Pemerintah Thailand memutuskan untuk menaikkan usia pensiun pekerjanya menjadi 65 tahun, lebih lama dari China yang naik menjadi 63 tahun. Hal ini berlaku baik untuk pegawai sipil maupun swasta.

Dikutip dari Bloomberg, kenaikan usia pensiun ini lantaran pemerintah mencatat harapan hidup penduduknya lebih panjang dan adanya perubahan demografi di negara tersebut.

Adapun harapan hidup di Thailand, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meningkat menjadi 75,3 pada tahun 2021.

Menteri Tenaga Kerja Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kontribusi dari pekerja, pengusaha, dan negara ke dalam dana jaminan sosial nasional dan memperluas sistem tunjangan untuk mencakup 2 juta pekerja migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja.

"Pihak Kementerian juga mempertimbangkan untuk mengubah biaya medis yang berfluktuasi yang diperkirakan mencapai 60 miliar baht (USD 1,78 miliar) per tahun menjadi biaya tetap," kata Phiphat, dikutip Senin (28/10).

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, usia pensiun bagi pejabat dan karyawan pemerintah di Thailand saat ini adalah 60 tahun, sementara di sektor swasta berkisar antara 55 hingga 60 tahun.

Sebelumnya, Pemerintah China juga menaikkan usia pensiun untuk pertama kalinya sejak 1978. Keputusan ini diambil untuk mengurangi penurunan jumlah tenaga kerja.

Pekerja pria akan pensiun pada umur 63 tahun, lebih lama dari tahun sebelumnya umur 60 tahun. Sementara untuk pekerja wanita akan pensiun di umur 55 tahun, dari sebelumnya umur 50 tahun. Kemudian wanita yang menduduki posisi manajemen akan pensiun pada umur 58 tahun, bukan lagi 55 tahun.

Perubahan tersebut akan berlangsung selama 15 tahun mulai Januari 2025 dan memungkinkan lebih banyak orang untuk bekerja lebih lama.

Kabar mengenai pedagang gorengan yang meraup cuan menjadi berita populer di kumparanBISNIS sepanjang Minggu (27/10).

Selain itu, ada juga informasi mengenai Vietnam yang memproduksi susu di Indonesia. Berikut rangkumannya.

Cuan Pedagang Gorengan

Iwan, pria 30 tahun yang kini berprofesi sebagai penjual gorengan, mengaku tidak terpengaruh fenomena menurunnya daya beli yang tengah terjadi saat ini.

Menurut pengakuannya, gorengan tetap laku dalam kondisi perekonomian saat ini. Dari modal yang dikeluarkan sebesar Rp 800 ribuan, Iwan bisa meraih omzet kotor di kisaran Rp 1,3 juta sampai Rp 1,4 juta.

“Omzetnya paling Rp 1.300.000 sampai Rp 1.400.000, modal sekitar Rp 800.000-an,” kata Iwan, penjual gorengan, kepada kumparan.

Bakwan dan tahu goreng jadi dua teratas jenis gorengannya yang paling laris. Sehari-hari, Iwan berjualan gorengan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Berbagai macam fenomena ekonomi telah dilewati Iwan sebagai pedagang gorengan, selama itu pula dia bertahan. Mulai dari pandemi hingga resesi yang melemahkan daya beli, pedagang gorengan tetap eksis.

Sebab, udah lebih dari separuh umur Iwan dihabiskan untuk melakoni profesi sebagai penjual gorengan. Pemuda yang kini berusia 30 tahun itu, sudah mengadu nasib di ibu kota Jakarta dengan berdagang gorengan sejak 2005, 19 tahun silam.

Tak hanya di pinggir jalan, ternyata gorengan juga dapat dengan mudah ditemui di dalam mal. Salah satu mal yang menyediakan segmen khusus gorengan adalah AEON Mall, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Di sini, pengunjung dapat dengan mudah menemui banyak gorengan di bagian Food Street AEON Mall Tanjung Barat. Meskipun variasi gorengan di tempat semacam ini dibuat seakan akan lebih layak di jual dengan harga tinggi.

