Bisnis.com, JAKARTA - Zscaler, perusahaan keamanan cloud asal Amerika Serikat, menemukan adanya peningkatan serangan ransomware sebesar 18% pada semester I/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Industri manufaktur, kesehatan, teknologi, pendidikan dan layanan keuangan paling banyak alami serangan. terdapat 5 grup yang paling aktif melancarkan serangan.

Dalam Laporan Ransomware Zscaler ThreatLabz 2024, Amerika Serikat tetap menjadi target utama ransomware, hampir 50% dari keseluruhan serangan terjadi di negera ini.

ThreatLabz mengidentifikasi 19 keluarga ransomware baru selama periode analisis, sehingga jumlah total menjadi 391 sejak pelacakan dimulai

Laporan tersebut juga mengungkap peningkatan keseluruhan serangan ransomware sebesar 18% YoY, dengan pembayaran tebusan terbesar untuk membuka kembali data yang terkunci mencapai US$75 juta kepada kelompok ransomware Dark Angels.

Angka ini hampir dua kali lipat pembayaran ransomware tertinggi yang terpublikasi sekaligus yang terbesar.

ThreatLabz yakin keberhasilan Dark Angels akan mendorong kelompok ransomware lain untuk menggunakan taktik serupa, yang memperkuat kebutuhan organisasi untuk memprioritaskan pelindungan terhadap serangan ransomware yang meningkat dan makin mahal.

“Meningkatnya penggunaan model ransomware-as-a-service, bersama dengan berbagai serangan zero-day pada sistem lama, peningkatan serangan vishing, dan munculnya serangan bertenaga AI, telah menyebabkan pembayaran tebusan yang memecahkan rekor,” kata Chief Security Officer Zscaler Deepen Desai, dikutip Kamis (1/8/2024).

Desai juga mengatakan organisasi harus memprioritaskan arsitektur Zero Trust untuk memperkuat postur keamanan mereka terhadap serangan ransomware.

Industri teratas yang terkena dampak ransomware

Serangan ransomware menimbulkan risiko yang signifikan bagi bisnis dari semua skala dan industri. Industri manufaktur sejauh ini menjadi yang paling banyak menjadi sasaran menurut laporan tersebut, menghadapi lebih dari dua kali lipat serangan dibandingkan industri lainnya.

Industri menghadapi tantangan ransomware yang unik berdasarkan cara mereka beroperasi, menangani data, dan infrastruktur teknologi mereka. Terlepas dari variabelnya, serangan pemerasan ransomware terus meningkat, dengan jumlah perusahaan korban yang terdaftar di situs kebocoran data meningkat hampir 58% sejak laporan ransomware tahun lalu.

Industri yang paling banyak menjadi sasaran serangan ransomware

1. Manufaktur

2. Perawatan Kesehatan

3. Teknologi

4. Pendidikan

5. Layanan Keuangan

Negara yang paling banyak menjadi target serangan ransomware:

1. Amerika Serikat (49,95%)

2. Inggris Raya (5,92%)

3. Jerman (4,09%)

4. Kanada (3,51%)

5. Prancis (3,26%)

Jika membandingkan perubahan serangan ransomware dari tahun ke tahun, AS, Italia, dan Meksiko mengalami peningkatan serangan ransomware tertinggi, dengan kenaikan yang mengejutkan masing-masing sebesar 93%, 78%, dan 58%.

Kelompok ransomware paling aktif

LockBit (22%)

BlackCat (alias ALPHV) (9%)

8Base (8%)

Lima kelompok ransomware teratas yang perlu diperhatikan pada 2024-2025:

1. Dark Angels

2. LockBit

3. BlackCat

4. Akira

5. Black Basta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serangan ransomware dari kelompok peretas Brain Cipher dipastikan tergolong tindakan terorisme siber. Namun, penetapan insiden serangan ini, apabila pemerintah ingin menetapkan sebagai aksi terorisme siber, perlu dikaji secara mendalam dengan melibatkan para praktisi keamanan siber dan pakar terorisme serta persetujuan DPR RI.

