Jakarta: Polemik yang muncul akibat kericuhan terkait pembentukan tata tertib (tatib) DPD RI disorot, karena terkesan hanya memuat kepentingan pimpinan. Padahal, semua anggota perwakilan atau senator, mestinya mendapat hak sama dalam menentukan tatib.

"Tatib itu milik semua anggota. Semua anggota itu sederajat," kata Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dalam keterangan yang dikutip Senin, 22 Juli 2024.

Menurut Zainal, kericuhan itu muncul lantaran Ketua La Nyalla Mataliti mengesahkan tatib secara sepihak. Tatib yang hendak disahkan, berbeda dari draf panitia khusus (pansus) dan tim kerja (timja) DPD.
Zainal melihat kericuhan dalam proses politik itu sebagai hal yang wajar, karena senator merasa tak didengar dan dilibatkan. Hal tersebut, berpotensi mencederai hak-hak yang dimiliki para senator.

"Karenanya, yang menentukan adalah mekanisme yang disepakati oleh seluruh anggota, bukan hanya pimpinan," kata Zainal.

Menurut dia, polemik pengesahan tatib mestinya disudahi. Caranya, dengan mengembalikan perumusan tatib pada seluruh senator, sesuai regulasi.

"Kembalikan ke seluruh anggota mau diselesaikan dengan mekanisme (seperti) apa," kata Zainal.

?Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai, mengkritik Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys, Selasa, 16 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD La Nyalla Mataliti. Dia menilai La Nyalla ingin mengesahkan tata tertib (tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama senator.

Semestinya, kata Feri, penentuan Tatib DPD ditentukan bersama senator terpilih. Sebab, ketentuan itu mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan.

"Pimpinan DPD mestinya dipilih anggota baru. Dalam konteks itu, peraturan tata tertib pemilihan juga harus disusun anggota yang baru, tidak kemudian dikendalikan anggota saat ini. Itu solusinya," kata Feri Amsari kepada wartawan, Sabtu, 20 Juli 2024.
Menurut dia, pengaturan tatib oleh DPD mesti dihindari. Sebab, aturan tersebut diperuntukkan bagi anggota DPD hasil Pemilu 2024.

"Masa kemudian pemilihan DPD periode berikutnya ditentukan, diatur ruang politiknya oleh DPD yang berada saat ini, menurut saya itu tidak sehat," ujar Feri.

Menurut Feri, pimpinan DPD seharusnya bertugas memimpin proses persidangan. Bukan menentukan arah gerak kelembagaan.

"Karena DPD berbeda dengan DPR, DPD itu isinya adalah individu individu yang merdeka, yang mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing," ujar dia.

Feri mengatakan anggota DPD mewakili daerah pemilihannya masing-masing, dan memiliki hak yang sama. Termasuk menjadi pimpinan lembaga tersebut.

Menurut dia, mereka bergerak atas nama dan kepentingannya sendiri. "Jadi bukan dikendalikan oleh pimpinan lembaga negara apalagi ketuanya itu bergerak demi kepentingannya sendiri, nah ini jadi problematika yg membuat keributan itu," kata dia.

Baca Juga: Ricuh Paripurna DPD Disebut Akumulasi Kekecewaan

Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Anggota DPD Dapil Papua, Yorrys Raweyai, mengkritik La Nyalla. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys, Selasa, 16 Juli 2024.

(AZF)