JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey, sebagai pihak independen untuk memverifikasi lapangan terkait penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup (close loop) maupun terbuka (open loop).

Verifikasi lapangan tersebut, telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2024. Penilaian usaha simpan pinjam ini, merupakan perintah dari Pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang harus diselesaikan oleh Kemenkop UKM paling lambat 11 Januari 2025.

“Verifikasi lapangan dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu 1 Oktober sampai 30 November 2024, dengan target minimal 50.000 koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (6/10/2024).

Zabadi meminta jajaran Pengurus Koperasi dan Dinas Koperasi untuk memberikan dukungan kepada verifikator PT Surveyor Indonesia, agar pendataan berlangsung secara akurat, objektif, dan tepat waktu. Dia menegaskan, hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia akan dijadikan dasar oleh Tim Kemenkop UKM untuk menentukan status usaha simpan pinjam koperasi bersifat tertutup atau terbuka.

Koperasi yang berdasarkan hasil verifikasi lapangan dinyatakan sebagai koperasi yang tertutup, wajib melaksanakan ketentuan Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. “Selanjutnya, koperasi yang hasil verifikasinya bersifat terbuka wajib memproses perizinan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Peraturan OJK,” tegas dia.

Zabadi menekankan, koperasi diharapkan menerima para verifikator PT Surveyor Indonesia, agar dapat memahami statusnya bersifat tertutup atau terbuka, serta dapat merencanakan pengembangan usahanya pada masa mendatang. Untuk menghadapi verifikasi lapangan secara baik, maka koperasi diharapkan melakukan pengisian Self Declare Konfirmasi melalui https://ods.kemenkopukm.go.id.

“Untuk pengisian self declare konfirmasi, koperasi dapat meminta bimbingan dari Dinas Koperasi di seluruh Indonesia,” imbuh Zabadi.

Verifikator dan jajaran Dinas Koperasi telah dilatih selama periode 25-30 September 2024 untuk angkatan pertama, dan 1-5 Oktober 2024 untuk angkatan kedua. Pelatihan lanjutan diberikan setiap akhir pekan oleh ACG Advisory dan Kemenkop UKM untuk memberikan solusi bagi beragam permasalahan teknis dalam pelaksanaan verifikasi lapangan sampai dengan 2 November 2024. Hal itu juga dilakukan agar hasil verifikasi lapangan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Kemenkop UKM.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edy S. Bramantyo menegaskan pentingnya kegiatan verifikasi lapangan usaha simpan pinjam koperasi, sebagai dasar menata dan mengembangkan usaha simpan pinjam koperasi. Verifikasi usaha simpan pinjam koperasi ini sangat penting, dan menjadi basis untuk meningkatkan kinerja keuangan usaha simpan pinjam koperasi. Kinerja keuangan merupakan roh dari pengembangan usaha koperasi.

“Untuk itu, verifikator diminta melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan secara profesional, objektif, menjaga kerahasiaan data koperasi, dengan integritas diri yang tinggi, karena berkaitan dengan masa depan koperasi,” pungkas Edy.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan persiapan untuk melaksanakan tugas tambahan mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto mulai Januari 2025. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya masih terus menyiapkan infrastruktur yang mendukung bagi pelaksanaan pengawasan terhadap kripto dan koperasi open loop. Salah satunya Penyiapan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai industri tersebut.

"Termasuk melalui pengembangan kompetensi baik pelatihan, safe learning dengan kedua industri tersebut. OJK juga menyiapkan sistem dan anggaran pengawasan yang memadai sehingga diharapkan terjadi kesinambungan pengawasan dari otoritas yang sebelumnya," kata Mirza dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 1 Oktober 2024.

Apa tugas pengawas koperasi open loop serta aset kripto?

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan, OJK akan menerima kewenangan untuk mengawasi koperasi open loop serta aset kripto, serta mandat lain yang diberikan oleh UU P2SK untuk mengembangkan sektor jasa keuangan sekaligus melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Ia mengatakan setelah penerapan UU P2SK, OJK menjadi lembaga dengan tugas dan tanggung jawab yang terbesar di antara otoritas sektor keuangan lain di seluruh dunia, terutama dari segi kewenangan, tanggung jawab dan cakupan.

