JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa tidak akan ada penggunaan tipe-x di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilkada Jakarta 2024.

Pada Pilpres 2024, penggunaan tipe-x menjadi polemik karena angka suara paslon dalam formulir C Plano tidak terbaca di Sirekap.

"Dulu kan (di Pilpres 2024) di-tipe-x, sekarang (di Pilkada 2024) enggak ada tipe-x. Karena kalau ditipe-x, enggak ketahuan angkanya itu," ujar Wahyu saat rapat koordinasi persiapan dan pengenalan Sirekap di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

Karena itu, lanjut Wahyu, tidak akan lagi penggunaan tipe-x jika terdapat kesalahan penulisan angka dalam formulir C Plano.

Nantinya, penggunaan tipe-x akan diganti dengan penulisan "sama dengan". Dengan itu, angka yang salah tulis tetap diketahui.

"Nanti ada bimbingan teknis terakhir dikasih garis dan 'sama dengan', kalau dulu kan tipe-x," ucapnya.

Wahyu mewanti-wanti para PPS untuk mengikuti bimtek dengan sebaik mungkin agar tidak menulis kesalahan dalam penulisan Formulir C Plano.

"Jadi, pastikan disimak betul, apalagi nanti waktu menerangkan Sirekap," ucap dia.

Sebagai informasi, Pilkada Jakarta 2024 diramaikan oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono.

Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan bimbingan teknis (bimtek) yang tidak mepet dengan waktu penghitungan suara terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 2024.

Adapun Sirekap pernah bermasalah di Pilpres 2024 lalu, di mana hasil penghitungannya tidak akurat.

"Terdapat bimbingan teknis yang memadai dalam jangka waktu yang tidak mepet dengan hari H pemungutan suara dan penghitungan suara mengenai penggunaan Sirekap," ujar Heroik saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Heroik menjelaskan, dari segi aplikasi, perlu dipastikan ada perbaikan fitur aplikasi yang jauh lebih user friendly untuk digunakan oleh petugas KPPS.

Lalu, kata dia, juga harus terdapat uji coba penggunaan Sirekap yang memadai dengan melibatkan publik, pemantau pemilu, termasuk peserta pemilu, baik dari partai politik maupun pasangan calon.

"Terdapat kontrol dan verifikasi terhadap data hasil pemindaian Sirekap untuk meminimalisir adanya kesalahan pemindaian angka perolehan suara hasil pemilu di TPS sebelum data perolehan suara hasil Sirekap dipublikasi, untuk meminimalisir hadirnya misinformasi di publik," tuturnya.

Sementara itu, Heroik menyebut seluruh data hasil foto formulir C hasil pemilu di TPS melalui Sirekap harus dipublikasikan seluruhnya sampai tuntas.

Selain itu, publikasi data Sirekap juga tidak hanya menampilkan foto hasil formulir C1, tetapi juga tabulasi jumlah perolehan suara pasangan calon.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan kembali digunakan untuk menghitung suara pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik memastikan Sirekap digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Hal tersebut Idham sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1.

Nantinya, data yang ditampilkan di Sirekap bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," tuturnya.

Sementara itu, Idham mengklaim KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik, sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," imbuh Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengadakan uji publik terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada Serentak 2024.

Pasalnya, Sirekap sempat bermasalah pada Pemilu 2024 lalu, di mana hasil penghitungannya tidak akurat.

"Kami meminta dalam waktu segera sistemnya dibangun, dan selama itu juga harus ada uji publik. Ada uji publik, ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat," ujar Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Doli menjelaskan, pada intinya, Komisi II DPR menyetujui penggunaan Sirekap di Pilkada 2024.

Namun, kata dia, Komisi II DPR meminta KPU bisa memastikan penyempurnaan Sirekap, dan harus disosialisasikan kepada publik.

"Kita semua mendukung, termasuk Komisi II mendukung bahwa ke depan pemilu kita ini harus menjadi pemilu yang semakin memudahkan masyarakat, menyenangkan buat masyarakat, atau tidak menyusahkan," tuturnya.

"Biasanya kalau era sekarang ini ada hal-hal yang dimudahkan itu dengan teknologi. Yaitu teknologi informasi, komunikasi, dan informasi. Nah bentuknya apa, digitalisasi atau elektronisasi," sambung Doli.

Sementara itu, Doli menyebut ke depannya penyelenggara pemilu juga harus mulai berpikir mengenai sistem e-election, e-voting, dan e-recapitulation.

Sejauh ini, Doli mengatakan, KPU baru menerapkan e-recapitulation, yakni melalui Sirekap.

"Sistem rekapitulasi memakai sistem digitalisasi atau elektronisasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan kembali digunakan untuk menghitung suara pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik memastikan Sirekap digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Hal tersebut Idham sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1.

Nantinya, data yang ditampilkan di Sirekap bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," tuturnya.

Sementara itu, Idham mengklaim KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik, sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," imbuh Idham.