Gaji direktur hingga kepala divisi PT Timah Tbk terbongkar pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun dengan terdakwa Harvey Moeis. Gaji pada level direktur di perusahaan tersebut mencapai Rp 200 juta.

Hal ini diungkap oleh Mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Agung Permana yang dihadirkan sebagai saksi pada kasus tersebut. Hakim sempat kaget saat mendengar gaji bulanan Agung sebesar Rp 200 juta.

"Saudara gajinya berapa level direktur? Bapak kan direktur?" tanya ketua majelis hakim Eko Aryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dilansir dari detikNews, Jumat (30/8/2024).

"Waktu itu Rp 200 Pak," jawab Agung.

"Sebentar, 200 apa?" tanya jaksa.

"Juta," jawab Agung.

"Aduh! Aduh kaget saya. Waktu itu tahun berapa?" tanya jaksa.

"2020 Pak," jawab Agung.

Hakim juga sempat tertawa saat mendengar nominal gaji tersebut. Agung mengatakan gaji Rp 200 juta/bulan itu juga terkena pajak.

"2020, Rp 200 juta, ha-ha, saya ngitung aja Pak," canda hakim.

"Itu seingat saya Pak," timpal Agung.

"Itu income sudah netto atau masih bruto? Kena pajak nggak?" tanya hakim.

"Pajak Pak," jawab Agung.

Hakim juga bertanya perihal gaji kepada Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Vina Eliani yang turut dihadirkan sebagai saksi. Vina menyebut gaji yang diterimanya di tahun sekarang ada di kisaran yang sama atau Rp 200 juta.

"Ibu berapa sekarang?" tanya hakim.

"Di kisaran yang sama Yang Mulia," jawab Vina.

"Sekarang ini?" tanya hakim.

"Iya," jawab Vina.

Vina mengatakan gajinya saat ini sebesar Rp 200 juta. Hakim juga menanyakan kenapa Vina tak meminta kenaikan gaji padahal gaji itu sama dengan yang diterima Agung di tahun 2020.

"Kenapa nggak minta naik? kan itu empat tahun yang lalu. Ya toh. Kan bisa dikurs kan nilainya, uang 2020 dengan 2024. Itu ya," kata hakim.

"Iya," jawab Vina.

"Sampai sekarang Rp 200 juta?" tanya hakim.

"He'em," jawab Vina.

Hakim lalu menanyakan gaji seorang Direktur Utama (Dirut) di PT Timah. Vina mengatakan gaji Dirut PT Timah sekitar Rp 240 juta.

"Di Rp 240 juta Pak," kata Vina.

"Iya sekitar itu. Ya alhamdulillah lah ya. Itu aja sebagai pengurus di BUMN PT Timah. Karena apa? yang dikeluarkan juga sesuai, T Pak, bukan M lagi. Kita kan harus tanyakan nggak apa-apa Pak, mumpung bapak di sini, jadi kita tanya salary-nya berapa," timpal hakim.

Selain Agung dan Vina, jaksa juga menghadirkan mantan Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Aim Syafei, Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Dian Safitri dan Kabid Akuntansi Keuangan pada Divisi Akuntansi PT Timah Erwan Sudarto. Hakim juga menanyakan gaji Aim, Dian dan Erwan.

Pada persidangan itu, Aim dan Dian mengaku menerima gaji sekitar Rp 30 juta. Sementara Erwan sekitar Rp 15 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks pejabat pembuat komitmen (PPK) Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Akhmad Afif Setiawan telah merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Tindakan ini dilakukan bersama eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik; eks Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rieki Meidi Yuwana; eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa dan eks PPK, Halim Hartono.

Kemudian, Tim Leader Tenaga Ahli PT. Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan; Beneficial Owner dari PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo; eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hendy Siswanto; dan eks Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono.

“Merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.157.087.853.322 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Jaksa mengungkapkan bahwa telah dilakukan review desain pembangunan jalur KA antara Sigli – Bireun dan Kutablang – Lhokseumawe – Langsa - Besitang dalam tahap perencanaan.

Padahal, belum dilaksanakan kegiatan pra studi kelayakan (preliminitary feasibility study), studi kelayakan (feasibility study) dan belum ada penetapan trase dari Kementerian Perhubungan.

Jaksa menyebut, eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja) mengerjakan review desain untuk dikerjakan Tim Leader Tenaga Ahli PT. Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan.

Arista Gunawan, kata Jaksa, meminjam PT. Budhi Cakra Konsultan untuk mengikuti tender kegiatan Review Desain Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa dengan memberikan fee 5 persen.

“Hendy Siswanto dan Abdul Kamal tetap melakukan pembayaran 100 persen kepada PT Budhi Cakra Konsultan walaupun Arista Gunawan tidak menyelesaikan pekerjaan,” papar Jaksa.

“Arista Gunawan memberikan sejumlah uang kepada Dedi Gusman beserta staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara sebagai commitment fee atas dimenangkannya perusahaan Arista Gunawan dalam kegiatan review desain,” ucapnya.

Lebih lanjut, eks Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono juga disebut memerintahkan Nur Setiawan untuk mengusulkan proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa.

Proyek ini akan dibiayai melalui penerbitan SBSN-PBS TA 2017 ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Padahal, masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi untuk bisa membuat proyek tersebut.

Atas perbuatannya, para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.