“Dalam konteks mandat pengawasan industri jasa keuangan yang baru, kita perlu bersiap agar transisi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di sektor jasa keuangan," kata Mirza dalam keterangan resmi OJK, dikutip Minggu, 18 Agustus 2024.

Ia mengungkapkan beberapa hal telah disiapkan OJK dalam melakukan transformasi dan perubahan mendasar yang harus dilakukan merespons bertambahnya kewenangan tersebut. Salah satunya dari struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang didesain untuk mempersiapkan infrastruktur organisasi OJK menjadi lebih terintegrasi dan adaptif.

"Kita mendorong transformasi agar OJK dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi industri jasa keuangan maupun konsumen, antara lain melalui efisiensi pelaporan, peningkatan layanan perizinan, maupun layanan konsumen," ujar dia.

YOLANDA AGNE | ERVANA TRIKARINAPUTRI

IDXChannel – Apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang dibentuk untuk memberikan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya.

Koperasi ini berfungsi sebagai wadah bagi anggota untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai koperasi simpan pinjam.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang mengedepankan prinsip keanggotaan sukarela dan partisipatif. Anggota koperasi dapat melakukan simpanan dalam bentuk uang dan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh koperasi. Koperasi ini dikelola secara demokratis oleh anggotanya, dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Prinsip Dasar Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam beroperasi berdasarkan beberapa prinsip dasar, antara lain:
- Keanggotaan Sukarela: Setiap individu dapat bergabung sebagai anggota koperasi tanpa paksaan.
- Partisipasi Anggota: Anggota berperan aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.
- Pengembalian Modal: Keuntungan koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan proporsi simpanan mereka.
- Transparansi: Semua kegiatan koperasi harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki berbagai manfaat bagi anggotanya, antara lain:

- Akses ke Pembiayaan: Anggota dapat dengan mudah mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

- Pendidikan Keuangan: Koperasi seringkali menyediakan pelatihan dan edukasi mengenai manajemen keuangan bagi anggotanya.

- Dukungan Komunitas: Koperasi mendorong solidaritas dan saling membantu di antara anggota, menciptakan rasa kebersamaan.

Koperasi simpan pinjam merupakan solusi finansial yang menguntungkan bagi anggotanya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan prinsip keanggotaan yang demokratis dan pelayanan yang berorientasi pada anggota, koperasi ini berperan penting dalam ekonomi lokal dan pembangunan masyarakat.

Dengan memahami apa itu koperasi simpan pinjam, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk mencapai tujuan finansial yang lebih baik.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan, pihaknya berupaya agar lebih banyak koperasi di Indonesia menggarap sektor riil dan produktif di samping usaha simpan pinjam yang selama ini dominan menjadi bisnis utama bagi banyak koperasi di tanah air.

"Kalau dulu koperasi itu lebih banyak bergerak di usaha simpan pinjam, sekarang ini harus mulai berubah untuk menguatkan ekosistem sektor riil. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah melakukan exercise di sektor riil ini dan hasilnya bagus," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Zabadi menyatakan jumlah koperasi di Indonesia berdasarkan data ODS (Online Data System) pada 2022 mencapai 130.354 unit.

Adapun jumlah anggota koperasi sebanyak 29,45 juta orang dengan total volume usaha mencapai Rp 197,8 triliun dan aset Rp 281 triliun.

Berdasarkan jenisnya, koperasi konsumen mendominasi sebanyak 54,70 persen dan koperasi produsen sebanyak 20,68 persen. Sementara jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) 14,34 persen.

Adapun sisanya merupakan koperasi jasa dan pemasaran.

Ahmad Zabadi mengatakan, besarnya jumlah dan volume usaha dari koperasi ini masih berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan melalui transformasi model bisnis koperasi. Salah satu caranya dengan mendorong koperasi untuk membangun ekosistem usaha di sektor riil.

Zabadi mencontohkan beberapa transformasi usaha koperasi di sektor riil seperti yang dilakukan oleh Koperasi Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, yang sukses mengelola usaha pertanian. Hasil panen dari petani diserap dengan harga yang layak oleh koperasi dan kemudian dipasarkan ke supermarket atau hotel.

