Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyampaikan pihaknya mengajukan kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Airlangga menuturkan hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait keberlanjutan (sustainability) di sektor kelapa sawit.

"Untuk standarnya ditegaskan melalui PP sehingga nanti EUDR paham bahwa kita punya regulasi mengenai sustainability," ujarnya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, Eropa menerapkan kebijakan antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang awalnya akan berlaku pada 2025, namun ditunda selama dua tahun.

UU Antideforestasi ini berisiko menghambat ekspor produk perkebunan Indonesia, seperti sawit, karet, kakao, kopi dan kayu ke Uni Eropa. Alhasil, pengusaha sawit Indonesia kewalahan menggadapi aturan tersebut kala akan melakukan ekspor ke ranah Eropa.

ISPO merupakan standar mutu yang berisikan prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan.

Sebelumnya pun pengusaha sawit mengeluhkan terkait biaya sertifikasi ISPO. Selain itu, rendahnya ISPO lantaran tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

Sebagai informasi, melalui EUDR, Eropa membatasi 6 komoditas Indonesia, yaitu kopi, kakao, karet, furniture, CPO, dan juga sapi.

UU antideforestasi mewajibkan perusahaan atau importir yang menjual keenam komoditas tersebut untuk memastikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau tidak merusak lingkungan maupun hutan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai produsen minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia mengalami kesenjangan signifikan pada pengetahuan petani sawit terhadapPeraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan olehInstitute For Development of Economics and Finance (Indef) kepada 500 petaniyang masuk dalam rantai pasok ekspor terbesar ke Uni Eropa (UE), yakni Siak, Riau; Mesuji, Lampung; dan Ketapang, Kalimantan Barat, hanya 6% petani yang menyatakan pernah mendengar istilah EUDR.
"Sebanyak 94% responden tidak pernah mendengar tentang Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran di kalangan petani kecil," ungkapEkonom senior Indef, Fadhil Hasan dalam diskusi publik yang dilaksanakan pada Rabu (23/10).
Fadhil menambahkan, ketidaktahuan para petani ini akan menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan dan membuat keputusan yang tepat terkait praktik pertanian mereka.

JAKARTA, Investor.id -Rencana penundaan implementasi European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) selama setahun disambut positif. Sebab regulasi tersebut masih belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menerangkan, saat ini yang ditangkap hanya gambaran besarnya saja dan tidak ada parameter yang jelas dalam EUDR. Tidak diketahui apa parameter “deforestasi” yang dirujuk dalam EUDR atau bagaimana parameter-parameter tersebut akan diimplementasikan di lapangan.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin, mengungkapkan bahwa selama ini solusi untuk mengurangi biaya sertifikasi bagi petani kelapa sawit yakni penerapan sertifikasi yurisdiksi. Hal tersebut diharapkan bisa membantu petani kelapa sawit dalam berbagai hal khususnya dalam pendanaan untuk mendapatkan sertifikasi.

“Biaya sertifikasi saat ini cukup tinggi, mencapai sekitar Rp4 juta per hektare nya. Dengan sertifikasi yurisdiksi, kami berharap biaya tersebut bisa ditekan,” kata Sabarudin dalam keterangannya, dikutip Warta Ekonomi, Selasa (24/9/2024).

Sebagai informasi, sertifikasi yurisdiksi merupakan sertifikasi yang diterapkan berdasarkan wilayah administrasi tertentu, seperti kabupaten atau provinsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan.

Di sisi lain, dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit juga membuka peluang bagi penerapan sertifikasi ini. nantinya, dukungan tersebut bisa membantu petani dalam penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Tak hanya itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini beberapa kabupaten penghasil sawit telah mulai melakukan verifikasi dan proses menuju sertifikasi yurifiksi. Hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan daya saing petani sawit saja, melainkan juga membangun sinergi yang lebih baik antara perusahaan (stakeholder) dengan petani kecil (smallholder).

