NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan adanya kemitraan antara petani dengan industri biodiesel nasional.

Hal tersebut agar program biodiesel benar-benar memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat maupun industri, terutama dari sisi peningkatan produktivitas tanaman sawit. Dalam kemitraan tersebut, para petani swadaya perlu diprioritaskan karena mereka mengelola sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Menurut Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin, program biodiesel yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di 2015 belum sepenuhnya berdampak positif bagi petani sawit. Meski tujuan awal program itu untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan biodiesel, hingga kini kemitraan itu belum terealisasi merata.

Riset SPKS di Riau menunjukkan, para petani di provinsi itu belum menikmati kemitraan dengan industri biodiesel, mereka masih menjual sawitnya kepada tengkulak atau bukan langsung ke perusahaan biodiesel. Padahal, di Riau terdapat industri biodiesel di lima kabupaten. “Program biodiesel sudah berjalan cukup lama, tapi kemitraan petani dan perusahaan di industri itu masih jauh dari harapan. Butuh aturan yang mewajibkannya,” ungkap Sabarudin.

SPKS menekankan pentingnya keberadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi korporasi tersebut. Hal itu lantaran SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas.

Produktivitas petani sawit kini masih rendah, sekitar 12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare (ha) per tahun atau jauh di bawah capaian perusahaan 25 ton TBS per ha per tahun. “Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul juga harus menjadi fokus pemerintah baru guna memacu produktivitas petani," ujar dia.

Sabarudin menjelaskan hal itu dalam diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Program prioritas biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis mencapai ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi itu benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok sawit, peran para petani swadaya tak bisa diabaikan. “Alasan utama petani swadaya penting dilibatkan, di antaranya petani sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di RI,” tandas dia.

Keterlibatan petani swadaya juga penting demi menjaga keberlanjutan industri biodiesel. Penguasaan 40% atas lahan sawit adalah angka signifikan yang menunjukkan ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran petani swadaya. Jika mereka tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar pemanfaatan lahan.

Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret membantu perekonomian rakyat kecil. Sebab, mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan. Lewat program biodiesel, mereka diharapkan mendapat manfaat ekonomi lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan menguntungkan semua pihak, perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan dirancang baik, program biodiesel bisa berjalan optimal.

Saling Berkolaborasi

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menjelaskan, pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM tapi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lain, termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait itu sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif guna mendukung komersialisasi biodiesel, khususnya dari kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen. “Produksi biodiesel sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utama, sehingga peran petani plasma dan swadaya sangat penting. Kemitraan petani-perusahaan harus terus dipacu agar program biodiesel tidak hanya sukses di sektor industri, tapi juga bermanfaat langsung bagi petani sawit,” tandas Edi.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani berkomitmen mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai kepentingan petani. Dia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung ke petani sawit.

Ke depan, kata dia, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perisai Prabowo serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani. “Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk," ujar Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id -Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar workshop pengenalan dan pengembangan aneka produk UMKM berbasis kelapa sawit bagi petani plasma dan pelaku usaha di Sumbar.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2024 tersebut digelar di Hotel Pangeran City, Kota Padang dan melibatkan 70 peserta dari petani dan perwakilan intansi pemerintah dan dunia usaha. Workshop menghadirkan narasumber berkompeten antara lain Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiyono.

Selain itu, praktisi produk pangan berbasis kelapa sawit Natassa Kusumawardany, Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unand Muhammad Makky, serta praktisi produk kecantikan berbasis sawit Dr. Irdawati Novita.  

Hilmi Muhansyah dalam sambutannya menjelaskan pentingnya kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia, terutama bagi daerah-daerah penghasil kelapa sawit seperti Sumatera Barat.

“Sawit adalah salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Pada bulan Agustus, kontribusinya mencapai US$ 1,7 miliar, setara dengan sekitar Rp 26 triliun,” kata Hilmi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Hilmi juga menyoroti dampak positif kelapa sawit terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, menyebutkan bahwa produk turunan sawit dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti makanan, kosmetik, dan energi.

“Kami ingin menekankan bahwa sawit tidak hany bermanfaat bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi UMKM dan masyarakat umum,” tambahnya.

BPDPKS, sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor kelapa sawit di Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa hasil dari workshop ini dapat berlanjut dengan kolaborasi nyata antara petani dan pelaku usaha,” kata Hilmi

Sementara itu, Ketua Umum Aspektir Indonesia Setiyono menjelaskan, workshop UKMK yang dilaksanakan di Padang ini bertujuan untuk memperkenalkan produk turunan dari kepala sawit. “Kita mengadakan workshop ini, agar para petani sawit di Sumbar mengenal dan mengembangkan produk – produk turunan dari kepala sawit itu sendiri,” ujarnya.