Jika di pinggir jalan yang biasanya laris adalah tahu, tempe, bakwan dan cireng, maka yang ada di sini adalah berbagai macam gorengan berbau Jepang.

Mulai dari karaage, tempura, dan kakiage atau bakwan Jepang. Harga gorengan di sini pun agak berbeda, ada di kisaran Rp 9.000 sampai Rp 15.000 per item.

Dalam publikasi berjudul ‘Cerita Data Statistik untuk Indonesia-Kehidupan Sehat dan Sejahtera’ yang dipublikasi pada 30 September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang mengkonsumsi gorengan meningkat hingga 51,7 persen pada tahun 2023 dibanding sebelumnya 45 persen pada 2018.

Tercatat juga bahwa makanan berlemak/berkolesterol/gorengan itu dikonsumsi rata-rata oleh anak usia 3 tahun ke atas yang memakannya sebanyak 1 sampai 6 kali seminggu.

Ekonom pangan dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menyebut bagi masyarakat Indonesia, gorengan dapat menggantikan makanan utama seperti nasi, roti, dan mi instan. Sebab, harga gorengan yang terjangkau dan mudah ditemukan.

Hal ini juga tercermin dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Dalam data tersebut, pengeluaran per kapita masyarakat selama seminggu lebih banyak dikeluarkan untuk gorengan ketimbang mi instan dan roti.

Pengeluaran per kapita masyarakat selama seminggu untuk gorengan mencapai Rp 2.996, lebih tinggi dari pengeluaran untuk mi instan di angka Rp 2.564 atau roti di angka Rp 2.248.

Dalam data yang sama, konsumsi beras per bulan pada Maret 2021 di angka 6.700 turun menjadi 6.499 pada Maret 2024. Selain itu, mi instan juga mengalami penurunan dari 4.807 pada Maret 2022 turun menjadi 3.708 pada Maret 2024.

Anak muda juga memandang gorengan sebagai salah satu panganan favorit. Salsyabilla Sukmaningrum misalnya, yang kerap mengeluarkan uang Rp 10.000 hingga Rp 15.000 untuk membeli gorengan.

“Biasanya kalau membeli gorengan itu bisa Rp 10.000-Rp 15.000, cuma itu untuk ramai-ramai ya, bukan untuk sendiri, mungkin kalau untuk konsumsi sendiri Rp 5.000 sih gorengannya itu juga gorengan kan macem-macem,” cerita Salsya.

Salsya juga mengungkap dirinya tidak hanya menyukai gorengan ‘abang-abang’ yang ada di pinggir jalan. Ia juga bercerita kerap membeli berbagai jenis gorengan, seperti gorengan Korea dan gorengan Jepang.

“Kaya makanan Korea, makanan Jepang, itu kan juga ada varian gorengannya kan, itu juga kadang suka beli. Jadi enggak hanya terbatas gorengan abang-abang aja, gitu,” terus Salsya.

Vietnam Produksi Susu di Indonesia

Investor dari Vietnam siap memasok 1,8 juta ton susu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pasokan susu tersebut akan digunakan untuk persediaan susu gratis guna program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk susu sapi kita mengundang investor dari Vietnam, dia berani produksi susu 1,8 juta, kita impor 3,7 juta, berarti separuh kan. Kami mau kawal,” kata Amran dalam keterangan tertulis seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis bukanlah skema impor, melainkan pembangunan fasilitas peternakan di Indonesia.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Kementan Arif Cahyono, menegaskan Kementan mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan mengimpor susu.

“Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu,” katanya kepada kumparan, Minggu (27/10).

Nantinya, fasilitas peternakan yang dimaksud akan dibangun di Poso, Sulawesi Tengah. Investor Vietnam tersebut rencananya akan membangun peternakan di lahan seluas 10.000 hektare.

“Investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektare dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton,” lanjutnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal 9.000 unit iPhone 16 sudah masuk ke Indonesia periode Agustus-Oktober 2024. Padahal, Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa 9.000 iPhone 16 tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

“Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang,” ujar Febri dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10).

Dia menjelaskan, Kemenperin berupaya mengendalikan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk.