“Kami berharap penerapan sertifikasi yurisdiksi ini bisa menjadi model yang efektif, terutama untuk para koperasi petani sawit. Dengan pendekatan ini, biaya sertifikasi bisa lebih terjangkau dan prosesnya lebih efisien,” jelasnya.

Beberapa kabupaten di Indonesia yang merupakan penghasil kelapa sawit, sambnungnya, telah mulai menerapkan sertifikasi tersebut. Pemerintah kabupaten bersama petani dan koperasi sedang bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Sertifikasi yurisdiksi dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit serta memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok minyak sawit global. Selain itu, pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di berbagai daerah penghasil sawit melalui peningkatan akses ke pasar yang lebih luas. Baik domestik maupun global.

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten, termasuk dalam mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu dilakukan guna menjaga produksi sawit, utamanya bagi perkebunan swadaya, sekaligus turut mendukung perekonomian nasional.

Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, SPKS telah mengadakan berbagai pelatihan demi memacu kompetensi petani sawit. Organisasi itu memberikan pelatihan bagi 1.000-1.500 petani sawit per tahun di 22 kabupaten, mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik guna mendukung sistem sertifikasi, seperti ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

SPKS menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan gratis ke petani. Hal itu bagian dari upaya SPKS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan sawit. “SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, kami targetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani masuk proses sertifikasi ISPO," ujar dia. Koperasi itu mencakup area sekitar 7.000 hektare (ha) di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau. 

SPKS yang menaungi ribuan petani sawit itu bekerja langsung di lapangan sehingga memahami permasalahan serta kebutuhan mendesak para petani itu. Karenanya, selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana prasarana (sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi.

Legalitas Lahan

SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).

SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit yang bernilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.

Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. SPKS berharap upaya itu berdampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia. “Banyak petani swadaya yang tidak punya akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi itu dengan fokus pada mereka yang butuh dukungan,” jelas Sabarudin.

Atas kerja keras SPKS yang konsisten mendampingi petani sawit, Medbun Award 2024 menganugerahi SPKS dengan apresiasi Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit pada 18 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat. Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, dengan apresiasi itu, SPKS akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya serta memacu kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.

Dengan adanya apresiasi itu, SPKS berharap bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional ke depannya. Pekerjaan di tingkat tapak ini sangat penting karena bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat luas. "Tidak banyak organisasi yang bekerja hingga ke tingkat tapak, kami bangga bisa menjadi salah satunya. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” jelas dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (28/07/2024).

Pendorong Ekonomi

Pada diskusi inovasi teknologi sawit dan penganugerahan Medbun Award 2024 di Bandung, Jawa Barat, pertengahan Juli 2024, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika, dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Setia Diarta, mengatakan, industri sawit hulu-hilir merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis agro nasional.

Sektor industri sawit menjadi tumpuan pendapatan sekitar 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa, hingga menyumbang devisa sekitar Rp 450 triliun per tahun yang didominasi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Nilai ekonomi sektor sawit hulu-hilir nasional mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun atau setara 3,5% nilai produk domestik bruto (PDB) 2023 ng mencapai Rp 20.892 triliun.

“Apabila nilai ekspor sawit dan turunannya di-take out dari total nilai ekspor nasional maka terjadi ketimpangan neraca perdagangan,” jelas Setia Diarta mengutip sambutan Dirjen Putu Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekspor sawit sangat dominan pada konstelasi ekonomi bangsa, berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, dan mampu menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musim Mas Group, salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia, mengadakan Sesi Berbagi Pengalaman: Program Pemberdayaan Petani Swadaya untuk Masa Depan Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pertemuan yang dihadiri oleh multi stakeholders seperti Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, sektor swasta, serta asosiasi petani ini bertujuan membuka peluang kolaborasi untuk Program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas.

General Manager Program & Project Musim Mas Group Rob Nicholls, menjelaskan Musim Mas memiliki empat pilar dalam melaksanakan Kebijakan Keberlanjutan, salah satunya adalah Meningkatkan taraf hidup Petani, Pekerja, dan Masyarakat. Berdasarkan komitmen tersebut, Musim Mas telah menjalankan Program Pemberdayaan Petani Swadaya yang kini telah melibatkan lebih dari 44.000 petani swadaya di 6 provinsi di Indonesia.

