Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyampaikan pihaknya mengajukan kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Airlangga menuturkan hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait keberlanjutan (sustainability) di sektor kelapa sawit.

"Untuk standarnya ditegaskan melalui PP sehingga nanti EUDR paham bahwa kita punya regulasi mengenai sustainability," ujarnya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, Eropa menerapkan kebijakan antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang awalnya akan berlaku pada 2025, namun ditunda selama dua tahun.

UU Antideforestasi ini berisiko menghambat ekspor produk perkebunan Indonesia, seperti sawit, karet, kakao, kopi dan kayu ke Uni Eropa. Alhasil, pengusaha sawit Indonesia kewalahan menggadapi aturan tersebut kala akan melakukan ekspor ke ranah Eropa.

ISPO merupakan standar mutu yang berisikan prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan.

Sebelumnya pun pengusaha sawit mengeluhkan terkait biaya sertifikasi ISPO. Selain itu, rendahnya ISPO lantaran tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

Sebagai informasi, melalui EUDR, Eropa membatasi 6 komoditas Indonesia, yaitu kopi, kakao, karet, furniture, CPO, dan juga sapi.

UU antideforestasi mewajibkan perusahaan atau importir yang menjual keenam komoditas tersebut untuk memastikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau tidak merusak lingkungan maupun hutan.

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten, termasuk dalam mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu dilakukan guna menjaga produksi sawit, utamanya bagi perkebunan swadaya, sekaligus turut mendukung perekonomian nasional.

Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, SPKS telah mengadakan berbagai pelatihan demi memacu kompetensi petani sawit. Organisasi itu memberikan pelatihan bagi 1.000-1.500 petani sawit per tahun di 22 kabupaten, mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik guna mendukung sistem sertifikasi, seperti ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

SPKS menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan gratis ke petani. Hal itu bagian dari upaya SPKS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan sawit. “SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, kami targetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani masuk proses sertifikasi ISPO," ujar dia. Koperasi itu mencakup area sekitar 7.000 hektare (ha) di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau. 

SPKS yang menaungi ribuan petani sawit itu bekerja langsung di lapangan sehingga memahami permasalahan serta kebutuhan mendesak para petani itu. Karenanya, selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana prasarana (sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi.

Legalitas Lahan

SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).

SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit yang bernilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.

Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. SPKS berharap upaya itu berdampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia. “Banyak petani swadaya yang tidak punya akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi itu dengan fokus pada mereka yang butuh dukungan,” jelas Sabarudin.

Atas kerja keras SPKS yang konsisten mendampingi petani sawit, Medbun Award 2024 menganugerahi SPKS dengan apresiasi Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit pada 18 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat. Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, dengan apresiasi itu, SPKS akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya serta memacu kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.

Dengan adanya apresiasi itu, SPKS berharap bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional ke depannya. Pekerjaan di tingkat tapak ini sangat penting karena bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat luas. "Tidak banyak organisasi yang bekerja hingga ke tingkat tapak, kami bangga bisa menjadi salah satunya. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” jelas dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (28/07/2024).

Pendorong Ekonomi

Pada diskusi inovasi teknologi sawit dan penganugerahan Medbun Award 2024 di Bandung, Jawa Barat, pertengahan Juli 2024, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika, dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Setia Diarta, mengatakan, industri sawit hulu-hilir merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis agro nasional.

Sektor industri sawit menjadi tumpuan pendapatan sekitar 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa, hingga menyumbang devisa sekitar Rp 450 triliun per tahun yang didominasi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Nilai ekonomi sektor sawit hulu-hilir nasional mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun atau setara 3,5% nilai produk domestik bruto (PDB) 2023 ng mencapai Rp 20.892 triliun.

“Apabila nilai ekspor sawit dan turunannya di-take out dari total nilai ekspor nasional maka terjadi ketimpangan neraca perdagangan,” jelas Setia Diarta mengutip sambutan Dirjen Putu Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekspor sawit sangat dominan pada konstelasi ekonomi bangsa, berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, dan mampu menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News