Febri mengatakan, produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos, serta tidak diperjualbelikan, secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

“Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang,” jelasnya.

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Kendati demikian, jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35 persen. Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

“Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi,” Febri menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, saat ini Apple masih harus mengurus sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat dalam proses importasi produk telekomunikasi saat ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Meskipun sebelumnya Apple sudah mendapat izin untuk menjajakan produk-produknya di dalam negeri dan telah memiliki sertifikat TKDN, namun masa berlaku sertifikat tersebut telah habis.

Kemudian untuk memperpanjang sertifikat tersebut, Apple harus merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia sebesar Rp 240 miliar dari total komitmen Rp 1,71 triliun.

Agus menjanjikan, ketika perusahaan raksasa sektor teknologi itu telah merealisasikan sisa investasi Rp 240 miliar tersebut, maka Kemenperin akan segera memberikan izin penjualan iPhone 16.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis bukanlah skema impor, melainkan pembangunan fasilitas peternakan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Kementan Arif Cahyono. Ia menegaskan, Kementan mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan mengimpor susu.

“Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu,” katanya kepada kumparan, Minggu (27/10).

Nantinya, fasilitas peternakan yang dimaksud akan dibangun di Poso, Sulawesi Tengah. Investor Vietnam tersebut rencananya akan membangun peternakan di lahan seluas 10.000 hektare.

“Investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektare dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton,” lanjutnya.

Arif juga bilang, jika nantinya investasi tersebut berjalan dengan lancar, langkah ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu yang saat ini masih berjalan dengan jumlah 3,7 juta ton susu per tahun.

“Jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan, sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun,” kata Arif lebih lanjut.

Nantinya, keberadaan fasilitas peternakan di Poso, Sulawesi Tengah tersebut juga diharap dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.

“Langkah ini juga diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi,” pungkasnya.

Dalam catatan kumparan, Amran juga sudah menjajaki kerja sama untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan pedaging dengan TH Group pada Juli lalu.

Investor asal Vietnam tersebut meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Bank Tanah menyebut baru ada 3.000 hektare lahan yang difungsikan untuk hal tersebut.

Saat ini Bank Tanah juga sedang menyiapkan sisa lahan yang dibutuhkan, namun belum ada detail kapan proses tersebut selesai.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investor dari Vietnam siap memasok 1,8 juta ton susu. Nantinya, pasokan susu tersebut akan digunakan untuk persediaan susu gratis guna program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk susu sapi kita mengundang investor dari Vietnam, dia berani produksi susu 1,8 juta, kita impor 3,7 juta, berarti separuh kan. Kami mau kawal,” kata Amran dalam keterangan tertulis seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Dalam catatan kumparan, Amran juga sudah menjajaki kerja sama untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan pedaging dengan TH Group pada Juli lalu.

Investor asal Vietnam tersebut meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, saat ini baru ada 3.000 hektare lahan yang difungsikan untuk hal tersebut.

Saat ini Bank Tanah juga sedang menyiapkan sisa lahan yang dibutuhkan, namun belum ada detail kapan proses tersebut selesai.

Selain susu, Amran juga bilang kalau Kementerian Pertanian juga menyiapkan program pekarangan bergizi untuk mendukung MBG. Dengan program tersebut, nantinya tiap rumah dapat menyuplai kebutuhan gizi, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya dari tanaman yang dibudidayakan sendiri.

“Program kita ke depan adalah membagikan benih dan bibit unggul. Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele di pekarangan,” jelas Amran.

Amran yakin dengan program pekarangan bergizi, pergerakan ekonomi di perdesaan dapat berjalan meningkat. Amran memberi contoh kalau pangan yang diproduksi di pekarangan dapat disuplai ke sekolah hingga rumah makan.

“Jangan hanya melihat makanan bergizinya. Lihat apa yang bergerak di sekelilingnya. Sayur-sayuran segar, ayam, telur dapat menyuplai bahan baku di sekelilingnya, sehingga ekonomi bergerak di desa,” ungkap Amran.

