Jakarta: Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya isu keamanan siber. Melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria beberapa waktu lalu yang dirangkum dari pemberitaan media bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada setiap lembaga negara untuk memiliki Computer Security Incident Response Team atau CSIRT.

CSIRT adalah tim tanggap insiden yang mengoordinasikan upaya melindungi dan merespons ancaman siber. Mulai dari threat hunting hingga incident handling, CSIRT memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan layanan digital lembaga-lembaga pemerintahan.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tahun 2023 mencatat sekitar 403 juta anomali, termasuk 347 dugaan insiden siber serius dengan kebocoran data sebagai insiden terbanyak. Insiden besar seperti kebocoran data di beberapa instansi pemerintah semakin menekankan kebutuhan mendesak ini.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target membentuk 131 CSIRT dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 sebagai proyek strategis nasional dengan skala prioritas tinggi. Langkah Presiden untuk mempercepat pembentukan CSIRT di setiap lembaga negara adalah strategi penting dalam mengurangi risiko siber dan meningkatkan kesiapan Indonesia di era digital.

Dengan latar belakang militer, Presiden Prabowo memahami bahwa pertahanan terbaik adalah kombinasi dari pencegahan dan kesiapan pemulihan pasca-insiden. Inilah yang menjadi dasar dari pembentukan CSIRT di seluruh instansi negara.

Sebagai perusahaan teknologi informasi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, PT Datacomm Diangraha berkomitmen mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan siber nasional. Melalui layanan keamanan siber DTrust, Datacomm menawarkan solusi lengkap untuk membantu lembaga pemerintah membangun CSIRT yang efektif dan tangguh.

Datacomm memberikan dukungan mulai dari penyusunan struktur organisasi, pemilihan personel, hingga implementasi teknologi dan prosedur keamanan siber. Datacomm telah bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk operator telekomunikasi terbesar dan institusi vital negara dalam membangun CSIRT yang handal.

Layanan yang ditawarkan oleh DTrust tidak hanya berhenti pada konsultasi, tetapi juga mencakup pelatihan personel, pengembangan prosedur deteksi dini, hingga pemulihan insiden yang komprehensif. Dengan prinsip "People, Process, and Technology", Datacomm fokus pada pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan CSIRT yang siap menghadapi berbagai jenis ancaman siber.

"Keamanan siber bukan sekadar soal teknologi canggih, tetapi juga mencakup kesiapan tim seperti Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan prosedur yang mampu merespons insiden dengan cepat. Ketahanan siber (cyber resilience) menjadi kunci untuk meminimalkan dampak gangguan akibat serangan siber, memastikan operasional dapat segera dipulihkan melalui koordinasi efektif tim tanggap insiden," ujar Muhammad Haikal, SOC Operation Manager PT Datacomm Diangraha.

Melalui pengalaman mendalam dalam membangun infrastruktur CSIRT, Datacomm memastikan setiap lembaga pemerintah memiliki kemampuan teknis dan prosedural yang diperlukan untuk mengantisipasi dan merespons ancaman siber secara efektif.

Dukungan ini juga mencakup analisis ancaman terbaru dan rekomendasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi, menjadikan DTrust sebagai solusi unggul untuk ketahanan siber nasional.

Datacomm hadir sebagai mitra strategis yang siap membantu lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi penting lainnya membentuk tim CSIRT dengan standar terbaik. Dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman dan inovasi teknologi terbaru dalam keamanan siber, Datacomm menjamin setiap lembaga negara memiliki kesiapan optimal untuk menghadapi tantangan dunia siber.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, investor.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia terus mengejar target peluncuran total 131 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di lingkungan pemerintahan dan lembaga terkait di Tanah Air. Hal ini dilakukan guna memperkuat mitigasi, ketahanan, dan keamanan ruang siber nasional.

Terkini, sebanyak 18 CSIRT telah diluncurkan di di KPPU, BNPP, BP2MI, Kota Pontianak, Kota Medan, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Probolinggo, Kota Bengkulu, Kota Cimahi, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Universitas Bina Bangsa Getsempana (UBBG).

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, pembentukan CSIRT bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan siber nasional, khususnya pada sektor pemerintahan yang andal dan profesional.

“Misinya untuk mengoordinasikan dan mengolaborasikan layanan keamanan, tanggap insiden siber, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber pada sektor pemerintahan,” ungkap Hinsa, dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Jumat (26/7/2024).

Menurut dia, CSIRT dibentuk untuk menangani insiden siber, yakni  web defacement, distributed denial of service dan denial of service, malware, phishing, ransomware,data breach, pencurian data, dan insiden siber lain yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik nasional.

Melalui koordinasi dan kolaborasi, Gov-CSIRT Indonesia pun akan memberikan berbagai layanan. Beberapa di antaranya peringatan insiden keamanan siber, tanggap insiden siber, forensik digital, dan pemberitahuan imbauan keamanan.

Selain itu, ada konsultasi penanganan insiden siber serta pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber. Lalu, layanan peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Kemudian, layanan asistensi pembentukan dan pendaftaran untuk CSIRT pemerintah.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo menambahkan, tujuan launching CSIRT untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi.

“Tujuannya untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden bagi setiap sektor secara masif dan terstruktur dalam suatu pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber,” ucap Sulistyo.

Tujuan lainnya untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas TTIS antarsektor guna memperluas wawasan penanggulangan insiden. Selanjutnya, peluang kerja sama keamanan informasi serta memberikan persepsi sama dalam pembentukan dan pembinaan penanganan insiden bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pembangunan manusia.

Amanat Perpres

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, CSIRT/TTIS punya vital dalam menghadapi tantangan serangan dan keamanan siber nasional. Pembentukannya juga menjadi amanat yang diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Presiden Jokowi pun telah menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan pembentukan 131 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis.

Pembentukan CSIRT juga diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV), pasal 4, salah satunya administrasi pemerintahan. Dalam pasal 12 disebutkan, penyelenggara IIV dengan membentuk TTIS (CSIRT) organisasi.

Fungsi juga CSIRT memberikan layanan reaktif (koordinasi insiden, triase insiden, resolusi insiden), layanan proaktif (mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan dan, tren teknologi serta melakukan audit keamanan informasi), serta layanan peningkatan keamanan melalui bimbingan teknis, workshop, dan cyber drill test.

Menurut Budi Arie, pembentukan CSIRT makin penting karena masih besarnya ancaman keamanan siber. Di tingkat global, terdapat setidaknya 2.200 serangan siber setiap hari. Serangan tersebut pun diproyeksikan menimbulkan kerugian sekitar US$ 9,5 triliun per hari pada 2024. Nilainya diperkirakan meningkat pada 2025 menjadi US$ 10,5 triliun per hari.

“Negara kita, Indonesia, berada pada peringkat ke-10 sebagai target serangan siber secara global. Pemeringkatan ini dilakukan oleh Kaspersky secara real-time,” kata Budi Arie.

Implementasi keamanan siber pun disebut dapat mengantisipasi serangan siber dengan memberikan perlindungan dari ancaman pencurian dan kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Hal ini pun akan mendorong investasi serta membantu pengguna dalam menyusun sistem pertahanan siber yang lebih baik.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News