ekBis#1

Eks Dirut Timah: Tak Pernah Ada Laporan Hasil Kerugian Negara Rp271 Triliun dari BPKP

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

IUP PT Timah Tbk di Laut Batu Beriga Tidak Bisa Ditambang, Pakar Hukum Bilang Begini

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penolakan dari masyarakat, aktivis dan organisasi lingkungan bermunculan atas rencana PT Timah Tbk untuk membuka tambang baru di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Rentetan aksi unjuk rasa di kantor PT Timah, kantor gubernur hingga kantor DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Bahkan aksi persekusi berupa pengusiran masyarakat pro tambang dari desa telah terjadi di Desa Batu Beriga.

Pakar Hukum Tata Kelola Pertambangan Timah Firdaus Dewilmar mengatakan PT Timah sebagai penerima mandat negara berupa IUP seharusnya dapat melaksanakan proses penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan jaminan kepastian berusaha yang harus dimiliki perusahaan.

"Negara sebagai pengelola kekayaan negara terlibat dalam konteks pengaturan dengan adanya regulasi yang menaungi," ujar Firdaus dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Senin, 4 November 2024.

Dalam beberapa kasus, kata dia, kegiatan pertambangan memang kerap menghadapi penolakan karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan maupun alasan sosial lainnya.

"Tentu saja aspirasi masyarakat sangat penting. Namun IUP dan aturan-aturan lainnya adalah landasan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian berusaha bagi sebuah perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan," ujar dia.

Menurut dia, penolakan terhadap pertambangan selalu terjadi dalam konteks irisan antar ruang ekonomi masyarakat. Namun sejauh tidak melanggar regulasi, kata dia, tidak dapat menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

"Perusahaan yang memiliki IUP memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah IUP. Tidak hanya menambang tapi juga kewajiban untuk membayarkan pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pemilik IUP," ujar dia.

Aspirasi masyarakat yang muncul, kata dia, perlu dipandang sebagai masukan penting yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan upaya mitigasi dan edukasi terkait pertambangan dan aturan.

"PT Timah telah mengantongi izin penambangan sejak 1993 dalam bentuk Kuasa Penambangan (KP). Kemudian di 2010 disesuaikan dengan regulasi pemerintah menjadi IUP Operasi Produksi," ujar dia.

Ia menuturkan PT Timah yang telah lama mengantongi perizinan sudah banyak membayar kewajiban yang ditunaikan perusahaan untuk menjaga kawasan.

"Jadi PT Timah juga harus segera menyelesaikan tugasnya untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan melaksanakan pertambangan yang mengedepankan aturan yang berlaku di kawasan wilayah IUP yang telah dimiliki tersebut," ujar dia.

Ia menyebutkan PT Timah akan mengalami kerugian jika permasalahan tersebut terus dibiarkan berlarut. PT Timah, kata dia, tidak sepenuhnya sebagai entitas bisnis karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi bangsa, masyarakat dan negara.

"PT Timah ini punya negara, dikelola negara yang manfaatnya harus balik lagi ke negara. Kalau ini dibiarkan tentunya bukan hanya PT Timah yang rugi tapi negara juga rugi. Karena punya potensi, memenuhi kewajiban tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, ia mengatakan selama perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka perusahaan dapat menjalankan operasinya di bawah payung aturan yang sah.

"Perusahaan harus melakukan pendekatan kolaboratif, karena harmonisasi menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan langsung," ujar dia.

Adanya kepastian hukum, kata dia, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kontribusinya dapat bermanfaat terhadap pendapatan negara dan juga daerah. "Saya kira terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, sinergis dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah tujuan semua pihak," ujar dia.

Ia khawatir justru penolakan penambangan legal di Batu Beriga berpotensi menumbuhsuburkan tambang ilegal di kawasan tersebut. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan.

"Di laut Bangka Selatan akhirnya malah penambangan ilegal yang mendominasi di IUP PT Timah. Kalau seperti itu yang akan terjadi, malah menjadi lebih rumit karena berdampak pada tanggungjawab pasca tambang, kemudian pendapatan negara akan merugi. Jangan sampai yang ilegal kita bolehkan tapi yang legal dihalang-halangi," ujar dia.