Amran juga menyebut kalau pemenuhan kebutuhan protein tidak bisa hanya bergantung pada susu. Beberapa komoditas seperti ayam dan telur juga penting.

“Tubuh ini tidak bisa membedakan mana susu, mana ayam, mana telur, yang dia tahu protein masuk, beres,” jelas Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investor dari Vietnam siap memasok 1,8 juta ton susu. Nantinya, pasokan susu tersebut akan digunakan untuk persediaan susu gratis guna program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk susu sapi kita mengundang investor dari Vietnam, dia berani produksi susu 1,8 juta, kita impor 3,7 juta, berarti separuh kan. Kami mau kawal,” kata Amran dalam keterangan tertulis seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Dalam catatan kumparan, Amran juga sudah menjajaki kerja sama untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan pedaging dengan TH Group pada Juli lalu.

Investor asal Vietnam tersebut meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, saat ini baru ada 3.000 hektare lahan yang difungsikan untuk hal tersebut.

Saat ini Bank Tanah juga sedang menyiapkan sisa lahan yang dibutuhkan, namun belum ada detail kapan proses tersebut selesai.

Selain susu, Amran juga bilang kalau Kementerian Pertanian juga menyiapkan program pekarangan bergizi untuk mendukung MBG. Dengan program tersebut, nantinya tiap rumah dapat menyuplai kebutuhan gizi, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya dari tanaman yang dibudidayakan sendiri.

“Program kita ke depan adalah membagikan benih dan bibit unggul. Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele di pekarangan,” jelas Amran.

Amran yakin dengan program pekarangan bergizi, pergerakan ekonomi di perdesaan dapat berjalan meningkat. Amran memberi contoh kalau pangan yang diproduksi di pekarangan dapat disuplai ke sekolah hingga rumah makan.

“Jangan hanya melihat makanan bergizinya. Lihat apa yang bergerak di sekelilingnya. Sayur-sayuran segar, ayam, telur dapat menyuplai bahan baku di sekelilingnya, sehingga ekonomi bergerak di desa,” ungkap Amran.

Amran juga menyebut kalau pemenuhan kebutuhan protein tidak bisa hanya bergantung pada susu. Beberapa komoditas seperti ayam dan telur juga penting.

“Tubuh ini tidak bisa membedakan mana susu, mana ayam, mana telur, yang dia tahu protein masuk, beres,” jelas Amran.

LRT Jabodebek memastikan keamanan dan keselamatan penumpang selama menggunakan moda transportasi publik tersebut. Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochammad Purnomosidi, mengatakan bahwa pihaknya menggelar simulasi untuk pengujian dan penyempuranaan standard operating procedure (SOP) penanganan keadaaan darurat.

"Kolaborasi dengan instansi seperti BPBD, Dinas Kesehatan, dan aparat keamanan membantu memastikan kesiapan seluruh pihak untuk bertindak cepat dan efektif dalam situasi darurat. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama kami," ujar Purnomosidi dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Pada Jumat (25/10), LRT Jabodebek mengadakan simulasi tanggap darurat di Stasiun Pancoran pukul 23.00 WIB atau setelah layanan operasional berakhir. Purnomosidi menjelaskan, simulasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh tim operasional serta memastikan komunikasi antarunit berjalan dengan lancar saat menghadapi keadaan darurat.

Dalam simulasi tersebut, respons setiap unit, mulai dari petugas lapangan hingga pusat kendali, diuji dalam menangani insiden anjloknya kereta serta melakukan evakuasi penumpang.

Tim LRT Jabodebek juga diuji terkait kecepatan dan ketepatan dalam melaporkan kejadian, berkoordinasi dengan pihak eksternal, serta memberikan pertolongan pertama kepada penumpang yang terluka, termasuk penanganan bagi penumpang dengan luka berat dan ibu hamil yang mengalami keguguran.

Selama simulasi berlangsung, seluruh petugas operasional menjalankan perannya masing-masing sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Proses evakuasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan penumpang, serta bekerja sama dengan tim medis untuk memberikan penanganan awal bagi penumpang yang mengalami luka ringan, luka berat, dan ibu hamil yang membutuhkan penanganan khusus. Selain itu, petugas pengawalan kereta memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal atau terjebak selama proses evakuasi.