“Serangan siber jenis ransomware adalah salah satu modus utama serangan terorisme siber dimana tujuan terror dan keuntungan ekonomi penyerang dapat sekaligus dicapai dalam satu kali aksi,” tegas Deputy of Operation Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure (CSIRT.ID) MS Manggalany kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Manggalany memaparkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, PDNS 2 termasuk dalam definisi infrastruktur vital. Hal ini karena PDNS 2 diisi oleh ribuan aplikasi pelayanan publik yang ditujukan untuk kepentingan umum, yang diselenggarakan oleh 282 instansi pemerintah, baik kementerian, Lembaga, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, gangguan dalam bentuk apapun, kerusakan dan atau kehancuran yang dialami oleh infrastruktur informasi vital PDNS 2 ini dapat dikategorikan sebagai serangan terstruktur (aksi teror) terhadap pemerintah atau negara.

Menurut Manggalany, definisi terorisme siber, berbeda dengan kriminalisme siber (cyber crime), masih terus berkembang dan dinamis mengikuti perubahan motivasi, modus, jenis target, dan dampak dari berbagai serangan siber. Namun, terorisme siber setidaknya harus memenuhi enam unsur yakni aktor, motivasi, tujuan, sarana, dampak, dan korban. Pertama, aktor pelaku baik aktor yang bukan didukung oleh inisiatif negara (non state actor), aktor yang didukung oleh inisiatif negara dan bisa dianggap sebagai pernyataan perang (cyber war), dan aktor yang berafiliasi dengan kelompok separatis.

Unsur kedua adalah motivasi, baik ideologis, sosial, ekonomi atau politik. Seringkali motivasi ini menjadi kombinasi kepentingan, karena dalam berbagai kasus, sebuah serangan siber dengan alasan terorisme, dilakukan oleh kelompok profesional yang punya motif dan tujuan ekonomi kriminal siber biasa. Unsur ketiga adalah tujuan, apakah tujuannya untuk alat kampanye memaksakan tuntutan perubahan, keyakinan/ideologis tertentu, dan gangguan sebagai alat untuk memenuhi motivasi tertentu.

Unsur keempat adalah sarana berupa ancaman siber (cyber threat), serangan siber (cyber attack), propaganda siber (cyber propaganda), dan lain sebagainya. Unsur kelima berupa dampak yang diharapkan oleh si kelompok penyerang berupa cyber power dan cyber violence, berupa disrupsi layanan digital publik, kebocoran data, kerugian ekonomi, ancaman psikologis ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan, hingga kerusakan fisik.

Terakhir, menurut Manggalany, adalah korban, baik kelompok masyarakat sipil, swasta, industri, organisasi, pemerintah, dan non-pemerintah, penyelenggara infrastruktur digital maupun fisik.

Menurut Manggalany, pemerintah harus memetakan motivasi dari serangan siber apabila ingin menetapkan sebagai tindakan terorisme, yakni mengungkap apakah ada kepentingan ideologi atau politik dan ekonomi sekaligus. Serangan siber jenis ramsomware adlaah salah satu modus utama serangan terorisme siber dimana tujuan teror dan keuntungan ekonomi penyerang dapat sekaligus dicapai dalam satu kali aksi.

"Apalagi secara teknis, serangan ransomware ke PDNS 2 sudah memenuhi semua kriteria unsur terorisme siber,” tegas dia.

Dia menegaskan, apabila sang pelaku memiliki motivasi ideologi dan politik atas serangannya, maka pemerintah memiliki tantangan baru, mengingat sesuai UU tentang terorisme, penanganan terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang belum memiliki kemampuan kontra terorisme siber, termasuk pengampu serta penyelenggara layanan di semua sektor infrastruktur vital, termasuk PDNS 2, belum memiliki protokol kontra terorisme siber.

“Perlu ditegaskan bahwa manajemen krisis siber untuk mengatasi serangan terorisme siber berbeda dengan prosedur protokol untuk merespons aksi kriminal siber biasa. Penindakan atas terorisme siber bisa penegakan hukum sekaligus protokol retaliasi, dimana BPT bisa melakukan serangan ofensif terhadap aktor teroris dan sumber dayanya,” tegas Manggalany lagi.