Kopontren ini juga secara aktif mengatur sistem tanam yang dilakukan oleh para petani dengan mengikuti permintaan pasar.

Dengan begitu tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia, sementara dari sisi harga jual produk pertanian juga tetap kompetitif.

"Koperasi pertanian komoditas holtikultura ini dikelola dengan berbasis inovasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari para petani," imbuh dia.

Contoh lain yang menjadi salah satu program transformasi unggulan koperasi adalah hilirisasi produk sawit.

Selama ini petani sawit hanya mendapatkan nilai tambah dalam bentuk tandan buah segar, namun KemenKopUKM mendorong koperasi untuk mulai mengolahnya menjadi minyak makan merah dimana pabrik pertama telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Deli Serdang Maret 2024.

"Saat ini kita telah berhasil mengembangkan produk minyak makan merah yang diproduksi oleh pabrik-pabrik milik koperasi," ucap Zabadi.

Beberapa contoh sukses transformasi koperasi tersebut menjadi bukti, koperasi mampu berkembang. Sayangnya fakta yang terjadi saat ini, jumlah koperasi di sektor riil masih sangat terbatas, padahal untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional porsinya perlu diperluas.

"Kalau kita mengacu kondisi global, maka arah transformasi koperasi mendatang adalah ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan atau yang secara umum disebut sebagai agromaritim," sebut Zabadi.

Saat ini terdapat 300 Koperasi Besar Dunia yang dirilis World Cooperative Monitor (WCM) salah satunya adalah Koperasi Nong Hyup Korea Selatan yang menjadi raksasa pertanian beromzet 61,17 miliar dollar AS.

Kemudian Zen Noh di Jepang dengan omzet 38,91 miliar dollar AS. Lalu Fonterra di Selandia Baru yang memasok hampir 30 persen susu ke pasar susu dunia.

"Jadi ke depan koperasi atau usaha simpan pinjam akan kami tata dan perkuat tata kelola serta pengawasannya agar terarah ke sektor produksi," terang Zabadi.

Demi membawa koperasi di Indonesia maju dan berkembang secara modern serta lebih dominan bergerak di sektor riil, diperlukan dukungan regulasi yang proaktif. Untuk itu KemenKopUKM sedang berupaya maksimal untuk mendorong revisi UU Perkoperasian agar segera disahkan.

"Agenda terpenting dalam penataan usaha simpan pinjam adalah penguatan ekosistem kelembagaan melalui dua pilar yaitu lembaga pengawasan KSP dan lembaga penjaminan simpanan KSP. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui revisi UU Perkoperasian," tutup Zabadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan, pihaknya berupaya agar lebih banyak koperasi di Indonesia menggarap sektor riil dan produktif di samping usaha simpan pinjam yang selama ini dominan menjadi bisnis utama bagi banyak koperasi di tanah air.

"Kalau dulu koperasi itu lebih banyak bergerak di usaha simpan pinjam, sekarang ini harus mulai berubah untuk menguatkan ekosistem sektor riil. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah melakukan exercise di sektor riil ini dan hasilnya bagus," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Zabadi menyatakan jumlah koperasi di Indonesia berdasarkan data ODS (Online Data System) pada 2022 mencapai 130.354 unit.

Adapun jumlah anggota koperasi sebanyak 29,45 juta orang dengan total volume usaha mencapai Rp 197,8 triliun dan aset Rp 281 triliun.

Berdasarkan jenisnya, koperasi konsumen mendominasi sebanyak 54,70 persen dan koperasi produsen sebanyak 20,68 persen. Sementara jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) 14,34 persen.

Adapun sisanya merupakan koperasi jasa dan pemasaran.

Ahmad Zabadi mengatakan, besarnya jumlah dan volume usaha dari koperasi ini masih berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan melalui transformasi model bisnis koperasi. Salah satu caranya dengan mendorong koperasi untuk membangun ekosistem usaha di sektor riil.

Zabadi mencontohkan beberapa transformasi usaha koperasi di sektor riil seperti yang dilakukan oleh Koperasi Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, yang sukses mengelola usaha pertanian. Hasil panen dari petani diserap dengan harga yang layak oleh koperasi dan kemudian dipasarkan ke supermarket atau hotel.