“Pada akhirnya, keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama kami, dan kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan dengan LRT Jabodebek dapat memberikan rasa aman kepada para pengguna,” tambah Purnomosidi.

Sejak mulai beroperasi, LRT Jabodebek telah mencatat perkembangan signifikan dengan melayani total 20.948.069 pengguna hingga 24 Oktober 2024. Dengan rata-rata jumlah penumpang harian mencapai 81.650 di hari kerja dan 43.644 pada akhir pekan, layanan LRT Jabodebek terus berupaya memenuhi harapan masyarakat akan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan akan melanjutkan program food estate pada masa pemerintahan Prabowo. Program tersebut sesuai dengan misi utama Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan ketahanan pangan.

"Ada. Harus dilaksanakan. Gini loh, ketahanan pangan ini adalah sebuah keharusan. Orangnya makin banyak penduduknya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan," ujar Sudaryono, Minggu (27/10).

Menurutnya, program food estate ini sangat penting dilanjutkan untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka waktu panjang. Sebab, food estate merupakan suatu program yang dilakukan untuk peningkatan produksi pangan nasional.

"Ini untuk menjamin pangan kita. Bukan untuk diri kita tahun ini, tahun depan, tapi untuk beberapa puluh tahun ke depan," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, salah satu lokasi proyek lumbung pangan yaitu ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Amran menargetkan akan memperluas lahan untuk program menanam padi di atas lahan gambut tersebut. Amran menyebut saat ini terdapat lahan seluas 100 ribu hektare. Ia mengatakan akan mengembangkan 500 ribu hektare lagi.

“Ada 100 ribu (hektare lahan), kemungkinan nanti menuju 200 ribu dan target kita 400 ribu sampai 500 ribu hektare, Kalteng ya,” kata Amran di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

“Sekarang kita sudah kerjakan, sayang ada irigasi tapi tidak ada sawah, kita lanjutkan,” sambungnya.

Amran menyebut bahwa program tersebut dilanjutkan untuk menunjang tujuan presiden Prabowo untuk berdaulat di bidang pangan. Kata dia, pihaknya setelah dilantik langsung menggelar rapat pimpinan guna membahas swasembada pangan.

“Food Estate itu untuk masa depan negara, untuk pangan. Ingat ketahanan pangan dekat dengan ketahanan negara,” tuturnya.

Meski begitu, food estate di Kalteng belum membuahkan hasil. Amran menyebut, padi sudah siap ditanam di lahan seluas 1.000 hektare.

“Padi kan sementara tanam sekarang, sudah ada siap tanam 1.000 hektare,” tutup dia.

Berdasarkan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2024 mencapai Rp 108,8 triliun. Anggaran juga meliputi pengembangan kawasan food estate di kawasan Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan NTT. Namun tak dijelaskan berapa porsi untuk food estate tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupa menambah pelaku usaha yang dapat melakukan ekspor hasil perikanan ke pasar Uni Eropa (UE).

Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini, mengungkapkan jumlah perusahaan ekspor ikan yang berhasil masuk ke pasar Uni Eropa saat ini sebanyak 176. Angka ini tidak bertambah sejak tahun 2017.

"Kita tidak bisa menambah karena kita masih ada PR-PR yang harus kita selesaikan. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini, PR-PR itu secara bertahap kita selesaikan," kata Ishartini dalam konferensi pers, Kamis (24/10).

"Kemarin pada saat saya berbicara dengan DG Sante yang memang punya kewenangan untuk menyatakan hal ini sudah dinyatakan selesai. Sebab itu kita sudah pada step berikutnya ya, sudah temuan ini sudah selesai," ujarnya.

