JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sistem pelacakan daring kegiatan pertambangan yakni Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara) telah menambah penerimaan negara hingga Rp 7,1 triliun sejak diluncurkan pada 2022 lalu.

Sri Mulyani menyampaikan, Simbara telah memberikan capaian langsung yang signifikan untuk penerimaan negara, mulai dari pencegahan modus ilegal mining hingga penyelesaian piutang oleh pelaku usaha.

“Mengenai beberapa manfaat, seperti mencegah illegal mining, menerima tambahan dari PNBP, bahkan memaksa perusahaan untuk membayar piutang mereka,” ungkapnya, dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Sri Mulyani merinci bahwa Simbara berhasil melakukan pencegahan kebocoran penerimaan negara dari modus ilegal mining dan penghindaran pembayaran penerimaan negara dengan capaian senilai Rp 3,47 triliun. Kemudian pencegahan kebocoran penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profiling risiko dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun.

Selain itu, Simbara juga berhasil melakukan penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Kegiatan ini menyumbang penerimaan negara senilai Rp 1,1 triliun.

“Ini hanya dari batubara. Makanya kalau sekarang kita dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan potensi (penerimaan negara) Rp 10 triliun,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan, Simbara merupakan bentuk sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Nikel, Timah, hingga Emas

Isa mengatakan dengan adanya keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara maka pemerintah memperluas penerapan Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Apalagi dua komoditas tersebut juga dinilai semakin strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan global.

Indonesia merupakan adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel RI mencapai sekitar 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23% dari cadangan dunia.

Pada tahun 2023 volume produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metric ton menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50% dari total produksi nikel global. “Adapun produksi di Indonesia sebesar 78 ribu ton menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22% dari total produksi timah global,” kata Isa.

Guna mewujudkan pengelolaan nikel dan timah yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir Direktorat Jenderal anggaran dan melalui lembaga single Windows dan DJBC akan kembali sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut sistem informasi mineral dan batubara antar kementerian dan lembaga.

“Dalam sinergi antara melalui ini dorongan dan supervisi terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” terang Isa.

Sebelumnya pemerintah sudah melakukan launching Simbara pada tahun 2022 yang ditujukan memperbaiki tata kelola proses pengusahaan batubara. Lalu pemerintah terus melakukan pembenahan agar bisa terjadi secara terencana dan sistematis.

“Di tahap kedua tahun 2022 setelah di launching dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri,” kata Isa.

Pada tahap ketiga di tahun 2023 dilakukan integrasi penuh terhadap 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayaran minerba khususnya batubara dengan menghubungkan sistem Inaportnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Perindustrian melakukan integrasi sistem SIINAS untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi smelter.

“Di tahun tahun akan datang kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara termasuk untuk komoditas lainnya seperti emas, bauksit dan tembaga,” kata Isa.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News