Kopontren ini juga secara aktif mengatur sistem tanam yang dilakukan oleh para petani dengan mengikuti permintaan pasar.

Dengan begitu tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia, sementara dari sisi harga jual produk pertanian juga tetap kompetitif.

"Koperasi pertanian komoditas holtikultura ini dikelola dengan berbasis inovasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari para petani," imbuh dia.

Contoh lain yang menjadi salah satu program transformasi unggulan koperasi adalah hilirisasi produk sawit.

Selama ini petani sawit hanya mendapatkan nilai tambah dalam bentuk tandan buah segar, namun KemenKopUKM mendorong koperasi untuk mulai mengolahnya menjadi minyak makan merah dimana pabrik pertama telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Deli Serdang Maret 2024.

"Saat ini kita telah berhasil mengembangkan produk minyak makan merah yang diproduksi oleh pabrik-pabrik milik koperasi," ucap Zabadi.

Beberapa contoh sukses transformasi koperasi tersebut menjadi bukti, koperasi mampu berkembang. Sayangnya fakta yang terjadi saat ini, jumlah koperasi di sektor riil masih sangat terbatas, padahal untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional porsinya perlu diperluas.

"Kalau kita mengacu kondisi global, maka arah transformasi koperasi mendatang adalah ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan atau yang secara umum disebut sebagai agromaritim," sebut Zabadi.

Saat ini terdapat 300 Koperasi Besar Dunia yang dirilis World Cooperative Monitor (WCM) salah satunya adalah Koperasi Nong Hyup Korea Selatan yang menjadi raksasa pertanian beromzet 61,17 miliar dollar AS.

Kemudian Zen Noh di Jepang dengan omzet 38,91 miliar dollar AS. Lalu Fonterra di Selandia Baru yang memasok hampir 30 persen susu ke pasar susu dunia.

"Jadi ke depan koperasi atau usaha simpan pinjam akan kami tata dan perkuat tata kelola serta pengawasannya agar terarah ke sektor produksi," terang Zabadi.

Demi membawa koperasi di Indonesia maju dan berkembang secara modern serta lebih dominan bergerak di sektor riil, diperlukan dukungan regulasi yang proaktif. Untuk itu KemenKopUKM sedang berupaya maksimal untuk mendorong revisi UU Perkoperasian agar segera disahkan.

"Agenda terpenting dalam penataan usaha simpan pinjam adalah penguatan ekosistem kelembagaan melalui dua pilar yaitu lembaga pengawasan KSP dan lembaga penjaminan simpanan KSP. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui revisi UU Perkoperasian," tutup Zabadi.

IDXChannel - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Ahmad Zabadi, mendorong setiap koperasi di Indonesia untuk memperbanyak garapan di sektor riil.

Sebab, dengan lebih banyak menggarap sektor riil, koperasi tidak lagi hanya menjadi lembaga usaha simpan pinjam yang masih dominan dalam bisnis utamanya.

Adapun KemenkopUKM telah melakukan proyek percobaan koperasi untuk menggarap ekosistem sektor riil yang dipandang berhasil.

"Kalau dulu koperasi itu lebih banyak bergerak di usaha simpan pinjam, sekarang ini harus mulai berubah untuk menguatkan ekosistem sektor riil," kata dia dalam Seminar Transformasi Koperasi Untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Ekskalasi Usaha Mikro Kecil di Yogyakarta, Jumat (26/7/2024).

Jumlah koperasi di Indonesia berdasarkan data Online Data System (ODS) 2022 mencapai 130.354 unit. Berdasarkan jenisnya, koperasi konsumen mendominasi sebanyak 54,70 persen dan koperasi produsen sebanyak 20,68 persen.

"Jumlah koperasi tersebut, beranggotakan sebanyak 29,45 juta orang dengan total volume usaha mencapai Rp197,8 triliun dan aset Rp281 triliun," kata dia.

Lebih lanjut, jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) sebanyak 14,34 persen. Adapun sisanya merupakan koperasi jasa dan pemasaran. Besarnya jumlah dan volume usaha dari koperasi ini masih berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan melalui transformasi model bisnis koperasi.