Ishartini mengatakan, saat ini ada 33 perusahaan baru yang menunggu persetujuan untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

"Target kita ini sekarang sudah mengantre sekitar 33 perusahaan baru yang ingin mengusulkan nomor baru," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ishartini melaporkan, lima pasar dunia terbesar pada tahun 2023. Pertama, Uni Eropa dengan nilai USD 61,85 miliar, kemudian Amerika Serikat diurutan berikutnya dengan nilai sebesar USD 27,38 miliar. Ketiga, ada Tiongkok senilai USD 23,32 miliar, selanjutnya, Jepang USD 14,37 miliar, dan ASEAN senilai USD 11,49 miliar.

Sementara itu, komoditas perikanan yang paling diminati oleh pasar dunia yaitu ikan trout, salmon, udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita hingga kepiting atau rajungan.

"Jadi itu nanti adalah komoditas yang harus menjadi fokus utama kita untuk meningkat volume dan nilai ekspor hasil perikanan kita ke pasar global," katanya.

PT Garuda Indonesia (Persero) akan mengenakan biaya tambahan kepada penumpang yang memilih kursi penerbangan mulai 26 Oktober 2024. Harga tambahan biaya tersebut tergantung dari pilihan rute penerbangan hingga kursi yang dipilih.

"Kebijakan baru ini berlaku untuk tanggal penerbangan mulai 26 Oktober 2024, dan untuk penerbangan sebelum tanggal tersebut tidak akan mengikuti kebijakan baru ini," tulis pengumuman Garuda Indonesia yang diterima kumparan, Kamis (24/10).

Berikut rincian kebijakan baru Garuda Indonesia:

1. Kursi dengan Extra Legroom seperti seat row 21 dan emergency seats akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

2. Regular seat akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

3. Anda dapat memilih kursi favorit baik kursi dengan Extra Legroom maupun Regular Seat sesuai preferensi dengan tambahan biaya yang tertera saat pembelian.

4. Khusus untuk pembelian seat row 21, hanya berlaku untuk sisi kiri dan kanan pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

5. Khusus untuk pembelian emergency seat, hanya berlaku untuk sisi tengah pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

Berikut rincian biaya tambahan tersebut:

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo, meninjau Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas BNI. Selain itu, dia juga meninjau sistem canggih di LRT Jabodebek yang bisa membaca kepadatan penumpangcrowd detection system.

Didiek mengatakan, crowd detection system merupakan sebuah sistem inovatif yang memantau kepadatan dan pergerakan penumpang secara real-time guna menjaga kelancaran arus penumpang dan meningkatkan keamanan. Sistem ini memungkinkan pengelola stasiun untuk segera merespons situasi jika ada kepadatan yang berlebihan, sehingga kenyamanan pengguna tetap terjaga.

“Stasiun Dukuh Atas BNI merupakan salah satu simbol dari komitmen KAI dalam menyediakan transportasi publik yang terintegrasi serta tidak hanya ramah pengguna, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas dan inovasi teknologi untuk memastikan pengalaman yang lebih nyaman dan aman,” ujar Didiek dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Selain itu, fasilitas-fasilitas lain seperti ruang ibu menyusui, water station, serta fasilitas yang ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus, menjadi contoh dari komitmen KAI untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan semua segmen masyarakat.

“LRT Jabodebek tidak hanya menawarkan transportasi yang cepat dan efisien, tetapi juga mencerminkan upaya KAI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi transportasi yang ramah lingkungan. Kami akan terus menjaga komitmen ini agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik,” jelasnya.

Dengan beroperasi secara otomatis tanpa masinis menggunakan sistem CBTC Grade of Automation level 3, LRT Jabodebek diharapkan akan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan transportasi massal yang inovatif dan terintegrasi di kawasan Jabodebek.

Stasiun Dukuh Atas BNI menjadi salah satu contoh integrasi antarmoda transportasi. Pengguna dapat dengan mudah berpindah antar moda transportasi seperti Commuterline, Kereta Bandara, Transjakarta, dan MRT Jakarta. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kemacetan di ibu kota dan memudahkan mobilitas masyarakat.

Sejak mulai beroperasi hingga bulan Oktober 2024, LRT Jabodebek telah melayani 20.789.279 pengguna. Dengan rata-rata pengguna weekday pada bulan Oktober sebanyak 81.932 dan rata-rata pengguna pada akhir pekan mencapai 43.644, LRT Jabodebek terus berkembang menjadi solusi transportasi massal yang semakin diminati masyarakat.