Setiyono berharap, setelah mengikuti workshop ini, para petani sawit yang ada di Sumbar mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat setelah mengikuti workshop yang telah di adakan ini. “Kita berharap para petani mengembangkan industri turunan dari kelapa sawit sehingga meningkatkan ekonomi para petani,” ungkapnya.

Dwi Purwanto perwakilan dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar menjelaskan, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara produsen  minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektare.

“Kelapa sawit sendiri memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,54 dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang di Indonesia,” jelasnya.

Dwi Purwanto memaparkan juga, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat adalah 416.891 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 250.631 Ha, PTPN seluas 5.147 Ha  dan perusahaan besar swasta nasional (PBSN) seluas 161.113 Ha.

Sedangkan produksi minyak  CPO yang berasal dari Perkebunan kelapa sawit di Sumbar mencapai 1.269.176 Ton, yang disumbangkan oleh perkebunan rakyat sebesar 567.930 Ton 44,754), PTPN sebesar 36.314 Ton (2,864) dan PBSN sebesar 664.932 Ton (52,39 %).

“Daerah sentra pengembangan kelapa sawit di Sumbar terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman,” jelasnya.

Dwi Purwanto berharap, kegiatan workshop yang diadakan oleh Aspekpir dan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini, dapat mengembangkan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraannya. “Awalnya terdapat 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit,” jelasnya.

Pada workshop tersebut, juga dilaksanakan praktek pembuatan teh dari daun sawit dan pembuatan sabun mandi cair hingga pengemasannya. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan keinginan peserta workshop untuk mengembangkkan produk kosmetik berbasis sawit.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus mendorong pengenalan dan penggunaan produk-produk hilir yang dihasilkan oleh Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) berbasis sawit di destinasi wisata potensial, di antaranya Labuan Bajo. Produk-produk dari UKMK berbasis sawit tersebut antara lain dodol, keripik, abon jamur, parfum, kerajinan, dan lainnya.

Dalam rangka mengenalkan dan mendorong penggunaan produk-produk dari UKMK berbasis sawit, SPKS bersama BPDPKS menggelar workshop Pengenalan Produk-Produk UKMK Berbasis Kelapa Sawit kepada Pelaku Wisata di Destinasi Premium Labuan Bajo di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir September 2024.

Workshop itu bertujuan mendorong kolaborasi antara pelaku UKMK sawit dan sektor pariwisata lokal. SPKS dan BPDPKS berharap acara itu bisa memperkuat hubungan antara pelaku usaha lokal, pemerintah, dan UKMK sawit guna mengembangkan sektor perdagangan produk turunan sawit di destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

Beberapa tahun terakhir, berbagai produk hilir telah dikembangkan koperasi petani sawit di seluruh Indonesia. Melalui dukungan SPKS dan BPDPKS, produk-produk itu mulai merambah pasar baru, termasuk destinasi wisata potensial seperti Labuan Bajo.

Karenanya, workshop itu bertujuan mempertemukan para pelaku UKMK dari Manggarai Barat dan Manggarai dengan sektor pariwisata di Labuan Bajo guna memperluas pasar produk UKMK sawit. Berbagai pemangku kepentingan hadir di acara itu, termasuk pelaku UKMK dari Manggarai Barat, koperasi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Divisi UKMK BPDPKS, praktisi, dan perwakilan Kadin Manggarai Barat. Workshop menjadi ajang mendorong kerja sama UKMK sawit dan pelaku usaha di sektor pariwisata Labuan Bajo.

Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin menekankan pentingnya memperkenalkan produk hilir sawit kepada masyarakat NTT, khususnya di Labuan Bajo. Meski sawit tidak ditanam di wilayah itu, SPKS menyoroti kontribusi besar masyarakat NTT terhadap industri sawit nasional sebagai tenaga kerja di berbagai perkebunan di seluruh Indonesia.

“Selama ini, masyarakat NTT mengenal sawit sebagai salah satu lapangan kerja. Melalui workshop ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk hilir sawit, seperti dodol sawit, keripik sawit, abon jamur sawit, hingga parfum dan kerajinan lainnya,” jelas Sabarudin dalam keterangan yang dikutip Kamis (03/10/2024).

Beri Pelatihan

Menurut Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, produk sawit bukan hanya minyak goreng, tapi banyak produk turunan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. “Sawit bukan hanya soal minyak goreng, tapi banyak produk turunannya yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada Agustus 2024, ekspor produk sawit dan turunannya US$ 1,7 miliar dalam satu bulan,” jelas Helmi.

BPDPKS telah melatih para petani sawit yang tergabung dalam koperasi untuk menghasilkan produk-produk UKMK, seperti kosmetik dan kerajinan, yang kini siap diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, termasuk di destinasi wisata premium Labuan Bajo.

Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat Theresia Primadona Asmom menyambut baik inisiatif SPKS dan BPDPKS dalam mengenalkan produk hilir UKMK berbasis sawit. Meski Manggarai Barat tidak memiliki perkebunan sawit, lebih dari 7.000 masyarakat dari wilayah itu bekerja di sektor sawit di luar daerah. Theresia berharap kolaborasi ini dapat mendorong inovasi bagi para pelaku wisata di Labuan Bajo serta menciptakan sinergi antara produk khas Manggarai dan sawit.

Di sisi lain, Ketua Kadin Manggarai Barat Ignasius Charles Angliwarman mendukung pengembangan kolaborasi antara sektor UKMK sawit dan pariwisata di Labuan Bajo. “Kami terus mendorong pariwisata memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Kolaborasi Kadin, petani sawit, dan pelaku usaha pariwisata menjadi langkah strategis memperkuat sektor perdagangan di Labuan Bajo," ujar dia.

Lewat workshop yang digelar SPKS dan BPDPKS, kolaborasi petani, pengusaha, dan pemerintah diharapkan terus berkembang dan memacu kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk UKMK sawit. Kadin Manggarai Barat berkomitmen memfasilitasi kerja sama itu demi menciptakan pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi produk-produk sawit di destinasi wisata Labuan Bajo. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten, termasuk dalam mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu dilakukan guna menjaga produksi sawit, utamanya bagi perkebunan swadaya, sekaligus turut mendukung perekonomian nasional.

Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, SPKS telah mengadakan berbagai pelatihan demi memacu kompetensi petani sawit. Organisasi itu memberikan pelatihan bagi 1.000-1.500 petani sawit per tahun di 22 kabupaten, mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik guna mendukung sistem sertifikasi, seperti ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

SPKS menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan gratis ke petani. Hal itu bagian dari upaya SPKS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan sawit. “SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, kami targetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani masuk proses sertifikasi ISPO," ujar dia. Koperasi itu mencakup area sekitar 7.000 hektare (ha) di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau. 

SPKS yang menaungi ribuan petani sawit itu bekerja langsung di lapangan sehingga memahami permasalahan serta kebutuhan mendesak para petani itu. Karenanya, selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana prasarana (sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi.

Legalitas Lahan

SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).

SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit yang bernilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.

Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. SPKS berharap upaya itu berdampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia. “Banyak petani swadaya yang tidak punya akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi itu dengan fokus pada mereka yang butuh dukungan,” jelas Sabarudin.

Atas kerja keras SPKS yang konsisten mendampingi petani sawit, Medbun Award 2024 menganugerahi SPKS dengan apresiasi Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit pada 18 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat. Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, dengan apresiasi itu, SPKS akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya serta memacu kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.

Dengan adanya apresiasi itu, SPKS berharap bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional ke depannya. Pekerjaan di tingkat tapak ini sangat penting karena bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat luas. "Tidak banyak organisasi yang bekerja hingga ke tingkat tapak, kami bangga bisa menjadi salah satunya. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” jelas dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (28/07/2024).

Pendorong Ekonomi

Pada diskusi inovasi teknologi sawit dan penganugerahan Medbun Award 2024 di Bandung, Jawa Barat, pertengahan Juli 2024, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika, dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Setia Diarta, mengatakan, industri sawit hulu-hilir merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis agro nasional.

Sektor industri sawit menjadi tumpuan pendapatan sekitar 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa, hingga menyumbang devisa sekitar Rp 450 triliun per tahun yang didominasi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Nilai ekonomi sektor sawit hulu-hilir nasional mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun atau setara 3,5% nilai produk domestik bruto (PDB) 2023 ng mencapai Rp 20.892 triliun.

“Apabila nilai ekspor sawit dan turunannya di-take out dari total nilai ekspor nasional maka terjadi ketimpangan neraca perdagangan,” jelas Setia Diarta mengutip sambutan Dirjen Putu Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekspor sawit sangat dominan pada konstelasi ekonomi bangsa, berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, dan mampu menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Pemerintah segera mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) guna memperluas cakupan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Dengan konversi itu, BPDP bertugas merevitalisasi perkebunan kakao, kelapa, dan karet, serta melanjutkan program-program pengembangan industri hulu-hilir sawit yang sudah dijalankan lebih dahulu.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, langkah perubahan BPDPKS menjadi BPDP dilakukan untuk memperluas cakupan hasil kelolaan dana sawit ke kakao, kelapa, dan karet. Pemerintah akan menugasi BPDP untuk melakukan revitalisasi kakao, kelapa, dan juga karet, selain mendorong riset untuk pengembangan tiga komoditas tersebut.

JAKARTA, Investor.id -Penugasan pemerintah kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa, dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kakao.  

Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Arief Susanto menerangkan, upaya peningkatan produktivitas kakao Indonesia tersebut akan semakin mendorong daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global dalam perdagangan internasional yang sangat kompetitif.