"Salah satu caranya dengan mendorong koperasi untuk membangun ekosistem usaha di sektor riil," kata Zabadi.

KemenkopUKM mencontohkan keberhasilan koperasi dalam pengelolaan sektor riil. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Koperasi Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, yang sukses mengelola usaha pertanian.

"Kopontren ini juga secara aktif mengatur sistem tanam yang dilakukan oleh para petani dengan mengikuti permintaan pasar. Dengan begitu tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia, sementara dari sisi harga jual produk pertanian juga tetap kompetitif," kata Zabadi.

Selain Kopontren Al-Ittifaq, KemenkopUKM berhasil mendorong hilirisasi produk sawit.

Selama ini petani sawit hanya mendapatkan nilai tambah dalam bentuk tandan buah segar, namun KemenKopUKM mendorong koperasi untuk mulai mengolahnya menjadi minyak makan merah, di mana pabrik pertama telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Deli Serdang Maret 2024.

"Saat ini kita telah berhasil mengembangkan produk minyak makan merah yang diproduksi oleh pabrik-pabrik milik koperasi," kata Zabadi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Koperasi dinilai akan sulit melakukan transformasi digital. Sebab, masalahnya ada di persaingan usaha yang sudah terlanjur kompleks saat ini.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, saat ini paling banyak bentuk koperasi di Indonesia masih didominasi oleh sektor keuangan alias koperasi simpan pinjam.

Sedangkan penyedia jasa keuangan di era digital semakin banyak bermunculan. Kondisi ini yang kemudian mengikis eksistensi koperasi.

"Digitalisasi di koperasi ini terutama di finansial memang kalau saya lihat belum terlalu optimal. Banyak faktor, ada sumber daya manusia (SDM) hingga faktor persaingan dengan lembaga keuangan lain. Ada P2P lending misalnya, memang mereka lebih dahulu eksis," ujar Huda dalam Market Review IDXChannel, Rabu (17/7).

Di samping itu, Huda menyinggung soal kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu sebelum melakukan digitalisasi koperasi. Mengingat cakupan koperasi saat ini masih banyak yang menyasar di daerah pedesaan.

"Ini memang salah satu PR bagi koperasi finansial atau simpan pinjam bisa untuk masuk dalam ekosistem digital di masyarakat," sambungnya.

Tantangan lainnya dalam melakukan digitalisasi koperasi adalah permodalan. Tentu transformasi semacam itu membutuhkan penambahan modal, sebab akan ada perangkat baru yang digunakan ketimbang sistem konvensional.

"Tapi kan memang bisa dibilang mereka lingkupnya terbatas, terus kemudian juga mereka kalau mau ke digital, mereka butuh modal," ujar Huda.

(FAY)

Jakarta: Koperasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik secara ekonomi, sosial, hingga kepentingan budaya.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya, mereka akan membentuk sebuah usaha bersama (koperasi) yang nantinya dikelola atau dikendalikan secara bersama-sama.

Koperasi terbangun dari prinsip yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Koperasi lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi seluruh anggotanya.

Baca juga: Mengenal Fungsi dan Jenis Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Sejarah koperasi di Indonesia

Mengutip laman Dinkopukm Grobogan, dalam tradisi para pendirinya, anggota koperasi berkiblat pada nilai-nilai etik. Seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli sesama.

Prinsip koperasi di Indonesia sudah lebih dulu terkonsepkan. Pasalnya, International Cooperative Alliance (ICA) telah menetapkan konsep koperasi sejak 1995. Sedangkan, Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5 sudah berdiri sebelumnya.

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5, antara lain sebagai berikut:

1. Keanggotan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
3. Pembagian usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan Perkoperasian.
7. Kerja sama antarkoperasi.

Baca juga: Jangan Sampai Ketipu! Kenali Ciri-ciri Koperasi Simpan Pinjam yang Aman

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Secara skala besar, perkembangan koperasi di Indonesia sangat memiliki dampak sosial ekonomi yang cukup terasa, serta berkontribusi besar terhadap masyarakat Tanah Air.

Koperasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perekmbangan koperasi tak hanya sejarah panjang semata. Melainkan juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Itulah beberapa informasi terkait koperasi yang ada di Indonesia saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)