"Kami memulai program ini pada tahun 2015 bersama International Finance Corporation (IFC), dan pada tahun 2020 kami melanjutkan serta mengembangkan program tersebut lebih lanjut”.

Dari berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan, kelapa sawit berhasil mengantarkan Indonesia ke peringkat atas penghasil komoditas tersebut. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berjumlah 16,38 juta hektar dan diantaranya merupakan perkebunan swadaya sekitar 6,77 juta hektar atau 41 persen.

Diprediksi, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. Namun, petani swadaya kelapa sawit di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik perkebunan yang baik, hasil kebun yang rendah, hingga tidak memiliki akses modal dan dukungan keuangan untuk membantu panen dan peremajaan sawit (replanting).

Musim Mas menganggap petani swadaya adalah masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan ini ingin membawa petani swadaya menuju praktik pertanian yang berkelanjutan, serta menghubungkan mereka kepada akses keuangan dan pasar global untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menapaki keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan melalui Program Petani Swadaya Musim Mas. Program ini menerapkan dua pendekatan; Training for Smallholders yaitu program pelatihan petani secara langsung, serta Training for Trainers: Smallholders Hub yaitu program pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Melalui program ini, Musim Mas juga mendorong dan mendampingi para petani swadaya untuk membentuk kelompok/lembaga petani. Hal tersebut sangat penting untuk para petani, dimana beberapa bantuan dari pemerintah, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan hanya diperuntukan untuk petani yang berkelompok. Saat ini, Musim Mas telah membina dan mendampingi enam asosiasi petani swadaya yang tergabung dalam GAPSIMA (Gabungan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Inisiasi Musim Mas) yang berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan total anggota sebanyak 4.714 petani swadaya.

Ketua Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak (APSKS-PS) Joko Prasetyo, yang juga hadir dalam acara Sesi Berbagi Pengalaman, menjelaskan “Program Petani Swadaya Musim Mas hadir pertama kali di Riau pada tahun 2016, dan APSKS-PS dibentuk pada tahun 2019. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Musim Mas melakukan pendampingan pada APSKS-PS.

Kini, ucap dia, total anggota APSKS-PS telah mencapai 818 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 745 petani telah tersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainalble Palm Oil), 380 petani telah tersertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), 448 petani telah didampingi untuk mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), serta 437 petani telah didampingi untuk mendapatkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

"Asosiasi kami juga telah dihubungkan dengan pasar global melalui penjualan kredit RSPO. Pada periode 2020-2022, Kredit RSPO kami berhasil terjual senilai Rp 7,7 miliar. Selain digunakan untuk tambahan penghasilan petani, dana tersebut juga kami gunakan untuk keperluan operasional asosiasi, pembelian alat untuk mendukung Good Agriculture Practices dan keselamatan kerja, hingga membayar BPJS Ketanagakerjaan untuk seluruh anggota.”

“Kami menyadari bahwa program yang kami lakukan baru menjangkau sebagian kecil petani swadaya di Indonesia. Karena itu, kami ingin membuka peluang kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan, agar program ini bisa memberikan dampak yang lebih besar dan menjangkau petani swadaya yang lebih banyak, untuk masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan” tutup Rob.

JAKARTA, investor.id - Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga April 2024 sudah melingkupi lahan seluas 5,6 juta hektare (ha) atau sekitar 37% dari total target keseluruhan lahan seluas 16,38 juta ha yang akan disertifikasi (berdasarkan data Kementerian Pertanian).

“Hal ini sangat disayangkan, mengingat di dalam ISPO sendiri banyak membahas aspek-aspek keberlanjutan serta praktek pertanian yang ramah lingkungan,” kata Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) Arifin Lambaga, di Depok, Rabu (24/7/2024).

