Jakarta: Polemik yang muncul akibat kericuhan terkait pembentukan tata tertib (tatib) DPD RI disorot, karena terkesan hanya memuat kepentingan pimpinan. Padahal, semua anggota perwakilan atau senator, mestinya mendapat hak sama dalam menentukan tatib.

"Tatib itu milik semua anggota. Semua anggota itu sederajat," kata Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dalam keterangan yang dikutip Senin, 22 Juli 2024.

Menurut Zainal, kericuhan itu muncul lantaran Ketua La Nyalla Mataliti mengesahkan tatib secara sepihak. Tatib yang hendak disahkan, berbeda dari draf panitia khusus (pansus) dan tim kerja (timja) DPD.
Zainal melihat kericuhan dalam proses politik itu sebagai hal yang wajar, karena senator merasa tak didengar dan dilibatkan. Hal tersebut, berpotensi mencederai hak-hak yang dimiliki para senator.

"Karenanya, yang menentukan adalah mekanisme yang disepakati oleh seluruh anggota, bukan hanya pimpinan," kata Zainal.

Menurut dia, polemik pengesahan tatib mestinya disudahi. Caranya, dengan mengembalikan perumusan tatib pada seluruh senator, sesuai regulasi.

"Kembalikan ke seluruh anggota mau diselesaikan dengan mekanisme (seperti) apa," kata Zainal.

?Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai, mengkritik Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys, Selasa, 16 Juli 2024.

(ADN)