Ia menambahkan IUP merupakan hak yang dilindungi oleh negara dan hanya dapat dicabut apabila terbukti adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Hal ini menandakan bahwa selama perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum, perusahaan memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan pertambangan," ujar dia.

Terungkap Alasan Timah Libatkan Penambang Rakyat

Jakarta -

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

(rrd/rir)

Analis Prediksi Saham Tambang Ini Makin Moncer

Jakarta -

Peta bisnis PT Timah Tbk (TINS) dinilai masih memiliki potensi yang masih sangat besar dan memiliki sentimen investasi yang berkelanjutan. Walaupun kisruh kasus pengusutan pengelolaan timah diyakini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap operasional perusahaan.

Fauzan Luthfi Djamal, Analis dari RHB Sekuritas Indonesia mengatakan peta bisnis PT TIMAH Tbk yang memiliki potensi yang masih sangat besar dan memiliki sentimen investasi yang semakin besar sehingga bisa meningkatkan kepercayaan investor.

"TINS bisa menjadi salah satu saham yang bisa dipegang secara long term karena dari potensi bisnis PT TIMAH Tbk, Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar sangat dikenal dunia. Harapan dari investor mungkin kisruh internal dan pemberitaan negatif harusnya enggak berpengaruh ke operasional PT TIMAH Tbk," sebut Fauzan dikutip di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, berdasarkan laporan keuangan kuartal II-2024 PT TIMAH Tbk menunjukkan trend yang positif dan di kuartal III-2024 juga diperkirakan memiliki kecenderungan yang sama ini tentunya akan memberikan nilai tambah bagi investor.

"Kita juga berkesempatan untuk lihat pabrik TSL Ausmelt di Mentok itu sudah improve sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita lihat dari sisi target price saya sendiri visible di Rp1.800-2.000 per lembar sahamnya," sebutnya.

Apalagi kata dia saat ini harga timah global yang masih cukup baik diantara komoditas lainnya, supply timah di pasar global juga tidak terlalu banyak namun permintaan cukup tinggi untuk kebutuhan beberapa industri seperti electronic cell.

Senada, dengan disampaikan Analis Binarartha Sekuritas, Eka Rahmawati Rahman menyebutkan, dengan adanya site visit ini mereka bisa mengetahui lebih mendalam tentang proses bisnis PT TIMAH Tbk.

"Prospek TINS cukup baik karena merupakan perusahaan BUMN satu-satunya yang mengelola komoditas timah dan market share lumayan besar. Ke depan mungkin harga saham akan lebih naik lagi, ekspektasi kita sebenarnya Rp1.400 tapi sudah tercapai, mungkin diupdate lagi dengan rilis keuangan terbaru," sebutnya.

Meski tahun lalu keuangan perusahaan sempat negatif, namun tahun ini PT TIMAH Tbk memperbaiki kinerja perusahaan. Namun, kata dia tak dapat dipungkiri membaiknya kinerja TINS juga masih tergantung harga timah global.

Dia menjelaskan, biasanya investor akan melihat beberapa indikator sebelum membeli saham seperti laporan keuangan, good governance, bisnis dan sentimen lainnya.

"Kalau dari laporan Q2 Perusahaan sepertinya akan lebih baik lagi. Setelah penanganan kasus ini juga harusnya bisa meningkatkan kepercayaan investor karena dengan isu 15 IUP Perusahaan yang dicabut tentu ini akan berpengaruh ke supply timah sedangkan permintaan terus meningkat, semoga ini juga bisa menjadi penggerak harga timah kedepannya," jelasnya.

(rrd/rir)

Ngotot Buka Tambang Laut Beriga, PT Timah Minta Tempat Pelelangan Ikan Nelayan Diubah jadi Gudang Timah

TEMPO.CO, Pangkalpinang - PT Timah (Persero) Tbk. tetap berupaya membuka lokasi tambang baru yang terletak di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah meski menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Bahkan untuk mewujudkan rencana tersebut, BUMN itu diketahui telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk meminta penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan.

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) DPRD Bangka Belitung, Pahlevi Sjahrun, mengatakan, rencana PT Timah untuk mengubah penggunaan TPI nelayan tersebut diketahui saat pihaknya datang ke Desa Batu Beriga untuk mengecek titik lokasi penambangan.