Rata-rata pengguna yang melakukan tap in dan tap out di Stasiun Dukuh Atas BNI pada hari kerja di bulan Oktober mencapai 22.735 pengguna per hari, sedangkan pada akhir pekan mencapai 18.863 pengguna per hari.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat Indonesia butuh 20 juta kiloliter (KL) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) per tahun untuk implementasi mandatory biodiesel 50 persen (B50).

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha, mengatakan B50 merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga akan difokuskan Kementan.

Saat ini, program mandatory biodiesel yang berlaku adalah B35. Rencananya pemerintah menaikkan campurannya menjadi B40 di awal Januari 2025. Fauzan bilang, masih ada aspek yang harus difinalisasi.

Fauzan mengatakan, kebutuhan CPO untuk B35 sebesar 13,4 juta kiloliter per tahun, sementara untuk B40 kebutuhannya naik sekitar 16,08 juta kiloliter per tahun.

"Untuk B50 itu ada tambahan sekitar 4-5 juta kiloliter tambahan atau bisa dibilang produksi B50 yang diharapkan nanti sekitar 20 juta kiloliter-an," ungkapnya saat Diskusi Publik INDEF, Rabu (23/10).

Meski begitu, dia mengungkap saat ini kapasitas terpasang industri biodiesel di Indonesia masih sekitar 17-18 juta kiloliter. Sementara untuk pemenuhannya dibutuhkan idle capacity dari pabrik sekitar 80 persen.

"Sehingga untuk memenuhi 20 juta kiloliter itu membutuhkan kapasitas terpasang sekitar 25 juta kiloliter," kata Fauzan.

Untuk pemenuhan pasokan CPO tersebut, Fauzan menyebutkan pemerintah tengah mengkaji dari pengalihan ekspor ke Eropa yang kemungkinan tersendat pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau regulasi Uni Eropa untuk menghentikan deforestasi.

Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak mudah sebab kontrak penjualan CPO dengan pembeli di Uni Eropa dilaksanakan berjenjang atau berkelanjutan. Di sisi lain, ekspor komoditas kelapa sawit ke Eropa kebanyakan berbentuk produk turunan, di mana porsi CPO hanya 5 persen dari total ekspor.

"Sebagian besar ekspor sawit kita ke Eropa itu dikuasai atau lebih banyak produk-produk hilir sebenarnya. Makanya ini harus diidentifikasi lebih dalam lagi bagaimana pengalihan ekspor-ekspor ini untuk kepentingan-kepentingan nasional," jelas Fauzan.

Fauzan hanya menyebutkan kajian implementasi B50 hingga kini masih berlangsung bersama Kementerian ESDM. Dia juga memastikan tidak ada gangguan terhadap tata kelola industri dalam negeri.

"Sejauh ini kajian masih sedang berlangsung terutama aspek supply demand, kemudian kajian ekonominya, kajian kelembagaannya, finance-nya, dan sarana prasarananya dan akan terus berproses sampai tahun depan," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo menambahkan ada sekitar 3-5 juta ton CPO yang selama ini diekspor ke Eropa tertahan, berdasarkan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bisa dimanfaatkan di dalam negeri salah satunya untuk B50.

"Selisih antara 3-5 juta ton yang selama ini diekspor ke Eropa jadi masalah di sana, daripada digunakan di sana, kemarin kan disampaikan Pak Prabowo, daripada kamu tidak mau beli, aku akan menggunakan dalam negeri salah satunya untuk program Kementan, itu yang didorong B50," jelasnya saat Media Gathering Subsektor EBTKE, Senin (9/9).

Edi menambahkan, pengalihan ekspor CPO tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk menambah feedstock di dalam negeri, atau diekspor ke negara lain yang tidak bermasalah.

"Sebenarnya mengalihkan saja yang tidak diekspor di Eropa itu di dalam negeri, atau bisa diekspor ke tempat negara lain, prosesnya seperti apa nanti kita lihat, sekarang masih kajian," kata Edi.