEI ingin menanamkan budaya investasi sejak dini dan mendorong munculnya generasi investor yang cerdas serta melek investasi.

Saat ini, BEI telah memiliki 927 galeri investasi di seluruh Indonesia. Kampanye #AkuInvestorSaham juga menjadi bagian penting dari strategi BEI untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan investor lokal. Jeffrey menyebutkan bahwa regenerasi investor di pasar modal menunjukkan angka yang sangat baik, di mana sekitar 79% investor berusia di bawah 40 tahun.

Jeffrey mengatakan hal ini menunjukkan bahwa anak muda semakin melek keuangan dan investasi. BEI optimistis pertumbuhan jumlah investor saham di Indonesia akan semakin pesat seiring dengan meningkatnya literasi keuangan di masyarakat.

“Dan diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan pasar modal dan perekonomian Indonesia,” kata Jeffrey.