"Saat kita konfirmasikan, Pemerintah Bangka Tengah menyebutkan telah menerima surat permohonan dari PT Timah untuk menggunakan TPI nelayan sebagai tempat menyimpan timah," ujar Pahlevi saat memaparkan hasil kinerja pansus kepada Ikatan Karyawan Timah (IKT) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Rabu sore, 23 Oktober 2024.

Menurut Pahlevi, sikap PT Timah tersebut dinilai hanya mau praktis mengingat titik lokasi rencana penambangan berada persis di depan TPI dan tempat tambat perahu nelayan.

"Kita sudah ke lokasi dan konfirmasi langsung soal titik penambangan ke Pemerintah Bangka Tengah. Lokasi yang akan ditambang tersebut ternyata didepan TPI. PT Timah mau praktis saja bukannya membuka tempat baru," ujar dia.

Pahlevi menuturkan fakta lain yang terungkap dari hasil kinerja pansus adalah ihwal usulan PT Timah untuk penggunaan ruang laut Beriga. Dari 5 ribu hektare total luas IUP PT Timah di Beriga, PT Timah mengusulkan hanya akan menambang di area seluas 46 hektare.

"Ini hasil pertemuan kita di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Mengapa hanya 46 hektare? Dijelaskan pihak KKP, itu disebabkan PT Timah punya kewajiban membayar PNBP. Kalau mengambil blok tambangnya luas, maka iuran PNBP juga besar," ujar dia.

PT Timah, kata Pahlevi, harus memahami bahwa IUP yang didapat bukan berarti lokasi tersebut milik PT Timah atau menjadi ruang bebas. Dia menegaskan bahwa IUP adalah koordinat blok supaya PT Timah bisa menambang di lokasi yang disetujui.

"Tetapi penambangan harus dilakukan atas izin KKP karena disitu ada ruang lain yakni ruang penangkapan ikan. Dalam PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penggunaan Ruang Laut) KKP, PT Timah selain diberikan hak juga ada kewajiban lain," ujar dia.

Kewajiban PT Timah yang dimaksud tersebut, kata Pahlevi, adalah PT Timah sanggup tidak merusak lingkungan laut sekitarnya. Selain itu, kata dia, dalam mengimplementasikan ruang laut yang diizinkan KKP tidak terjadi konflik sosial.

"KKP mensyaratkan bahwa itu bukan ruang bebas meski IUP disetujui. PT Timah sebelum melakukan penambangan pun diwajibkan berdiskusi dan sosialisasi dengan masyarakat supaya tidak terjadi konflik sosial," kata Pahlevi.

Sebelumnya Kepala Unit Tambang Laut dan Darat PT Timah Wilayah Bangka Selatan, Sigit Prabowo mengatakan pihaknya berhak melakukan penambangan karena sebagai perusahaan BUMN telah diamanatkan negara mengoptimalkan cadangan timah.

"Kita memahami pro kontra karena itu ada disetiap kegiatan. Di Batu Beriga kita mempunyai IUP dan itu sudah lama dimulai dari KP (Kuasa Penambangan ) eksplorasi, KP eksploitasi dan pada 2010 sejak pemberlakuan Undang-undang minerba berubah menjadi IUP," ujar dia.

Terpenuhinya semua legalitas, kata Sigit, menjadi dasar dan hak PT Timah untuk melakukan penambangan. Rencana dilakukan penambangan saat ini, kata dia, disebabkan pihaknya menjaga kondusifitas ditengah masyarakat.

"Kalau mau memaksa kita bisa saja sebenarnya. Tapi itu kita hindari. Kalau bisa kita diskusi dan mendengar aspirasi itu lebih baik. Kenapa tidak seperti itu," ujar dia.

Sigit menuturkan kekayaan cadangan timah di Batu Beriga sangat disayangkan apabila tidak dioptimalkan. PT Timah, kata dia, juga tetap terbuka mendengar semua aspirasi masyarakat untuk bisa menemukan solusi terbaik.

"Kami tidak semata-mata melakukan menambang karena mentang-mentang kami BUMN dan punya legalitas. Kami juga punya hak karena ada amanah dari negara. Kita bayar semua iuran yang jadi kewajiban. Kalau disetop, kita harus lapor ke pimpinan," ujar dia.