Selain sebagai salah satu langkah untuk mendukung praktek pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pelaksanaan ISPO sendiri juga memiliki manfaat bagi para pelaku usaha sawit. “Banyak perusahaan dan konsumen internasional kini memprioritaskan produk sawit yang diproduksi secara bertanggung jawab dan terverifikasi keberlanjutannya,” lanjut Arifin.

Menurutnya, dengan memiliki sertifikasi ISPO, petani sawit dapat memenuhi persyaratan pasar yang semakin ketat terkait keberlanjutan. Adapun MUTU International telah berpengalaman melayani jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi industri perkebunan sawit di Indonesia. Fokus bisnis perseroan pada naturalresources dan greeneconomy, shariaeconomy, dan digitaleconomy.

Hingga Juni 2024, MUTU International telah mengeluarkan sebanyak 271 sertifikat ISPO. Dari sertifikat yang telah dikeluarkan, sebagian besar masih dimiliki oleh usaha sawit dalam skala besar. Padahal, menurut Arifin, kepemilikan sertifikat ISPO untuk usaha sawit dalam skala kecil juga tak kalah penting.

“Terdapat perbedaan sistem sertifikasi antara usaha sawit dengan skala besar dan dengan skala kecil. Hal ini diharapkan memudahkan usaha sawit dalam skala kecil untuk dapat memiliki sertifikat ISPO,” ucap Arifin.

Arifin menekankan, dalam usaha sawit skala kecil, sangat diharapkan peran dari koperasi petani sawit. Koperasi dianggap sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi berkelanjutan serta komitmen petani dalam mematuhi peraturan pemerintah dan praktik terbaik.

Partisipasi petani dalam program mandatory ISPO 2025 diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif dari sektor kelapa sawit dan meningkatkan keuntungan ekonomi serta kesejahteraan petani. “Semakin banyak petani sawit yang mendapatkan sertifikasi berkelanjutan, semakin baik pula citra industri kelapa sawit Indonesia,” ujarnya.

Dengan memperoleh sertifikasi ISPO, pelaku usaha sawit memiliki akses lebih baik terhadap pasar yang semakin menuntut produksi secara bertanggung jawab. Hal positif dari sertifikasi ini dapat memberikan keunggulan kompetitif, terutama di pasar yang sangat menghargai praktik bisnis berkelanjutan. “Keunggulan kompetitif ini yang diharapkan bisa dimiliki oleh semua skala usaha sawit,” ucap Arifin.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengkritisi adanya keterlibatan asing dalam penyusunan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Gulat mengungkapkan, dalam penyusunan ISPO ini terdapat gelontoran dana asing sebesar Rp 13 miliar untuk meneken keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

“Saya tanya PPATK, benarkah itu masuk? benar. Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 13 miliar masuk dana waktu perancangan ISPO. Direvisi Perpres ISPO, masuk lagi (dana asing), makanya kemarin saya lapor ke KPK ke Kejagung, periksa tim itu,” ujarnya di Gedung Kementerian Pertanian, Kamis (4/7).

Gulat menjelaskan, pihak yang merancang Perpres terkait ISPO ini dibayar oleh negara luar, setelah itu hasil rancangannya diberikan ke Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Draft yang mereka rancang sampai ke pak Presiden Jokowi. Jungkir balik Apkasindo menahan jangan sampai diteken, tapi ketika Covid di 2020, mungkin karena kita panik karena Covid, pak Jokowi teken. Di situ awal kehancuran petani sawit,” jelas dia.

Ke depan, lanjut Gulat, bakal muncul broker-broker yang akan membeli sawit dengan harga murah karena tak memiliki ISPO. Tujuannya, agar negara asing menguasai perkebunan sawit Tanah Air.

“Eh kau kan tak ada ISPO, sini kubeli, berapa harganya, Rp 2.800? Mau nggak, kalau saya beli daripada tidak laku,” tutur Gulat mencontohkan.

“Pemahaman petani, untuk apa ISPO kalau nggak ada manfaatnya. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ISPO dan tidak ISPO sama, Rp 2.400,” tandasnya.